Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
312 Documents
<![CDATA[Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Yang Hartanya Lebih Kecil Daripada Utangnya ]]>
<![CDATA[Prasetya, Ossy Abel]]>;
<![CDATA[Sudiarto]]>;
<![CDATA[Raodah , Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3250
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para kreditur separatis dalam proses kepailitan dan kedudukan hak kreditor separatis terhadap eksekusi jaminan dalam kepailitan yang harta pailitnya lebih kecil daripada utangnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap kreditor separatis perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diidentifikasi diperoleh dengan dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dimana perlindungan preventif dalam konteks pencegahan kerugian kreditor separatis dalam proses kepailitan diakomodir dalam Pasal 138 dan Pasal 178 ayat 1. Dalam hal perlindungan hukum represif, kreditor separatis dapat mengajukan berbagai upaya hukum seperti perlawanan, kasasi, peninjauan kembali, dan perdamaian. Kemudian Hak kreditur separatis ketika dalam keadaan insolven juga mempunyai hak sama dengan sebelum keadaan insolven tetapi haknya sudah bisa digunakan oleh kreditur separatis]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi UMKM ]]>
<![CDATA[Rusmadina, Ferona Puan]]>;
<![CDATA[Kurniawan]]>;
<![CDATA[Wisudawan , I Gusti Agung]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3256
<![CDATA[Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum merek dagang bagi UMKM dalam mendaftarkan merek terhadap produk yang dihasilkan, serta upaya pemerintah dalam mendaftarkan merek bagi UMKM di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, yang pertama para pelaku usaha mendapatkan perlindungan terhadap merek dagang dengan melakukan pendaftaran mereknya melalui Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB. Kedua, Pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi permasalahan dengan upaya memberikan pengetahuan dan kesadaran melalui pola penyuluhan, sosialisasi, dan memfasilitasi para pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank NTB Syariah ]]>
<![CDATA[Aini, Ghina]]>;
<![CDATA[Wisudawan , I Gusti Agung]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3266
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank NTB Syariah. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa PT. Bank NTB Syariah dalam akad pembiayaan berpedoman pada asas itikad baik dimulai dari tahap pra kontraktual, tahap adanya suatu kontrak hingga pada berakhirnya kontrak. Kemudian ketika asas itikad baik tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merubah suatu keadaan hukum berupa batalnya kontrak antara kedua pihak, timbulnya gugatan hukum, pembatalan jaminan hingga pembekuan akun oleh PT. Bank NTB Syariah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pengunggahan film Bioskop Yang Diunggah Ke Instastory Tanpa Izin Hak Pencipta ]]>
<![CDATA[Utami, Dayang Sasa Sismia]]>;
<![CDATA[Raodah, Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3270
<![CDATA[This study aims to determine the legal protection given to cinema film copyright holders against uploading films through instastories without permission and to find out what efforts copyright holders can take regarding the uploading of cinema films without permission. The research method used is normative legal research method by using the method of statutory approach and conceptual approach. The results of this study indicate that preventive legal protection is carried out by fulfilling the rights of creators and copyright holders. Repressive legal protection in the Copyright Protection Act can be in the form of administrative sanctions, imprisonment and fines and additional criminal sanctions because the perpetrator commits the prohibition. Copyright legal protection is contained in the Copyright Law no. 28 of 2014, Law no. 11 of 2008 concerning ITE, and Law no. 33 of 2009 concerning Film. Then the efforts made by copyright holders regarding uploading without permission in the Copyright. The government protects copyrights and related rights in the world of information and communication technology (ICT). The government and judicial bodies carry out law enforcement. Copyright law enforcement is carried out by the government involving ministries. The legal remedies that copyright holders can take regarding uploading without permission have been regulated in the Copyright Act. Creators or copyright holders can take legal steps to obtain legal protection in the field of copyright, there are several legal steps that copyrights holders, including Mediation, criminal complaints, compensation lawsuits, content closure reports and Access Rights can take.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pelaku Usaha Cryptocurrency Terhadap Aset Crypto ]]>
<![CDATA[Taufikurahman, Imam]]>;
<![CDATA[B.F, Ari Rahmad Hakim]]>;
<![CDATA[Mulada , Diman Ade]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3404
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pemilik aset crypto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pihak pihak dalam transaksi aset crypto yaitu Bursa Berjangka dan Anggota Bursa Berjangka. Untuk Anggota Bursa Berjangka sendiri terdiri dari Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, serta Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya dan hubungan hukum yang timbul dari para pihak dalam jual beli aset crypto tersebut adalah hubungan antara penjual (buyer) dengan pembeli (seller) yang melakukan sejumlah transaksi aset crypto, serta tanggung jawab pelaku usaha cryptocurrency terhadap konsumen pemilik aset crypto berdasarkan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam aktivitas cryptocurrency]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer (EO) Dengan Vendor : (Studi Di Rossa Wedding Planner & Event Organizer) ]]>
<![CDATA[Mubinda, Baiq Almira Zenitha]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>;
<![CDATA[Mulada, Diman Ade]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3435
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum terhadap perjanjian kerjasama antara event organizer (eo) dengan vendor (studi di rossa wedding planner & event organizer). Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif-empiris, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor yakni hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut mendapatkan biaya pemakaian jasa dan membantu segala keperluan acara pernikahan. Berpedoman pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1338 KUHPerdata, dan Tanggung jawab pengusaha penyelenggara Rossa Wedding Planner & Event Organizer terhadap Vendor, merujuk pada perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Pengusaha penyelenggara kepada Partnership adalah pertanggungjawaban perdata dengan mengganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdata) yaitu ganti kerugian meliputi biaya serta merujuk pada perjanjian yang telah dibuat.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Permohonan Kepailitan Terhadap Bank Menurut Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Yaser, Muh.Yaser Arafat]]>;
<![CDATA[Zuhairi , Ahmad]]>;
<![CDATA[Fitrahady, Khairus Febryan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3460
<![CDATA[Hadirnya UU OJK memandatkan masalah kepailitan Bank di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan di dalam UU Kepailitan masalah kepailitan Bank masih di bawah pengawasan Bank Indonesia. Oleh sebab itu rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pengaturan kapailitan bank menurut hukum positif Indonesia, apakah Bank Indonesia tetap dapat mengajukan pailit terhadap bank pasca berlakunya UU OJK dan apa akibat hukum dari putusan pailit oleh bank menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pengaturan kapailitan bank menurut hukum positif Indonesia, kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan pailit terhadap bank pasca berlakunya UU OJK dan akibat hukum dari putusan pailit oleh bank menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum hukum kepailitan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan kepailitan terhadap bank di Indonesia saat ini hanya diatur di dalam UU Kepailitan. Oleh sebab itu, landasan hukum dalam pengaturan dan pengajuan pailit terhadap bank menggunakan UU Kepailitan. Bank Indonesia tetap dapat melakukan pengajuan pailit terhadap bank pasca berlakunya UU OJK. Sedangkan dalam UU OJK tidak mengatur dan menyebutkannya secara khusus terkait kewenangan permohonan pailit dari bank sebagai debitor dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akibat hukum dari putusan pailit terhadap bank yang mengakibatkan bank kehilangan haknya atas penguasaan dan pengaturan hartanya yang menjadi objek pailit. Pengaturan dan penguasaannya sudah diambil alih oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai Kurator.]]>
<![CDATA[Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor E-Commerce ]]>
<![CDATA[Adiatna, L. Sigit Tri]]>;
<![CDATA[Asikin , Zainal]]>;
<![CDATA[Setiawan , Yudhi]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3478
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Grab dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini melakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta memperoleh bahan melalui studi dokumen dengan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum ini dengan cara membaca, menganalisis serta menginventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan atau memiliki relevansi dengan materi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penegakan hukum persaingan usaha tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 36, dalam menjalankan tugasnya tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Grab dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia yaitu terjadinya Integrasi Vertikal dan juga Diskriminasi. Kemudian Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan fakta persidangan tidak menemukan adanya pelanggaran Integrasi Vertikal dan Diskriminasi yang dilakukan oleh Grab dan TPI sehingga Majelis Hakim menyatakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Kedudukan Hukum Perjanjian Pihak Label Musik Dan Komposer Dengan Sistem Jual Beli Putus ]]>
<![CDATA[Prawiranegara, Lalu Mohamad Arief]]>;
<![CDATA[Kurniawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3504
<![CDATA[This research purpose is to analyze the legal position of agreements between music labels and composers using sold flat agreement systems and analyze the regulation after the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021. This type of research is a normative legal research method that originates from the regulations of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright. The legal validity of the agreement between the music label and the composer in the sold flat agreement systems before the enactment of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright that is, legally and formally null and void, because creations in Article 18 of Act Number 28 of 2014 are the object of the agreement and are prohibited from being sold by Sold flat system. The economic rights of the creator in this case the composer automatically returns to the creator. Regulation of agreements between music labels and composers under the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021 that the judicial review submitted by Musica Studios is final so that Article 18 and Article 30 of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright do not contradict with the 1945 Constitution. Act Number 28 of 2014 restores fundamental rights owned by the creator, the fundamental rights owned by creators both moral rights and economic rights and the composer can still make an agreement with the Music Label regarding the rights to use the work for commercialization, with the implication that the creator/composer will still receive royalties as long as the work is commercialized.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui ODR (Online Dispute Resolution) ]]>
<![CDATA[Made, I Made Gending Ganesha]]>;
<![CDATA[Hirsanuddin]]>;
<![CDATA[Raodah , Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3518
<![CDATA[ABSTRAKPENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)I Made Gending GaneshaNIM : D1A118108Penelitian ini bertujuan agar pemerintah melakukan pembaruan terhadap Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan mengkonstruksi kembali substansi mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan memasuki ketentuan Online Dispute Resolution (ODR) serta mekanisme penyelesaian sengketanya.Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang biasanya pendekatan yang digunakan Pendekatan Undang – Undang (Statute Approach),Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan pendapat para sarjana dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.Adapun hasil dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah antara lain: (1). ODR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat karena lebih efektif dan efisien serta tidak terhalang kondisi geografis. (2). Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR) sama seperti penyelesaian sengketa konvensional pada umumnya. Hanya saja dalam ODR berbeda pada media yang digunakan, yakni mempergunakan media internet (Intenational network). Sehingga pada penyelesaian sengketa online, jenis penyelesaiannya menjadi : negosiasi online, mediasi online, dan arbitrase online. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Konsumen, Online Dispute Resolution]]>
