cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Christo Sumurung Tua Sagala
Contact Email
christosagala@unej.ac.id
Phone
+628565407999
Journal Mail Official
jurnalkajiankonstitusi@unej.ac.id
Editorial Address
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto Kotak POS 159 Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Kajian Konstitusi
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 29623707     DOI : https://doi.org/10.19184/jkk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kajian Konstitusi is a peer-reviewed journal published by the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the University of Jember, Indonesia. The publication in this journal focuses on the legal and constitutional studies under doctrinal, empirical, socio-legal, and comparative approaches. The journal welcomes all submissions about current discourses on law and constitution from diverse perspectives in a certain jurisdiction or with comparative analysis. Manuscript submissions should be between 5,000-8,000 words in length, although shorter papers relating to policy analysis and debate will be considered. The peer-review process and decision on publication will normally be completed within 60 days of receipt of submissions. Please see our Instructions for Authors for information on manuscript submission. If you require any further information or help, please visit our Support Center.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
Politik Hukum Desentralisasi Aceh: Kritik atas Peran Instrumen Perencanaan dalam Reharmonisasi Nilai Islam di Daerah Rifan, Mohamad; Basyar, Sayyidatun Nashuha; Islami, Nurul
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53700

Abstract

Politik Hukum Desentralisasi Aceh tidak lepas dari “Historical View” atas hubungan antara Pusat-Daerah dan dinamika politik untuk mencapai titik tengah "Konsolidasi Demokrasi", yang bermuara pada sensitif politik yang belum tuntas penyelesaiannya. Tulisan ini merupakan sebuah catatan atas konsekuensi dari karakteristik perencanaan (het plan/plannen) di Provinsi Aceh dalam kacamata desentralisasi. Melalui metode penelitian yuridis normatif, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan, Pertama, dalam sistem desentralisasi di Indonesia mengenalkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana  pendekatan dalam menyusun perencanaan tidak memungkinkan adanya bentuk “diskoneksi” melalui jalur “pengkhususan.” Kedua, Desentralisasi membuka daerah untuk menetapkan “nilai” khusus sebagaimana Aceh menerapkan syariat Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh sepanjang sejarah mereka. Ketiga, berdasarkan pada kondisi tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 mengalami “diskoneksi” dan butuh upaya reharmonisasi sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045. Kata Kunci: Aceh; Desentralisasi; Perencanaan; Plannen/Het-Plan. The Legal Politics of Decentralization in Aceh is inseparable from the historical view of the relationship between the central and regional governments, as well as the political dynamics aimed at reaching a middle ground of democratic consolidation, which ultimately centers around unresolved political sensitivities. This paper serves as a note on the consequences of the characteristics of planning (het plan/plannen) in Aceh Province from the perspective of decentralization. Using a normative juridical research method, several conclusions can be drawn.First, Indonesia’s decentralization system introduces the National Development Planning System (SPPN) as regulated in Law Number 25 of 2004, where the planning approach does not allow for a “disconnection” through “specialization.”Second, decentralization allows regions to adopt specific “values,” as in the case of Aceh, which implements Islamic law as a living legal system within its society throughout its history.Third, based on these conditions, the Long-Term Development Plan (RPJP) of the province, as regulated in Qanun Aceh Number 9 of 2012 concerning the 2012–2032 Aceh Long-Term Development Plan, experiences a “disconnection” and requires reharmonization efforts as reflected in the Qanun Aceh on the Aceh Long-Term Development Plan for 2025–2045. Keywords: Aceh; Decentralization; Planning; Plannen/Het-Plan.
Pengenaan Pajak Daerah terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Annafi, Bahrul Ulum; Yuniarsa Hasan, Resa; Ticoalu, Luna Dezeana
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53702

Abstract

Otonomi Daerah di Indonesia memberikan konsekuensi bahwa pemerintah harus memberikan sumber-sumber pendapatan kepada daerah. Salah satu sumber pendapatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk memungut Pajak Daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di daerah. Perubahan status Perguruan Tinggi Negeri dari Badan Layanan Umum menuju PTN-BH ternyata juga memunculkan implikasi dalam sektor perpajakan yang juga turut berubah. Penelitian ini mencoba melihat efek dari penerapan PTN-BH terhadap perpajakan daerah PTN-BH. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan philoshopychal approach. Diketahui bahwa, pada dasarnya PTN-BH juga dapat menjadi Wajib Pajak untuk beberapa jenis pajak tertentu, karena tidak termasuk dalam yang dikecualikan sebagai Wajib Pajak. Karena itu, koordinasi dengan instansi terkait dan pemenuhan ketentuan perpajakan penting dilakukan. Kata Kunci: Otonomi Daerah; Pajak; PTN-BH. Regional Autonomy in Indonesia has the consequence that the government must provide sources of income to the regions. One source of income given by the Central Government to Regional Governments is the authority to collect Regional Taxes, this provision is regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. One of the potentials for increasing Regional Tax Revenue is the Legal Entity State Universities (PTN-BH) in the regions. The change in the status of State Universities from Public Service Agency to PTN-BH apparently also gave rise to implications in the taxation sector which also changed. This research tries to see the effect of implementing PTN-BH on PTN-BH regional taxation. The method used is normative juridical with a statute approach and a philosophical approach. It is known that, basically PTN-BH can also become a Taxpayer for certain types of taxes, because it is not included in those excluded as Taxpayers. Therefore, coordination with relevant agencies and compliance with tax provisions is important. Keywords: Regional Autonomy; Tax; PTN-BH.
Garis Besar Ideal Demokrasi dalam Islam Rahman, Tasnim Abdul; Amir, Ahmad Nabil
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53703

Abstract

Artikel ini menyoroti tanggapan intelektual para pemikir Islam kontemporer terhadap paham demokrasi dan syura. Artikel ini menelusuri beberapa karya dan tulisan terpilih yang mengungkap latar belakang filosofis dan perkembangan demokrasi di negara-negara muslim dan hubungannya dengan aspirasi politik Islam serta doktrin-doktrin dan tradisi-tradisi historisnya yang fundamental. Perdebatan intelektual yang muncul mengenai bentuk dan praktik demokrasi serta keselarasannya dengan prinsip-prinsip Islam telah banyak diungkapkan oleh para aktivis dan pemikir demokrasi seperti Rachid Ghannouchi, Ahmad Raysuni, Nurcholish Madjid, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Temuan penelitian menunjukkan kekuatan gagasan yang dirumuskan tentang prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi serta manifestasi moralnya yang didukung oleh teks-teks hukum yang sarih dan sejalan dengan dasar dan kebijakan politik Islam (siyasah syar'iyyah) dan cita-cita ummatnya yang universal (pax-Islamica). Struktur ini dibangun oleh nilai-nilai etika praktis dan doktrin-doktrin yang membentuk pondasi ideologis sebagian besar negara Islam. Ini mewujudkan sikap positif terhadap konstruksi dan nilai-nilai ideal yang dibangun dalam konteks negara bangsa, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang efektif dalam membangun tatanan negara yang adil, berkelanjutan, dan seimbang. Pendekatannya sejalan dengan teori dan prinsip-prinsip musyawarah serta gagasan konstitusional yang ditegakkan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat yang sah serta aspirasi dan suara-suara kolektif. Kata Kunci : Demokrasi; Syura; Negara Islam; Masyarakat Madani; Maqasid Syariah. The article highlights intellectual response of contemporary Muslims on the philosophical construct and relational concept of democracy and shura. This was traced from selected writings of its advocates that discussed philosophical and epistemological background and current democratic situation in the Muslim countries and its fundamental relations with Islamic political aspiration and its historical manifestation and scientific backdrop. The intellectual debate pertinent to the idea of democracy and its compatibility with Islamic principles were rigorously developed by Muslim activists and democrats represented by Rachid Ghannouchi, Ahmad Raysuni, Nurcholish Madjid, and etc. The study is based on qualitative approaches using descriptive and analytical technique. The finding shows the dynamic force of ideas formulated on the theoretical framework of democracy reinforced with textual evidence and in line with Islamic political principles (siyasah syariyyah) and its universal ummatic ideal (pax-Islamica). Its underlying structure was built upon universal ethical values that formed the basis of state ideology. It positively embraces its values and ideals projected in the context of nation-state, which uphold sublime vision toward shaping a sustainable, just and liberal order. Its approaches were in line with the principle of shura and constitutional ideas aiming to safeguard fundamental aspiration of the people and their legitimate right and interest and their collective voice. Keywords: Democracy; Shura (Mutual Consultation); Islamic State; Civil Society; Maqasid Syariah.

Page 5 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 4 No 1 (2024): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 3 No 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 3 No 1 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 2 No 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 1 No 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI Vol 1 No 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI