Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing Dito Permana; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study aims to determine law enforcement for perpetrators of illegal fishing and legal accountability for foreign fishermen who fish illegally in Indonesian waters. The method used in this research is juridical-normative by conducting research sourced from the literature and from the results of decisions associated with the law or also called legal research literature which is carried out by examining library materials or secondary data. in order to obtain materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. The result of this study is that law enforcement must provide lessons that can have a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing by looking at the actions taken that can harm the state, what happens does not provide a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing. The form of criminal responsibility carried out by the perpetrator is mandatory because he has caught fish without paying attention to the provisions that apply to the rules made by the government regarding carrying out fishing in Indonesian waters. A foreign fisherman who fishes illegally can be held criminally liable in two ways, namely due to illegal fishing caused by intentional and illegal fishing caused by mistake. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku penangkapan ikan secara illegal dan pertanggungjawaban hukum bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum harus memberikan pelajaran yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal dengan melihat tindakan yang dilakukan dapat merugikan negara, yang terjadi tidak memberikan suatu efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah wajib dilaksanakan karena telah melakukan penangkapan ikan dengan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Seorang nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam dua macam yaitu disebabkan dengan penangkapan ikan ilegal yang disebabkan atas kesengajaan dan penangkapan ikan ilegal disebabkan atas kesalahan. Kata kunci: penegakan hukum,pertanggungjawaban hukum,dan ilegal fishing

Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Hukum Positif Dennis Aslamwatanjar Andri; Husni Syawali
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Marriage has legal consequences because from a marriage legal offspring will be born from those who bind themselves to a marital relationship even though the marriage is broken due to divorce, husband and wife are still responsible for maintaining, educating, and providing for the child until the child is an adult. in Law number 16 of 2019 regarding amendments to Law number 1 of 1974 concerning Marriage article 45 paragraph 1, this is also confirmed in the Compilation of Islamic Law articles 105 and 156. The problem of parental responsibility after divorce is very important for the survival of immature children or children who have not been able to take care of themselves, issues related to parental responsibility after divorce are often a problem because there are children's rights that are sidelined. Especially the basic rights of children, namely the cost of maintenance, education, and other supporting facilities, even though if this is not fulfilled, it will have a bad impact on the growth and development of a child. The method used in this study is a normative juridical method and by using secondary data collection techniques supported by primary data obtained from interviews. The results of this study indicate that for those whose marriages broke up due to divorce, they still have an obligation to fulfill the rights of their children. The judge's consideration in deciding the amount of the cost of imposing a living to the father of the child is based on the propriety and ability of the father. The judge's consideration in granting the request for reconvention of Decision Number 79/PDT.G/2021/PA.JS has been in accordance with Positive law. The Islamic law used is by ijtihad and other laws and regulations, namely: Article 4 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 105 letter (a) KHI, Article 105 letter (c) KHI, Article 149 letter (a) KHI, Article 149 letter (b) KHI, Article 149 letter (d) KHI. So that the judge in deciding this case has taken into account the facts in the trial. Related to that, the judge has protected the rights of ex-wife and children regarding iddah, mut'ah, child custody rights, and child support, but husband's awareness as breadwinner is needed for the welfare of children, because child welfare is important in order to avoid future gloomy child. Divorce in the case that the author examines is a divorce case that occurred during the Covid-19 pandemic where the economy was difficult, so the husband's awareness as a father is needed to continue to fulfill the rights to support children's welfare Abstrak. Perkawinan menimbulkan akibat hukum karena dari suatu perkawinan akan dilahirkan keturunan yang sah dari mereka yang mengikatkan diri pada sebuah hubungan perkawinan walau perkawinan putus karena perceraian, suami istri tetap bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan memberi nafkah pada anak sampai anak tersebut dewasa hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1, hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan 156. Permasalahan tanggung jawab orang tua pasca perceraian merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup anak yang belum dewasa atau anak yang belum mampu untuk mengurus dirinya, persoalan terkait tanggung jawab orang tua setelah perceraian sering menjadi masalah karena ada hak-hak anak yang dikesampingkan. Terutama hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, Pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya padahal jika hal ini tidak terpenuhi nantinya akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang seorang anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan dengan mengunakan teknik pengumpulan data sekunder yang ditunjang dengan data primer yang diperoleh dari wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bagi pihak yang perkawinannya putus akibat perceraian masih memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak terhadap anaknya. Pertimbangan hakim dalam memutus besarnya biaya pembebanan nafkah kepada Ayah dari si anak adalah berdasarkan kepatutan dan kemampuan si Ayah. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan rekonvensi Putusan Nomor 79/PDT.G/2021/PA.JS telah sesuai dengan hukum Positif. Adapun hukum Islam yang digunakan adalah dengan cara ijtihad dan Peraturan Perundang-undagan lain yaitu: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (a) KHI, Pasal 105 huruf (c) KHI, Pasal 149 huruf (a) KHI, Pasal 149 huruf (b) KHI, Pasal 149 huruf (d) KHI. Sehingga hakim dalam memutus perkara ini telah memperhatikan fakta yang ada di persidangan. Terkait itu hakim telah melindungi hak-hak mantan istri dan anak tentang nafkah iddah, mut’ah, hak asuh seorang anak, dan nafkah anak, tetapi diperlukan kesadaran suami selaku pencari nafkah untuk mensejahterakan anak, karena kesejahteraan anak merupakan hal penting demi menghindari masa depan suram si anak. Perceraian pada kasus yang penulis teliti merupakan kasus perceraian yang terjadi di masa pandemi Covid-19 dimana ekonomi sedang sulit maka diperlukan kesadaran suami selaku ayah untuk tetap memenuhi hak penunjang kesejahteraan anak.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Obat-Obatan Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Aldi Heryawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study aims to determine the regulation of the crime of circulating illegal drugs in Indonesian criminal law and evaluate the judges' considerations in deciding cases in Decision Number:1122/Pid.Sus/2020/PN Bdg.This research is a juridical-empirical legal research in other words is a type of sociological legal research and can also be referred to as field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society.Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution explains that Indonesia is a state of law. To realize a legal state, legal instruments are needed that are used to regulate balance and justice in all areas of life and people's livelihoods through laws and regulations by overriding the jurisprudential function. This shows that laws and regulations have the most important role in the Indonesian state of law. Criminal regulations for the circulation of illegal drugs are contained in Law No. 36 of 2009 concerning Health, Judge's Decision in Case Number: 1122/Pid.Sus/2020 /PN Bdg is correct in the application of the article, but the author does not agree with the imposition of criminal sanctions and the sociological considerations of the panel of judges Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pengedaran obat-obatan illegal dalam hukum pidana Indonesia dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dala Putusan Nomor:1122/Pid.Sus/2020/PN Bdg Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis-Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwasannya Indonesia merupakan suatu negara hukum. Untuk mewujudkan suatu negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan serta keadilan dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan dengan cara mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini menunjukan bahwasannya peraturan perundang-undangan mempunyai peranan paling penting dalam negara hukum Indonesia.Pengaturan Pidana peredaran obat-obatan illegal terdapat dalam undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Putusan hakim dalam perkara Nomor:1122/Pid.Sus/2020/PN Bdg sudah tepat dalam penerapan pasalnya, namun penulis tidak sependapat dengan penjatuhan sanksi pidana dan pertimbangan sosiologis majelis hakim.

Implikasi Hukum Indonesia Menjadi Pihak Konvensi Beijing Tahun 2010 Dihubungkan dengan Keamanan Penerbangan Sipil di Indonesia Rizka Nurhalilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

abstract, Aviation is a unitary system consisting of the use of airspace, aircraft, airports, air transportation, flight navigation, safety and security, the environment, as well as other supporting facilities and public facilities. The role and function of air transportation is very important, especially from a political and economic point of view, which has led to the rapid development of the national aviation world. This development is not only in the number of airplanes but also in the number of national airlines. Aviation has a high risk for various parties such as aircraft companies, aircraft carriers, aviation service users and third parties on the surface of the earth. Risks that can occur include accidents or aircraft that cause serious damage to the equipment or facilities used and / or cause fatalities or serious injuries. In the world of aviation now compliance with high security standards is an important thing. The implementation of aviation security provides protection to aviation from unlawful actions through the integration of human resource utilization, facilities, and procedures. In anticipation of the unwanted happening, icao established a convention on aviation security as a refinement of the 1963 Tokyo Convention, the Montreal Convention of 1971, and the Montreal Protocol of 1988, the 2010 Beijing Convention. As an international rule on aviation safety "Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft" Such as aircraft hijacking that makes the aircraft as a means of destruction and destruction and also the use of hazardous materials used to attack the aircraft and those in its home and third parties on the ground. The study aims to find out the implications if indonesia ratifies the 2010 Beijing Convention on aviation security. The legal research method that the author uses is normative juridical, normative legal research has a tendency to image law as a prescriptive discipline where it only looks at the law from the point of view of its norms only, which is certainly prescriptive. Key words: Aviation, Aviation Security, Beijing Convention 2010, Implications Abstrak, Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Peranan serta fungsi transportasi udara yang sangat penting ini terutama ditinjau dari segi politik dan ekonomi telah menyebabkan perkembangan yang pesat terhadap dunia penerbangan nasional. Perkembangan ini tidak hanya dalam jumlah pesawat udara tetapi juga dalam jumlah perusahaan penerbangan nasional. Penerbangan memiliki resiko yang tinggi bagi berbagai pihak seperti perusahaan pesawat, pengangkut pesawat, pengguna jasa penerbangan dan pihak ke tiga yang ada di permukaan bumi. Resiko-resiko yang bisa terjadi antara lain adalah kecelakaan atau pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau menimbulkan korban jiwa atau korban luka serius. Dalam dunia penerbangan sekarang pemenuhan (compliance) terhadap security standard (standard keamanan) yang tinggi merupakan suatu hal yang penting. Penerapan keamanan penerbangan (aviation security) memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan terjadi, maka ICAO membentuk sebuah konvensi mengenai kemanan penerbangan sebagai penyempurna Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Montreal 1971, dan Protokol Montreal 1988 yaitu Konvensi Beijing 2010. Sebagai aturan internasional mengenai keamanan penerbangan “Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft” (Pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan dalam pesawat udara). Seperti pembajakan pesawat yang menjadikan pesawat sebagai alat pemusnah dan perusak dan juga penggunaan bahan-bahan berbahaya yang digunakan untukn menyerang pesawat beserta yang ada didalmnya dan pihak ketiga yang ada di darat. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implikasi jika indonesia meratifikasi Konvensi Beijing 2010 disangkutkan dengan keamanan penerbangan. Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Kata kunci: , , Konvenso Beijing 2010, Implikasi

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Jorong Durian Nagari Koto Ditinjaui dari UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 dan Peraturan Mentri No 34 Tahun 2017 Ath Thaariq Syah Putra; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Gold mining carried out without permits was still common in Jorong Durian Nagari Koto and caused negative impacts on the environment. This study was conducted to find out law enforcement against gold mining without permits (PETI). The results of this study concluded that the efforts made in the context of law enforcement of the PETI crime were preventive and repressive. However, these law enforcement efforts have any obstacles that lead to ineffective suppression of the PETI law by the police, resulting in a lack of supporting facilities and infrastructure, a lack of good coordination between the government and the community, and a lack of customary law enforcement. Abstrak. Penambangan emas yang dilakukan tanpa izin masih sering terjadi di Jorong Durian Nagari Koto sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana PETI tersebut yaitu upaya preventif dan respresif. Akan tetapi, upaya penegakan hukum tersebut memiliki hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak efektifnya pengekan hukum PETI oleh Kepolisian, sehingg kurangnya pendukung sarana dan prasaran, kurangnya koordinasi baik, antara pemerintah dengan masyarakat, serta kurangnya penegakan hukum adat.

Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ghina Alifah Hasna; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract In connection with the purpose of the criminal procedure code, it is to seek and obtain material truth, namely the complete truth of a criminal case by applying legal provisions honestly and accurately, with the aim of finding out who the perpetrators can be charged with violating the law and then asking for examinations and court decisions to determine whether it is proven that a criminal act has been committed and whether the person accused can be blamed. Therefore, the problems studied for problem identification are as follows: (1) is the judge's judgment correct in the decision no. 52 /pid.b/2021/pn skb in cases of abuse resulting in death. (2) what is the position of visum et repertum in proving a criminal act of persecution that results in death in decision no. 52/pid.b/2021/pn skb. The approach method used in this research is the normative juridical approach. The data collection technique carried out by the author is a literature study. The research specification used is descriptive analysis. The judge's consideration in the decision no. 52/pid.b/2021/pn skb in theory and implementation is correct. Observing article 351 paragraph (3) of the criminal code and law number 8 of 1981 concerning the criminal procedure code. The position of visum et repertum in the law of proof in criminal proceedings can be located as documentary evidence (article 184 paragraph (1) letter c jo. 187, letter c of the criminal procedure code) and expert statements (decision of the supreme court of the republic of indonesia dated november 15, 1969, number 10 k/cr/1969). Keywords: Evidence, Judge's Consideration, Visum Et Repertum. Abstrak Sehubungan dengan tujuan dari pada hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) apakah pertimbangan hakim sudah benar dalam putusan no. 52 /pid.b/2021/pn skb pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. (2) bagaimana kedudukan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan no. 52/pid.b/2021/pn skb. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pertimbangan hakim dalam putusan no. 52/pid.b/2021/pn skb secara teori dan pelaksanaan sudah benar. Memperhatikan pasal 351 ayat (3) kuhp dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kedudukan visum et repertum di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat (pasal 184 ayat (1) huruf c jo. 187, huruf c kuhap) dan keterangan ahli (putusan mahkamah agung ri tanggal 15 november 1969, nomor 10 k/kr/1969). Kata kunci: Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Visum Et Repertum.

Tanggung Jawab Pengelola Bandar Udara Internasional dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19 melalui Transportasi Udara berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Implementasinya di Bandara Huseing Sastranegara Mia Oktafiani Mulia Utami; Iman Sunendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Air transportation as one of the youngest transportation sub-sectors has shown very rapid development. However, as development continues to increase, safety risks will not necessarily disappear. One of them is the risk of spreading the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Airports as the main infrastructure of air transportation have a big role in controlling the prevention of COVID-19. This control complies with the 1944 Chicago Convention on the prevention of communicable diseases. PT. Angkasa Pura II (Persero) as the organizer of Husein Sastranegara Airport has the responsibility for the implementation of disease control at the airport. Based on this phenomenon, the problem in this research is formulated as follows: (1) What is the responsibility of international airport management in controlling the spread of Covid-19 based on the Chicago Convention 1944? (2) How is it implemented at Husein Sastranegara Airport? Researcher using juridical-normative approachment method by using descriptive analysis research specifications. The data collection technique used is library and field research methods using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials and the data analysis method used is a qualitative method. PT. Angkasa Pura II (Persero) has carried out its responsibilities as an airport service provider based on the 1944 Chicago Convention. Responsibility is an obligation in controlling the spread of Covid-19 at Husein Sastranegara International Airport. However, there are several facilities that must be improved so that the control of Covid-19 can be carried out optimally. Abstrak. Transportasi udara sebagai salah satu sub sektor transportasi yang termuda telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Namun, seiring dengan perkembangan yang terus meningkat, maka risiko keselamatan tidak akan serta merta hilang. Salah satunya adalah risiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bandara sebagai infrastruktur utama transportasi udara memiliki peran besar dalam pengendalian pencegahan COVID-19. Pengendalian ini sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 tentang pencegahan penyakit menular. PT. Angkasa Pura II sebagai penyelenggara Bandara Husein Sastranegara memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian penyakit di bandara. Berdasarkan fenomena tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana tanggung jawab pengelola bandar udara internasional dalam pengendalian penyebaran Covid-19 berdasarkan Konvensi Chicago 1944? (2) Bagaimana penerapannya di Bandara Husein Sastranegara? Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari primer, sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa PT. Angkasa Pura II (Persero) telah melaksanakan tanggung jawab sebagai penyelenggara jasa pelayananan kebandauradaraan berdasarkan Konvensi Chicago 1944. Tanggung jawab merupakan kewajiban dalam pengendalian penyebaran Covid-19 di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara. Namun ada beberapa fasilitas yang harus ditingkatkan agar pengendalian Covid-19 dapat diselenggarakan secara optimal.

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Iqbal Tawakal Bale; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract_To realize a state of law, legal instruments are needed that are used to regulate balance and justice in all areas of life and people's livelihoods through laws and regulations by overriding the jurisprudential function. Mining business or mining business is an activity within the framework of mineral and coal exploitation which includes the stages of general investigation, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, transportation and sales activities, as well as post-mining activities. Not long after receiving the report, 3 police personnel from the West Java Regional Police then came to the location and found the perpetrators at H's gold processing facility along with the discovery of evidence in the form of a hammer, an iron rod, a shovel, and a sack containing mud left over from gold processing. the. In terms of terms, illegal mining or illegal mining in English consists of two words, namely: illegal, which means illegal, prohibited, or contrary to the law, and mining, which means extracting part of the land containing valuable metals in the ground or rocks. In addition to administrative sanctions and/or criminal sanctions, perpetrators of criminal acts in the mining sector may also be subject to additional penalties in the form of: 1. confiscation of goods used in committing a crime; 2. deprivation of profits derived from criminal acts; and/or 3. the obligation to pay the costs incurred as a result of a criminal act. The negative impact on mining activities in protected forests occurs in the air which has an impact on human health and aquatic life, decreased water quality and flooding as well as local agriculture, changes in air temperature due to global warming on the climate, flora and fauna whose population is threatened, contaminated soil and erosion and destroyed landscapes. Efforts that can be made by the government in reducing the negative impact of mining activities in Indonesia include reforming regulations by revoking policies in the mining sector that are hierarchically contrary to the 1945 Constitution, being careful in making policies in the mining sector, and setting standards. high environmental management in the mining industry. Keywords: Criminal liability, Illegal mining, Criminal law Abstrak_Untuk mewujudkan suatu negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan serta keadilan dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan dengan cara mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Usaha pertambangan atau mining business merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (feasibility study), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Tidak lama setelah mendapat laporan, 3 orang personil kepolisian dari Polda Jawa Barat kemudian datang ke lokasi dan menemukan para pelaku di tempat pengolahan emas milik H disertai penemuan barang bukti berupa palu, tongkat besi, sekop, dan satu buah karung yang berisi lumpur sisa pengolahan emas tersebut. Dari segi istilah, penambangan ilegal atau dalam bahasa Inggris illegal mining terdiri dari dua kata, yaitu: illegal, yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa:1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; 2.perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau 3.kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Dampak negatif pada kegiatan pertambangan di hutan lindung tersebut terjadi pada udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan hidupan perairan, penurunan kualitas air dan banjir serta pertanian lokal, perubahan temperatur udara akibat pemanasan global pada iklim, flora dan fauna yang terancam populasinya, tanah yang terkontaminasi serta erosi dan bentang alam yang hancur. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan di Indonesia antara lain dengan pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan UUD 1945, berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan, dan membuat standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang tinggi dalam industri Pertambangan. Keywords: Pertanggung jawaban pidana, Pertambangan ilegal, Hukum pidana.

Analisis Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Banten Annisa Ghitha Ashila Mulyadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

The crime of corruption has become an extraordinary international crime (extra ordinary crime), as well as in efforts to eradicate it. Based on this phenomenon, the purpose of this study is to find out the basis for the judge's considerations and how legal remedies can be taken in the acquittal decision Number: 310/Pid.B/2009/PN.Pdg in the corruption crime of procuring funds from the Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Pandeglang Banten. The approach method used by the author is a normative legal approach or literature, that is, with reference to legal norms and legislatison related to this research, namely Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. , and using descriptive legal research specifications. The data collection technique used is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials. Analysis of the data used is the analysis of library research (Library Research). Legal remedies that can be taken against a verdict free from all lawsuits (vrijspraak) at the level of examination of the district court or high court are ordinary legal remedies for cassation and extraordinary legal remedies for cassation for legal purposes. The judge's consideration in giving the verdict is free from all lawsuits (Vrijspraak), because there is a justification based on all the statements of witnesses and the confession of the Defendant at trial. The Panel of Judges acquitted the Defendant of all charges (Vrijspraak), and stated that the appeal for cassation could not be accepted. The Defendant was not proven to have violated Article 3 jo. Article 18 (1) letter b of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes jo. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Tindak Pidana Korupsi telah menjadi suatu kejahatan Internasional yang luar biasa (extra ordinary crime), begitu pula dalam upaya pemberantasannya. Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh dalam putusan bebas perkara Nomor : d310/Pid.B/2009/PN.Pdg alam Tindak Pidana Korupsi pengadaan Dana Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Banten. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode penekatan hukum normatif atau kepustakaan yaitu, dengan mengacu pada norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, serta menggunakan spesifikasi penelitian hukum penelitian hukum deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dipakai adalah analisis studi kepustakaan (Library Research). Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) pada tingkat pemeriksaan pengadilan negri atau pengadilan tinggi dalah upaya hukum biasa kasasi dan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak), dikarenakan adanya alasan pembenar yakni berdasarkan semua keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan. Majlis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (Vrijspraak), dan menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi, Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Marketplace Terhadap Perdagangan Software Bajakan berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik Muhamad Firhan Fauzan; Neni Sri Imaniyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Software or computer program is an object of creation that is protected by the copyright regime based on Article 40 Paragraph 1 letter (s) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Software that can be purchased legally will get an official license as a sign of the legality of ownership of the software, however, trade in pirated software is rife in the online marketplace buying and selling platforms. The problems that will arise are 1.) What are the Responsibilities of Marketplace Service Providers Against Pirated Software Trading According to Regulations Legislation ? 2.) What are the Legal Consequences of the Implementation of the Marketplace on the Trading of Pirated Software Based on Government Regulation No. 80 of 2019 concerning the Implementation of Transactions Through Electronic Systems? The method used is qualitative normative with a normative juridical approach by using secondary data in the form of primary legal materials (laws and regulations) and secondary legal materials from the literature (doctrine, journals, internet, books) relating to rights. Intellectual Property according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation No. 80 of 2019 concerning the Implementation of Transactions Through Electronic Systems. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that Shopee's responsibility for trading pirated software on the marketplace platform it manages is included in the scope of several laws and regulations, namely Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, then Law Number 11 of 2019 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Legal actions between the seller and Shopee, both of which are part of the marketspace platform, have legal consequences, namely the loss of the economic rights of the copyright holder 10 and 114 UUHC can be a legal basis to impose responsibility on the organizers of the Shopee marketplace Keywords: Software, marketplace, responsibility. Abstrak. Software atau program komputer merupakan objek ciptaan yang dilindungi oleh rezim hak cipta berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 huruf (s) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Software dapat dibeli secara legal akan mendapatkan lisensi resmi sebagi tanda legalitas atas kepemilikan software tersebut namun, perdagangan software bajakan marak terjadi di platform jual beli online marketplace.Permasalahn yang akan muncul adalah 1.) Bagaimana Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Marketplace Terhadap Perdagangan Software Bajakan Menurut Peraturan Perundang-Undangan ? 2.)Bagaimana Akibat Hukum Dari Penyelenggaraan Marketplace Terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik ? Metode yang digunakan yaitu normatif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan dengan menggunakan data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan-bahan hukum sekunder dari kepustakaan (doktrin, jurnal, internet, buku) yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, Pertanggungjawaban pihak Shopee terhadap perdagangan software bajakan di platform marketplace yang dikelolanya termasuk kedalam lingkup dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perbuatan hukum antara pihak penjual dan pihak Shopee yang keduanya merupakan bagian dari platform marketpace menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak ekonomi pemegang hak cipta 10 dan 114 UUHC dapat menjadi dasar hukum untuk membebankan pertanggungjawaban kepada pihak penyelenggara marketplace Shopee. Kata Kunci: Software, marketplace, tanggung jawab.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA