Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Simanjuntak, Sangap Andrian; Nugroho, Rizal; Efendi, Aan
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, dengan diberikannya sertifikat bukti hak atas bidang-bidang tanah yaitu dengan diterbitkannya sertifikat tanah tersebut. hak atas tanah, termasuk hak milik atas tanah, negara telah memberikan jaminan dan kepastian di bidang pertanahan. Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat berarti mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dibandingkan dengan alat bukti tertulis yang lain, sertifikat merupakan bukti suatu hak yang kuat, artinya pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain. Sebaliknya surat bukti hak atau sertifikat tanah dapat berfungsi untuk menciptakan tertib hukum pertanahan. Meski demikian, keberlakuan dibandingkan sertifikat-sertifikat tersebut sering dipertanyakan efektivitasnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. apakah sertifikat tersebut benar-benar melindungi hak-hak subjek hukum atau melindungi objek yang berada di bawah sertifikat tersebut, atau bahkan hanya sekedar dapat dijadikan sebagai pembuktian sertifikat saja karena sering terjadi bahwa ada sertifikat yang dihadirkan dalam persidangan dapat menjadi tidak sah. diakui secara formal tetapi tidak dapat digunakan untuk melindungi subjek dan objek hukum.Kata Kunci : Sertifikat; Hak Atas Tanah; Hak Milik.According to Article 19 paragraph (2) letter c of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian, with the granting of a certificate of proof of the rights over the fields of the land that is with the issuance of the certificate of land rights for land rights, including property rights to land, the state has provided the guarantee and certainty in the land sector. For holders of the rights to land, have a certificate shall have legal certainty and the protection of the law. Compared with written evidence of the other, a certificate is proof of a strong right, meaning that the holder of land rights that the name listed in the certificate should be regarded as true until proven otherwise in a court with the other evidence. On the other hand a letter of proof of the right or the certificate of land that can serve to create orderly land law. Nevertheless, the applicability than the certificate-the certificate is often questioned its effectiveness in providing certainty and legal protection. if the certificate is really protecting the rights of the subjects of the law or protect the object under such a certificate, or even just can be used as proof certificate course because it often happens that there is a certificate that is presented in the trial can be formally recognized but can't be used to protect the subject and object of the law.Keywords: Certificate; Land Rights; Property Right.

Pemenuhan Hak Anak atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember dan Banyuwangi Soetijono, Iwan Rachmad; Nugroho, Rizal; Jayus, Jayus; Ana, Ida Bagus Oka
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 1 No 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Pemerintah daerah memiliki peran dalam pemenuhan hak anak melalui ruang terbuka hijau sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bahwa setidaknya pemerintah bisa memberikan sedikitnya 20% dari luasan wilayahnya untuk pemenuhan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam beraktivitas secara positif misalnya, di alun-alun kota. Penelitian ni menggunakan metode penelitian legal studies dimana mengungkap masalah yang ada di amasyarakat dengan kemudian memberikan solusi. Pada dasarnya dalam setiap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah mengarah pada pemenuhan hak ruang terbuka hijau baik publik mapun privat baik berupa regulasi maupun program-program yang pro terhadap kepentingan anak. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan program karena masih belum maksimalnya partisipasi dari seluruh stakeholder terutama untuk kondisi di Kabupaten Jember, sedangkan untuk di Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan bisa dikategorikan sebagai pemerintah kabupaten yang secara partifsipatif dalam hal pemenuhan ruang terbuk ahijau bagi anak, karena hampir rata di setiap program yang dilaksanakan selalu melibatkan peran dari seluruh stakeholder terkait.Kata Kunci: Hak Anak; Ruang Terbuka Hijau; Penataan Ruang.Regional governments have a role in fulfilling children's rights through green open spaces as stated in Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning. That at least the government can provide at least 20% of its territory to fulfill green open spaces that can be used by the community for positive activities, for example, in city squares. This research uses the legal studies research method which uncovers problems that exist in society and then provides solutions. Basically, every effort that has been made by the government has aimed at fulfilling the rights to green open spaces, both public and private, in the form of regulations and programs that are pro-child's interests. However, there are still several things that are obstacles in implementing the program because participation from all stakeholders is still not optimal, especially for conditions in Jember Regency, while Banyuwangi Regency as a whole can be categorized as a district government that is participatory in terms of providing green open space for children. because almost every program implemented always involves the role of all relevant stakeholders.Keywords: Children's Rights; Green open Space; Spatial Planning.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim atas Kehalalan Produk Andini, Pratiwi Pusphito
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Jaminan atas produk halal telah dijamin oleh Undang-Undang, namun faktanya masih terdapat beberapa produk yang lolos uji kehalalan meskipun produk atau komposisinya tidak halal. Hal itu tentu merugikan konsumen muslim, yang seharusnya memberikan jaminan bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsi benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan yaitu Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, pengaturan tentang sertifikasi halal juga terdapat dalam dalam Pasal 23 sampai Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang hak serta kewajiban pihak pelaku usaha dalam menghasilkan produk makanan halal, tidak hanya menyangkut mengenai produk makanan halal saja, tetapi juga terdapat pengecualian kepada pihak pelaku usaha yang memproduksi makanan dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban memberikan label tidak halal pada bagian kemasan makanan yang mudah dilihat dan sulit terhapus. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua jenis sanksi yang diancamkan kepada pelaku usaha yang melanggar. Sanksi-sanksi ini dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana pokok, yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Produk Halal; Perlindungan Konsumen; Sanksi.Guarantees for halal products are guaranteed by law, but in fact there are still some products that pass the halal test even though the product or composition is not halal. This is certainly detrimental to Muslim consumers, who should provide guarantees that the food and beverage products they consume are truly halal as required by Islamic law. There are several articles relating to halal food products, namely Article 97 paragraphs (1), (2) and (3) of Law Number 18 of 2012 concerning Food. In providing protection to consumers, regulations regarding halal certification are also contained in Article 23 to Article 27 of the Halal Product Guarantee Law which regulates the rights and obligations of business actors in producing halal food products, not only regarding halal food products, but There are also exceptions for business actors who produce food from prohibited ingredients with the obligation to provide non-halal labels on parts of food packaging that are easy to see and difficult to erase. In the Consumer Protection Law, there are two types of sanctions that are threatened with business actors who violate them. These sanctions are divided into two categories, namely administrative sanctions regulated in Article 60 of the Consumer Protection Law and basic criminal sanctions, which are regulated in Article 61 of the Consumer Protection Law.Keyword: Halal Product; Consumer Protection; Penalty.

Sertipikat Hak atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Rohmati, Ulfa
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 1 No 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan, dan sertipikat tersebut sah sebagai alat pembuktian mutlak serta tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari. Kalimat “tidak dapat diganggu gugat” tersebut yang kemudian berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi pihak ketiga apabila ia merupakan pemilik sah atas bidang tanah yang dijadikan objek pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan akibat hukum jika ada pihak yang berkeberatan terhadap bukti kepemilikan benda pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dengan analisis deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menyebabkan jika ada pihak yang berkeberatan dengan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. objek pengadaan tanah, maka pihak tersebut akan kehilangan hak atas tanah beserta ganti kerugiannya. kerugian atas pelaksanaan pengadaan tanah apabila pihak yang berkeberatan dapat memberikan bukti-bukti lain yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian sertifikat.Kata Kunci: Sertifikat; Pendaftaran Tanah; Pembebasan Tanah.A land title certificate is a strong piece of evidence as stated in statutory regulations, and the certificate is valid as absolute evidence and cannot be contested in the future. The sentence "cannot be contested" then has the potential to give rise to injustice for third parties if they are the legal owners of the plot of land that is the object of land acquisition. This research aims to determine the compatibility of the law regarding land acquisition for development for public purposes with the land registration system in Indonesia and the legal consequences if there are parties who object to proof of ownership of land procurement objects for development for public purposes. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. Method of collecting legal materials through literature study with deductive analysis. From the research results, it can be concluded that the law regarding land acquisition for development for the public interest is not in accordance with the land registration system in Indonesia, which causes parties to object to the certificate as proof of ownership. the object of land acquisition, then the party will lose rights to the land along with compensation. losses due to the implementation of land acquisition if the objecting party can provide other evidence that can weaken the evidentiary strength of the certificate.Keywords: Certificate; Land Registration; Land Acquisition.

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak Widiyaningtyas, Karina Putri; Antikowati, Antikowati
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Seiring meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak pada tahun 2020, peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai lembaga yang melindungi anak sangat diperlukan untuk memperkecil kasus anak korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Namun, setelah dilakukan penelitian, peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak masih kurang maksimal karena keterbatasan fasilitas dan penerapan peraturan yang masih kurang, sehingga menyebabkan belum maksimalnya peran dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini dilihat melalui kewenangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaupaten Demak, yaitu melalui upaya preventif dan represif bagi anak untuk mencegah dan menangani anak korban kekerasan dengan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung fasilitas agar memudahkan masyarakat mendapatkan edukasi dan melakukan pelaporan dengan tujuan pencegahan dini terhadap kekerasan terhadap anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak telah bekerja sama dengan Forum Anak Demak (FADEM) sebagai pelopor kegiatan positif bagi anak di Kabupaten Demak yang didukung oleh kegiatan edukasi mengenai kekerasan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak agar memberikan pemahaman terhadap anak.Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak; Forum Anak Demak.As cases of violence against children increase in Demak Regency in 2020, the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service as an institution that protects children is very necessary to reduce cases of child victims of violence. This research uses a sociological juridical research type using a statutory approach. However, after research was conducted, the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service was still not optimal due to limited facilities and inadequate implementation of regulations, resulting in the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service not being optimal. The results of this research are seen through the authority of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection, Demak Regency, namely through preventive and repressive efforts for children to prevent and handle children who are victims of violence by increasing human resources and infrastructure to support facilities to make it easier for people to get education and carry out reporting with the aim of early prevention of violence against children. The Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service has collaborated with the Demak Children's Forum (FADEM) as a pioneer of positive activities for children in Demak Regency which is supported by educational activities regarding violence by the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service to provide understanding to children.Keywords: Children; Violence; Social Service for Women's Empowerment and Child Protection Demak Regency; the Demak Children's Forum.

Aspek Hukum Perluasan Tanah Pemakaman Umum di Kota Surabaya Batara, Martinoadi; Jayus, Jayus; Atikah, Warah
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 1 No 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagai dasar kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6 menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, salah satunya yakni kegiatan perluasan ataupun penambahan tempat pemakaman umum. Dalam pelaksanaannya pemerintah kota harus melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dan kondisi dan juga sosialisasi kepada masyarakat diantaranya, masyarakat/warga. Sebab pada dasarnya tujuan pembangunan untuk kepentingan umum sendiri yakni untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan akan terwujud apabila antar elemen selanjutnya saling berkaitan sebab seyogyanya pembangunan untuk kepentingan umum sendiri mengedepankan kemanusiaan, keterbukaan, keadilan, kepastian, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan guna mewujudkan kemakmuran masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Artikel ini dibuat untuk mendeskripsikan tentang bagaimana tempat pemakaman umum semakin luas di Surabaya dan segala akibat hukum yang timbul oleh karenanya.Kata Kunci: Perluasan Tanah; Pemakaman Umum; Kepentingan Umum.Constitution of the Republic of Indonesia states that the land and water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest welfare of the people, as the basis for development activities for the public interest. In Law No. 5/1960, Article 6 states that all land rights have a social function, one of which is the expansion or addition of public cemeteries. In its implementation, the city government must carry out the stages of land acquisition activities for development in the public interest in accordance with Law Number 2 of 2012. The government in realizing sustainable development takes into account various considerations and conditions as well as socialization to the community, including the community / residents. Because basically the purpose of development is for the public interest itself, namely to improve the quality of human life, increase welfare, and fulfill the needs of the community. Sustainable development will be realized if the following elements are interrelated because development for the public interest itself should prioritize humanity, openness, justice, certainty, agreement, participation, welfare, sustainability and harmony in order to realize the prosperity of society and fulfill the needs of society.Keywords: Land Expansion; Public cemetery; Public interest.

Perlindungan Hukum Notaris Pengganti dalam Pemeriksaan sebagai Saksi di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris Puspitasari, Amelia Meynanda; Efendi, Aan
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Majelis Kehormatan Notaris berperan dalam memberikan perlindungan profesi Notaris berkaitan dengan kerahasian akta yang dibuat oleh Notaris. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah ketika seorang Notaris akan dipanggil untuk memenuhi panggilan persidangan, diperlukan persetujuan ataupun penolakan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Selain itu Majelis Kehormatan Notaris juga berwenang untuk memberi persetujuan pengambilan salinan akta maupun berkas terkait protokol Notaris ke pengadilan. Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya serta memenuhi panggilan penyidik dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya untuk membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara. Namun, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan bahwa Notaris saja yang diberi persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan tidak menyebutkan demikian bagi Notaris Pengganti. Oleh karena itu, Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam UUJN masih belum diatur dengan jelas. Permasalahan lain yaitu terdapat dalam Pasal 36 tentang honorarium dan Pasal 52 tentang larangan yang hanya diperuntukkan kepada Notaris, sehingga Notaris Pengganti tidak mendapatkan hak yang sama seperti Notaris dalam menjalankan jabatannya.Kata Kunci: Notaris Pengganti; Saksi; Perlindungan Hukum.The Notary Honorary Council plays a role in providing protection for the Notary profession regarding the confidentiality of deeds made by Notaries. The legal protection in question is that when a Notary is summoned to fulfill a court summons, approval or rejection by the Notary Honorary Council is required first. Apart from that, the Notary Honorary Council also has the authority to approve the taking of copies of deeds and files related to Notary protocols to the court. Notaries and Substitute Notaries have the obligation to maintain the confidentiality of the deeds they make and fulfill investigators' summons and provide truthful information to assist investigators in resolving cases. However, Article 66 paragraph (1) UUJN only states that Notaries are given approval by the Notary Honorary Council and does not mention this for Substitute Notaries. Therefore, Article 66 paragraph (1) UUJN does not apply to Substitute Notaries, so that legal protection for Substitute Notaries in the UUJN is still not clearly regulated. Another problem is that Article 36 concerning honorariums and Article 52 concerning prohibitions are only intended for Notaries, so that Substitute Notaries do not get the same rights as Notaries in carrying out their positions.Keywords: Substitute Notary; Witness; Legal Protection.

Pembangunan Rumah Layak Huni dari Perspektif Hukum Perumahan dan Permukiman Wahyuwono, Ardimas Akbar Dwi; Atikah, Warah
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Pembangunan rumah di Desa Dawuhan Kabupaten Trenggalek sering kali tidak memperhatikan standar layak huni, dimana masyarakat dalam melakukan pembangunan hanya menggunakan material seadanya saja selama rumah tersebut dapat berdiri dan di gunakan. Untuk itu akan dibahas tentang perpektif Undang-Undang terkait standar rumah layak huni dan kendala program bantuan pembangunan rumah di Desa Dawuhan Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi standart minimal keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas minimum, maka dapat dikatakan rumah yang di bangun oleh masyarakat di Desa Dawuhan tidak memenuhi Standart minimal, sehingga Pemerintah Trenggalek melakukan pemenuhan hak atas rumah layak huni di Desa Dawuhan dengan cara Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni. Mengingat minimnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan rumah layak huni yang membuat pembangunan rumah tidak layak huni tidak berjalan dengan merata, kesalahan pemahaman atas Program Bantuan Pembangunan dan ketidak jelasan penerima Program Bantuan Pembangunan antara MBR dan warga miskin yang mengakibatkan kecemburuan di masyarakat yang menerima dan tidak menerima Program Bantuan Pembangunan.Kata Kunci: Rumah Layak Huni; Perumahan dan Pemukiman; Program Bantuan Pembangunan.The construction of houses in Dawuhan Village, Trenggalek Regency often does not pay attention to livable standards, where people in carrying out construction only use what materials they have as long as the house can stand and be used. For this reason, we will discuss the perspective of the law regarding livable house standards and obstacles to the house construction assistance program in Dawuhan Village, Trenggalek Regency. Based on the Explanation of Law Number 1 of 2011, a habitable house is a house that meets the minimum standards for building safety, health and sufficient minimum area, so it can be said that the houses built by the community in Dawuhan Village do not meet the minimum standards, so the Trenggalek Government fulfills their rights. for livable houses in Dawuhan Village through the Livable House Construction Assistance Program. Considering the lack of public understanding regarding the construction of livable houses which means that the construction of unlivable houses does not proceed evenly, misunderstandings regarding the Development Assistance Program and lack of clarity regarding the recipients of the Development Assistance Program between MBR and the poor have resulted in jealousy among the people who receive and do not receive the Program. Development Assistance.Keywords: Decent Housing; Housing and Settlements; Development Assistance Program.

Perlindungan Hukum Pekerja atas Penahanan Ijazah yang Dilakukan Pengusaha Anggraini, Sagita Dwi
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Perjanjian kerja merupakan merupakan suatu upaya perlindungan hukum bagi pekerja, namun realitanya tidak sedikit perusahaan yang menerapkan penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja yang mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dan melemahkan posisi tawar pekerja dalam hubungan industrial. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan adalah untuk memberikan jaminan hak asasi manusia bagi pekerja namun pada kenyataannya dalam hubungan kerja pengusaha lebih banyak menerapkan kebijakan yang hanya memberikan manfaat bagi pengusaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikolaborasikan dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan terserier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja paling dirugikan dengan sistem penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja, dikarenakan hilangnya hak asasi pekerja untuk dapat memilih pekerjaan sesuai keinginannya dan hak untuk pindah tempat kerja untuk mendapatkan upah yang lebih baik guna mensejahterakan pekerja dan keluarganya sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kondisi pekerja untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak asasinya karena, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap orang dan harus dilindungi oleh hukum, termasuk hak asasi pekerja untuk menguasai dokumen pribadinya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja; Perjanjian Kerja.An employment agreement is an effort to provide legal protection for workers, but in reality, quite a few companies implement the retention of workers' diplomas as collateral in employment relations, which results in the emergence of various problems and weakens workers' bargaining position in industrial relations. The aim of establishing labor legislation is to provide guarantees for human rights for workers, but in reality, in employment relations, employers mostly implement policies that only provide benefits to employers. This research uses a normative juridical research method in collaboration with a legal approach and a conceptual approach that utilizes primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that workers are most disadvantaged by the system of withholding workers' diplomas as security for their employment relationship, due to the loss of workers' human rights to be able to choose work according to their wishes and the right to move places of work to get better wages in order to improve the welfare of workers and their families as guaranteed by constitution. Therefore, it is important to pay attention to workers' conditions in order to obtain legal protection for their human rights because human rights are basic rights inherent in every person and must be protected by law, including workers' human rights to control their personal documents.Keywords: Legal Protection; Workers; Employment Agreements.

Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi dan Konsep Independen Komisi Pemberantasan Korupsi Sumodiningrat, Aprilian
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 1 No 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Pengujian formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK 2019), merupakan babak baru bagi kelembagaan KPK. Pengujian formil atas undang-undang KPK, juga merupakan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat mewujudkan keadilan substantif, dan kemajuan hukum progresif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk meninjau ulang paradigma pengujian formil dalam Mahkamah Konstitusi, serta mengukur pengaruh keberlakuan UU KPK 2019, terhadap inefektifitas pemberantasan korupsi di masa depan. Dalam penelitian ini, akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menghadirkandan analisa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan pendekatan secara konseptual perundang-undangan, serta aspek aspek non-hukum berupa asas-asas hukum, dan teori-teori pembentukan peraturan perundang-undangan, ataupun berkenaan dengan paradigma penerapan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah bahan hukum primer , berupa undang-undang, peraturan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah (jurnal, artikel dsb), dan thesis. Penelitian ini menunjukkan, bahwa pengujian formil di Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan keseluruhan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pasca putusan pengujian formil terhadap undang-undang KPK, kelembagaan KPK masuk dalam rumpun eksekutif, walaupun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPK tetap tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan manapun. Namun, Konsepsi Independen tersebut, perlu ditinjau ulang, karena KPK memiliki sifat costitutionale importance, sehingga tidak layak dimasukkan dalam cabang kekuasaan eksekutif.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Pengujian Formil; Komisi Pemberantasan Korupsi.The formal and material review of Law Number 19 of 2019 regarding the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law 2019), is a new chapter for the KPK institution. The formal review of the KPK law is also a challenge for the Constitutional Court to be able to realize substantive justice and progressive legal progress. The purpose of this study is to review the paradigm of formal review in the Constitutional Court, as well as to measure the effect of the 2019 KPK Law enforcement on the ineffectiveness of eradicating corruption in the future. In this study, will use a normative juridical approach, by presenting and analyzing the decisions of the Constitutional Court, taking a conceptual approach to legislation, as well as non-legal aspects in the form of legal principles, and theories for the formation of laws and regulations, or regarding the paradigm of the application of law by the Constitutional Court in the formal review. The legal materials used in this study are primary legal materials, in the form of laws, regulations of the Constitutional Court, and other related regulations, and secondary legal materials in the form of scientific papers (journals, articles, etc.), and theses. This study shows that the formal examination in the Constitutional Court needs to consider all the principles in the formation of legislation. In addition, after the decision on the formal review of the KPK law, the KPK institution is included in the executive family, although in carrying out its duties and authorities, the KPK cannot be intervened by any branch of power. However, the Independent Conception needs to be reviewed, because the KPK has constitutional importance, so it is not worthy to be included in the executive branch of power.Keywords: Constitutional Court; Formal Review; Corruption Eradication Commission.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email
christosagala@unej.ac.id

Phone
+628565407999

Journal Mail Official
jurnalkajiankonstitusi@unej.ac.id

Editorial Address
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto Kotak POS 159 Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email christosagala@unej.ac.id

Phone +628565407999

Journal Mail Official jurnalkajiankonstitusi@unej.ac.id

Editorial Address Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto Kotak POS 159 Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia

Location Kab. jember, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email
christosagala@unej.ac.id

Phone
+628565407999

Journal Mail Official
jurnalkajiankonstitusi@unej.ac.id

Editorial Address
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto Kotak POS 159 Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA