cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Nuruz Zaman
Contact Email
scientium@scientium.co.id
Phone
+6281232891993
Journal Mail Official
editorial@scientium.co.id
Editorial Address
Jl Tebet Raya No.2 Blok C lt.3 Tebet Barat, Tebet. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12810
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Journal of Tax Law and Policy
Published by Scientia Integritas Utama
ISSN : 2829579X     EISSN : 28297636     DOI : https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i1.59
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Tax Law and Policy is a comprehensive critical analysis and research on all tax issues with legal and policy relevance, from both direct and indirect taxes in countries around the world. The Journal aims are to bridge the worlds of both theory and practice by targeting scholars, practitioners, lawmakers, law enforcers, and policymakers as its authors and audience.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
LEGAL DECONSTRUCTION OF TAX AUDIT ON THE TAX-PAYER’S REFUND APPLICATION FOR TAX OVERPAYMENT IN INDONESIA (PART 2 OF 2) Henry D.P. Sinaga; Yuli T. Hidayat
Journal of Tax Law and Policy Vol. 1 No. 3 (2022): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jtlp.v1i3.93

Abstract

There is still an empirical and philosophical juridical gap in tax audits on Overpayment Tax Returns (SPT) as referred to in Article 17 and Article 17B of the KUP Law. It is necessary to con-duct philosophical research in the field of non-positivistic law with the method of legal deconstruction and use the theory of justice as fairness that John Rawls has put forward in answer-ing the two existing problems. This study yields two conclu-sions. First, legal texts related to Article 17 and Article 17 B of the KUP Law and Regulation of the Minister of Finance Number 17/PMK.03/2013 in conjunction with Regulation of the Minis-ter of Finance Number 184/PMK.03/2015 in conjunction with Regulation of the Minister of Finance Number 18/PMK.03/ 2021 does not meet the theory of justice as fairness to taxpay-ers. Second, it is necessary to carry out legal deconstruction of Article 17B of the KUP Law so that a definitive legal text in tax audits is produced based on the theory of justice as fairness. It is recommended that there be reforms to tax laws and regula-tions related to the provisions on the examination of Overpay-ment Tax Returns (SPT) that take into account the following matters, among others, the abolition of the 12-month audit pe-riod of Overpayment Tax Returns (SPT) while maintaining the same examination period and equal treatment of administrative sanctions in exchange for interest fairly.
THE ROLE OF THE TAX BAILIFFS IN TAX COLLECTION IN INDONESIA Anis Wahyu Hermawan
Journal of Tax Law and Policy Vol. 1 No. 3 (2022): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There have been numerous tax regulations in Indonesia that strengthen tax collection; however, recent findings from the Financial Audit Agency and the amount of Uncollectible Tax Receivables from 2017 to 2021 remain quite high, exceeding 50% of gross tax receivables. Using multiple linear regression analysis, this study constructs six conclusions.
On Legal Culture of Tax Enforcer in Indonesia: A Literature Review Santoso, Didit
Journal of Tax Law and Policy Vol. 1 No. 3 (2022): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jtlp.v1i3.476

Abstract

Kesenjangan empiris, kesenjangan yuridis, dan kesenjangan filosofis dalam tax enforcement menunjukkan perlunya penataan ulang terhadap budaya hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tax enforcement di Indonesia. Padahal, para penegak hukum di bidang perpajakan telah dibekali dengan corporate values di Kementerian Keuangan, yaitu integritas, professionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, serta harus menjalankan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. Berdasarkan analisis dan pembahasan, kajian literature ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, budaya hukum dalam tax enforcement di Indonesia terlalu bersandar pada positivisme hukum, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum mengingat keterbatasan hukum dalam mengatur perilaku Wajib Pajak maupun para penegak hukum. Kedua, legal culture of tax enforcers in Indonesia selayaknya beorientasi budaya responsive, yang jangkauannya pada perilaku yang bukan sekedar rutinitas yang bersifat deduksi logis dan berdasarkan keterbatasan aturan tertulis.
THE DOCTRINE OF CAUSALITY IN CRIMINAL LAW IN THE FIELD OF TAXATION IN INDONESIA Hartanto, Anton
Journal of Tax Law and Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jtlp.v2i1.479

Abstract

The complexity of tax evasion and the unregulated causality doctrine in the law (KUHP) and tax law show the need and urgency to answer the problem of the ideal criminal concept in the field of taxation in the future. The analysis and discussion concluded that the ideal concept in handling complex criminal offenses in the field of taxation could be done by regulating the teaching of causality and its modification. The adoption of the doctrine of causality and its modification in the criminal provisions in the field of taxation can provide a guarantee of criminal liability in the field of taxation to any person who has actually caused a certain result prohibited in tax crimes. One of them is by considering the existence of novus actus interveniens.
Legal Reconstruction of Mens Rea of the Tax Crimes in Indonesia Situmorang, Parulian
Journal of Tax Law and Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jtlp.v2i1.480

Abstract

Kompleksitas penanganan tax evasion di Indonesia tidak dapat terlepas dari sistem hukum pidana yang dianut oleh Indonesia adalah monoistis, yang identic dengan adagium “actus non facit reum nisi mens sit rea”. berdasarkan kajian yuridis normative, dihasilkan dua kesimpulan. Pertama, ketentuan pidana di bidang perpajakan di Indonesia yang masih menghrasukan gabungan actus reus dan mens rea telah mengabaikan keadilan dan prinsip equality before the law, mengingat penerima manfaat yang sebenarnya tidak bisa dipidana dan pertanggungjawaban pidana pajaknya menjadi tidak berfokus pada pencegahan terjadinya kerugian pada pendapatan negara. Kedua, konsep hukum yang ideal dalam ketentuan pidana di bidang perpajakan di Indonesia adalah dengan mengatur delik pidana yang tidak memerlukan mens rea terhadap satu atau lebih unsur actus reus di bidang perpajakan. Salah satunya mengatur strict liability dan pertanggungjawaban pidana pajak linnya yang tidak hanya bersandar pada pertanggungjawaban yang bersifat monoistis.
ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PAJAK DAERAH DI INDONESIA Barus, Leo; Pramana, Yudha
Journal of Tax Law and Policy Vol. 1 No. 3 (2022): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jtlp.v1i3.482

Abstract

Gap filosofis berupa ambiguitas antara keadilan dan kepastian hukum dalam konteks pajak daerah merupakan tantangan yang harus ditangani mengingat sanksi pidana dalam pajak daerah merupakan penal administrative law. Berdasarkan pendekatan yuridis normative, kajian konseptual ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) tidak mengatur secara eksplisit hal penerapan prinsip ultimum remedium dalam menangani pelanggaran Wajib Pajak Daerah. Kedua, konsep prinsip ultimum remedium yang ideal dalam pajak daerah di Indonesia dilakukan dengan menggabungkan model ‘deterrence’ dan ‘accomodative’ terhadap empat tipologi Wajib Pajak secara umum, yaitu Wajib Pajak Patuh, Wajib Pajak yang Mencoba Patuh Meskipun Tidak selalu Berhasil, Wajib Pajak yang hanya Patuh bila Diawasi oleh Aparatur Pajak, dan Wajib Pajak yang sama sekali Tidak Patuh. Disarankan agar masing-masing daerah mengakomodir prinsip ultimum remedium dalam peraturan daerahnya.
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENGELOLAAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK (PNBP) DI INDONESIA Sinaga, Benny R.P.; Pramugar, Rintiis N.
Journal of Tax Law and Policy Vol. 1 No. 3 (2022): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jtlp.v1i3.483

Abstract

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui melalui penguatan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP), seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, masih belum sejalan dengan penguatan doktrin pertanggungjawaban yang telah banyak berlaku di beberapa negara. berdasarkan kajian yuridis dan studi literature, dihasilkan dua kesimpulan. Pertama, ketentuan pidana dalam UU PNBP hanya mengatur pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, sehingga belum mampu menjangkau pada pertanggungjawaban hukum yang adil dalam hal setiap subjek hukum agar bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian yang patut dan saling timbal balik, serta kewajiban melakukan pemulihan atas kerugian yang terjadi dalam hal suatu perbuatan menimbulkan kerugian. Kedua, pengaturan pertanggungjawaban pidana yang ideal dalam UU PNBP dilakukan dengan mengadopsi doktrin pertanggungjawaban tanpa kesalahan, seperti strict liability, vicarious liability, dan secondary liability.
ASAS LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPA-TAN DAERAH DI INDONESIA Barus, Leo B.; Hermawan, Anis W.
Journal of Tax Law and Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jtlp.v2i1.485

Abstract

Salah satu sumber dana Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota dalam rangka otonomi daerah adalah pajak daerah. Namun ketentuan dalam UU HKPD dan beberapa peraturan daerah berfokus pada pidana penjara atau pidana kurungan, belum fokus pada pemulihan kerugian pada pendapatan daerah. Berdasarkan permasalahan yang ada, kajian konseptual ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan pemulihan kerugian pada pendapatan daerah atas terjadinya suatu tindak pidana pajak daerah di Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi asas legalitas, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 5 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, serta fungsi budgeter dan fungsi regulerend dari pajak secara umum. Kedua, diperlukan pembaharuan UU HKPD yang diperkuat dengan aspek-aspek yang terkandung dalam asas legalitas dalam rangka pemulihan kerugian pada pendapatan daerah.
SECONDARY CRIMINAL LIABILITY IN THE CUSTOMS FIELD: AN EFFORT OF HANDLING OF E-COMMERCE CHALLENGES IN INDONESIA Sinaga, Henry Dianto P.; Sinaga, Benny R. P.
Journal of Tax Law and Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jtlp.v2i1.491

Abstract

The complexities of cross-border e-commerce transactions have created its own challenges for customs authorities. The complexities relating to the traffic of goods entering or leaving a country's territory as well as violations in terms of import duties and export duties will give rise to liability. Based on doctrinal legal research using agency theory, which is useful in solving problems due to conflicting desires or goals and asymmetry of information between principals and agents, then 2 (two) main conclusions are obtained. First, secondary liability in the customs sector currently tends to be limited to administrative liability, which only reaches the Freight and Portage Services Company (PPJK), Designated Postal Operators, and Courier Service Companies (PJT). Second, the justification of secondary criminal liability in the field of customs in handling the challenges of e-commerce in Indonesia must be done through the expansion of participant-based and/or relationship-based meanings that are able to reach PPJK, Postal Operator, PJT, and Platform. It is suggested that there is the formulation of secondary criminal liability. Elements needed to make a claim for secondary criminal liability, as well as relevant standards relating to secondary criminal liability and primary criminal liability.
Tentang Substansi Hukum dalam Pengampunan Pajak: Suatu Pembelajaran dari Indonesia Pramana, Yudha; Barus, Leo B.
Journal of Tax Law and Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jtlp.v2i1.493

Abstract

Indonesia telah menjalankan 5 (lima) kali pengampunan pajak atau yang dipersamakan dengan kebijakan pengampunan pajak sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2022, namun permasalahan tentang rendahnya tingkat kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak masih selalu ada. Perlu melakukan kajian terhadap peranan substansi hukum terhadap pengampunan pajak atau sejenisnya di Indonesia, yang menanyakan bagaimana substansi hukum yang ideal dalam pengampunan pajak. Disimpulkan bahwa substansi hukum berperan penting dalam optimalisasi pengampunan pajak di Indonesia. Kecukupan regulasi perpajakan, termasuk regulasi amnesti pajak dan penyempurnaan aturan dan sistem perpajakan pasca amnesti, merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan penerimaan amnesti pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di masa depan.

Page 2 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Journal of Tax Law and Policy Vol. 3 No. 3 (2024): Journal of Tax Law and Policy Vol. 3 No. 2 (2024): Journal of Tax Law and Policy Vol. 3 No. 1 (2024): Journal of Tax Law and Policy Vol. 2 No. 3 (2023): Journal of Tax Law and Policy Vol. 2 No. 2 (2023): Journal of Tax Law and Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Tax Law and Policy Vol. 1 No. 3 (2022): Journal of Tax Law and Policy Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Tax Law and Policy Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Tax Law and Policy