cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nizia Kusum Wardani
Contact Email
commercelaw_fh@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
commercelaw_fh@unram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Commerce Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27766225     EISSN : 27766225     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 312 Documents
 11   12   13   14   15 
Perlindungan Hukum Karya Film Terhadap Penyebaran Konten Film Oleh Pihak Lain Melalui Youtube Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Thauty, Fatimah Fortuna; Saleh, Moh.
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap karya film yang disebarkan oleh pihak lain melalui youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta bagaimana tanggung jawab hukum atas pelanggaran terkait penyebaran konten film tanpa izin melalui youtube. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka/studi dokumen. Berdasarkan hasil dari penelitian adalah bentuk perlindungan hukum terhadap penyebaran konten film tanpa izin melalui youtube terdiri dari perlindungan preventif berupa adanya pengawasan terhadap tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan penyebaran karya film tanpa izin melalui youtube dan perlindungan represif ialah adanya tindakan penutupan akses pada akun youtube pihak yang melanggar serta adanya ancaman sanksi berupa denda dan penjara. Tanggung jawab hukum pelanggaran terkait penyebaran karya film tanpa izin terdiri dari pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana.
Tanggung Jawab Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Pada Platform E-Commerce Putra, Agitkarai Sirajuddin; Lalu Muh. Hayyanul Haq
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4675

Abstract

The issue of data privacy is central in today’s digital environment, especially in the e-commerce sector, which uses AI technology. Data privacy breaches can impact users, e-commerce businesses, and society. This research aims to determine the impact of artificial intelligence in e-commerce platforms on consumer personal data. Until now, Indonesian law has not had regulations that specifically regulate AI. However, based on Article 1, number 8 of the ITE Law and Article 1, number 3 of PP PSTE in Indonesia, AI can be equated with an Electronic Agent. In its implementation, the E-Commerce platform that uses AI has implemented regulations governing the protection of personal data, namely PDP Law Number 27 of 2022, ITE Law Number 19 of 2016, PP PSTE No. 71 of 2019, and Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Digital Di Indonesia bari, Abdulbari; Raodah, Putri
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4693

Abstract

The purpose of this research is to determine the legal protection for investors in digital investment activities in Indonesia, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and BAPPETI Regulation No. 7 of 2022 concerning Determining the List of Crypto Assets That Can Be Traded. This research uses a type of empirical normative research. The study results and discussion of digital investment, such as cryptocurrency, create a legal relationship between investors and traders with rights and obligations regulated by CoFTRA regulations and the Currency Law. Investors have the right to clear information, benefits, and are obliged to understand risks and regulations. Traders are entitled to compensation and must provide information and protect investors' assets. The Investment Law and other rules protect investors, including the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transaction Law. This protection is essential to ensure investor safety from online investment risks, including illegal investments. The strategies to provide legal protection for investors are education, strengthening regulations and supervision, and implementing the precautionary principle. Law enforcement is also essential, including dispute resolution, criminal prosecution, and compensation. Firm and effective law enforcement can help prevent and eradicate illegal investment practices, protect, build trust and security, and encourage digital economic growth in Indonesia.
Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Jual Gadai Pada Perusahaan Gadai Swast Ramadhan, Bintang Cahaya; Budiawan F., Ari Rahmad Hakim
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4701

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai di perusahaan gadai swasta dan tanggung jawab perusahaan atas kerugian konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016, yang melarang perusahaan gadai menggunakan, menyimpan, memiliki, atau menggadaikan kembali barang jaminan. Perlindungan hukum represif diberikan melalui kewajiban dan larangan bagi perusahaan guna melindungi nasabah dari kerusakan atau kehilangan objek gadai, termasuk kejadian force majeure.
Tanggung Jawab Pengurus Bumdes Terhadap Kerugian Dalam Pengelolaan Bumdes Nusa Jaya Haryadi, M. Fauzan; Fathoni, Lalu Achmad
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4702

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pengurus BUMDes Nusa Jaya terhadap kerugian dalam pengelolaan dana yang diduga mengalami penggelapan. BUMDes Nusa Jaya didirikan dengan akta pendirian Nomor: 02 tanggal 18 Juni 2019. Dugaan penggelapan dana sebesar 400 juta rupiah muncul karena tidak ada laporan pertanggungjawaban sejak 2021. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empirik dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan dana digunakan untuk pinjaman warga yang mengalami kredit macet akibat pandemi. Penelitian ini mengungkap kesulitan keuangan BUMDes dan menganalisis perlindungan hukum serta tanggung jawab pengurusnya
Kepastian Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Yang Telah Pailit Terhadap Nasabahnya Rezy Putri Ramadiyanti; Wisudawan, I Gusti Agung
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4793

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum nasabah asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi serta perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah akibat perusahaan asuransi yang telah pailit. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, kedudukan hukum nasabah asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi adalah sebagai kreditor istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kedua, perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif diberikan kepada nasabah atau pemegang polis melalui KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Perasuransian. Kemudian, perlindungan hukum yang bersifat represif ini berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Arbitrase) maupun melalui pengadilan dengan gugatan wanprestasi.
Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif Opan Satria Mandala; Teguh Iman Pribad; Muharis; Bagas Anggara; Muhammad Taufik
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4943

Abstract

Lombok Tengah memiliki potensi besar dalam industri kreatif, termasuk kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan pariwisata. Namun, kurangnya pemahaman tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat menghambat pertumbuhan sektor ini dengan rentannya karya seni dan inovasi lokal terhadap pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai peran HKI dalam mendukung penguatan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Lombok Tengah. Metodeologi yang digunakan adalah Metode Normatif-Empiris dengan Pendekatan Undang-undang, Konseptual, Teori, Kasus, dan Interdisipliner. Hasil dan temuan dari analisis ini menyoroti beberapa poin penting. Pertama, pemahaman yang kurang tentang perlindungan HKI di Lombok Tengah berpotensi menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, terutama dalam industri kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan pariwisata. Kekurangan ini menyebabkan rentannya karya seni dan inovasi lokal terhadap pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak lain, yang pada gilirannya dapat merugikan para pelaku ekonomi kreatif setempat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dapat memberikan insentif dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pelaku ekonomi kreatif. Peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam skema pembiayaan ini sangat penting. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan finansial, memberikan fasilitas, serta mengkoordinasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan HKI di kalangan pelaku ekonomi kreatif lokal. Dengan adanya keterlibatan aktif Pemerintah Daerah, diharapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Lombok Tengah.
Tanggungjawab Influencer Dalam Pelaksanaan Endorsment Produk Kosmetik Illegal Terhadap Konsumen Nizia Kusuma Wardani; AD. Basnawati; Hera Alvina Satriawan; Titin Nurfatlah
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik illegal yang diiklankan oleh influencer dan bentuk pertanggungjawaban influencer dalam mempromosikan produk kosmetik illegal terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentunya hasil penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum dan pemerhati masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu pula menjadi masukan bagi para praktisi hukum atau penentu kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen.
ANALISIS HUKUM REGULASI INDUSTRI RITEL MODERN MENURUT PERPRES NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA) Afwan Wijaya Saputra; Eduardus Bayo Sili; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5062

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan hukum regulasi industri ritel modern menurut peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (studi di kabupaten Lombok Utara). karena berkat berdIrinya ritel modern di kabupaten Lombok Utara memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerahnya, oleh karena itu ritel modern yang hadir di kabupaten Lombok Utara sangat perlu diberdayakan dalam penataannya dan pemerintah harus segera menerbitkan regulasi yang spesifik agar ritel modern yang hadir tidak menimbulkan gejolak di massyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris, dan mengunakan tiga metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Ketentuan dasar hukum industri Ritel Modern yang telah berdiri di kabupaten Lombok Utara seperti Alfamart dan Indomaret, dalam penataan dan pembinaannya serta pembangunannya, sudah mengacu dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang sebagaimana peraturan tersebut dibawah naungan menteri perdagangan nomor 53 tahun 2008. selain itu pembangunan ritel modern di kabupaten Lombok Utara telah menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebagian pihak setuju karna ritel modern dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya, dan sebagian juga masyarakat khawatir ritel modern dapat mematikan usaha-usaha lokal serta menganggu kepentingan masyarakat di kabupaten Lombok Utara.   Keywords: Legal Analysis, Regulation, Modern Retail
Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Curah Yang Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Het) Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Janapria Lombok Tengah) Gilang Nurmayuda; Yudhi Setiawan; Lalu Achmad Fathoni
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5065

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab pelaku usaha dan peran pemerintah daerah dalam mengatasi ketidak stabilan harga eceran tertinggi minyak goreng curah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris, dimana teknik analisi data menggunakan pengamatan Deskriptif Kualitatif dengan penyimpulan secara Deduktif yaitu dari Umum ke Khusus. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa upaya untuk melindungi Konsumen dapat berupa perlindungan hukum Preventif dan Represif, adapun bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha berupa tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen seperti yang termuat dalam pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen, serta peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak-hak dari Konsumen.

Page 13 of 32 | Total Record : 312

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law