cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nizia Kusum Wardani
Contact Email
commercelaw_fh@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
commercelaw_fh@unram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Commerce Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27766225     EISSN : 27766225     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 312 Documents
 17   18   19   20   21 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Oknum Tertentu Dalam Aplikasi Pinjaman Online Rosalinda, Rosalinda; Fathoni, Lalu Achmad
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3767

Abstract

Tujuan penyusunan penelitian ini untuk menganalisis penyalahgunaan data pribai oleh oknum tertentu daam aplikasi pinjaman online. Penelitian ini menggukan Jenis penelitian Normatif dengan meotode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan koseptual (Conceptual Approach) untuk menguraikan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pemberian sanksi atau tanggung jawab hukum dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam penyalahgunaan data pribadi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum. Terdapat 2 (dua) prosedur yang dapat dilakukan oleh nasabah jika data pribadinya disalahgunakan yaitu prosedur penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi.
Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Minerba Asing dengan Pemerintah melalui ICSID (Churchill & Planet Mining) Fernando, Joy; Sood, Muhammad
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus posisi sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia, bagaimana keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, dan kesesuaian keputusan ICSID dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, serta dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kasus posisi sengketa antara para pihak dimulai pada saat kedua subsidiary companies-nya (Churchill) menjalin hubungan kerja sama melalui Investor Agreement 2007 dengan subsidiary companies Ridlatama Group, pada proyek batu bara East Kutai Coal Project. Adanya konflik internal di dalam EKCP, hingga pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur, menjadi materi pokok sengketa sehingga menyebabkan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd menggugat Pemerintah hingga ke ICSID. Keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yaitu memenangkan pihak Pemerintah Indonesia. Keputusan ICSID tersebut telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Yang Di Aransemen Ulang Pada Aplikasi Tiktok Widianingrum, Fina; Haq, Lalu Muhammad Hayyan ul
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3805

Abstract

Tujuan dari studi ini untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap suatu karya cipta lagu dan musik yang di aransemen ulang pada aplikasi TikTok dan menjelaskan penyelesaian pelanggaran hukum atas aransemen tanpa izin di dalam aplikasi TikTok. Metode yang digunakan di dalam studi ini adalah metode hukum normatif dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak cipta atas lagu dan musik yang di aransemen ulang pada aplikasi TikTok bisa dilakukan dengan upaya preventif berupa pencegahan untuk mengurangi adanya kegiatan pengaransemenan lagu dan musik pada aplikasi TikTok dan upaya represif yang berupa upaya untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok, dan untuk penyelesaian pelanggaran atas hak cipta yang di aransemen tanpa izin pada aplikasi TikTok akan menimbulkan permasalahan yang dapat di selesaikan melalui jalur litigasi melalui hukum perdata dan hukum pidana dan non litigasi melalui badan arbitrase maupun melalui mediasi direktorat jendral kekayaan intelektual.
Tanggung Jawab Hukum Perseroan Perseorangan Atas Hutang-Hutangnya Terhadap Pihak Ketiga Al-Badawi, Ahmad; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3809

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap pihak ketiga, mengingat perseroan perseorangan merupakan perseroan baru yang lahir saat di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga perlu analisis dalam segala hal yang menyangkut perseroan baik dalam pertanggung jawaban maupun yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji bahan hukum baik primer, skunder maupun tersier. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian, pendirian perseroan perseorangan merupakan badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan keci yang dapat didirikan oleh satu orang dengan surat pernyataan yang didaftarkan kepada kementrian Hukum dan HAM, pendirian perseroan perseorangan didirikan oleh satu orang sehingga tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap hutang-hutangnya pada pihak ketiga yaitu menjadi tanggung jawab perseroan secara pribadi dari direksi perseroan jika tidak beritikad baik dalam mengelola perseroan sehingga menyebabkan pailitnya perseroan.
Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Adriana, Refia; Fathoni, Lalu Achmad
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3816

Abstract

Penelitian ini mengkaji Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimulai dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pencipta karya fotografi berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hingga pada penyelesaian sangketa dalam hal mengambil dan memodifikasi karya fotografi dengan tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum secara normatif. Penelitian secara normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji dokumen berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan yang berkaitan dengan yuridis formal tentang pokok permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi dilakukan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan represif yaitu perlindungan yang diberikan kepada pencipta apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Selain itu pencipta perlu lebih proaktif dengan mengedukasi diri sendiri terhadap produk yang di jual bebas di pasaran agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan pencipta itu sendiri. Kedua, penyelesaian sengketa dalam hal mengambil karya fotografi sehingga menimbulkan kerugian terhadap pencipta dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Atas Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi Bali Wulandari, Anggi Yudistia; Mulyana, Septira Putri; Harminsyah, Agus
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.6725

Abstract

Dalam Pasal 27 UUDNRI 1945 menegaskan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan lebih lanjut pada pasal 28 D ayat (2) UUDNRI 1945 mengatur mengenai hak asasi warga negara untuk bekerja serta mendapatkan perIakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sebanyak 10 Badan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2024 belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan sebanyak 118 Badan Usaha di Provinsi Bali belum patuh untuk membayarkan iuran Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan akibatnya pekerja belum memiliki akses dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini menunjukkan belum meratanya perlindungan jaminan Kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat khususnya pekerja. Berbagai polemik ditimbulkan akibat ketidakpastian terkait penjaminan kesehatan bagi pekerja. Penelitian ini bersifat normative. Kebijakan terkait penjaminan jaminan Kesehatan nasional kepada pekerja belum memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja karena di lapangan masih ada Badang Usaha yang belum patuh terkait pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerjanya. Dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak agar pekerja mendapatkan haknya karena penegakan kepatuhan dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerja tidak terlepas dari penegak hukumnya
ARAH PERKEMBANGAN JURNALISME DALAM BAYANG-BAYANG REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN Adi, Taufik; Nurakhman , Ayu; Hidayati , Aini Puji; Arthalivia , Aurora Najwa Tabitha; Najwa , Fauziyah; Soeprapto , R. Wahjoe Poernomo
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7058

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perubahan regulasi penyiaran terhadap kebebasan pers dan praktik jurnalistik di Indonesia, terutama terkait kemungkinan pembatasan terhadap independensi media dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan metode analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis untuk memahami dampak sosial dari perubahan regulasi tersebut terhadap kegiatan jurnalistik di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran berisiko mengganggu kebebasan pers, terutama dengan memperluas hak lembaga penyiaran untuk melakukan pengawasan dan penyensoran terhadap isi siaran, yang dapat menghambat pelaksanaan jurnalisme investigatif. Pembatasan-pembatasan ini dapat berdampak buruk pada peran pers sebagai kontrol sosial dan penyalur informasi yang bebas kepada publik. Selain itu, perubahan ini dapat mengurangi posisi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi akses publik terhadap informasi yang beragam dan kritis. Penelitian ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap perubahan regulasi penyiaran agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pasal-pasal yang berpotensi menindas para jurnalis direvisi untuk memastikan regulasi penyiaran dapat terus melayani publik.
Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha yang Adil dalam Perkembangan E-Commerce di Indonesia siddiq, Nakzim Khaliq; Rahman, Arief
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7199

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor perdagangan, khususnya melalui kehadiran e-commerce yang menciptakan ekosistem usaha baru dengan dinamika dan tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi sangat penting untuk dijaga, guna mencegah dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha besar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi pijakan hukum utama dalam mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya melalui ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 17. Pasal 27 mengatur larangan kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan sejenis dalam pasar yang sama, sedangkan Pasal 17 mengatur pelarangan penguasaan pasar yang berujung pada monopoli. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual untuk menelaah efektivitas pengaturan tersebut dalam menghadapi praktik anti persaingan dalam e-commerce. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi masih berfokus pada model konvensional dan belum mengakomodasi prinsip-prinsip hukum digital, termasuk belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dan penguatan peran KPPU untuk memastikan hukum persaingan usaha tetap relevan dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.
Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian : (Studi Putusan No 1/Pid.sus-Anak/2023/Pn Dpu) Megayati, Dhina
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7281

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. Kajian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak telah mengakomodasi prinsip pembinaan dan rehabilitasi, putusan hakim dalam kasus ini mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis, namun tetap menekankan pembinaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelaksanaan keadilan restoratif dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam di kalangan anak remaja.
Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram Dewanti, Yuvana; Rina Rohayu Harun; Firzhal Arzhi Jiwantara
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik lapangan.SPPN merupakan instrumen strategis dalam menilai kemajuan pembinaan narapidana secara objektif, sejalan dengan pergeseran paradigma pemasyarakatan dari pendekatan retributif ke rehabilitatif. Diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dijalankan oleh tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor melalui penilaian berbasis data dan bukti. Penilaian ini mencakup observasi perilaku, wawancara, telaah dokumen, serta tes, dengan pendekatan yang terindividualisasi sesuai karakteristik masing-masing narapidana.Optimalisasi SPPN telah menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya transparansi, motivasi narapidana, serta efektivitas dalam pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala signifikan yang menghambat prinsip keadilan distributif. Kendala tersebut meliputi subjektivitas petugas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kapasitas SDM. Selain itu, inkonsistensi antarunit, resistensi terhadap sistem baru, dan tantangan integrasi data dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memperparah ketimpangan dalam penilaian.Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, standardisasi teknis, serta percepatan digitalisasi. Langkah ini penting agar SPPN dapat benar-benar menjadi alat evaluasi yang adil dan efektif dalam mendukung pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.

Page 19 of 32 | Total Record : 312

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law