Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
312 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Kreator Tiktok Sebagai Karya Sinematografi MenuruT UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Rinjani, Lydia]]>;
<![CDATA[Atsar, Abdul]]>;
<![CDATA[Mulada , Diman Ade]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3524
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta kreator tiktok atas kontenciptaannya dan untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa atas hak cipta kreator tiktoksebagai karya sinematografi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilpenelitian menyatakan bahwa pengaturan perlindungan hak cipta terhadap konten dalam aplikasitiktok diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuanlayanan aplikasi tiktok yang melarang seseorang untuk mendistribusikan dan memperbanyakkonten tiktok untuk tujuan komersil. Adapun pertanggung jawaban terhadap pemilik kontentiktok yang disebarluaskan tanpa izin yaitu sanksi bagi penyebar vidio tiktok sesuai Pasal 113ayat 3 Undang-undang Hak Cipta.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Bilyet Giro Dan Cek Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Najhalifanjanib, M.]]>;
<![CDATA[Muhaimin]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3531
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum atas nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain tanggung jawab dalam hukum perdata ada juga tanggung jawab dalam hukum pidana, yaitu menerima sanksi hukuman apabila terbukti pemberian bilyet giro kosong dan cek kosong dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Pada Kemasan Produz Soft Contact Lenses Melalui Platform E-commerce ]]>
<![CDATA[Gubtong, Putri Febrianti]]>;
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Haq, Lalu Muhammad Hayyanul]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3533
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak informasi produk softlens yang melebihi masa expired melalui platform e-commerce dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk softlens yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa expired melalui platform e-commerce. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Adapun hasil penelitian ini Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap hak informasi pada produk softlens dan melebihi masa expired melalui platform e-commerce yaitu, Pasal 7, 8, dan 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perihal perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai perlindungan terhadap data pribadi yang cukup memadai dalam mengakomodasi perlindungan terhadap data pribadi konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perihal sanksi bagi pelanggar pengedar sediaan farmasi, Regulasi dari pihak platform e-commerce shopee yang berupa Syarat dan Kebijakan yang berisikan hak dan kewajiban dalam bertransaksi melalui platform e-commerce shopee.Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk softlens yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa expired melalui Platform e-commerce yaitu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan produk tersebut dengan pemberian perawatan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Anita]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Raodah , Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3537
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pinjaman online,dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang terintegrasi maupun independent yang memiliki fungsi, tugas dalam mengatur system regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Adapun Bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online yang diberikan oleh OJK yaitu untuk menghentikan kegiatan usaha apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian.]]>
<![CDATA[Pengaturan Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Endorsement Antara Endorse Dan Endorser ]]>
<![CDATA[Fatmi Yurindra, Dita]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>;
<![CDATA[Mulyana , Septira Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3538
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian endorsement antara endorsee dan endorser dari perspektif hukum positif dan bentuk tanggung jawab hukum endorser atas kerugian yang dialami endorse dalam perjanjian Endorsement. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian endorsement belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, namun dapat dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang merupakan ketentuan paling penting dalam hukum perjanjian dan Tanggung Jawab Hukum Endorser Atas Kerugian Yang Dialami Endorse Dalam Perjanjian Endorsement adalah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dapat dikenai Pasal 17 ayat (1) huruf (c) dan (d) UUPK. Dengan menggunakan prinsip hukum yaitu liability on fault ditemukan unsur kesalahan pada endorser yaitu adanya kesengajaan atau kurang berhati-hati terhadap kerugian yang langsung diakibatkan oleh perbuatannya yang dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara Toyota Lexus Melawan Prolexus (Studi Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-Hki/2014) ]]>
<![CDATA[Putri, Denda Ayu Febriani Riaz Putri]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3544
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kronologis dan kasus posisi dari persengketaan antara Toyota dan Polexus, serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa merek terkenal dalam putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang memfokuskan pengkajian norma atau kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada putusan dari Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014. FPenelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk dapat mengetahui secara rinci serta menyeluruh tentang penyelesaian kasus pada putusan dari Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus- HKI/2014. Persengketaan ini terjadi karena Toyota merasa keberatan atas pendaftaran merek Prolexus, sehingga Toyota menggugat pihak Prolexus namun ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Toyota kemudian mengajukan permohonan kasasi. Penyelesaian dari persengketaan ini menggunakan jalur Litigasi yaitu melalui pengadilan dan hasil dari putusan baik pada Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung sudah sesuai dan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[Jeratan Social Commerce: Matinya Masa Depan UMKM di Indonesia Studi Kasus TikTok Shop di Indonesia ]]>
<![CDATA[Isal, Muhammad Aryanang]]>;
<![CDATA[Sidik, Rahmat Maulana]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3551
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi bisnis Social Commerce bagi pelaku UMKM, keberadaan Tiktok Shop sebagai Social Commerce sudah lama diantisipasi oleh pemerintah luar negeri, sedangkan pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan kebijakan larangan praktek monopoli melalui Social Commerce, sebagaimana diatur dalam Permendag 31/2023. Globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi tak terelakkan dalam mengubah perilaku bisnis di Indonesia, namun jangan sampai hal tersebut justru dapat membunuh pelaku usaha kecil (UMKM). Sehingga peran pemerintah untuk menyusun regulasi menjadi penting untuk melindungi kelangsungan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Socio-Legal Studies yaitu melakukan analisis hukum doktriner dan studi interdisipliner dengan melakukan analisis wacana kritis terhadap statement dari aktor-aktor yang berkelindan dalam kebijakan Social Commerce. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan UMKM melalui Permendag 31/2023 tidaklah cukup, praktek monopoli bisnis tidak hanya terjadi pada Social Commerce saja melainkan juga terjadi di sektor E-commerce konvensional sehingga perlu adanya komitmen khusus untuk mengawasi Social Commerce dan E-commerce. Disisi lain pemerintah juga perlu meninjau perjanjian internasional dalam hal ini seperti ACFTA agar dapat sesuai dengan kebutuhan UMKM dan dapat menghindari praktek predatory pricing.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Bagus, Bagus Denhaq]]>;
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3553
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran rokok ilegal non cukai serta dampak dari peredaran rokok non cukai dan untuk mengetahui dampak dari peredaran rokok non cukai serta perlindungan hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah peneletian hukum normatif – empiris dengan pendekatan perundang-undangan, penedekatan konseptual dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran rokok di kota Mataram masih banyak terjadi, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya persaingan usaha yang sehat dan dapat merugikan Negara dalam penjualannya dan dibutuhkan perlindungan hukum bagi rokok legal di pasaran. Manfaat dengan ditekanya peredaran rokok ilegal maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, adapun dampak secara langsung dengan ditekanya peredaran rokok ilegal adalah membatasi peredaran rokok ilegal, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok ilegal dan penindakan terhadap rokok illegal akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi, masih adanya peredaran rokok ilegal, membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap rokok ilegal. Menurut undang-undang tahun 2007 tentang cukai menyatakan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. bentuk perlindungan hukum yang digunakan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Yang Membeli Barang Elektronik Berstatus Black Market Melalui E-Commerce ]]>
<![CDATA[Laksono, Mulya Agung]]>;
<![CDATA[Saleh , Mohammad]]>;
<![CDATA[Fatoni , Lalu Achmad]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3565
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan barang-barang elektronik berstatus Black Market melalui E- Commerce. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bentuk perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 untuk melindungi hak-hak konsumen dan tanggung jawab produsen. Bentuk tanggung jawab yang seharusnya diberikan terhadap konsumen adalah pengembalian barang. Artinya produsen tetap akan bertanggung jawab atas kerugian yang telah diterima oleh konsumen dengan prosedur pengembalian.]]>
<![CDATA[Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong di Indonesia ]]>
<![CDATA[Lalu Muhamad Anshori]]>;
<![CDATA[Anshori , Lalu Muhamad Anshori]]>;
<![CDATA[Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3700
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahhui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan Investor Terhadap investasi bodong, serta mengetahui bagaimana tahapan proses perlindungan yang di dapatkan dalam aturan hukum yang ada di indonesia. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mencari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat 2 macam mekanisme perlindungan hukum utama yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. dalam proses perlindungan secara preventif, Investor mendapatkan perlindungan berupa sosialisasi, edukasi, literasi dan lain sebagainya. sedangkan perlindungan secara represif investor mendapatkan perlindungan hukum berupa, Restetusi, kompensansi, perlindungan kepolisian. Perbedaan dari kedua perlindungan hukum Preventif dan Represif yaitu preventif perlindunganya di lakukan sebelum terjadinya kasus investasi bodong sedang perlindungan represif di lakukan lapabila telah ada terjadi kasus investasi bodong. Pengertia perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang di berikan pemerintah yang berwenanng dalam melakukan perlindungan secara literasi dan lain sebagainya sedangkan perlindungan hukum Represif perlindungan hukum berupa denda, penjara, hukuman tambahan. Dasar perlindungan hukum terhadap investor sendiri terdapat pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.]]>
