cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nizia Kusum Wardani
Contact Email
commercelaw_fh@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
commercelaw_fh@unram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Commerce Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27766225     EISSN : 27766225     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 312 Documents
 15   16   17   18   19 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kuliner Siap Saji Yang Mengalami Kerugian : (Studi Kasus Di Kota Mataram) Saputra , I Nyoman Bagus Arya; Wisudawan , I Gusti Agung
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2915

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tanggungjawab hukum pelaku usaha kuliner siap saji atas konsumen yang mengalami kerugian di Kota Mataram dan perlindungan hukum bagi konsumen kuliner siap saji yang mengalami kerugian di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Dari hasil penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat keracunan makanan yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu ada perlindungan hukum preventif dan respresif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang dapat berupa jaminan pelayanan yang baik dan memberi barang sesuai dengan keinginan konsumen, menjaga kualitas barang dan menetapkan harga sesuai harga pasaran, serta memperlakukan konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dan untuk perlindungan hukum respresif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan pencabutan izin.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Bidang Perizinan Usaha Pasca Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Studi Di Kota Mataram) Ulfy, Ulfy Baitwo Antary; Wardan, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji maupun manganalisis bentuk perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha di Kota Mataram. Metode dari penelitian ini mengunakan penelitian hukum Normatif melalui pendekatan Undang-Undang, konsep, dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha yang berperan dalam pelaksanaan prosedur perizinan berusaha di Kota Mataram yaitu DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dinas Perindustrian dan Koperasi UKM Kota Mataram. Sebagai upaya memberikan pelayanan mudah, cepat dan sederhana DPMPTSP Kota Mataram meluncurkan mobil pelayanan perizinan usaha yang menyusuri pasar rakyat dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Perlindungan Hukum bagi Anggota Koperasi terhadap Koperasi yang sudah Bubar ditinjau dari Undang Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Ardani, Ni Nyoman Diani Tri Widia; B.F, Ari Rahmad Hakim
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2929

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum anggota koperasi terhadap bubarnya koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 serta tanggung jawab anggota koperasi terhadap hak-hak anggotanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Statue Approach dan Conceptual Approach. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota koperasi yaitu secara preventif dan represif. Preventif yakni adanya manajamen usaha koperasi yang baik dan pembinaan koperasi oleh pemerintah yang dapat mencegah pembubaran suatu koperasi. Perlindungan represif yakni adanya penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan apabila terjadi suatu sengeta dan Non litigasi dimana adanya penyelesaian pembubaran koperasi dengan dibentuknya sutau tim penyelesaian pembubaran koperasi. Tanggung jawab pihak koperasi terhadap anggotanya, yakni dengan membagikan sisa harta likuidasi kepada para anggota koperasi. Namun apabila ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh pengurus koperasi, maka pengurus secara bersama-sama atau sendiri-sendiri harus mengganti kerugian kepada anggota koperasi.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Bisnis Start Up di Indonesia Sari, Nopita; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2945

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis start up di Indonesia yang dapat dilakukan di era modern saat ini, banyak bermunculan pengusaha muda di Indonesia yang terkenal dengan usaha star up di Indonesia saat ini rata-rata mendapat investasi dari penanaman modal asing. Di balik investasi yang di berikan oleh penanaman modal asing pada perusahaan start up, timbul pertanyaan mengenai perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan tersebut. Karya tulis ini bertujuan untuk mengerti bentuk perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan start up di Indonesia yang mendapat investasi dari penanaman modal asing, kemudian memahami terjadinya suatu pengalihan teknologi kekayaan intelektual. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan PerUndang-Undangan dan Pendekatan Konsep Hukum.
Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Rusaknya Barang Di Angkut Hardianti, Baiq Rizky Aulia; Mulyana, Septira Putri
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2996

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengangkutan terhadap barang bagasi dalam pengangkutan udara, mengetahui tanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang di angkut dalam angkutan udara. Jenis penelitian ini adalah penelitan hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa (1) hubungan antara pengangkut angkutan udara dengan penumpang terhadap barang bagasi yang rusak dalam pengangkutan angkutan udara terletak pada perjanjian penitipan barang bagasi, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban pengangkut angkutan udara dan penumpang. (2) pengangkut angkutan udara bertanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang yang di angkut dalam pengangkutan udara Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara Pasal 5 Ayat (1).
Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Di Pasar Modal Indonesia Lestari, Puji Shefia; Sili, Eduardus Bayo
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3001

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan OJK dalam melakukan penegakan hukum di pasar modal Indonesia serta untuk mengetahui bentuk pengenaan sanksi terhadap pelaku yang melakukan praktek kecurangan di Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Namun OJK tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan OJK juga mempunyai kekuasaan untuk mengenaikan sanksi administratif yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. Bentuk pengenaan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran di Pasar Modal telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan juga sanksi perdata.  
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen E-liquid Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan : (Studi di Vape Store di Kota Mataram) Wahyu Putra, Wahyu Septianto; Siddiq, Nakzim Khalid
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3012

Abstract

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan (Studi Kasus Di Vape Store Di Kota Mataram).. Alasan diajukan judul ini ialah untuk mengkaji Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap konsumen e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum para pihak jika konsumen mengalami kerugian akibat e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan . Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian Hukum normatif empiris, metode pendekatan yang digunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) Hasil penelitian ini didapat jawaban Bentuk perlindungan hukum preventif dalam kasus perlindungan konsumen E-Liquid yang tidak memberikan informasi dampak penggunaan terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen jenis ganti rugi yang digunakan secara penggantian biaya, dimana ganti rugi ini merupakan bentuk ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugkan dalam hubungan kontrak tersebut
Tanggung Jawab Influencer Terhadap Endorsement Produk Palsu Melalui Media Sosial Novika Wama Putri; Raodah, Putri
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab dari influencer bentuk tanggung jawab influencer terhadap endors produk palsu yang dilakukan serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk berbahaya yang dipromosikan oleh influencer. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan Seorang influencer atau endorser yang melakukan promosi dan membuat konten pengiklanan melalui social media, memiliki tanggung jawab berdasarkan UUPK, KUHPerdata, dan UU Kesehatan. Jika terjadi sengketa konsumen, maka konsumen bisa saja menggugat pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini entah influencer ataupun pelaku usaha sebagai produsen produk. Jika influencer tersebut memang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian (exercise due care) dalam mempromosikan suatu produk, maka dirinya tidak dapat dipersalahkan. sehingga tanggung jawab terkait substansi dan isi dari suatu produk jika menyalahi suatu peraturan merupakan tanggung jawab pihak Pengiklan selaku produsen produk dan/atau jasa tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di bagi menjadi dua yaitu secara Prenventif mencegah terjadinya pelanggaran) dan Reprensif (yang bersifat tahap akhir) Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online telah cukup memadai untuk memberikan jaminan terhadap para konsumen agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak pelaku usaha.
Pertanggung Jawaban Penyelenggara Angkutan Laut Terhadap Korban Kecelakaan Kapal Ramli, Habib Tantawi; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan terkait pertangungjawaban terhadap korban kecelakaan kapal, serta bagaimanakah bentuk pertangung jawaban pihak penyelenggara pelayaran terhadap penumpang yang tidak memiliki identitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pertanggug jawaban pihak penyelenggara pelayaran terhadap penumpang yang tidak memiliki identitas, yaitu apabila penumpang memiliki dokumen yang diperlukan untuk mendapatakan hak pertanggung jawaban dari pengangkut berupa karcis penumpang, yang akan menjadi alat bukti bahwa adanya perjanjian antara penumpang dan pengangkut. Sejak terbitnya tiket tersebut disitulah timbulnya hubungan hukum antara penumpang dan pengangkut. Dan apabila penumpang tidak mampu menunjukkan dokumen sebagai bukti perjanjian maka penyelenggara pelayaran tidak berkewajiban memberikan tanggung jawab.
Kerangka Hukum Pengaturan Transaksi Keuangan Berbasis Peer To Peer Lending Areva Amir van der Kruit, Jimmy; Kurniawan, Kurniawan
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3037

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum pengaturan transaksi keuangan berbasis peer to peer lending dan untuk menganalisis bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi keuangan berbasis peer to peer lending di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Kerangka hukum pengaturan transaksi keuangan berbasis peer to peer lending di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana dasar hukum peer to peer lending adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan perlindungan konsumen terhadap transaksi keuangan berbasis peer to peer lending melibatkan OJK sebagai pengawas utama. Langkah-langkah perlindungan termasuk regulasi, verifikasi peminjam, transparansi informasi, proteksi data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah memastikan transparansi, keadilan, dan kepercayaan, serta melindungi konsumen dari risiko dan praktik merugikan.

Page 17 of 32 | Total Record : 312

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law