cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samanoi Halowo Fau
Contact Email
panahhukum@uniraya.ac.id
Phone
+6282286352622
Journal Mail Official
panahhukum@uniraya.ac.id
Editorial Address
Jln. Nari-nari, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kb. Nias Selatan, Sumatera Utara
Location
Kab. nias selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Panah Hukum
Published by Universitas Nias Raya
ISSN : -     EISSN : 28289447     DOI : 10.57094
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Panah Hukum merupakan media diseminasi (penyebarluasan) hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi bidang hukum di seluruh Indonesia. Jurnal Panah hukum mencakup tulisan keilmuan dari bidang hukum yaitu: hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum transportasi, hukum lingkungan, e-commerce, hukum tata Negara, hukum adat, hukum acara, alternatif penyelesaian sengketa.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 160 Documents
 11   12   13   14   15 
PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA Harefa, Krismawati
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1404

Abstract

Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang hanya mengancam pelaku kejahatan dengan kekerasan. Pidana mati merupakan tindak pidana yang merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak disiksa. hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak disiksa. kebebasan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diperbudak. dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati layak dilakukan pada tindak pidana tertentu, misalnya terorisme yang merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat seperti dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus./2022, terdakwa dipidana mati jika pelakunya bersalah. terbukti. melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan cara melakukan persetubuhan. dengan dua belas anak kecil. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder. Kemudian analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dari perspektif hak asasi manusia. Dari sudut pandang hak asasi manusia, hukuman ini layak untuk ditanggung dan ditanggung oleh terdakwa. Karena tindakan ini merupakan kejahatan yang tidak bermoral dan sangat serius. Namun peneliti menilai, hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa terkait penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak tepat. Penulis meyakini, sebagian besar yang disita merupakan aset Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda. Sebagai lembaga yang hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana, maka harta kekayaan Yayasan tidak dapat disita dan dilelang. Namun seluruh atau sebagian kegiatannya dihentikan sementara paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (5) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, peneliti berharap agar penegak hukum di Indonesia yang menangani kasus serupa dapat lebih teliti dalam menghukum perbuatan melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang.
ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PADA PERKARA WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn) Gulo, Haga Irama
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem yang mempelajari dan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan suatu proses melihat data yang telah dikumpulkan secara berkualitas tanpa menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayar ganti rugi materil kepada penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penulis tidak setuju dengan putusan hakim tersebut karena hakim tidak menjatuhkan hukuman bunga kerugian dari penggugat selama 2 tahun kepada Tergugat I dan Tergugat II. Seharusnya hakim menjatuhkan pidana berupa pembayaran bunga atas uang penggugat, dimana Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat ketidakpatuhan. Jika suatu kewajiban telah dipenuhi, maka mulai menjadi wajib, jika debitur setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukan dalam batas waktu yang telah berlalu.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK Dedek Srikmulia Hati Ndruru
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1415

Abstract

Child neglect, a heinous crime in which the perpetrator shamelessly relinquishes their duty towards an innocent child, refusing to nurture the life they brought into this world. Children who have been forsaken by their caretakers are bestowed with certain entitlements and shielded under the wing of the State. A unique and defining decision was made, labeled as number 141/Pid.Sus/2015/PN. Skt is a place where unfortunate incidents of child neglect unfold. Henceforth, the focal point of this study lies in unraveling and delving into the realm of legal safeguards designed to shield innocent children who are unfortunate victims of heinous acts synonymous with parental negligence. This study employs a unique blend of normative legal research methods, incorporating elements of statutory regulations, case analysis, comparative analysis, and analytical analysis. The collection of secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, offering a comprehensive exploration of the subject. The approach to data analysis employed is a descriptive qualitative method, where deductions are made to draw comprehensive conclusions. After delving into extensive research and engaging in fruitful conversations, one can confidently deduce that the safeguarding of children facing the appalling deeds of child neglect is unequivocally secured by Law Number 35 of 2014 pertaining to Child Protection. It is imperative to note that not only is the responsibility of vigilance entrusted upon the governing bodies but also upon society and families themselves, ensuring a collective effort in upholding the prevention of child neglect. This can be observed in the intricacies of Article 26 within the realm of Law Number 35 of 2014, an embodiment of Child Protection. Particularly, it is the government that assumes an immensely significant role and burden of responsibility, ensuring the watchful eye and tender care for those children who have sadly fallen through the cracks of neglect. A testament to this diligence lies within the corridors of Article 23, paragraph (2) of the aforementioned law, further amplifying the government's devoted commitment to safeguarding and nurturing these vulnerable souls. The writer puts forward a proposal for various organizations, such as the Social Service, Central Government, Regional Government, and Women's and Children's Service Institutions, to intensify their efforts in combating child neglect. They recommend that these entities implement outreach programs aimed at the community, specifically addressing issues pertaining to abandoned children.
KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN YANG DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT DESA SIOFABANUA Yason Tanozisokhi Laia
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1418

Abstract

The aim of this research is to find out the legal strength of the resolution of sexual intercourse outside of marriage which is resolved according to the customary law of Siofabanua Village. The type of research used is sociological or empirical legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis. Qualitative data analysis is carried out together with the data collection process. Based on the results of research conducted, the legal strength of the resolution of sexual intercourse outside of marriage which is resolved according to the customary law of Siofabanua Village is that the settlement can be carried out with the applicable provisions if the parties, both the perpetrator and the victim, are willing to resolve the case amicably. In resolving cases of sexual intercourse according to the customary law of the Siofabanua village, it is carried out through joint deliberation (Orahua) through the parties carried out by traditional leaders, religious leaders, government figures (village officials) by conducting negotiations on the problems that occur. If it has been resolved by mutual agreement, in this case the perpetrator of sexual intercourse may be subject to sanctions in the form of five million rupiah and three pigs with the aim of preventing a disturbance from occurring.
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK TERTUA DALAM GARIS PATRILINEAL TERKAIT DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA HUKUM ADAT Arjonius Halawa
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1419

Abstract

Giving something to heirs or affected families when someone dies is called inheritance. Three inheritance laws—customary inheritance law, Islamic inheritance law, and civil inheritance law—apply in the division of inheritance in Indonesia. The research problem is that in Olayama Village the distribution of inheritance to the eldest child is done differently compared to the second, third and so on. This research, which was conducted in Olayama Village, Huruna District, South Nias Regency, aims to determine the rights and responsibilities of the eldest child in the patrilineal line in the distribution of inheritance regulated by customary law.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Monidar Buulolo
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1420

Abstract

This research aims to determine the judge's considerations in handing down criminal decisions to perpetrators of criminal acts of abuse. The type of research used is normative legal research. One type of legal science known as normative law views the legal system as a system that uses and analyzes secondary data. Primary, secondary and tertiary data obtained from secondary legal texts are used in the data collection process. This research uses qualitative data analysis using descriptive methodology. Analyzing qualitative data involves examining well-gathered information without using numerical values. In this decision, it was determined that the defendant violated Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code based on the findings of the investigation. Based on the evidence, post-mortem, witness statements, the defendant's statement, and the panel of judges' beliefs, the judge sentenced the defendant to five (five) months in prison. However, the results of the researcher's research show that the court was wrong in concluding that the defendant's actions should be considered serious maltreatment based on Article 351 paragraph (2) because the criteria for serious maltreatment had been met based on the chronology of the case.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING Giawa, Yohanes Sarman
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1433

Abstract

This research aims to determine legal protection for perpetrators of cyberbullying crimes. Normative legal research is the type of research used. One type of legal science known as normative law views the legal system as a system that uses and analyzes secondary data. Primary, secondary and tertiary data obtained from secondary legal texts are used in the data collection process. This research uses qualitative data analysis using descriptive methodology. Analyzing qualitative data involves examining well-gathered information without using numerical values. The findings of this study suggest that those who commit cyberbullying-related offenses may be eligible for legal protection. This is in accordance with Joint Decree Number 229 of 2021, 154 of 2021, and KB/2/VI/2021 of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia, as well as the Attorney General. National Police Chief regarding the implementation of special provisions in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Law Number 11 of 2008 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Transactions the same one. Based on this ruling, not all nudity or pornography is offensive.
ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS TANPA IZIN Laia, Marni Susanti
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1439

Abstract

Minyak dan gas merupakan barang utama yang menggerakkan roda perekonomian, meski semuanya setara. Dengan asumsi kita mengacu pada hipotesis moneter ekonomi yang tidak terbatas, maka keamanan pasokan kebutuhan minyak dan gas yang mudah terbakar seharusnya dipenuhi melalui instrumen pasar. Namun kondisi ini tidak terjadi karena adanya kejahatan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, salah satu tindak pidana yang telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yaitu studi putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. Pada putusan tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara kepada terdakwa pengangkutan Minyak dan Gas Bumi (studi putusan nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa) kurang tepat, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan lima belas hari dibandingkan dalam dakwaannya diancam hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda empat puluh miliar rupiah sedangkan dalam penerapan penjatuhan tuntutan jaksa penuntut umum hukumannya lebih ringan yaitu dua bulan dan denda sebesar satu juta (Rp. 1.000.000,00). Penulis menyarankan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara haruslah mempertimbangkan kemanfaatan dan tujuam dari pemidanaan agar para pelaku pidana maupun masyarakat lain tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Undang-undang.
IMPLEMENTASI PENGATURAN PENGGUNAAN HELM BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLRES NIAS SELATAN Sarumaha, Berman Saro
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1446

Abstract

Penggunaan Helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan menggunakan helm, kefatalan akibat suatu kecelakaan dalam berkendara dapat diminimalkan, serta melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya suatu kecelakaan dalam berkendara. Masyarakat terkadang kurang memahami maanfaat penggunaan helm, sehingga terkesan memakai helm karena takut pada petugas kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pengaturan Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wiliyah Polres Nias Selatan (Studi Di Satlantas Polres Nias Selatan). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang undangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi Pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengaturan Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wiliyah Polres Nias Selatan masih belum berjalan dengan efektif, karena ada beberapa alasan berdasarkan penelitian yaitu pengendara sepeda motor tidak menggunkan helm saat berkedara karena jarak yang dituju dekat, terburu-buru, dan tidak ada polisi yang berjaga ditempat tertentu. Sedangkan dalam penegakan hukumnya Satlantas Polres Nias Selatan lakukan dua metode yaitu metode preventif dan metode represif. Penulis menyarankan hendaknya Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas untuk dapat menyampaikan informasi secara masif dan terstruktur terkait dengan kewajiban penggunaan helm SNI agar masyarakat dapat sadar dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan tentang kegunaan helm dalam berkendaraan.
KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SECARA ADAT KAWIN TERHALANG DI DESA HILIGITO ORAHILI FAU KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN Fau, Saohazisokhi
Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v4i1.1471

Abstract

Penyelesaian secara adat atas setiap perkara yang terjadi dimasyarakat masih tetap dianggap sebagai solusi terbaik oleh hampir semua orang yang ada di desa Orahili Fau karena penyelesaian secara adat lebih mengutamakan kesepakatan bersama sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul kekuatan hukum penyelesaian secara adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris yang bertujuan membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenarannya. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Hiligito Orahili Fau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer atau data yang masih mentah yang dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumen. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan pembahasan melalui hasil penelitian tentang Penyelesaian Secara Adat Kawin Terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau, disimpulkan bahwa Penyelesaian yang dilakukan adalah tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa dan sepanjang tidak melanggar aturan hukum yang ada memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berpendapat bahwa aturan adat yang sama dari beberapa Desa atau Õri sangat perlu untuk dimuat dalam suatu naskah agar penerapannya tetap sama. Hukum adat perlu disosialisasikan kepada pihak penegak hukum agar tidak melakukan proses hukum apabila sudah mencapai kesepakatan bersama dengan berdamainya kedua belah pihak sebagai penghormatan terhadap hukum kebiasaan masyarakat yang ada. Putusan Lembaga Adat perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan supaya memiliki kepastian hukum.

Page 13 of 16 | Total Record : 160

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum Vol 1 No 2 (2022): JURNAL PANAH HUKUM Vol 1 No 1 (2022): JURNAL PANAH HUKUM