cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nizia Kusum Wardani
Contact Email
commercelaw_fh@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
commercelaw_fh@unram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Commerce Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27766225     EISSN : 27766225     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 312 Documents
 10   11   12   13   14 
Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Putusan Nomor 135k/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst) Cahyani Rizkika Utami; Lalu Wira Pria Suhartana
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan produk investasi emas di Pegadaian berdasarkan hukum positif Indonesia serta perlindungan hukum terhadap hak cipta produk investasi emas yang dikeluarkan oleh Pegadaian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian, pengaturan produk investasi emas di Pegadaian berdasarkan hukum positif Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian. Berdasarkan Putusan Nomor 135k/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, perlindungan hukum terhadap hak cipta produk investasi emas yang dikeluarkan oleh Pegadaian akan timbul secara otomatis sejak produk tersebut diciptakan. Artinya, sebuah ciptaan dilindungi secara hukum sejak pertama kali diwujudkan dalam kehidupan nyata. Pada kasus pelanggaran hak cipta produk investasi emas yang melibatkan Pegadaian dan Arie Indra Manurung, Majelis Hakim memutuskan bahwa sistem investasi Goldgram milik Arie Indra Manurung serta penjualan dan pembelian emas atau logam mulia tidak sama dengan produk investasi emas dari Pegadaian.
Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Affiliate Pada Program Shopee Affiliate Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Suharman, Ailsa Salsabila Putri; Mulada, Diman Ade
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan Perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam program Shopee Affiliate telah memenuhi persyaratan keabsahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHperdata. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee Affiliate dianggap sah. Dan juga mengetahui bentuk perlindungan hukum affiliator jika konsumen komplain barang kepada affiliator. Dapat dinyatakan bahwa affiliator telah melakukan penipuan contoh produk sehingga terjadinya komplain barang konsumen. Sesuai kebijakan shopee, affiliasi harus mengganti rugi melindungi, dan membebaskan Shopee dan afiliasinya serta direktur, pejabat, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua klaim, tindakan, kerugian, kewajiban, biaya, dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara dan biaya hukum lainnya, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebijakan shopee.
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin di SnackVideo Menurut Hukum Positif di Indonesia Nadifa, Dzurratun Nadifa; Atsar, Abdul
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4538

Abstract

Perindungan Kreditor Dalam Penerapan Asas Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU: (Studi Putusan Nomor. 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg) Latifah, Annisa; Fitrahadi, Khairus Febryan
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4583

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Kreditor dalam Penerapan asas keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan perlindungan hak yang diberikan kepada Kreditor untuk mendapatkan keadilan haknya dalam Kepailitan dengan Seorang Debitor. Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Kreditor, namun Undang-Undang ini hanya menjelaskan mengenai Sistematika pengajuan Kepailitan, Utang, dan Pembagian Harta Kepailitan. Sedangkan untuk penerapan asas keadilan dalam putusan pengangkatan Kepailitan seorang Debitor tidak mengimplementasikan mengenai penerapan sebuah keadilan yang akan didapatkan oleh seorang Kreditor, karena dalam pertimbangan Hukumnya Hakim menggunakan dasar Hukum yang tidak cukup untuk melindungi seorang Kreditor, dasar Hukum yang digunakan yakni Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Analisis Kemitraan Antara Pt. Karya Tani Semesta Dengan Kelompok Tani Orong Mentagi Tentang Pengembangan Komoditas Bawang Putih Di Kecamatan Sembalun Cahyadi, Restu Karisma Dwi; Zuhairi, Ahmad
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemitraan antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi tentang pengembangan komoditas bawang putih. Adapun jenis penelitian ini adalah secara hukum normatif empiris, penelitian secara normatif empiris merupakan penelitian yang menggunakan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan dengan meneliti secara langsung terhadap identifikasi hukum. Pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi adalah pola inti-plasma, tanggung jawab PT. Karya Tani Semesta atas kerugian yang dialami Kelompok Tani Orong Mentagi adalah tanggung jawab secara perdata, sedangkan penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa dalam kontrak perjanjian dan alternative penyelesaian sengketa.
Pelaksanaan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Muhammad Adjie Dzuhuriazandi; Sudiarto
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4616

Abstract

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan aman dan selamat, sedangkan pengirim mengikat dirinya untuk membayar utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dengan orang yang dipekerjakan dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli untuk menjawab permasalahan hukum terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum pada metode normatif yaitu dengan pengumpulan bahan hukum terhadap dokumen dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dan orang yang dipekerjakan yaitu hubungan kerja antara majikan dan buruh yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang berlandaskan pada pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata dan kontrak kerja yang tercantum pada kewajiban perusahaan dan orang yang dipekerjakan berlandaskan pada Undang- Undang Ketenagakerjaan. Berkaitan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan mengacu pada Pasal 191 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1367 KUHPerdata.
Perlindungan Hak Cipta Atas Seni Tari Bali Cendrawasih Berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Widyantari Putri, Ida Ayu Puspita; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4623

Abstract

This research aims to determine the copyright protection for the Balinese Cendrawasih Dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to determine the legal sanctions if there is a copyright violation of the Cendrawasih Dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. This approach uses a descriptive-qualitative data analysis method, namely the normative analysis of legal material obtained from document studies relating to copyright protection for the Balinese Cendrawasih dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research explains that legal protection for the Cendrawasih Dance copyright can take the form of preventive protection, namely by registering the copyright with the DJKI. Furthermore, repressive protection can be achieved in two ways; litigation and non-litigation. In the context of copyright infringement in works of art, legal sanctions play an essential role in maintaining justice and respecting the rights of creators. In general, copyright infringement can be divided into two main categories; copyright infringement from a civil perspective and copyright infringement from a criminal perspective. Sanctions for this criminal act are regulated in articles 113, 116, and 118 of Law Number 28 of 2014 because this article states that copyright violators can be subject to imprisonment and fines. Meanwhile, legal sanctions for civil actions are regulated in Article 100 of the Copyright Law because this article gives creators or copyright holders the right to seek compensation for copyright violantions.
Tinjauan Yuridis Pelarangan Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Humairah, Indah; Sili, Eduardus Bayo
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4639

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengapa ekspor benih lobsterdan impor pakaian bekas dilarang dan untuk menganalisis pelaksanaan pelaranganekspor benih lobster dan impor pakaian bekas berdasarkan hukum positif diIndonesia. Larangan ekspor benih lobster disebabkan penurunan sumber dayalobster, serta larangan mengekspor lobster yang sedang bertelur atau dengan ukurankurang dari 200 gram. Larangan impor pakaian bekas disebabkan adanya potensijamur dan bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Perdaganganpakaian impor bekas dapat merugikan industri domestik dibidang konveksi dangarment. Pelaksanaan Pelarangan Ekspor Benih Lobster dan Impor Pakaian BekasBerdasarkan Hukum Positif di Indonesia belum berjalan dengan efektif.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Hasil Konsolidasi Setiawati, Yeyen; Sudiarto
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4640

Abstract

The aim of this research is to determine the regulations for shareholders of consolidated limited liability companies in positive law in Indonesia and to determine the legal protection for minority shareholders of consolidated limited liability companies. The type of research used in this research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. In limited company consolidation in Indonesia, Law Number 40 of 2007 regulates shareholders by regulating their election, rights and obligations. Shareholders have rights such as attending the GMS, receiving dividends, and being involved in important company decisions. These rights relate to ownership, including distribution of dividends and liquidation of assets.
Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia Apriyani, Rizka; Sutrisno, Budi; Mulada, Diman Ade
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4651

Abstract

Pembajakan adalah tindakan memproduksi karya yang sudah diterbitkan atau fonogram tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk distribusi massal. Literasi digital melibatkan penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi dan mendukung proses pembelajaran, contohnya buku digital (E-book). Penelitian ini mengkaji dua masalah utama: Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital menurut Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Akibat Hukum bagi Pelaku Pembajakan Literasi Digital di Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan menganalisis dampak hukum bagi pelaku pembajakan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi, sementara perlindungan represif melibatkan tindakan pidana untuk memberi efek jera. Pelaku pembajakan dapat dikenai gugatan perdata sesuai pasal 96 UU Hak Cipta 2014 dan gugatan pidana menurut pasal 113 ayat(1) UU Hak Cipta 2014 serta pasal 48 ayat (2) UU ITE nomor 19 tahun 2016.

Page 12 of 32 | Total Record : 312

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law