Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Praktek Fintech Peer to Peer Lending yang Merugikan Konsumen Jasa Keuangan ]]>
<![CDATA[Anwar Hafidz Amrullah]]>;
<![CDATA[Neni Sri Imaniyati]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.846 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.952
<![CDATA[Abstract. The presence of this globalization has provided the development of the fintech peer to peer lending industry in Indonesia, but problems are found in the peer to peer lending industry in Indonesia, namely the large number of illegal peer to peer lending fintechs that can harm financial consumers. The Financial Services Authority as an independent institution that oversees financial services has the authority to regulation and supervision of fintech peer to peer lending. The purpose of this study is to explain the regulation regarding the supervision of the Financial Services Authority on the practice of fintech peer to peer lending and to explain the implementation of the supervision of the Financial Services Authority against irregularities in the practice of fintech peer to peer lending that harms consumers of financial services in terms of law positive. The research method used is normative juridical because this research is based on the approach of OJK legislation relating to fintech peer to peer lending related to the supervision of the Financial Services Authority on the practice of fintech peer to peer lending that harms consumers of financial services. The regulation regarding OJK supervision of fintech peer to peer lending was first held in 2016 namely POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Technology-Based Lending and Borrowing Services which discusses the implementation of the mechanism for implementing fintech peer to peer lending and only supervises sub-sectorally. , this form of supervision is external supervision. Regarding sanctions in POJK No.77/POJK.01/2016 there is no legal certainty and can lead to disputes in the future, in 2018 OJK issued POJK regulation No.13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation as a form of preventive supervision. The implementation of OJK supervision on irregularities in the practice of fintech peer to peer lending that harms consumers of financial services. The author's suggestion for OJK is to regulate more clearly and specifically regarding the supervision contained in POJK regulation No.77/POJK.01/2016 and for the Investment Alert Task Force to improve the detection system for illegal fintech peer to peer lending and improve the quality in supervision of fintech peer to peer lending illegal. Abstrak. Hadirnya globalisasi ini memberikan perkembangan industri fintech peer to peer lending di Indonesia namun ditemukan permasalahan dalam industri peer to peer lending di Indonesia yaitu banyaknya fintech peer to peer lending illegal yang dapat merugikan konsumen keuangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mengawasi jasa keuangan memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan fintech peer to peer lending dalam Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek fintech peer to peer lending dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap penyimpangan praktek fintech peer to peer lending yang merugikan konsumen jasa keuangan ditinjau hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian ini berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan OJK yang berkaitan dengan fintech peer to peer lending dihubungkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek fintech peer to peer lending yang merugikan konsumen jasa keuangan. Pengaturan tentang pengawasan OJK terhadap fintech peer to peer lending ini pertama kali di tahun 2016 yaitu POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi membahas penyelenggaraan mekanisme penyelenggaraan fintech peer to peer lending dan hanya mengawasi secara sub-sektoral saja, bentuk pengawasan ini adalah pengawasan eksternal. Terkait mengenai sanksi pada POJK No.77/POJK.01/2016 terdapat tidak ada kepastian hukum dan bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari, ditahun 2018 OJK mengeluarkan peraturan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital sebagai bentuk pengawasan preventif. Pelaksanaan pengawasan OJK terhadap penyimpangan praktek fintech peer to peer lending yang merugikan konsumen jasa keuangan OJK membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengatasi beredarnya fintech-fintech ilegal namun masih belum maksimal karena keterbatasan kewenangan pada OJK. Saran penulis untuk OJK adalah mengatur lebih jelas dan spesifik mengenai pengawasan yang terdapat pada peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 dan untuk Satgas Waspada Investasi meningkatkan sistem pendekteksi fintech peer to peer lending ilegal dan meningkatkan kualitas dalam pengawasan fintech peer to peer lending ilegal.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Direksi PT X (Tbk) atas Kinerja Perusahaan yang Menurun di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ]]>
<![CDATA[Rifdah Gaisa Firyal]]>;
<![CDATA[Ratna Januarita]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.227 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.958
<![CDATA[The impact of the COVID-19 pandemic has led to low investor sentiment towards the market which in turn led the market to tend to be negative. As cases of the COVID-19 pandemic developed, the market fluctuated more in the negative direction. This also has a very significant impact on business continuity in a Limited Liability Company (PT). Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) What are the legal consequences for the decline in the performance of PT X Tbk. during the Covid-19 pandemic in terms of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies? (2) How to implement the responsibilities of the Board of Directors of PT X Tbk. Is the company's declining performance during the Covid-19 pandemic related to the principles of good corporate governance and the Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines? The researcher uses normative juridical legal research methods using descriptive analysis research specifications, the research phase used is library research, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis method used systematic interpretation method. The results of this study are: Decrease in performance is the responsibility of the company's organs as described in the provisions of the Company Law. The legal consequence of this decline in the company's performance is the imposition of administrative sanctions as regulated in Article 5 Paragraph 1 of POJK Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of the Guidelines for the Governance of a Public Company. Implementation of the responsibilities of the Directors of PT Astra Internasional Tbk during the Covid-19 pandemic has not accommodate the maximum implementation of governance principles as referred to in the Company Law and POJK. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Hal tersebut pun memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kelangsungan bisnis di Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1)Bagaimana konsekuensi hukum atas penurunan kinerja PT X Tbk. di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? (2) Bagaimana implementasi tanggungjawab Direksi PT X Tbk. atas kinerja perusahaan yang menurun di masa pandemi Covid-19 dihubungkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka? Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan metode penafsiran sistematis.Hasil dari penelitian ini adalah: Penurunan kinerja merupakan tanggung jawab dari organ-organ perseroan sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan UUPT. konsekuensi hukum dari penurunan kinerja perseroan ini ialah pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 POJK Nomor 21/POJK.04/2015Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.Implementasi tanggung jawab Direksi PT Astra Internasional Tbk di masa pandemi Covid-19 ini belum mengakomodir adanya penerapan prinsip tata kelola yang dilaksanakan secara maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT maupun POJK.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Visum et Repertum Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Annisa Nur Aurelia]]>;
<![CDATA[Ade Mahmud]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.263 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.972
<![CDATA[Abstract. In an investigation, a post-mortem is very important, not only for the victim's family, but it is also important to complete the evidence of a case. Efforts to uncover a case, of course, with the help of an expert can be handled more easily, so that the authority is given by law to submit a request for an expert in matters outside the competence of the investigator. In Article 133 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the expert referred to is a judicial medical expert or doctors and/or other experts who have competence or expertise in medicine. In doing or solving the problems that exist in this thesis, the author uses the study of normative juridical science. In normative juridical research, only bibliographic data or secondary data are examined, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The basic theory used is the theory of responsibility and criminal acts. The regulation regarding the criminal act of falsifying the results of the post-mortem et repertum in the Health Law article does not mention sanctions or penalties for doctors who commit falsification, but in Article 189 of Law no. 36 of 2009 states that investigators or doctors are authorized to carry out visum et repertum actions. Proof of the crime of falsifying the results of the visum et repertum carried out by a doctor contained in Article 184 paragraph of the Criminal Code. The Public Prosecutor in an effort to prove the charges against the judge has submitted several pieces of evidence. The evidence that has been submitted is testimony, letters and testimony. Abstrak. Dalam lingkup penyidikan sebuah visum sangat penting keberadaannya, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi penting pula untuk pihak penyidik melengkapi alat bukti suatu perkara. Upaya penyidik untuk mengungkapkan suatu perkara, tentunya dalam bantuan seorang ahli dapat lebih mudah dalam penanganannya, sehingga penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli dalam hal diluar dari kompetensi penyidik. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, bahwa ahli yang dimaksud adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya dimana mempunyai kompentensi atau keahlian dalam kedokteran. Dalam melakukan atau pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan kajian ilmu yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yang diteliti hanya data kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Landasan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban dan tindak pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan hasil visum et repertum dalam pasal UU Kesehatan memang tidak menyebutkan sanksi ataupun hukuman bagi dokter yang melakukan pemalsuan, tetapi dalam Pasal 189 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan wewenang bagi para penyidik atau dokter yang akan melakukan tindakan visum et repertum. Pembuktian tindak pidana pemalsuan hasil visum et repertum yang dilakukan oleh dokter terdapat dalam Pasal 184 ayat KUHP. Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Body Shaming Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Reby Haya Aqqila]]>;
<![CDATA[Ade Mahmud]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.302 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.978
<![CDATA[The rise of body shaming in cyberspace is one of the impacts of the development of information technology that gave birth to various features of social media. Body shaming is a form of mocking / insulting by commenting on someone's body shape. In its law enforcement efforts, the police have not been serious enough to implement their repressive efforts, namely through the penal mediation route which is considered effective but is not successful so that it has an impact on the repetition of the criminal act of body shaming by perpetrators on social media by using fake accounts to cover their identities so that they can easily provide information. insult to the victim. This study uses a normative juridical approach. The research data was collected by literature study and the data analysis used was descriptive analysis. The results of this study in law enforcement efforts so far the Police in ensnaring the perpetrators of the crime of body shaming through the internet in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. Due to various obstacles in the enforcement, preventive steps were taken, namely coordinating between law enforcement officials in socializing Body Shaming as a criminal act; educating the public that the National Police has inaugurated the Virtual Police which was created as a form of monitoring the use of social media, as well as improving the quality in carrying out its police patrols; the police must consider the crime of body shaming as a serious crime; law enforcement officers review the contents of the ITE Law in terms of its application because it turns out that there are many lack of substance; procurement of digital forensic laboratories in every Polda to be able to control every case of body shaming. Maraknya body shaming/celaan fisik di ruang maya adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi yang melahirkan berbagai fitur social media. Body shaming ialah merupakan bentuk tindakan mengejek/menghina terhadap bentuk tubuh seseorang. Dalam upaya penegakan hukumnya, pihak kepolisian belum cukup serius dengan menerapkan upaya represifnya yaitu melalui jalur mediasi penal yang dianggap efektif tetapi ternyata kurang berhasil sehingga berdampak kepada pengulangan tindak pidana body shaming oleh pelaku di social media dengan menggunakan fake account dapat menutupi identitasnya supaya dengan mudah memberikan hinaan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dalam upaya penegakan hukum selama ini Polri dalam menjerat pelaku tindak pidana body shaming melalui internet pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Karena adanya berbagai hambatan dalam penegakan tersebut, maka dilakukan langkah preventif yaitu berkoordinasi antara aparat penegakan hukum dalam mensosialisasikan Body Shaming sebagai tindak pidana; mengedukasi masyarakat bahwa Polri telah meresmikan Virtual Police yang dibuat sebagai bentuk dari pengawasan penggunaan social media, serta meningkatkan mutu dalam menjalankan patroli police nya; polisi harus menganggap tindak kejahatan body shaming sebagai tindak pidana yang serius; aparat penegak hukum meninjau kembali isi UU ITE dalam hal penerapannya karena ternyata banyak kekurangan substansi; pengadaan laboratorium digital forensik di setiap Polda untuk dapat mengontrol setiap kasus body shaming.]]>
<![CDATA[Mediasi dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Ditinjau dari Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Muhammad Rafli Romadhon]]>;
<![CDATA[Lina Jamilah]]>;
<![CDATA[Rimba Supriatna]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (142.744 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.987
<![CDATA[In the provisions of the Marriage Law one of the breakups of marriage is through divorce, and specifically regulated in the mediation of divorce is stipulated in the provisions of Perma No.1 Year 2016 and compilation of Islamic law. In practice, divorce must be done through mediation, one of which is in the religious court of Bandung. The purpose of this research is to find out the implementation of mediation in the divorce trial at the Bandung Religious Court reviewed from Perma No.1 year 2016 jo compilation of Islamic law, and what factors influence mediation in the divorce trial at the Bandung Religious Court. The research method used in this study is a normative juridical approach to the specifications of the research discriftif analysis and analysis of ny data is qualitative normative. The result of the study that the implementation of mediation in the Bandung Religious Court is in accordance with the procedures applicable at the United Nations, there are also factors that affect the mediation process the main factor is the strong desire of the ara parties to divorce. Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan salah satu putusya perkawinan adalah melalui perceraian, dan secara khusus di atur tentaang Mediasi perceraaian diatur dalam ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 dan kompilasi hukum islam. Dalam praktik terjadi peceraian harus melalui mediasi salah satu nya adalah di pengadilan agama bandung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui implementasi mediasi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bandung ditinjau dari Perma No.1 tahun 2016 jo kompilasi hukum islam, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mediasi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif spesifikasi penelitian nya diskriftif analisis dan Analisa datanya adalah normatif kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa impelementasi mediasi di Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERMA, ada pun juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi faktor utama nya adalah keinginan yang kuat dari ara pihak untuk bercerai]]>
<![CDATA[Itikad Baik Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata Jo Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ]]>
<![CDATA[Aldi Julianto]]>;
<![CDATA[Lina Jamilah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.939 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.992
<![CDATA[Abstrac. The sale and purchase agreement so as not to cause legal defects must meet the conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. However, a land sale and purchase agreement does not rule out the possibility of misuse by parties who do not have good intentions. For this reason, the purpose of this study is to find out how the good faith of the parties in the sale and purchase agreement of property rights is based on Book III of the Civil Code in conjunction with the UUPA and to find out how the legal consequences of the sale and purchase agreement of property rights are not in good faith. This study uses a normative juridical approach, which is an approach method based on the main material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations that produce primary and secondary data. The two data are then analyzed qualitatively which will produce descriptive data analysis. The results of the study showed that in a sale and purchase agreement, the right of ownership was not only required to fulfill the legal requirements of the land sale and purchase agreement in the UUPA and the Civil Code but also had to pay attention to the good faith of the parties. The legal consequences of the sale and purchase agreement of property rights that do not have good faith, namely the non-applicability of good faith by one of the parties in a sale and purchase agreement of property rights can cause losses to the other party, so that the agreement can be invalid and can be legally canceled. Key Words : Aggrement, Good Faith and Buying And Selling Land Abstrak. Perjanjian jual beli agar tidak menimbulkan cacat hukum maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun suatu perjanjian jual beli tanah, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh para pihak yang tidak mempunyai itikad baik. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana itikad baik para pihak dalam perjanjian jual beli tanah hak milik berdasarkan Buku III KUHPerdata jo UUPA dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli tanah hak milik yang tidak memiliki itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang menghasilkan data Primer dan data Sekunder. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam suatu perjanjian jual beli tanah hak milik tidak hanya diharuskan untuk memenuhi syarat sah perjanjian jual beli tanah dalam UUPA dan KUHPerdata saja tetapi juga harus memperhatikan itikad baik dari para pihak. Akibat hukum perjanjian jual beli tanah hak milik yang tidak memiliki itikad baik yaitu tidak diterapkannya itikad baik oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian jual beli tanah hak milik dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, sehingga dapat menyebabkan perjanjian tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum. Kata Kunci : Perjanjian, Itikad Baik, Jual Beli Tanah]]>
<![CDATA[Eksepsi Error In Persona yang Dilakukan PT. Mega Trans Holiday Terhadap PT. Toyota Astra Finance Akibat dari Wanprestasi ]]>
<![CDATA[Aditya Septian]]>;
<![CDATA[Husni Syawali]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.639 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.994
<![CDATA[Abstract. In everyday life, people in general often make agreements in order to meet their needs. As done by PT. Mega Trans Holiday with PT. Toyota Astra Financial Service which carries out an agreement and determines the terms of the agreement it makes in written form. However, in practice, PT. Mega Trans Holiday does not fulfill the agreed obligations by not carrying out its achievements or defaulting. PT. Mega Trans Holiday filed a lawsuit to the court to get relief in the form of credit restructuring. But in filing a lawsuit, PT. Mega Trans Holiday mistakenly attracted the Defendant. This study aims to understand the implementation of the agreement between PT. Mega Trans Holiday to PT. Toyota Astra Finance and to understand the judge's considerations in the decision case number: 477/Pdt.G/2020/PN. This study uses a normative juridical research method. Research data is collected by examining theories, concepts, legal principles and legislation. And the data analysis used in this thesis is using a qualitative juridical method. The results of this study indicate that the implementation of the financing agreement is in accordance with Article 1320 of the Civil Code because in the agreement there is no element of coercion, oversight and fraud so that the financing agreement is made legal by law. The lawsuit filed by PT. Mega Trans Holiday there was an error in drawing the Defendant, which should be the Defendant is PT. Toyota Astra Financial Services, not PT. Toyota Astra Finance. But PT. Mega Trans Holiday confirmed that the legal subject in question was PT. Toyota Astra Financial Service and in the process of the trial, PT. Toyota Astra Finance is still present to defend its interests as a Defendant, so the judge believes that in this case there is no error in persona. Abstrak. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang dilakukan oleh PT. Mega Trans Holiday dengan PT. Toyota Astra Financial Service yang melaksanakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat dari perjanjian yang dibuatnya dalam bentuk tertulis. Namun dalam pelaksanaannya, PT. Mega Trans Holiday tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dengan tidak melaksanakan prestasinya atau melakukan wanprestasi. PT. Mega Trans Holiday mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keringanan berupa restrukturisasi kredit. Tetapi dalam mengajukan gugatan, PT. Mega Trans Holiday salah menarik Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan perjanjian antara PT. Mega Trans Holiday terhadap PT. Toyota Astra Finance serta untuk memahami pertimbangan hakim dalam perkara putusan nomor: 477/Pdt.G/2020/PN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Serta analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata karena dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur paksaaan, kekhilafan dan penipuan sehingga perjanjian pembiayaan tersebut dibuat sah menurut hukum. Gugatan yang dilakukan oleh PT. Mega Trans Holiday terdapat kekeliruan dalam manarik pihak Tergugat, dimana yang seharusnya menjadi Tergugat adalah PT. Toyota Astra Financial Services, bukan PT. Toyota Astra Finance. Tetapi PT. Mega Trans Holiday membenarkan bahwa subyek hukum yang dimaksud tersebut merupakan PT. Toyota Astra Financial Service serta dalam proses berjalannya persidangan, PT. Toyota Astra Finance tetap hadir untuk membela kepentingannya sebagai Tergugat, sehingga hakim berkeyakinan dalam perkara ini tidak terdapat error in persona.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Wanprestasi Pinjam-Meminjam Shopeepaylater Ditinjau dari Buku III KUHPerdata Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Metta Tarisha Qarani]]>;
<![CDATA[Sri Ratna Suminar]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.826 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1004
<![CDATA[Shopeepaylater is a bailout fund system to lend to consumers to shop at Shopee. However, in its implementation the payment method does not work well, debtors are often absent from repayments and causes late payments or even do not repay at all, it causes the defaults and impact on the nonfulfillment of creditor rights. This research aims to determine the validity of the lendagreement in the Shopeepaylater based on the provisions of the Civil Code. In addition, it aims to find out the how to solve the default settlement by debtors to creditors in the Shopeepaylater lend agreement based on the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used is a normative juridical approach. The data used in this researchare secondary data obtained through primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Results of the research is that Shopeepaylater in its implementation has fulfilled the legal requirements of the agreement as regulated in the Article 1320 of the Civil Code and applies the principles of consensualism, the principle of freedom of contract, and the principle of personality. As for the default settlement its occur in the lend agreement, if there is a delay in repayment of Shopeepaylater from the agreed time, the debtor is subject to compensation costs in the form of fines as according to the Article 1267 of the Civil Code. Against defaults that occur, Shopeepaylater uses a system of fines as a form of compensation of 5% per month. Shopeepaylater menggunakan sistem dana talang untuk dipinjamkan kepada konsumen untuk berbelanja di Shopee. Namun pada kenyataannya metode pembayaran ini tidak selalu berjalan lancar, seringkali debitur mangkir dari waktu pembayaran pinjamandan menyebabkan debitur melakukan keterlambatan pembayaran pinjaman atau bahkan tidak membayar kembali sama sekali pinjaman, sehingga menimbulkan terjadinya wanprestasi sehingga berdampak kepada tidak terpenuhinya hak kreditur sebagai pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam pinjam meminjam dalam fitur Shopeepaylater didasarkan pada ketentuan KUHPerdata. Selain itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam Shopeepaylater yang ditinjau berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis elektronik dalam Shopeepaylater telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata serta menerapkan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepribadian. Adapun penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam seperti ketika terjadinya keterlambatan pembayaran Shopeepaylater dari waktu yang telah disetujui maka debitur dikenakan biaya ganti rugi berupa denda sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata. Terhadap wanprestasi yang terjadi, pihak Shopeepaylater menggunakan sistem pemberian denda sebagai bentuk ganti rugi sebesar 5% perbulan.]]>
<![CDATA[Analisis Kritis Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa ]]>
<![CDATA[Muhamad Agung Prayoga]]>;
<![CDATA[Nandang Sambas]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.456 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1026
<![CDATA[The legal arrangement in Indonesia regarding traffic is regulated by Law Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ), which was later changed to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ). A traffic accident (accident) is the final event of a series of accidental traffic events resulting in death, injury or damage to objects that occur on public roads. In Indonesia, traffic accidents (accidents) involving children Underage is a special and serious concern of the Indonesian government. Based on the records of the Korlantas Polri, it is stated that in 2020 every year the victims of accidents involving the age of under 17 years are 25 percent of the total accidents. Ages under 17 years are mostly students who use motorbikes as a means of transportation. Keywords : trafficaccidents, negligence, minors Pengaturan hukum di Indonesia mengenai lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) adalah kejadian akhir dari pada suatu rentetan (serangkaian) peristiwa lalu lintas yang tidak sengaja yang mengakibatkan kematian, luka atau kerusakan benda yang terjadi di jalan umum, Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan anak dibawah umur menjadi perhatian khusus dan serius pemerintah Indonesia. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol dari orangtua si anak Berdasarkan catatan Korlantas Polri menyebutkan bahwa pada tahun 2020 setiap tahun korban kecelakaan yang melibatkan usia dibawah 17 tahun sebanyak 25 persen dari total kecelakaan. Usia dibawah 17 tahun kebanyakan adalah pelajar yang menggunakan motor sebagai alat transportasi. Kata kunci : kecelakaan lalu lintas,kelalaian, anak dibawah umur]]>
<![CDATA[Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Perencanaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) ]]>
<![CDATA[Fazky Muhammad Hasa]]>;
<![CDATA[Efik Yusdiansyah]]>;
<![CDATA[Fabian Fadhly Jambak]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.717 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1045
<![CDATA[Abstract. The DPD has the authority to submit draft laws to the DPR, participate in discussing draft laws and provide considerations to the DPR on the APBN Bill. The word "participate" in the 1945 Constitution article 22D paragraph (2) discusses the draft bill that makes the DPD not have effective legislative power. The word "can" in Article 22D paragraph (1) makes the DPD not have effective power in terms of supervision over the implementation of the Act. DPD in Article 23 paragraph (2) of the phrase "taking into account the considerations of the DPD" makes the DPD not have effective power in terms of budget functions. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) What are the functions, objectives and positions of the Regional Representatives Council in providing considerations and discussions on the RAPBN? (2) How is the external supervision carried out by the Regional Representatives Council on the implementation of the APBN? The approach method used in this research is normative juridical, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The results of this study are: In giving consideration and discussion of the RAPBN function, purpose, and position of the DPD, the function of the DPD is considered to be still not balanced with the function of the DPR, the limited authority of the DPD shows the objectives of the Regional Representative Council. Regional Representative Council with limited supervision which is only regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Abstrak. DPD memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ikut membahas rancangan undang-undang serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN. Kata “ikut” dalam UUD 1945 pasal 22D ayat (2) membahas rancangan RUU membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan legislatif yang efektif. Kata “dapat” dalam pasal 22D ayat (1) membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan yang efektif dalam hal pengawasan atas pelaksaaan Undang-Undang. DPD dalam Pasal 23 ayat (2) adanya frase “dengan memperhatikan pertimbangan DPD” membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan yang efektif dalam hal fungsi anggaran. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana fungsi, tujuan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan atas RAPBN? (2) Bagaimana pengawasan eksternal yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah atas pelaksanaan APBN? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah: Dalam memberikan pertimbangan dan pembahasan RAPBN fungsi, tujuan, dan kedudukan DPD ialah fungsi DPD dianggap masih belum seimbang dengan fungsi DPR, Kewenangan DPD yang terbatas menunjukkan tujuan dari Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah dengan melakukan pengawasan terbatas yang mana hanya diatur di dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.]]>
