Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Wanprestasi Developer atas Kepemilikan Apartemen Newton Bandung Dihubungkan dengan Buku IIII KUHPer ]]>
<![CDATA[Alfiyyah Salsabilah Furi]]>;
<![CDATA[Lina Jamilah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.872 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.856
<![CDATA[Abstrak. Perjanjian di Indonesia masih mengacu pada ketentuan KUHPerdata yang harus dipenuhi dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian memiliki sifat terbuka, sehingga isi perjanjian itu bisa dilakukan sekehendak kedua belah pihak, bentuk dan isinya. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan sebagaimana Pasal Jual beli menurut ketentuan KUHPerdata Pasal 1457 . Dalam praktik terjadi perjanjian jual beli apartemen, di mana salah satunya mengingkari isi perjanjian tersebut yang selanjutnya disebut dengan Wanprestasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penentuan Wanprestasi Developer Apartemen Newton Residence dihubungkan dengan Buku III Kuhperdata dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 465/Pdt.G/2020.Pn.Bdg tentang wanprestasi. Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode Analisa datanya adalah normative kualitatif. Hasil dari penilitian ini bahwa Penentuan Wanprestasi Developer Apartemen Newton, dihubungkan dengan Buku III KUHPer tidak memenuhi Pasal 1238 mengenai perjanjian yang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun Newton Residence. Di mana dalam hal ini terjadinya wanprestasi mengenai objek perjanjiannya yakni dalam penyerahan 1 Unit Apartemen Newton Residence kepada Pengugat. Hal ini dimaksudkan bahwa agar perjanjian jual beli tersebut sah, haruslah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata mengenai wanprestasi terkait PPJB Newton Residence. Abstract. Agreements in Indonesia still refer to the provisions of the Civil Code which must be met with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. The agreement has an open nature so that the contents of the agreement can be carried out at will by both parties, the form, and the content. A sale and purchase agreement is an agreement formed because one party has bound himself to surrender material rights and the other party is willing to pay the agreed price as stated in the Sale and Purchase Article according to the provisions of the Civil Code Article 1457. In practice, an apartment sale and purchase agreement occur, where one of them denies the contents of the agreement, hereinafter referred to as Default. The purpose of this study was to determine the Determination of Default for Developer Newton Residence Apartments related to Book III of the Civil Code and the Judge's Considerations in deciding case No. 465/Pdt.G/2020.Pn.Bdg regarding default. This research study uses a normative juridical approach using descriptive-analytical research specifications, the data collection technique used is the library method using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and the method of data analysis is normative qualitative. The result of this research is that the Determination of Default for Newton Apartment Developers, related to Book III of the Criminal Code does not meet Article 1238 regarding the agreement based on the Sale and Purchase Agreement for Newton Residence Flats. Where in this case the occurrence of default regarding the object of the agreement, namely in the delivery of 1 Newton Residence Apartment Unit to the Plaintiff. This means that for the sale and purchase agreement to be valid, it must comply with Article 1320 of the Civil Code, and the judge's consideration in deciding this case is only based on the provisions of Article 1238 of the Civil Code regarding defaults related to PPJB Newton Residence.]]>
<![CDATA[Temenggung Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Suku Dayak dengan Perusahaan Kelapa Sawit Dihubungan dengan Undang-undang No 5 Tahun 1960 UUPA ]]>
<![CDATA[Muhammad Raihan Ruddy]]>;
<![CDATA[Lina Jamilah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.465 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.857
<![CDATA[Abstract.The land is the most basic need of life, especially for indigenous peoples in remote areas who still rely on agriculture as their livelihood. The UUPA still recognizes the existence of customary land owned by indigenous peoples which are called ulayat land. The existence of communal land is recognized in Article 5 of the Basic Agrarian Law which explains that the agrarian law that applies to earth, water and space is customary law. The existence of ulayat land has been threatened with the arrival of an oil palm company that holds a Cultivation Right permit which causes the ulayat land of the Dayak tribe in Kalimantan to be eliminated because almost all of the ulayat land has not been registered, causing the rights to ulayat land to be weak, resulting in disputes that are difficult to resolve. So that it will be examined about the customary Tomenggung who have the rights and authority in resolving disputes over the customary land of the Dayak tribe which are tied to the UUPA and the consideration of the customary Tomenggung in resolving the dispute.The research uses a normative juridical approach which is based on secondary data research, in addition to research on primary data. This research is analytical descriptive, that is, it provides an overview of the customary head in customary land disputes. From the results of this study, efforts to settle amicably with the traditional Temenggung as intermediaries who have the authority to resolve a dispute with mediation efforts. The consideration of Temenggung Dayak Seruyan in resolving this dispute is the responsibility of the company for what is done to local customs. the existence of compensation to indigenous peoples is meant that land rights can be revoked, by providing appropriate compensation and according to the method regulated by law, to fulfil the requirements of the meaning of article 18 of the UUPA. Abstrak. Tanah adalah kebutuhan hidup yang paling mendasar terutama bagi masyarakat adat di daerah terpencil yang masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharianya. Dalam UUPA masih diakui adanya tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat yang dinamakan tanah ulayat. Keberadaan talah ulayat diakui dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang menjelaskan Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. keberadaan tanah ulayat telah terancam dengan datangnya perusahaan Kelapa Sawit yang mengantongi izin Hak Guna Usaha yang menyebabkan tanah ulayat suku Dayak di Kalimantan tersingkir karena hampir seluruhnya tanah ulayat belum terdaftar menyebabkan hak atas tanah ulayat menjadi lemah Sehingga menimbulkan persengketaan yang sulit penyelesaianya. Sehingga akan diteliti mengenai Temenggung adat yang memiliki hak dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat suku Dayak yang dikatikan dengan UUPA dan Pertimbangan Temenggung adat dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normative yang pendekatanya pada penelitian data sekunder, disamping penelitian terhadap data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diharpkan akan lebih memahami Upaya penyelesaian secara damai dengan Temenggung adat sebagai perantara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan upaya mediasi. Pertimbangan Temenggung adat Dayak seruyan dalam menyelesaikan sengketa ini adalah pertanggungjawaban dari pihak perusahaan atas apa yang diperbuat terhadap adat setempat. adanya ganti rugi kepada masyarakat adat ini dimaksudkan bahwa hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang, agar terpenuhi syarat dari makna pasal 18 UUPA.]]>
<![CDATA[PertanggungJawaban Pidana atas Tindak Pidana Penipuan terhadap Dana Nasabah PT Aku Digital Indonesia Dihubungkan dengan Pasal 378KUHP Tentang Penipuan ]]>
<![CDATA[Maulida Intan Syafika]]>;
<![CDATA[Chepi Ali Firman Zakaria]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.924 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.860
<![CDATA[Tindak pidana korporasi ialah suatu hal yang perbuatannya melawan hukum yang dilanggar oleh suatu badan hukum. Salah satu hal yang dalam tindak pidana korporasi adalah sulitnya suatu korporasi atau badan hukum diproses dengan hukum sampai ke pengadilan, baru pengurusnya saja yang diminta mengenai pertanggungjawaban pidana seperti dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengurus PT Aku Digital Indoneisa. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan mengenai Apakah PT Aku Digital Indonesia sebagai korporasi dapat dikenakan Tindak Pidana Penipuan? Bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap PT Aku Digital Indonesia dikaitkan dengan pasal 378 KUHP tentan penipuan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analis dan pendekatan metode yuridis normatif sebagai penelitian berbagai bahan kepustakaan dengan pengumpulan dan penemuan informasi melalui studi kepustakaan serta didukung dengan studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan dilengkapi dengan kajian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai pelengkap data sekunder. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini PT Aku Digital Indonesia sebagai korporasi dapat Dikenakan pasal 378 KUHP sebagai tindak penipuan, yang dapat dikenakannya pasal 378 KUHP tentang Penipuan untuk memberikan sanksi penjara kepada para pengurus PT Aku Digital Indonesia sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan sanksi pidana denda kepada PT Aku Digital Indonesia sebagai badan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Aku Digital Indonesia oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dan upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memproses PT Aku Digital Indonesia yang telah melakukan tindak pidana korporasi yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Polrestabes Bandung untuk membuktikan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana penipuan. Kata Kunci : korporasi, pertanggungjawaban, penipuan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi ]]>
<![CDATA[Aldo Sonjaya]]>;
<![CDATA[Dian Alan Setiawan]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.406 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.866
<![CDATA[Abstract. Technological advances are also accompanied by the invention of the internet that makes it easier for people, not only Indonesia but the whole world to feel the ease since the internet. The trading system by utilizing internet means, hereinafter called e-commerce has changed the order of business transactions in Indonesia. In addition to the development of information technology, e-commerce was born on the demands of society for fast-paced, easy and practical services through the internet. Along with the rapid growth of e-commerce is directly proportional to the emergence of problems in the aspect of protection of citizens' personal data. One example is the Tokopedia data leak case that occurred in early 2020.The purpose of this research, to find out the legal protection against victims of the leak of personal data of Tokopedia users and to find out the accountability of the perpetrators of the leak of personal data of Tokopedia users.The method of approach in this research is carried out using normative juridical approach methods. Namely legal research methods conducted by examining library materials or secondary data. This research uses primary and secondary data, namely primary laws such as laws and jurisprudence while secondary laws derived from legal principles and researching library materials come from positive rules. Legal protection against victims of the leak of personal data of Tokopedia users is regulated in Government Regulation No.44 of 2008 concerning Compensation, Restitution, and Assistance to Victim Witnesses, The Law on the Protection of Witnesses and Victims, PERMENKOMINFO (Regulation of the Minister of Communication and Informatics) Number 20 of 2016 and ITE Law 19 of 2016. Abstrak. Kemajuan teknologi juga diiringi dengan penemuan internet yang semakin memudahkan masyarakat, tak hanya Indonesia namun seluruh dunia ikut merasakan kemudahan semenjak adanya internet.Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, yang selanjutnya disebut e-commerce telah mengubah tatanan transaksi bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, e-commerce lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis melalui internet. Seiring dengan pertumbuhan e-commerce yang pesat berbanding lurus dengan munculnya problematika dalam aspek perlindungan data pribadi warga negara. Salah satu contohnya yaitu kasus kebocoran data Tokopedia yang terjadi pada awal tahun 2020.Tujuan penelitian ini, Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia dan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia.Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sedangkan hukum sekunder yang berasal dari asas-asas hukum serta meneliti bahan pustaka berasal dari kaidah kaidah positif.Perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia diatur dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Korban, Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, PERMENKOMINFO (Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika) Nomor 20 Tahun 2016 serta UU ITE 19 Tahun 2016.Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kebocoran data diatur dalam UU ITE No.19 Tahun 2016.]]>
<![CDATA[Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung ]]>
<![CDATA[Muhamad Arsy Surya Saputra]]>;
<![CDATA[Lina Jamilah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.926 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.872
<![CDATA[Abstract. Marriage is the inner birth bond between a man and a woman Marriage is a bond born bathin between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the Supreme Godhead. To achieve the goal of marriage, it should be done by an adult. In Article 2 shrimp law No. 16 of 2019 on changes to Law No. 1 of 1974 on marriage mentions that marriage is legal if according to their respective religions are valid. But if the candidates for religious differences, then the prospective spouses can apply to the local District Court, the application to the District Court must be proven by the rejection of the Population Office and civil records in the city. District Court Judges use the Precedent of Supreme Court decision No. 1400 K / pdt / 1986 in his ruling in the granting of marriage licenses of different religions in Indonesia. This method of approach is normative juridical, i.e. conducting a positive legal inventory of marriage. This type of research is qualitative research, which is data collection with the intention of interpreting the phenomenon of granting permission for the implementation of different religious marriages that occur. The research specification is descriptive analysis, which focuses on the judgment of judges in granting requests for the implementation of marriages of different religions. The purpose of this study is to find out the implementation of marriages of different religions. The results of the study showed that there is no regulation governing marriages of different religions so that judges in granting marriages of different religions assume a legal void, and judges use the Supreme Court decision No. 1400 K / pdt / 1986 in consideration of his ruling ABSTRAK. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan, hendaknya dilakukan oleh orang dewasa. Dalam Pasal 2 Udang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undnag nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika menurut agama nya masing-masing sah. Namun jika oara calon pasasangan terdapat perbedaan agama, maka para calon pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat, permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut harus di buktikan dengan adanya penolakan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil di kota tersebut. Hakim Pengadilan Negeri menggunakan Preseden putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/pdt/1986 dalam putusan nya dalam pemberian izin perkawinan beda agama di Indonesia. Metode pendekatan ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan inventarisasi hukum positif tentang perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan maksud menafsirkan fenomena pemberian izin pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu memusatkan perhatian kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama . Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama. Hasil penelitian menunujukan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama beranggapan adanya kekosongan hukum, dan hakim menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/pdt/1986 dalam pertimbangan putusan nya]]>
<![CDATA[Kewajiban Pedagang Kaki Lima Menyatakan Kehalalan Produk sebagai Jaminan Keselamatan Konsumen Menurut Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Dhea Shakilla]]>;
<![CDATA[Tatty Aryani Ramli]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.733 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.874
<![CDATA[Pedagang Kaki Lima termasuk pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebagai pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban salah satunya adalah Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Bentuk memberikan informasi terhadap konsumen yaitu menjamin kehalalan produk agar konsumen mendapatkan hak atas keselamatan yang menurut peraturan dapat melalui sertifikasi halal yang merupakan syarat pencantuman label, tetapi dalam peraturan belum mengatur secara khusus mengenai pencantuman label untuk produk yang bukan industri. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana peraturan sertifikasi halal yang berlaku terhadap Pedagang Kaki Lima dalam menjamin hak atas keselamatan, dan (2) bagaimana peraturan pencantuman label halal bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pedagang Kaki Lima memenuhi unsur-unsur pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan wajib mendapatkan sertifikat halal namun dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum mengatur mengenai pencantuman label halal terhadap produk yang bukan dikemas. Peraturan pemerintah Nomor 39 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal memberikan kemudahan untuk Pedagang Kaki Lima yang hasil produknya tidak dalam bentuk kemasan, maka tidak perlu mencantumkan label halal tetapi hanya perlu dibuktikan melalui sertifikat halal saja]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Driver Ojek Online Akibat Jual Beli Akun Driver terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Perusahaan Pemilik Platform Transportasi Online Ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Nisrina Nabilah Rozan]]>;
<![CDATA[Husni Syawali]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.633 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.879
<![CDATA[Abstract. The global era has changed the field of transportation where people can order transportation through applications. Gojek establishes partnerships with drivers through electronic agreements. The limitation number of partners has driver resulted in the practice of buying and selling accounts driver. This study aims to determine the implementation and responsibilities of partnership agreements between drivers and companies that own platforms in transportation online terms of Book III of the Civil Code. The research method used is the normative juridical with descriptive analytical research specifications, the data used are secondary data with library materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique is literature study using qualitative juridical analysis methods. The results of the study indicate that the partnership agreement between Gojek and the driver does not violate the provisions of Book III of the Civil Code. Practice of buying and selling accounts driver violates Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code and Article 4.5 of the Terms of Use of Partners where partners are prohibited from transferring their accounts to third parties. Traded accounts are included the principle of responsibility based on the element of error and responsibility based on presumption. Based on Articles 3.5, 11.1, and 11.4 of the Partner Terms of Use, Gojek isn’t responsible for losses that occur due to the transfer accounts to other parties. Abstrak. Era global telah merubah bidang transportasi dimana masyarakat bisa memesan transportasi melalui aplikasi. Gojek menjalin kerjasama kemitraan dengan driver melalui perjanjian elektronik. Adanya pembatasan jumlah mitra driver mengakibatkan timbulnya praktik jual-beli akun driver. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan tanggung jawab perjanjian kerjasama kemitraan antara driver dengan perusahaan pemilik platform transportasi online ditinjau dari Buku III KUHPerdata. Metode penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan yaitu data sekunder dengan bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan yaitu studi kepustakaan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama kemitraan antara Gojek dengan driver tidak melanggar ketentuan Buku III KUHPerdata. Praktik jual-beli akun driver melanggar Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 4.5 Ketentuan Penggunaan Mitra dimana mitra dilarang untuk mengalihkan akunnya kepada pihak ketiga. Akun yang diperjual-belikan termasuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan prinsip tanggung jawab atas dasar praduga. Berdasarkan Pasal 3.5, 11.1, dan 11.4 Ketentuan Penggunaan Mitra, Gojek tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena adanya peralihan akun kepada pihak lain.]]>
<![CDATA[Dugaan Predatory Pricing dalam Praktik Promosi dengan Metode Flash Sale Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ]]>
<![CDATA[Rasyifa Syahla]]>;
<![CDATA[Ratna Januarita]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.511 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.880
<![CDATA[Advances in the trade sector have formed a new habit, which at first was only done conventionally by face to face, now it can be done online through the internet ormedia e-commerce. Along with the increasing use of e-commerce transactions, there is a concept of business competition that makes business actors always compete in marketing strategies, one of which is flash sale promotions. In practice, the price in flash sales has a price difference that is much lower than the market price. This gives an indication of selling at a loss or predatory pricing that can create unfair business competition behavior. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) What is the alleged predatory pricing in the promotion practice using the method flash sale? (2) How is the supervision of business competition against alleged predatory pricing in promotional practices using the method flash sale. The study used a normative juridical approach using descriptive analytical research specifications, the research phase used a literature study using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and the data analysis method used was juridical qualitative. The results of this study are: the practice of promoting flash sales does not violate the provisions of Article 20 of the Anti-Monopoly Law because of the difference in intent and purpose between the practice of promoting flash sales and the practice of predatory pricing. KPPU has a deputy for prevention of e-commerce business and to support this supervision, KPPU coordinates with the Ministry of Communication and Information. Kemajuan di bidang perdagangan telah membentuk suatu kebiasaan baru, yang awalnya transaksi perdagangan hanya dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka langsung, saat ini dapat dilakukan secara online melalui media internet atau e-commerce. Seiring dengan meningkatnya transaksi penggunaan e-commerce menjadikan adanya konsep persaingan usaha yang membuat pelaku usaha selalu bersaing dalam strategi pemasaran salah satunya dengan promosi flash sale. Pada praktiknya, harga dalam flash sale memiliki perbedaan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran, Hal ini memberikan indikasi adanya jual rugi atau predatory pricing yang dapat menciptakan perilaku persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana dugaan predatory pricing dalam praktik promosi dengan metode flash sale? (2) Bagaimana pengawasan persaingan usaha terhadap dugaan predatory pricing dalam praktik promosi dengan metode flash sale. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: praktik promosi flash sale tidak melanggar ketentuan Pasal 20 UU Anti Monopoli karena perbedaan maksud dan tujuan antara praktik promosi flash sale dengan praktik predatory pricing. KPPU memiliki deputi pencegahan terhadap bisnis digital dan untuk menunjang pengawasan tersebut KPPU berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.]]>
<![CDATA[Penggandaan dan Pengumuman Karya Cipta E-Book Berdasarkan Prinsip Fair Use Ditinjau dari Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Raden Radisa Difa Devina]]>;
<![CDATA[Tatty Ramli]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.354 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.890
<![CDATA[Abstract. Technological developments certainly open up opportunities for the book industry to find new ways to market their products, but on the one hand, the possibility of copyright infringement is even greater because of the ease with which it can be duplicated. According to Article 9 Paragraph (2) UUHC, everyone who want to reproduce and publish a work must obtain permission from the Author/Copyright Holder. In fact, there are still many parties who reproduce and publish e-books without permission on the grounds that their actions are carried out for educational purposes. Based on these problems, this study will examine the regulation regarding the duplication and announcement of copyrighted works e-book and the limits of provisions fair use incopying e-book that do not harm the Creator in terms of positive law and its development. The research method used is a normative juridical approach using descriptive analysis research specifications, data collection techniques are library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and using qualitative data analysis methods. The results of this study are: according to Article 40 Paragraph (1) letter n, e-books are protected works, so the provisions regarding the reproduction and announcement of works regulated in UUHC also apply to e-books. In addition to duplicating e-books for reasons of fair use and fulfilling the requirements, the actions are categorized as copyright infringement. Reproduction of e-books based on theprinciple fair use has limitations that must be considered, namely not harming the legitimate interests of the Author. The regulation fair use in UUHC does not provide clear parameters regarding the extent to which the limits are not detrimental to the Creator, thus giving rise to multiple interpretations in society. Abstrak. Perkembangan teknologi membuka peluang bagi industri perbukuan untuk menemukan cara baru dalam memasarkan produknya, namun kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta pun semakin besar karena kemudahannya untuk digandakan. Menurut Pasal 9 Ayat (2) UUHC, setiap orang yang ingin melaksanakan penggandaan dan pengumuman ciptaan wajib mendapatkan izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Pada faktanya, masih banyak pihak yang melakukan penggandaan dan pengumuman e-book tanpa izin dengan alasan bahwa perbuatannya dilakukan untuk tujuan pendidikan sehingga tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang pengaturan mengenai penggandaan dan pengumuman karya cipta e-book serta batasan ketentuan fair use dalam penggandaan e-book yang tidak merugikan Pencipta ditinjau dari hukum positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf n, e-book merupakan ciptaan yang dilindungi, sehingga ketentuan penggandaan dan pengumuman yang diatur dalam UUHC berlaku juga untuk e-book. Selain penggandaan yang dilakukan dengan alasan fair use dan memenuhi suarat-syaratnya maka tindakannya dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, Penggandaan e-book berdasarkan prinsip fair use memiliki batasan yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. Pengaturan fair use dalam UUHC tidak memberikan parameter yang jelas mengenai sejauh mana batasan yang tidak merugikan Pencipta, sehingga menimbulkan multitafsir dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA ]]>
<![CDATA[Putri Nurul Nafisaadullah]]>;
<![CDATA[Husni Syawali]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.618 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.892
<![CDATA[Abstract : Marriage is a very strong relationship for husband and wife that should be maintained, but in practice it turns out that many married couples choose divorce as a solution to end their household problems. One of the efforts that can be done to reduce the divorce rate is through mediation where the mediator will help the litigants to find various possible solutions for the problem. The mediation process in the Religious Courts is part of the civil procedural law that is present to strengthen and optimize the function of the judiciary in resolving cases. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of mediation in divorce cases and the factors that support and hinder the success of mediation at the Bandung Religious Court. The method used in this study is a normative juridical method and the collection techniques using secondary data supported by primary data obtained from interviews. The results of this study indicate that the implementation of mediation at the Bandung Religious Court in divorce cases has been running in accordance with the provisions stipulated in Perma No. 1 of 2016 concerning mediation procedures in court but the success rate is still low. Implementation of Mediation in divorce cases at the Bandung Religious Court is still often meet failure as opposed to success. The supporting factors for the success of mediation in divorce cases are time and openness from both parties, while the inhibiting factors are serious cases/problems, strong desire to divorce, third party intervention, lack of good faith from the parties and limited place. Abstrak : Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat bagi suami istri yang sudah sepatutnya untuk dipertahankan namun dalam prakteknya ternyata banyak pasangan suami istri yang memilih perceraian sebagai solusi dalam mengakhiri persoalan rumah tangga mereka. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka perceraian adalah dengan Mediasi dimana mediator akan membantu para pihakyang berperkara untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Proses mediasi di Pengadilan Agama menjadi bagian dari hukum acara perdata yang hadir untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untukmengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasidalam perkara perceraian berikut faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan dengan mengunakan teknik pengumpulan data sekunder yang ditunjang dengan data primer yang diperoleh dari wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dalam perkara perceraian telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan namun tingkat keberhasilannya masih rendah. Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung masih lebih banyak menemui kegagalan dibandingkan dengan keberhasilan. Adapun faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian adalah waktu dan keterbukaan dari kedua belah pihak sedangkan faktor penghambatnya adalah perkara/permasalahan yang berat, keinginan yang kuat untuk bercerai, campur tangan pihak ketiga, tidak adanya itikad baik dari para pihak dan ruangan yang terbatas.]]>
