cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samanoi Halowo Fau
Contact Email
panahhukum@uniraya.ac.id
Phone
+6282286352622
Journal Mail Official
panahhukum@uniraya.ac.id
Editorial Address
Jln. Nari-nari, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kb. Nias Selatan, Sumatera Utara
Location
Kab. nias selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Panah Hukum
Published by Universitas Nias Raya
ISSN : -     EISSN : 28289447     DOI : 10.57094
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Panah Hukum merupakan media diseminasi (penyebarluasan) hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi bidang hukum di seluruh Indonesia. Jurnal Panah hukum mencakup tulisan keilmuan dari bidang hukum yaitu: hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum transportasi, hukum lingkungan, e-commerce, hukum tata Negara, hukum adat, hukum acara, alternatif penyelesaian sengketa.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 160 Documents
 12   13   14   15   16 
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN ANAK HAMIL Maduwu, Sendrius
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1475

Abstract

Percabulan adalah tindak pidana menjalin hubungan intim dengan orang lain. Keputusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Ini adalah salah satu keputusan yang diambil hakim ketika menjatuhkan hukuman pidana. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dan yang mengandung anak. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang meliputi data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum ketiga dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif seperti pendekatan hukum hukum, pendekatan sejarah, pendekatan komparatif dan pendekatan analitis. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan, dapat disimpulkan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/ bahwa anak tersebut dianggap sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan kehamilan dengan cara melakukan hubungan seksual dengannya. anak laki-laki hal. Kami mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Bocah itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kejuruan. Hakim menggunakan pertimbangan hukum dan non hukum dalam mengambil keputusan. Dalam putusan ini, terdakwa mengandalkan teori pemidanaan yang dikenal dengan teleologi pidana. Hukuman ini tidak hanya untuk membayar kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kejahatan tersebut. Karena tingginya kasus kriminalitas yang melibatkan anak, maka orang tua perlu berbuat lebih banyak dalam mengawasi anaknya.
PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBAWA ALAT BERAT MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN KAWASAN HUTAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2499 K/Pid.Sus-LH/2019) Filipus A.P. Meiman Dakhi
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1491

Abstract

The criminal act of clearing plantation land in a forest area is a crime that can damage the ecosystem and damage the order of other living creatures in the forest. Decision number 2499 K/Pid.Sus-LH/2019 is one of the decisions where there was a case of carrying heavy equipment to carry out plantation activities in a forest area. Therefore, this research aims to determine and analyze the punishment of criminals who deliberately carry heavy equipment to carry out plantation activities in forest areas without permission. This research uses a type of normative legal research with the statutory regulatory approach, case approach, comparative approach, and analytical approach by collecting secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The data analysis used is descriptive qualitative data analysis, by drawing conclusions deductively. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the Supreme Court decision Number 2499 K/Pid.Sus-LH/2019 rejecting the perpetrator's cassation petition is correct and at the same time immediately has permanent legal force. So the criminal decision given to the perpetrator at the previous trial was considered valid, namely the Rengat District Court decision number 461/Pid.B/LH/2018/PN.Rgt. This is because the perpetrator's actions carried out activities to clear land for oil palm plantations in the Keritang River-Gansal River Production Forest Area (HPT) using heavy equipment in the form of an excavator which was carried out by the perpetrator without a Forest Area Release permit from the authorized official, namely the Minister of Forestry, so that as a result of the perpetrator's actions can damage the ecosystem in the forest area, based on this, the perpetrator is sentenced to imprisonment for 3 (three) years and 8 (eight) months and a fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid then replaced with imprisonment for 2 (two) months. The author advises every corporation in the business sector to always carry out business by completing legal administration in accordance with applicable regulations.
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN ATAS PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2022/PN GST Doretius Rintoasuandulo Zamili
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1492

Abstract

Law is a collection of regulations that must be obeyed by everyone in society, with the threat of having to compensate for losses or receive punishment. Basically, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 1 paragraph (3), this means that all citizens and administrators must comply with the applicable legal rules. The concept of a rule of law can be idealized in that it must be the commander in chief in all the dynamics of state life. is law, not politics or economics. The research aims to find out how narcotics evidence is destroyed by the South Nias District Prosecutor's Office. The type of research used is sociological legal research. Sociological legal research is legal research in the form of empirical studies to discover the application and truth of law in society. The aim of sociological legal research is to find information about something that happened. The type of approach used is descriptive using initial data as a comparison. The data collection technique is library research. This research data analysis is a descriptive research specification, which means research that aims to describe research about something that is valid at a certain time. Based on the research findings and discussion in the research, the researcher can conclude that the South Nias District Prosecutor's Office carried out the destruction of narcotics evidence because it had permanent legal force based on the court's decision. From research findings, the South Nias District Prosecutor's Office destroys narcotics evidence twice a year. Meanwhile, according to statutory regulations in the implementation of the destruction of narcotics evidence, it must be destroyed no later than 7 (seven) days after a court decision is made which has permanent legal force. The policy taken by the South Nias District Prosecutor's Office in destroying narcotics evidence is contrary to the law which means that they should not wait for a large amount of confiscated evidence to be destroyed. The South Nias District Prosecutor's Office is not guided by the mandate of the law in carrying out the stages of the process of destroying confiscated objects.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERKAIT PENGHENTIAN PENUNTUTAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN Bohalima, Margaretha Noveb Fostina
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1496

Abstract

Dalam upaya menerapkan keadilan restoratif, Kejaksaan Nias Selatan telah memanggil kedua belah pihak terkait perkara yang sedang diperiksa, khususnya yang tercakup dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020. Hanya ancaman yang tidak lebih dari lima tahun yang dapat diatasi melalui restoratif. keadilan. Kejaksaan Nias Selatan menerapkan restorative justice terhadap penghentian penuntutan. Untuk mengetahui penerapan dan kebenaran hukum dalam masyarakat, metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu kajian hukum yang berbentuk kajian empiris. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, yang meliputi penyusunan konsep penelitian, prosedur, hipotesis, kerja lapangan, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Hasilnya. Jika perdamaian diterima oleh kedua belah pihak, kantor kejaksaan akan memasukkan perdamaian tersebut dalam siaran berita dan memberitahu pengadilan tinggi tentang keberhasilan upaya perdamaian. Setelahnya, Jampidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) akan mendapat laporan dari Kejaksaan Tinggi. Apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka penuntutan dapat diakhiri berdasarkan keadilan restoratif apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama 5 tahun, dan jumlah kerugian akibat tindak pidana tersebut tidak boleh melebihi Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus rupiah).
MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA HUKUM ADAT Zamili, Erikson
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1504

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atau masyarakat yang dalam hal ini subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Hukum Adat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat. Data iyang digunakan idalam ipenelitian iini iyaitu idata iprimer. Data primer iadalah idata yang imasih imentah iatau idata iyang ibelum imelalui proses ipengolahan iyang diperoleh oleh penulis langsung dari ilapangan. Data primer itersebut dikumpulkan imelalui, observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal, sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Pemerintah Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh tokoh adat, BPD, tokoh masyrakat, pihak korban dan pihak pelaku dengan penyelesaian secara mediasi dan pelaku bersedia membayar biaya pengobatan korban dan menerima sanksi hukum adat sesuai hasil kesepakatan. Penulis menyarankan dalam sebuah aturan di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan agar dibukukan karena ketentuan hukum adat bisa saja kedepan, ketentuan hukum adatnya dapat berubah.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Giawa, Eduar Edimar
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1505

Abstract

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyidangkan kasus pembunuhan yang diwakili dengan Putusan Nomor 52/Pid.B/2013/PTR. Berdasarkan Pasal 340 KUHP Jo, pelaku didakwa melakukan pembunuhan berencana dalam kasus tersebut. Potensi ancaman pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) I KUHP adalah lima belas (15) tahun penjara. Teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam metodologi pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam kajian hukum normatif semacam ini. Seluruh data sekunder diperiksa dalam bentuk deskriptif sebagai bagian dari analisis data kualitatif. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyidangkan kasus pembunuhan yang diwakili dengan Putusan Nomor 52/Pid.B/2013/PTR. Berdasarkan Pasal 340 KUHP Jo, pelaku didakwa melakukan pembunuhan berencana dalam kasus tersebut. Potensi ancaman pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) I KUHP adalah lima belas (15) tahun penjara. Teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam metodologi pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam kajian hukum normatif semacam ini. Seluruh data sekunder diperiksa dalam bentuk deskriptif sebagai bagian dari analisis data kualitatif. Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman sepuluh (10) tahun penjara karena melakukan pembunuhan bersama karena majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan pembunuhan berencana. Penulis menawarkan saran bagaimana hakim bisa lebih konsisten dalam menjatuhkan hukuman kepada pelanggar sesuai dengan perilakunya.
KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA HUKUM ADAT Harita, Juniyus
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1520

Abstract

Kemajuan hukum merupakan suatu sistem yang diciptakan manusia untuk mengendalikan tingkah laku manusia, dan hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan serangkaian kekuasaan hukum. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan dihadapan hukum, sehingga hukum itu memuat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan tertulis seperti undang-undang, atau ketentuan-ketentuan tidak tertulis yaitu undang-undang yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan tidak dipakai sekaligus bagi masyarakat seperti hukum adat. Atau kebiasaan. Pembangunan hukum hukum nasional harus berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang sudah ada, sehingga hukum nasional Indonesia harus melayani kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Pembagian Harta Warisan Adat (Studi di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologi merupakan penelitian hukum yang berupa kajian empiris untuk mencari penerapan dan kebenaran hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mencari informasi tentang sesuatu yang terjadi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data awal sebagai pembanding. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi serta studi dokumen. Analisis data penelitian ini adalah spesifikasi Penelitian deskriptif artinya penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan penelitian tentang sesuatu yang ada di desa dan pada waktu tertentu. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, mengenai kedudukan hak waris anak perempuan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum adat, tidak mendapat bagian harta waris karena hukum adat di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan menganut paham patrilineal. Sistem pewarisan yang ahli Warisan ahli waris hanya berdasarkan garis keturunan laki-laki, kecuali dalam satu keluarga ahli waris tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga yang berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan.
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMAL KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Agusman Gulo
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1523

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic. These drugs have the potential to reduce or change consciousness, eliminate the sense of taste, relieve or eliminate pain, and can cause depencence. Narcotics abuse can increase crime rates and also increase poverty. Based on this background, researchers are interested in examining the criminal juridical analysis of minimum threats against perpetrators of narcotics crimes (study decision number 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). The aim of the research is to determine and analyze criminal sentences with minimal threats to perpetrators of narcotics crimes (Decision Study 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). The type of research used is normative legal research. Normative legal research is legal research that examines literature studies, using a statutory regulation approach, case approach and analytical approach. The data collection technique used is secondary data obtained through primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used is qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on research findings and discussion, it can be concluded that imposing a sentence below the minimum threat for perpetrators of narcotics crimes (study decision number 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky) is unfair, where the judge sentenced him to 1 year in prison. The punishment imposed on the perpetrator is very inappropriate where in article 112 paragraph (1) of law number 35 of 2009 concerning narcotics it is stated that anyone without the right to own, store, control or provide class 1 narcotics will be punished with imprisonment. imprisonment for a minimum of 4 (four) years, a maximum of 12 (twelve) years. The author suggests that the panel of judges stick to the applicable legal provisions, so that it can provide a deterrent effect for the perpetrators themselves.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Lase, Arni
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1544

Abstract

Narcotics crimes are offenses involving the use of substances or drugs that can cause dependence, whether derived from plants or non-plants. An acquittal can occur if the defendant is truly not proven guilty according to legal facts as charged by the public prosecutor. Decision Number 459 K/Pid.Sus/2017 is one of the decisions where the defendant was acquitted by the judge. Therefore, this research aims to determine and analyze the judge's considerations in handing down acquittal decisions for narcotics crimes. This research uses a type of normative legal research with a statutory regulation approach, case approach, analytical approach by collecting secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the consideration of the panel of judges in handing down decision number 459 K/Pid.Sus/2017 is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and the charges brought by the public prosecutor, namely Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics that Legal facts have been found revealed in the trial which state that the defendant is not guilty. However, on the other hand, the author also believes that the judge did not really investigate the origins of the narcotics presented by the public prosecutor at the trial, which would be especially true if, as is known, the defendant was not proven to possess the narcotics. The author suggests that so that the Panel of Judges does not hand down an acquittal, the public prosecutor must be more careful, detailed, comprehensive and careful in preparing the indictment and demands.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA BIDANG PANGAN Laia, Sudirman
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i2.1559

Abstract

Nowadays, there are more and more cases of food crimes and there are also many punishments for food criminals that are decided by the courts and have legal force that is not in accordance with laws and regulations. One of the said judgments is judgment number 1130/Pid.B/2016/PN.Bdg. In the said judgment, the offender was convicted under Article 135 jo. Article 71 paragraph (2) letter a of the Food Act carries the threat of imprisonment or fines, but the judge imposes imprisonment along with the fine. Therefore, this study aims to find out and analyze the judge's considerations in the punishment of perpetrators of food crimes (study of verdict number 1130/Pid.B/2016/PN.Bdg). This research uses a type of normative legal research, using secondary data and methods of approaching laws and regulations, case approaches, and analytical approaches, as well as using qualitative data analysis. Based on the findings of research and discussion, it can be concluded that the judge's consideration in sentencing perpetrators of food crimes (study decision number 1130/Pid.B/2016/PN.Bdg) consists of juridical and non-juridical considerations. Juridically, the perpetrator has been proven to have committed a criminal act as referred to in Article 135 jo. Article 71 paragraph (2) letter a of the Food Act. Non-juridically, there is a burdensome reason for the punishment for the perpetrator, namely that the perpetrator has been convicted. Therefore, the imposition of imprisonment along with the fine in the judgment is a punishment for the perpetrator. However, in this article, there is a threat of a fairly high penalty, namely a maximum of 2 (two) years in prison or a maximum fine of Rp 4,000,000,000 (four billion rupiah). In order to impose a sentence on the perpetrator, the judge can impose a maximum prison sentence or a maximum fine, so that the judge's decision does not seem to deviate from the Food Law. The researcher suggested that the judge in passing each conviction in accordance with the criminal threat in the Food Act.

Page 14 of 16 | Total Record : 160

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum Vol 1 No 2 (2022): JURNAL PANAH HUKUM Vol 1 No 1 (2022): JURNAL PANAH HUKUM