cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 563 Documents
 50   51   52   53   54 
Pemenuhan Hak-Hak Istri yang Dicerai oleh Suami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Muhamad Rizki; Fariz Farrih Izzadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15772

Abstract

Abstract. This research discusses the fulfillment of the rights of wives who are divorced by their husbands in view of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The focus of the research is the case of the wife's rights which were rejected by the court in Bengkulu. The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of secondary data, such as legal documents and related reports. The results of the analysis show that the rights of a wife who is divorced by her husband should be obtained, but in this case the judge rejected the wife's rights. Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Diceraikan Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian adalah kasus hak-hak istri yang ditolak pengadilan yag berada di Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder, seperti dokumen-dokumen hukum dan laporan-laporan terkait. Hasil analisis menunjukan bahwa hak istri yang diceraikan oleh suami seharusnya diperoleh namun dalam hal ini hakim menolah hak-hak istri tersebut.
Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Uncommanded Signal Kereta Api pada Kecelakaan Kereta Turangga dengan Kereta Lokal Bandung di Cicalengka Muhammad Diffa Khaddafi; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15773

Abstract

Abstract.This research focuses on the criminal responsibility of PT. KAI and PPKA for the Turangga train accident with the Bandung local train at Cicalengka Station. The aim of this research is to determine the criminal liability of PT. This research method is normative juridical. The results of this research are PT's criminal liability. KAI based on Article 187 paragraph 3 of Law Number 23 of 2007 concerning Railways for negligence in maintaining the signal system, while PPKA cannot be subject to criminal liability because there is no proven negligence or intention. The application of criminal sanctions in accordance with Article 359 of the Criminal Code for negligence resulting in death or serious injury only applies after a valid court decision. In this case, criminal sanctions have not been applied because there has been no court decision, even though PT KAI has fulfilled its civil obligations by providing compensation and carrying out infrastructure improvements. Abstrak. Penelitian ini berfokus pada tanggungjawab pidana PT. KAI dan PPKA atas terjadinya kecelakaan KA Turangga dengan KA Lokal Bandung di Stasiun Cicalengka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana PT.KAI dan PPKA dalam kasus Uncommaded Sinyal KA pada Kecelakaan Kereta Turangga dan Kereta Lokal Bandung serta penerapan sanksi pidana. ,etode penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian ini pertanggungjawaban pidana PT. KAI berdasarkan Pasal 187 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian karena kelalaian dalam pemeliharaan sistem sinyal sednagkan PPKA tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena tidak terbukti adanya kelalaian atau kesengajaan. Penerapan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP untuk kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka berat hanya berlaku setelah adanya putusan pengadilan yang sah. Dalam kasus ini, sanksi pidana belum diterapkan karena belum ada putusan pengadilan, meskipun PT KAI telah memenuhi kewajiban perdatanya dengan memberikan kompensasi dan melakukan perbaikan infrastruktur.
Pengaruh Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Mempengaruhi Putusan Hakim menurut Sistem Peradilan Pidana Yudha Prawira Ramadhan; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15774

Abstract

Abstract. This research focuses on the regulation of Amicus Curiae in criminal procedural law in Indonesia and the influence of Amicus Curiae on judges' decisions in criminal justice in Indonesia. This research method is normative juridical. The results of this research are that amricus curiae has not been regulated explicitly and clearly in the Indonesian Criminal Procedure Law. However, there are several regulations that serve as the basis for allowing the use of amricus curiae in Indonesian criminal procedural law, including the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 14 of Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005, and Article 180 paragraph (1) Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Amicus curiae influences judges' decisions in Indonesia as material for consideration. Although amicus curiae does not guarantee a lighter sentence for the defendant, its existence clearly has an influence and is considered by the judge as a factor in the decision-making process. Abstrak. Penelitian ini berfokus pada pengaturan Amicus Curiae dalam hukum acara pidana di Indonesia dan pengaruh Amicus Curiae terhadap putusan hakim dalam peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian ini amricus curiae belum diatur secara eksplisit dan jelas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Meskipun demikian terdapat beberapa pengaturan yang dijadikan dasar diperbolehkannya penggunaan amricus curiae dalam hukum acara pidana Indonesia diantaranya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, dan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Amicus curiae berpengaruh terhadap putusan hakim di Indonesia sebagai bahan pertimbangan. Meskipun amicus curiae tidak menjamin vonis terdakwa menjadi lebih ringan, keberadaannya jelas berpengaruh dan dipertimbangkan oleh hakim sebagai salah satu faktor dalam proses pengambilan keputusan.
Perjanjian Jual Beli Virtual Property pada Game Online Ditinjau dari Hukum Perdata dan Perspektif Hukum Islam 10040020120, Yoga Pratama; Arif Firmansyah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15775

Abstract

Abstract. This research focuses on whether or not buying and selling virtual property in online games is legal according to Civil Law and Islamic Law. This research method is normative juridical. The results of this research are that the virtual property sale and purchase agreement in the online game Counter-Strike 2 fulfills all the requirements for the validity of an agreement under Article 1320 of the Civil Code which includes agreement between the parties, legal skills, a certain matter, and a lawful cause. Apart from that, this transaction is also in accordance with the provisions of the sale and purchase agreement regulated in Article 1457 of the Civil Code. The virtual property sale and purchase agreement in the online game Counter-Strike 2 from the perspective of Islamic law shows that this transaction is in accordance with the pillars and terms of sale and purchase regulated in Islam. Thus, the virtual property sale and purchase agreement in the Counter-Strike 2 game can be considered valid and in accordance with the principles of Islamic Law as long as all these conditions are fulfilled correctly by the seller and buyer. Abstrak. Penelitian ini berfokus pada sah tidaknya jual beli virtual property pada game online menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian ini perjanjian jual beli virtual property pada game online Counter-Strike 2 memenuhi semua syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain itu transaksi ini juga sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Perjanjian jual beli virtual property pada game online Counter-Strike 2 dari perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa transaksi ini sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang diatur dalam Islam. Meskipun barang yang diperjualbelikan adalah digital dan tidak fisik, transaksi ini memenuhi rukun jual beli menurut Jumhur Ulama.
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi terhadap Kasus Pemerasan Penonton DWP Berdasarkan KUHP Syifa Khoirunnisa; Firman, Chepi Ali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v5i2.18568

Abstract

Abstract. The duties and authority of the Indonesian National Police (Polri) as a law enforcement institution carry significant implications for accountability and integrity in fulfilling their role within society. However, in practice, abuse of power by Polri members is not uncommon and often contradicts the principles of fair law enforcement, as exemplified by the alleged extortion committed by police officers against attendees of the Djakarta Warehouse Project (DWP). This incident not only caused material harm to the victims but also damaged the image and public trust in the Polri institution. This research employs a qualitative method using a normative juridical approach. Data were collected through library research by examining relevant laws and regulations. The study concludes that the elements of the criminal offense under Article 369 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) have been fulfilled, as the perpetrator used threats to unlawfully obtain personal gain. The offender may be subject to criminal sanctions, and ethical sanctions do not eliminate criminal liability. However, the enforcement of criminal punishment remains weak due to a lack of transparency and oversight. The author recommends that legal action against Polri members be balanced between criminal and ethical proceedings, and supported by independent supervision to safeguard institutional integrity. Abstrak. Tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penegak hukum membawa konsekuensi penting terhadap akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan fungsinya di tengah masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota Polri yang justru bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan seperti kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP). Peristiwa ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga merusak citra dan kepercayaan terhadap institusi Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP telah terpenuhi, karena pelaku menggunakan ancaman untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana, dan sanksi etik tidak menghapus pertanggungjawaban tersebut. Namun, pelaksanaan hukuman pidana masih lemah akibat kurangnya transparansi dan pengawasan. Penulis merekomendasikan agar penegakan hukum terhadap anggota Polri dilakukan secara seimbang antara pidana dan etik, serta didukung oleh pengawasan independen guna menjaga integritas institusi.
Pembaharuan KUHP Baru Terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia Widhy Andrian Pratama
Bandung Conference Series: Law Studies 953 - 960
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. The digital transformation of government services has made the authority to monitor and block illegal online content increasingly important. This authority becomes a criminal-law issue when employees use access within the blocking system to keep online gambling sites accessible. This research aims to analyze the criminal liability of employees or former employees of the Ministry of Communication and Digital Affairs who abused their authority to protect online gambling sites under Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law, and to analyze government efforts to combat online gambling through techno prevention and their comparison with Australia. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Secondary legal materials were obtained through library research and analyzed qualitatively. The main case is South Jakarta District Court Decision Number 279/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. The findings show that the conduct is most appropriately qualified as intentionally and unlawfully making electronic information containing gambling content accessible. Abuse of authority is not treated as an independent offense in this construction, but is relevant to the unlawful or without-right element. Criminal liability depends on the fulfillment of the offense, intent, the absence of grounds excluding criminal liability, and each defendant's individual contribution within participation. Indonesia's techno prevention measures have produced significant quantitative results, but the Komdigi case demonstrates that technology must be accompanied by internal governance, access controls, audit trails, and accountability. Australia provides a useful comparative model through integrated regulation, a specialized regulator, technological blocking, monitoring, and public transparency.   Abstrak. Transformasi digital pemerintahan menjadikan kewenangan pemantauan dan pemblokiran konten ilegal semakin penting. Kewenangan tersebut menjadi persoalan hukum pidana ketika pegawai menggunakan akses dalam sistem pemblokiran untuk mempertahankan keteraksesan situs judi online. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai atau mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melindungi situs judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis upaya pemerintah memberantas judi online melalui pendekatan techno prevention dan perbandingannya dengan Australia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum utama berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa paling tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Penyalahgunaan kewenangan tidak berdiri sebagai delik tersendiri dalam konstruksi tersebut, tetapi berkaitan dengan unsur tanpa hak. Pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh terpenuhinya unsur delik, kesengajaan, tidak adanya alasan penghapus pidana, dan kontribusi individual masing-masing pelaku dalam penyertaan. Pendekatan techno prevention Indonesia telah menghasilkan capaian kuantitatif yang signifikan, tetapi perkara Komdigi menunjukkan bahwa teknologi harus disertai tata kelola internal, pembatasan akses, audit trail, dan akuntabilitas. Australia memberikan pembelajaran melalui integrasi regulasi, otoritas khusus, pemblokiran berbasis teknologi, pemantauan, dan transparansi publik.  
Penerapan Kebijakan Penanaman Modal Berbasis ESG di Bidang Pertambangan Batu Bara Mirlany Zahra Musthafawi; Frency siska
Bandung Conference Series: Law Studies 961 - 968
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23736

Abstract

Abstract. Investment in the coal mining sector plays a strategic role in national development, but it often faces challenges regarding environmental and social sustainability. This study aims to analyze the implementation of investment policies integrated with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, known as green investment, within coal mining companies. The research also examines the legal consequences for companies that inconsistently apply these principles. The method used is a normative judicial approach with descriptive-analytical specifications, utilizing secondary data from library research and document studies. Data analysis was conducted using a deductive method. The results indicate that while Indonesian regulations, such as the Investment Law and the Environmental Protection and Management Law, have mandated sustainability, implementation remains suboptimal. Many companies still show poor ESG scores, particularly in the environmental aspect. Legal consequences for non-compliance include administrative sanctions ranging from written warnings to the revocation of business licenses, civil liability for environmental restoration, and corporate criminal liability. To strengthen ESG implementation, the study recommends institutionalizing ESG audits through new regulations and providing fiscal incentives for compliant companies to ensure national economic growth aligns with environmental preservation.   Abstrak. Penanaman modal di bidang pertambangan batu bara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, namun seringkali menghadapi tantangan terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan penanaman modal yang mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau investasi hijau (green investment) pada perusahaan pertambangan batu bara.  Selain itu, penelitian ini mengkaji akibat hukum bagi perusahaan yang tidak konsisten dalam menerapkan prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia seperti UU Penanaman Modal dan UU Lingkungan Hidup telah mewajibkan keberlanjutan, implementasinya masih belum optimal. Banyak perusahaan masih menunjukkan skor ESG yang buruk, terutama pada aspek lingkungan. Akibat hukum bagi ketidakpatuhan meliputi sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, sanksi perdata berupa pemulihan lingkungan, sanksi pidana korporasi seperti denda dan penjara. Untuk memperkuat penerapan ESG, penelitian ini merekomendasikan perlunya audit ESG yang diatur dalam regulasi baru serta pemberian insentif bagi perusahaan yang patuh agar pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan kelestarian lingkungan.  
Kewenangan Penyidikan Tipikor Antara Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Muhamad Mazduf Assegaf Farba; Nurul Chotidjah
Bandung Conference Series: Law Studies 977 - 984
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23805

Abstract

Abstract. The overlapping authority of the Police and the Prosecutor's Office in investigating corruption crimes has created legal uncertainty due to the lack of clear regulations defining the boundaries of each institution's authority. This study aims to analyze the investigative authority held by the Police and the Prosecutor's Office and the government's efforts to address this issue. The results indicate that the investigative authority of both institutions stems from statutory attribution. However, the lack of clear regulations in the Corruption Eradication Law regarding the Prosecutor's investigative authority has given rise to dual authority and potential inter-institutional conflict. Government efforts through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between law enforcement agencies and the revision of the Criminal Procedure Code (KUHAP) have not fully resolved this issue. Therefore, harmonization of laws and regulations and clarification of the boundaries of investigative authority are needed to create an effective, efficient, and legally certain law enforcement system.   Abstrak. Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara  Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami overlapping menimbulkan ketidakpastian hukum akibat belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur batas kewenangan masing-masing lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidikan yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan serta upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan kedua lembaga berasal dari atribusi undang-undang. Namun, belum adanya pengaturan yang tegas dalam UU Tipikor mengenai kewenangan penyidikan Kejaksaan menimbulkan dualisme kewenangan dan potensi konflik antarlembaga. Upaya pemerintah melalui penandatanganan MoU antar penegak hukum dan pembaruan KUHAP belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penegasan batas kewenangan penyidikan guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, efisien, dan berkepastian hukum.
Hukum Acara Perdata: Validitas Bukti Elektronik Sengketa Individu Melawan Badan Hukum Achmad Faisal Hafeez; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies 985 - 992
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23824

Abstract

Abstract. The advancement of information technology has transformed societal interactions and transactions into digital forms, giving rise to new types of evidence such as emails, digital signatures, and other electronic documents. This shift poses challenges to Indonesia's civil procedural law, which normatively adheres to a limitative system of evidence as regulated under the HIR, RBg, and the Civil Code. This research aims to analyze the legal standing and evidentiary weight of electronic evidence in civil contract disputes, as well as to identify the formal and material requirements for electronic evidence to be declared valid and used as a basis for judicial consideration, using the case of the dispute between Nataniel Biring and PT Dunia Kimia Jaya under Decision Number 23/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bdg. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications. Secondary data obtained through library research were analyzed qualitatively. The findings show that the panel of judges recognized the email as valid evidence in accordance with Article 5(1) of the Electronic Information and Transactions Law; however, its evidentiary value remained complementary rather than standalone, as its strength was only affirmed when corroborated by other evidence. Furthermore, the validity of electronic evidence in this case was assessed more on the substance of its information than on technical authentication aspects (authenticity, integrity, non-repudiation), indicating that it does not yet fully reflect modern electronic evidence authentication principles. This study recommends the establishment of clearer technical authentication standards to ensure legal certainty in resolving civil disputes based on electronic evidence.   Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi dan transaksi masyarakat ke dalam bentuk digital, sehingga memunculkan bentuk-bentuk baru alat bukti seperti surat elektronik (email), tanda tangan digital, dan dokumen elektronik lainnya. Perubahan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hukum acara perdata di Indonesia, yang secara normatif menganut sistem pembuktian limitatif sebagaimana diatur dalam HIR, RBg, dan KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum bukti elektronik dalam sengketa perdata kontrak, serta mengidentifikasi syarat-syarat formil dan materil agar bukti elektronik dapat dinyatakan sah dan dijadikan dasar pertimbangan hakim, dengan mengambil studi kasus sengketa antara Nataniel Biring melawan PT Dunia Kimia Jaya berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengakui email sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 5 ayat (1) UU ITE, namun penilaiannya masih bersifat komplementer dan tidak berdiri sendiri, karena kekuatan pembuktiannya baru diakui ketika didukung oleh alat bukti lain. Selain itu, keabsahan bukti elektronik dalam perkara ini lebih banyak dinilai dari aspek substansi informasi daripada aspek autentikasi teknis (authenticity, integrity, non-repudiation), sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip autentikasi bukti elektronik modern. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan standar autentikasi teknis yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata berbasis bukti elektronik.  
Analisis Viktimologi terhadap Kasus Ujaran Kebencian Berbasis SARA oleh Selebgram AC di Media Sosial Asri Lestari; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies 1001 - 1008
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23841

Abstract

Abstract. The rapid development of social media has increased the dissemination of hate speech based on ethnicity, religion, race, and intergroup affiliation (SARA), particularly when committed by public figures with broad influence. The case involving social media influencer AC demonstrates that SARA-based hate speech not only violates criminal law but also causes psychological and social victimization to individuals and communities. This study analyzes the legal protection afforded to victims from a victimological perspective and examines crime prevention efforts under Indonesian legislation. This research employs a normative juridical method using a qualitative approach through library research. The findings indicate that victims are legally protected under the Electronic Information and Transactions Law, the Indonesian Criminal Code, the Witness and Victim Protection Law, the Human Rights Law, and the Law on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination. However, the implementation of these regulations remains more focused on punishing offenders than on restoring victims' rights. Crime prevention should therefore integrate penal and non-penal approaches through effective law enforcement, digital literacy, cyber patrol, and public education to ensure stronger victim protection and create a safe, inclusive digital environment.   Abstrak. Perkembangan media sosial telah meningkatkan penyebaran ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), terutama apabila dilakukan oleh figur publik yang memiliki pengaruh luas. Kasus ujaran kebencian berbasis SARA yang dilakukan oleh selebgram AC menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga menimbulkan viktimisasi psikologis dan sosial bagi individu maupun kelompok yang menjadi sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan perspektif viktimologi serta upaya penanggulangan kejahatannya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun, implementasinya masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan perlu dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal yang didukung penegakan hukum, peningkatan literasi digital, patroli siber, dan edukasi masyarakat guna mewujudkan ruang digital yang aman serta perlindungan hukum yang berorientasi pada korban.  

Page 52 of 57 | Total Record : 563

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360 1345 - 1352 1337 - 1344 1327 - 1336 1319 - 1326 1311 - 1318 1303 - 1310 1293 - 1302 1287 - 1292 1279 1286 1271 - 1278 1265 - 1270 1257 - 1264 1249 - 1256 1241 - 1248 1233 - 1240 1225 - 1232 1219 - 1224 1209 - 1218 1201 - 1208 1193 - 1200 1183 - 1192 1175 - 1182 1167 - 1174 1149 - 1156 1141 - 1148 1135 - 1140 1127 - 1134 1119 - 1126 1111 - 1118 1103 - 1110 1085 - 1094 1077 - 1084 1069 - 1076 1061 - 1068 1053 - 1060 1043 - 1052 1035 - 1042 1027 - 1034 1009 - 1018 1001 - 1008 985 - 992 977 - 984 961 - 968 953 - 960 More Issue