Bandung Conference Series: Economics Studies
Bandung Conference Series Economic Studies (BCSES) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Ekonomi dan Bisnis dengan ruang lingkup Amanah, Antisipasi Bencana, Bank Umum Syariah, Belanja Daerah, Pengangguran, BMT, BOPO, BPRS, CAR, Data Envelopment Analysis. Demand, Efisiensi, Ekspektasi Inflasi, Era Digital UMKM, Etika bisnis islam, Faktor Penarik dan Migrasi Internasional, Faktor Pendorong, fathanah, FDR, Frontier Stokastik, Fungsi Produksi, Good Coorporate Governance (GCG), Hearing, Inflasi, IPM Maqashid syariah, istiqamah, Jumlah Uang Beredar, Kecukupan Modal, Konfeksi, Kualitas Aset, Lembaga Pengelola Zakat, Likuiditas. Mudharabah, NOM, NPF, Output Nasional, Nilai Tukar Jumlah, Penduduk Miskin, PAD, PDRB, Pegawai, Mudharabah, Pendayagunaan Zakat, Pengelola, Perspektif Masyarakat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Profitabilitas, Program Edukasi, Rentabilitas, RGEC, ROA, shiddiq, tabligh, Upah Minimum, Upah Strategi Pengembangan Usaha, Usaha Mikro, Zakat. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari.
Articles
267 Documents
<![CDATA[Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengangguran terhadap Indeks Kebahagiaan di Indonesia Tahun 2014, 2017 dan 2021 ]]>
<![CDATA[Nofi Bestari]]>;
<![CDATA[Ima Amaliah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Economics Studies Vol. 4 No. 3 (2024): Bandung Conference Series: Economics Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcses.v4i3.14724
<![CDATA[Abstract. Public welfare is a description of the standard of living of the community and is an important issue in economic development. However, the measurement of community welfare using macroeconomic indicators has not been able to explain community welfare subjectively. This study aims to identify and analyze how economic growth, income inequality and unemployment affect the happiness index in Indonesia in 2014, 2017 and 2021. In addition, this study also seeks to measure how much variation in the influence of these variables on the happiness index in Indonesia in the same period. The method used in this research is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach. In this analysis, using secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) in the 2014-2021 time span. This research uses descriptive and verification methods with a quantitative approach with a focus on describing whether or not the facts are true, and explaining the relationship between the variables studied. The results of this study indicate that income inequality partially has a significant effect on the happiness index in Indonesia. Economic growth has no effect on the happiness index because the priority sectors supporting LPE, which have a large production value and provide high added value, are not necessarily able to improve people's welfare because only a few people enjoy the development cake. Meanwhile, unemployment has no effect on the happiness index because people often use their time to improve their own quality. Abstrak. Kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran taraf hidup masyarakat dan menjadi masalah penting dalam pembangunan ekonomi. Namun pengukuran kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator makroekonomi belum mampu menjelaskan kesejahteraan masyarakat secara subjektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengangguran terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014, 2017 dan 2021. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengukur seberapa besar variasi pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia dalam periode yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Dalam analisis ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rentang waktu tahun 2014-2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif dengan fokus untuk menggambarkan benar atau tidaknya fakta-fakta yang ada, serta menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks kebahagiaan karena sektor prioritas penompang LPE yang memiliki nilai produksi yang besar dan memberikan nilai tambah yang tinggi belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hanya sedikit masyarakat yang menikmati kue pembangunan. Sedangkan tidak berpengaruhnya variabel pengangguran terhadap indeks kebahagiaan dikarenakan masyarakat seringkali menggunakan waktu untuk meningkatkan kualitas diri.]]>
<![CDATA[Pengaruh Empat Sektor Utama PDB terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2013-2022 ]]>
<![CDATA[Annajm Pratiwi]]>;
<![CDATA[Ade Yunita Mafruhat]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Economics Studies Vol. 4 No. 3 (2024): Bandung Conference Series: Economics Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcses.v4i3.15016
<![CDATA[Abstract. The pace of the economy is an indicator of economic progress in a region. The economy is often interpreted as the higher the economy of a country, the better the economic condition of that country. One indicator to determine the economic condition of a region or country is GDP at current prices and constant prices. Rapid economic growth is generally accompanied by environmental damage caused by externalities caused by production and consumption factors from GDP sectors. This research aims to analyze and describe the influence of GDP sectors on the environmental quality index in Indonesia. This type of research is quantitative descriptive using secondary data in the form of published data on GDP sectors on constant prices and environmental quality indices in 2013-2022. The method used is multiple linear regression The research results show that the agricultural and transportation sector variables have a positive and significant relationship with the environmental quality index (KLHK), while the mining and processing industry sector variables have a negative and significant influence. variable. Of the four variables in the agricultural, mining, processing industry and transportation sectors, not all of them have a positive effect on the environmental quality index in Indonesia. Abstrak. Laju perekonomian adalah indikator kemajuan ekonomi di suatu wilayah, perekonomian sering diartikan semakin tinggi perekonomian suatu negara maka semakin baik kondisi perekonomian negara tersebut. Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah atau negara dengan PDB atas harga berlaku dan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada umumnya di ikuti dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan karena adanya eksternalitas yang disebabkan dari factor produksi dan konsumsi dari sektor-sektor PDB. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh sektor-sektor PDB dengan indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data publikasi sektor-sektor pDB atas harga konstan dan indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2013-2022. Metode yang digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan variabel sektor pertanian dan transportasi memiliki hubungan positif dan signifikan dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), sedangkan variabel sektor pertambangan dan industry pengolahan mempunyai pengaruh negative dan signifikan. Dari ke empat variabel sektor pertaian, pertambangan, industri pengolahan, dan transportasi tidak semua berpengaruh positif terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia.]]>
<![CDATA[Prospek Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Cecep Fauzan Al Rifah]]>;
<![CDATA[Asnita Frida Sebayang]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Economics Studies Vol. 4 No. 3 (2024): Bandung Conference Series: Economics Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcses.v4i3.15077
<![CDATA[Abstract Indonesia is currently facing a significant challenge, namely the development gap. The gap is reflected in Indonesia's spatial economic conditions, which are dominated by economic growth and the distribution of the national population concentrated in Java. To overcome this, the government is moving the capital city from Jakarta to IKN in East Kalimantan Province as a strategic step to reduce inequality, create an inclusive and sustainable economy. The move is in line with the global agenda of Sustainable Development Goals (SDGs), especially the 10th goal that focuses on reducing inequality. The question arises on how the prospect of relocating the national capital to IKN in East Kalimantan Province in the context of inclusive and sustainable economy. This article aims to present a literature review that generates insights in this regard. This study uses a qualitative content analysis method with secondary data sources on selected literature collected through desk research. The results in this study show that the relocation of the capital city to IKN provides a positive prospect. The strategic move is projected to have a positive impact on the national economy, such as increasing GDP, inter-regional trade, investment, and economic diversification. The relocation of the capital city to IKN in East Kalimantan Province also has promising prospects for iproving the national economy and reducing disparities between regions in Indonesia. This strategic step is in line with the SDGs' goal to reduce inequality, and build an inclusive and sustainable economy. Abstrak. Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup besar, yaitu kesenjangan pembangunan. Kesenjangan tersebut tergambar dari kondisi ekonomi spasial Indonesia yang didominasi pertumbuhan ekonomi dan sebaran populasi nasional yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan, menciptakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Langkah tersebut sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-10 yang berfokus pada pengurangan kesenjangan. Pertanyaan muncul tentang bagaimana prospek dari pemindahan ibu kota negara ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan studi literatur yang menghasilkan pemahaman yang berkenaan dengan hal tersebut. Kajian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) kualitatif dengan sumber data sekunder pada literatur-literatur terpilih yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan dilakukannya pemindahan ibu kota ke IKN memberikan prospek yang positif. Dengan dilakukannya langkah strategis tersebut diproyeksikan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, seperti peningkatan PDB, perdagangan antar wilayah, investasi, dan diversifikasi ekonomi. Pemindahan ibu kota ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki prospek yang menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Langkah strategis ini sejalan dengan tujuan SDGs untuk mengurangi kesenjangan, serta membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Keterampilan Wirausaha, Lama Usaha terhadap Keberhasilan Usaha pada UMKM Mebel di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut ]]>
<![CDATA[Rai Arya Dwi Putra]]>;
<![CDATA[Ima Amaliah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Economics Studies Vol. 4 No. 3 (2024): Bandung Conference Series: Economics Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcses.v4i3.15460
<![CDATA[Abstract. The source of the GRDP Growth Rate of Garut Regency According to Business Fields in 2018-2022 obtained from the BPS Garut Regency website shows that the agriculture, forestry and fisheries sectors can be said to be dominant in the last 5 years with a value of 1.43% compared to the manufacturing industry sector which is ranked 3rd after mining and quarrying with a value of 0.56% where the manufacturing industry can still be said to be a leading sector in the GRDP growth rate of Garut Regency. Since 2020 to 2022, almost all MSMEs or furniture stores in Garut City have experienced a significant decline in their economic sector so that not a few MSMEs or furniture stores prefer to close. From the research activities on the furniture MSMEs, it aims to analyze the influence of entrepreneurial knowledge, entrepreneurial skills and length of business partially and together on business success in Furniture MSMEs in Tarogong District, Garut Regency. The research method uses a quantitative descriptive approach. The analysis model in this study uses multiple regression analysis using the Ordinary Least Square (OLS) method. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data in the form of questionnaires and secondary data obtained from BPS publications. Measurement of variables using a Likert scale of 5. The population in this study were 26 MSME Furniture entrepreneurs in Tarogong Kaler District, Garut Regency. Because the population is not large, the entire population was used as a sample. The sampling technique in this study used accidental sampling Abstrak. Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2018-2022 yang diperoleh dari website BPS Kabupaten Garut menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dikatakan dominan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan nilai sebesar 1,43% dibandingkan dengan sektor industri manufaktur yang menempati peringkat 3 setelah pertambangan dan penggalian dengan nilai 0,56% yang dimana industri manufaktur masih dapat dikatakan sektor unggulan dalam laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, hampir semua UMKM atau toko mebel di Kota Garut mengalami penurunan signifikan pada sektor ekonominya sehingga tidak sedikit UMKM atau toko mebel yang lebih memilih tutup. Dari kegiatan penelitian terhadap UMKM mebel tersebut mempunyai tujuan Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan kewirausahaan, keterampilan wirausaha dan lama usaha secara parsial dan bersama-sama terhadap keberhasilan usaha pada UMKM Mebel di Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Model analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa kuisioner dan data sekunder diperoleh dari publikasi BPS. Pengukuran variabel menggunakan skala likert 5. Populasi pada penelitian ini yaitu para pelaku usaha UMKM Mebel Di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut yang berjumlah 26 pelaku usaha. Dikarenakan jumlah populasi tidak banyak maka seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Bank Konvensional ]]>
<![CDATA[Rika Nurpatimah]]>;
<![CDATA[Ade Yunita Mafruhat]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Economics Studies Vol. 4 No. 3 (2024): Bandung Conference Series: Economics Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcses.v4i3.15592
<![CDATA[Abstract. The banking industry plays a critical role in economic development in Indonesia, acting as an intermediary between fund providers and recipients. This study investigates the impact of financial performance on profit growth in conventional banks, focusing on PT Bank Jabar KC Tamansari during the period 2015-2022. The importance of this research lies in understanding how financial metrics can influence a bank's profitability and sustainability.The research employs a quantitative approach, utilizing secondary data obtained from financial statements. The independent variables analyzed include Return on Assets (ROA), Operational Costs to Operating Income (BOPO), Non-Performing Loans (NPL), and Net Profit Margin (NPM). Statistical methods are used to evaluate the relationship between these financial performance indicators and profit growth.The findings reveal that ROA and NPM have a significant positive effect on profit growth, indicating that better financial performance leads to higher profitability. Conversely, BOPO and NPL shows a negative impact. These results underscore the importance of efficient financial management in enhancing the profitability of conventional banks. Abstrak. Industri perbankan memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi di Indonesia, bertindak sebagai perantara antara pemberi dana dan penerima dana. Penelitian ini mengkaji dampak kinerja keuangan terhadap pertumbuhan laba pada bank konvensional, dengan fokus pada PT Bank Jabar KC Tamansari selama periode 2015-2022. Pentingnya penelitian ini terletak pada pemahaman bagaimana metrik keuangan dapat mempengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan. Variabel independen yang dianalisis meliputi Return on Assets (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Non-Performing Loan (NPL), dan Net Profit Margin (NPM). Metode statistik digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara indikator kinerja keuangan ini dan pertumbuhan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan NPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba, menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang lebih baik menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, BOPO dan NPL menunjukkan dampak negatif. Hasil ini menekankan pentingnya manajemen keuangan yang efisien dalam meningkatkan profitabilitas bank konvensional.]]>
<![CDATA[Pengaruh DDF, TPAK, dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 ]]>
<![CDATA[10090221021, Sarah Nurzakiah]]>;
<![CDATA[Nurfahmiyati]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Economics Studies Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Economics Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcses.v5i2.18668
<![CDATA[Abstract. Income inequality becomes one of the challenges in regional economic development, including in Districts/Municipalities of West Java Province. Significant income differences between regions and community groups can hamper economic performance. From 2019 to 2023, the level of income inequality in West Java continued to increase and the realization exceeded the target set in the RPJMD. This study aims to analyze the effect of the degree of fiscal decentralization (DDF), labor force participation rate (TPAK), and minimum wage on income inequality in Districts/Municipalities of West Java Province during the 2019-2023 period. The analysis method used in this study is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach, where income inequality is the dependent variable and the other three variables are independent variables. The results show that simultaneously the three variables have a significant effect on income inequality by 73.3%. Partially, DDF and minimum wage have a significant but directly proportional effect on income inequality. Meanwhile, TPAK has a negative and significant effect on income inequality Abstrak. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat. Perbedaan pendapatan yang signifikan baik antar wilayah dan kelompok masyarakat dapat menghambat kinerja ekonomi. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023, tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Barat terus mengalami kenaikan dan realisasinya melebihi target yang sudah ditentukan dalam RPJMD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal (DDF), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), dimana ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen dan ketiga variabel lainnya sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 73,3%. Sedangkan secara parsial, DDF dan upah minimum memiliki pengaruh signifikan namun berbanding lurus terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara itu, TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.]]>
<![CDATA[Analisis Perhitungan Kemiskinan Menggunakan Multidimensional Poverty Index (MPI) di Kota Bandung Tahun 2020-2024 ]]>
<![CDATA[10090221064, Arina Az Zahra]]>;
<![CDATA[Ade Yunita Mafruhat]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Economics Studies Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Economics Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcses.v5i2.18669
<![CDATA[Abstract. Poverty is a complex issue that reflects not only income deficiency but also limited access to basic services. Traditional poverty measurement using only monetary approaches fails to comprehensively capture poverty conditions, particularly in urban areas with complex socio-economic dynamics. A more comprehensive poverty measurement approach is needed. This study analyzes multidimensional poverty in Bandung City during 2020–2024 using the Alkire-Foster method, specifically the Multidimensional Poverty Index (MPI). The research utilizes secondary data from BPS Susenas with samples of 1,016-1,130 households annually. Analysis covers three dimensions: health, education, and living standards, each comprising specific indicators. Results show MPI fluctuated from 0.1036 (2020) to 0.0486 (2023), then increased to 0.0984 (2024). The Headcount Ratio (H) ranged 12.02%-24.10%, significantly higher than BPS monetary poverty (3.96%-4.37%). Poverty intensity (A) consistently exceeded 40%, indicating poor households experienced deprivation across 4-5 indicators. Highest deprivations occurred in sanitation (>50%), asset ownership (42-56%), and schooling duration (12-31%). The research emphasizes the importance of multidimensional approaches complementing monetary measurements to comprehensively capture poverty conditions and serve as foundation for formulating more inclusive and targeted poverty alleviation policies. Abstrak. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya mencerminkan kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan dalam mengakses layanan dasar. Selama ini, pengukuran kemiskinan hanya berdasarkan pendekatan moneter dan belum mampu menggambarkan kondisi kemiskinan secara menyeluruh, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan pengukuran kemiskinan yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan multidimensi di Kota Bandung pada periode 2020–2024 dengan metode Alkire-Foster yaitu Multidimensional Poverty Index (MPI). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Susenas BPS dengan sampel 1.016-1.130 rumah tangga per tahun. Analisis dilakukan berdasarkan tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, yang masing-masing terdiri dari beberapa indikator spesifik. Hasil menunjukkan MPI berfluktuasi dari 0,1036 (2020) turun menjadi 0,0486 (2023) dan naik kembali ke 0,0984 (2024). Headcount Ratio (H) berkisar 12,02%-24,10%, jauh lebih tinggi dari kemiskinan moneter BPS (3,96%-4,37%). Intensitas kemiskinan (A) konsisten di atas 40%, menunjukkan rumah tangga miskin mengalami deprivasi pada 4-5 indikator. Deprivasi tertinggi pada sanitasi (>50%), kepemilikan aset (42-56%), dan lama sekolah (12-31%). Penelitian menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi sebagai pelengkap pengukuran moneter untuk menangkap kondisi kemiskinan secara lebih menyeluruh, serta sebagai dasar perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.]]>
