Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
334 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Informasi Menyesatkan Properti Apartemen Dengan Iklan Pemasaran ]]>
<![CDATA[Sani, Nabila Aulia]]>;
<![CDATA[Sili, Eduardus Bayo]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3737
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat informasi menyesatkan dalam iklan pemasaran properti apartemen dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen dalam konteks iklan pemasaran properti apartemen yang menyesatkan yakni berdasarkan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak mematuhi perjanjian ini, hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana, dan penyelesaian sengketa konsumen dan pengembang properti apartemen melibatkan opsi di luar dan dalam pengadilan seperti musyawarah, mediasi, arbitrase, penilaian ahli, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mencapai kesepakatan damai, litigasi melalui pengadilan adalah opsi terakhir yang mengikuti prosedur hukum yang melibatkan gugatan perdata, dan secara pidana, konsumen dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Pesanan Melalui Marketplace ]]>
<![CDATA[Dwi Putra, Muhammad Septian]]>;
<![CDATA[Mulyana, Septira Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3741
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara para pihak yang melakukan jual beli dengan marketplace dan akibat hukum apabila hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha apabila terjadi kesalahan dalam penerimaan barang yang tidak sesuai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha merupakan perjanjian jual beli, hubungan hukum pelaku usaha dengan marketplace merupakan perjanjian kerjasama kemitraan dan hubungan hukum konsumen dengan marketplace merupakan hubungan perantara, dan dari adanya hubungan hukum ini menimbulkan akibat hukum apabila hak-hak daripada konsumen itu tidak dipenuhi, dimana adanya ketidaksesuaian barang yang dijanjikan atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada marketplace dapat dikatakan bahwasannya pelaku usaha tersebut lalai dalam memenuhi perjanjiannya maka dari itu termasuk ke dalam kategori wanprestasi. Namun, secara hukum permasalahan tersebut tidak hanya selesai pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada marketplace saja, dalam hal ini konsumen dapat menuntut ganti kerugian secara perdata dan pidana atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika dalam hal ini hak-hak konsumen tersebut tidak terpenuhi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Oknum Tertentu Dalam Aplikasi Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Rosalinda, Rosalinda]]>;
<![CDATA[Fathoni, Lalu Achmad]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3767
<![CDATA[Tujuan penyusunan penelitian ini untuk menganalisis penyalahgunaan data pribai oleh oknum tertentu daam aplikasi pinjaman online. Penelitian ini menggukan Jenis penelitian Normatif dengan meotode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan koseptual (Conceptual Approach) untuk menguraikan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pemberian sanksi atau tanggung jawab hukum dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam penyalahgunaan data pribadi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum. Terdapat 2 (dua) prosedur yang dapat dilakukan oleh nasabah jika data pribadinya disalahgunakan yaitu prosedur penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Minerba Asing dengan Pemerintah melalui ICSID (Churchill & Planet Mining) ]]>
<![CDATA[Fernando, Joy]]>;
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Muhammad Sood]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3802
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus posisi sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia, bagaimana keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, dan kesesuaian keputusan ICSID dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, serta dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kasus posisi sengketa antara para pihak dimulai pada saat kedua subsidiary companies-nya (Churchill) menjalin hubungan kerja sama melalui Investor Agreement 2007 dengan subsidiary companies Ridlatama Group, pada proyek batu bara East Kutai Coal Project. Adanya konflik internal di dalam EKCP, hingga pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur, menjadi materi pokok sengketa sehingga menyebabkan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd menggugat Pemerintah hingga ke ICSID. Keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yaitu memenangkan pihak Pemerintah Indonesia. Keputusan ICSID tersebut telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Yang Di Aransemen Ulang Pada Aplikasi Tiktok ]]>
<![CDATA[Widianingrum, Fina]]>;
<![CDATA[Haq, Lalu Muhammad Hayyan ul]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3805
<![CDATA[Tujuan dari studi ini untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap suatu karya cipta lagu dan musik yang di aransemen ulang pada aplikasi TikTok dan menjelaskan penyelesaian pelanggaran hukum atas aransemen tanpa izin di dalam aplikasi TikTok. Metode yang digunakan di dalam studi ini adalah metode hukum normatif dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak cipta atas lagu dan musik yang di aransemen ulang pada aplikasi TikTok bisa dilakukan dengan upaya preventif berupa pencegahan untuk mengurangi adanya kegiatan pengaransemenan lagu dan musik pada aplikasi TikTok dan upaya represif yang berupa upaya untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok, dan untuk penyelesaian pelanggaran atas hak cipta yang di aransemen tanpa izin pada aplikasi TikTok akan menimbulkan permasalahan yang dapat di selesaikan melalui jalur litigasi melalui hukum perdata dan hukum pidana dan non litigasi melalui badan arbitrase maupun melalui mediasi direktorat jendral kekayaan intelektual.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Perseroan Perseorangan Atas Hutang-Hutangnya Terhadap Pihak Ketiga ]]>
<![CDATA[Al-Badawi, Ahmad]]>;
<![CDATA[Setiawan, Yudhi]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3809
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap pihak ketiga, mengingat perseroan perseorangan merupakan perseroan baru yang lahir saat di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga perlu analisis dalam segala hal yang menyangkut perseroan baik dalam pertanggung jawaban maupun yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji bahan hukum baik primer, skunder maupun tersier. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian, pendirian perseroan perseorangan merupakan badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan keci yang dapat didirikan oleh satu orang dengan surat pernyataan yang didaftarkan kepada kementrian Hukum dan HAM, pendirian perseroan perseorangan didirikan oleh satu orang sehingga tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap hutang-hutangnya pada pihak ketiga yaitu menjadi tanggung jawab perseroan secara pribadi dari direksi perseroan jika tidak beritikad baik dalam mengelola perseroan sehingga menyebabkan pailitnya perseroan.]]>
<![CDATA[Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Adriana, Refia]]>;
<![CDATA[Fathoni, Lalu Achmad]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3816
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimulai dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pencipta karya fotografi berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hingga pada penyelesaian sangketa dalam hal mengambil dan memodifikasi karya fotografi dengan tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum secara normatif. Penelitian secara normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji dokumen berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan yang berkaitan dengan yuridis formal tentang pokok permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi dilakukan secara preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan represif yaitu perlindungan yang diberikan kepada pencipta apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Selain itu pencipta perlu lebih proaktif dengan mengedukasi diri sendiri terhadap produk yang di jual bebas di pasaran agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan pencipta itu sendiri. Kedua, penyelesaian sengketa dalam hal mengambil karya fotografi sehingga menimbulkan kerugian terhadap pencipta dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penjualan Buku Bajakan Oleh Platform E-Commerce (Tokopedia) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Muh. Ainul Maulana M]]>;
<![CDATA[Muhammad Sood]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4213
<![CDATA[The objective of this study is to explore the legal protection and liability for copyright infringement regarding the sale of pirated books on the e-commerce platform Tokopedia under Indonesian positive law. This study adopts normative legal research methods employing statutory and conceptual approaches. The findings indicated that legal protection for book creators covers both preventive and punitive measures. Furthermore, Tokopedia's liability for trading pirated books on its e-commerce platform is collective liability, which implies that the e-commerce entity, as a legal entity, is responsible for violations committed by business entities selling on its platform. The liability of e-commerce businesses is stipulated in several laws, such as the copyright law, the electronic information and transaction law, and government regulations on trade through electronic systems.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Dalam Mengatasi Permasalahan Investasi Digital Ilegal Yang Merugikan Konsumen Di Lombok (Studi Di PT. FEC Shopping Indonesia) ]]>
<![CDATA[Una Yukuri, Maelavae]]>;
<![CDATA[Hirsanuddin]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4215
<![CDATA[This research aims to analyze the responsibilities of the NTB Province Financial Services Authority (OJK) in overcoming the problem of illegal digital investment, which is detrimental to Lombok consumers. This type of research is empirical normative legal research. The results of the study show that legal protection arrangements for consumers for losses in making illegal digital investments according to Indonesian laws and regulations are regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law Number 8 of 1999 concerning Consumers, Law of the Republic Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Decision of the OJK Board of Commissioners Number: 01/KDK.04/2013 concerning the Investment Alert Task Force and Article 378 of the Criminal Code. The responsibility of the NTB Financial Services Authority (OJK) in dealing with the illegal digital investment case of PT FEC Shopping Indonesia, which is detrimental to consumers in Lombok, is carried out by actively disseminating information that PT FEC Shopping Indonesia is an illegal digital investment through its official social media accounts and providing a means of resolving disputes through the Institution. Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution (LAPS SJK).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Skincare Bermerkuri Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hikmawan, Regina Anynditha Putri Hikmawan]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4219
<![CDATA[THE LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS FROM SKINCARE CONTAINING MERCURY ACCORDING TO INDONESIA POSITIVE LAW ABSTRACT This study describes the legal protection for consumers from skincare containing mercury according to Indonesian Positive Law, as well as identifies the responsibility of distributors of such products. It also reviews the measures taken by Indonesian FDA Branch Mataram in supervising such products’ distribution. This is a normative-empirical study, with statute, conceptual, juridical, and sociological approaches. Results of this study show that the legal protection for customers from skincare-containing-mercury are provided in preventive and corrective measures. The responsibility of such products’ distribution could be imposed administrative, criminal, as well as civil sanctions. In addition, Indonesian FDA Branch Mataram supervises skincare distribution by conducting Pre-Market and Post-Market supervision.]]>
