Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Pemenuhan Hak-Hak Istri yang Dicerai oleh Suami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Muhamad Rizki]]>;
<![CDATA[Fariz Farrih Izzadi]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15772
<![CDATA[Abstract. This research discusses the fulfillment of the rights of wives who are divorced by their husbands in view of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The focus of the research is the case of the wife's rights which were rejected by the court in Bengkulu. The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of secondary data, such as legal documents and related reports. The results of the analysis show that the rights of a wife who is divorced by her husband should be obtained, but in this case the judge rejected the wife's rights. Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Diceraikan Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian adalah kasus hak-hak istri yang ditolak pengadilan yag berada di Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder, seperti dokumen-dokumen hukum dan laporan-laporan terkait. Hasil analisis menunjukan bahwa hak istri yang diceraikan oleh suami seharusnya diperoleh namun dalam hal ini hakim menolah hak-hak istri tersebut.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Uncommanded Signal Kereta Api pada Kecelakaan Kereta Turangga dengan Kereta Lokal Bandung di Cicalengka ]]>
<![CDATA[Muhammad Diffa Khaddafi]]>;
<![CDATA[Dian Alan Setiawan]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15773
<![CDATA[Abstract.This research focuses on the criminal responsibility of PT. KAI and PPKA for the Turangga train accident with the Bandung local train at Cicalengka Station. The aim of this research is to determine the criminal liability of PT. This research method is normative juridical. The results of this research are PT's criminal liability. KAI based on Article 187 paragraph 3 of Law Number 23 of 2007 concerning Railways for negligence in maintaining the signal system, while PPKA cannot be subject to criminal liability because there is no proven negligence or intention. The application of criminal sanctions in accordance with Article 359 of the Criminal Code for negligence resulting in death or serious injury only applies after a valid court decision. In this case, criminal sanctions have not been applied because there has been no court decision, even though PT KAI has fulfilled its civil obligations by providing compensation and carrying out infrastructure improvements. Abstrak. Penelitian ini berfokus pada tanggungjawab pidana PT. KAI dan PPKA atas terjadinya kecelakaan KA Turangga dengan KA Lokal Bandung di Stasiun Cicalengka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana PT.KAI dan PPKA dalam kasus Uncommaded Sinyal KA pada Kecelakaan Kereta Turangga dan Kereta Lokal Bandung serta penerapan sanksi pidana. ,etode penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian ini pertanggungjawaban pidana PT. KAI berdasarkan Pasal 187 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian karena kelalaian dalam pemeliharaan sistem sinyal sednagkan PPKA tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena tidak terbukti adanya kelalaian atau kesengajaan. Penerapan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP untuk kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka berat hanya berlaku setelah adanya putusan pengadilan yang sah. Dalam kasus ini, sanksi pidana belum diterapkan karena belum ada putusan pengadilan, meskipun PT KAI telah memenuhi kewajiban perdatanya dengan memberikan kompensasi dan melakukan perbaikan infrastruktur.]]>
<![CDATA[Pengaruh Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Mempengaruhi Putusan Hakim menurut Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Yudha Prawira Ramadhan]]>;
<![CDATA[Nandang Sambas]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15774
<![CDATA[Abstract. This research focuses on the regulation of Amicus Curiae in criminal procedural law in Indonesia and the influence of Amicus Curiae on judges' decisions in criminal justice in Indonesia. This research method is normative juridical. The results of this research are that amricus curiae has not been regulated explicitly and clearly in the Indonesian Criminal Procedure Law. However, there are several regulations that serve as the basis for allowing the use of amricus curiae in Indonesian criminal procedural law, including the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 14 of Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005, and Article 180 paragraph (1) Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Amicus curiae influences judges' decisions in Indonesia as material for consideration. Although amicus curiae does not guarantee a lighter sentence for the defendant, its existence clearly has an influence and is considered by the judge as a factor in the decision-making process. Abstrak. Penelitian ini berfokus pada pengaturan Amicus Curiae dalam hukum acara pidana di Indonesia dan pengaruh Amicus Curiae terhadap putusan hakim dalam peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian ini amricus curiae belum diatur secara eksplisit dan jelas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Meskipun demikian terdapat beberapa pengaturan yang dijadikan dasar diperbolehkannya penggunaan amricus curiae dalam hukum acara pidana Indonesia diantaranya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, dan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Amicus curiae berpengaruh terhadap putusan hakim di Indonesia sebagai bahan pertimbangan. Meskipun amicus curiae tidak menjamin vonis terdakwa menjadi lebih ringan, keberadaannya jelas berpengaruh dan dipertimbangkan oleh hakim sebagai salah satu faktor dalam proses pengambilan keputusan.]]>
<![CDATA[Perjanjian Jual Beli Virtual Property pada Game Online Ditinjau dari Hukum Perdata dan Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[10040020120, Yoga Pratama]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15775
<![CDATA[Abstract. This research focuses on whether or not buying and selling virtual property in online games is legal according to Civil Law and Islamic Law. This research method is normative juridical. The results of this research are that the virtual property sale and purchase agreement in the online game Counter-Strike 2 fulfills all the requirements for the validity of an agreement under Article 1320 of the Civil Code which includes agreement between the parties, legal skills, a certain matter, and a lawful cause. Apart from that, this transaction is also in accordance with the provisions of the sale and purchase agreement regulated in Article 1457 of the Civil Code. The virtual property sale and purchase agreement in the online game Counter-Strike 2 from the perspective of Islamic law shows that this transaction is in accordance with the pillars and terms of sale and purchase regulated in Islam. Thus, the virtual property sale and purchase agreement in the Counter-Strike 2 game can be considered valid and in accordance with the principles of Islamic Law as long as all these conditions are fulfilled correctly by the seller and buyer. Abstrak. Penelitian ini berfokus pada sah tidaknya jual beli virtual property pada game online menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian ini perjanjian jual beli virtual property pada game online Counter-Strike 2 memenuhi semua syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain itu transaksi ini juga sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Perjanjian jual beli virtual property pada game online Counter-Strike 2 dari perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa transaksi ini sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang diatur dalam Islam. Meskipun barang yang diperjualbelikan adalah digital dan tidak fisik, transaksi ini memenuhi rukun jual beli menurut Jumhur Ulama.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi terhadap Kasus Pemerasan Penonton DWP Berdasarkan KUHP ]]>
<![CDATA[Syifa Khoirunnisa]]>;
<![CDATA[Firman, Chepi Ali]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v5i2.18568
<![CDATA[Abstract. The duties and authority of the Indonesian National Police (Polri) as a law enforcement institution carry significant implications for accountability and integrity in fulfilling their role within society. However, in practice, abuse of power by Polri members is not uncommon and often contradicts the principles of fair law enforcement, as exemplified by the alleged extortion committed by police officers against attendees of the Djakarta Warehouse Project (DWP). This incident not only caused material harm to the victims but also damaged the image and public trust in the Polri institution. This research employs a qualitative method using a normative juridical approach. Data were collected through library research by examining relevant laws and regulations. The study concludes that the elements of the criminal offense under Article 369 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) have been fulfilled, as the perpetrator used threats to unlawfully obtain personal gain. The offender may be subject to criminal sanctions, and ethical sanctions do not eliminate criminal liability. However, the enforcement of criminal punishment remains weak due to a lack of transparency and oversight. The author recommends that legal action against Polri members be balanced between criminal and ethical proceedings, and supported by independent supervision to safeguard institutional integrity. Abstrak. Tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penegak hukum membawa konsekuensi penting terhadap akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan fungsinya di tengah masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota Polri yang justru bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan seperti kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP). Peristiwa ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga merusak citra dan kepercayaan terhadap institusi Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP telah terpenuhi, karena pelaku menggunakan ancaman untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana, dan sanksi etik tidak menghapus pertanggungjawaban tersebut. Namun, pelaksanaan hukuman pidana masih lemah akibat kurangnya transparansi dan pengawasan. Penulis merekomendasikan agar penegakan hukum terhadap anggota Polri dilakukan secara seimbang antara pidana dan etik, serta didukung oleh pengawasan independen guna menjaga integritas institusi.]]>
