Garuda - Garba Rujukan Digital

Tanggung Jawab atas Pelayanan Pemasangan Tambal Gigi oleh Tukang Gigi yang Berakibat kepada Kesehatan Pasien Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi Intan Sri Lestari; Sri Ratna Suminar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Health is basic elements fundamental requirement. Indonesia benjamin health as a right of every citizen to realize the improvement of health setingginya in the community. It is pursued by the government through the ministry of health. one of the dental health services that has existed since the Dutch era is tandmeester. This research is of course to know the authority of the artisan teeth in the services, the installation of fillings as well as he knows the responsibility tandmasteer for the service installation fillings to the detriment of the health of the patient's teeth viewed from the Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Approach method used is a normative juridical approach by using the specification of the research is descriptive analysis. The technique of data collection is library research by using secondary data sources consist of primary legal materials, secondary, and tertiary, as well as using methods of qualitative data analysis. Based on the results of the research, the Authority tandmesteer based on Article 6 Paragraph 2 Permenkes No. 39 tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi only to the extent of making and installing a removable denture or partially filled with the material of the heat curing acrylic that meets the requirements of health and does not cover the rest of the root of the tooth. Tandmesteer do the job outside of the authority to the detriment of the health of a person then it should be responsible with the sanction of Article 78 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, will be punished by a maximum imprisonment of 5 years or a fine of at most Rp 150.000.000,00, as well as Article 11 P Permenkes No. 39 tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi are subjected to administrative sanctions by the government in the form of a written reprimand, revocation of a temporary permit, and license revocation remains. Kesehatan merupakan unsur kebutuhan pokok mendasar. Indonesia menjamin kesehatan sebagai hak setiap warga negara yang harus diwujudkan sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan setingginya dalam masyarakat. Hal ini diupayakan oleh pemerintah melalui pelayanan kesehatan. salah satu pelayanan kesehatan gigi yang sudah ada sejak jaman belanda adalah tukang gigi. Adanya penelitian ini tentu untuk diketahuinya kewenangan tukang gigi dalam melakukan pelayanan pemasangan tambal gigi serta diketahuinya tanggung jawab tukang gigi atas pelayanan pemasangan tambal gigi yang berakibat merugikan kesehatan gigi pasien ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Kewenangan tukang gigi berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Permenkes No. 39 tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi hanya sebatas membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dengan bahan heat curing acrylic yang memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi. Tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangan yang berakibat merugikan kesehatan seseorang maka harus bertanggung jawab dengan dikenakan sanksi Pasal 78 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00, serta Pasal 11 Permenkes 39/2014 dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Utami Nur Arfani; Chepi Ali Firman Z
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. An act can be said to be a criminal act of rape if it has fulfilled the elements contained in Article 285 KUHP that, Whoever, with the threat of violence, coerces, a woman (outside of marriage), has intercourse, enters the male genitalia in the female genitalia, and discharges semen). Rape committed by the perpetrator against the victim forcibly without the consent of both parties coupled with violence against victim can cause the victim to suffer and experiences physical and psychological harm. For the loss suffered by the victim, the victim is entitled to protection from the state through one of the laws and regulations, namely Law No. 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. This study uses a normative juridical approach, with research specifications in the form of analytical descriptive, the research is carried out with a literature study, and to analyze the data using a qualitative normative method by analyzing the applicable laws and regulations as well as legal theory related to the protection of victims of the crime of rape. Researcher found protection for rape victims and their rights thourgh Law No. 31 of 2014 concerning victim protection with the establishment of Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK). Researcher found several benefits that can be felt by victims, including: (1) The victim feels that someone is paying attention to her suffering as a rape victim; (2) The victim regains self-confidence that was taken away as a result of the rape; (3) Society no longer stigmatizes victims as naughty women who deserve to be raped; (4) The victim has hope of living again and can live a new life. Abstrak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 285 KUHP, bahwa Barangsiapa, Dengan ancaman kekerasan, Memaksa, seorang wanita (di luar perkawinan), Bersetubuh, Masuknya kemaluan pria pada kemaluan wanita, dan keluar air mani. Perkosaan yang dilakukan pelaku kepada korban secara paksa tanpa adanya consent dari kedua belah pihak dibarengi dengan kekerasan kepada korban, dapat menyebabkan korban menderita kerugian secara fisik dan psikis. Atas kerugian yang dialami korban maka korban berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui salah satu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dan untuk menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif dengan menganalisis peraturan perundang undangan yang berlaku serta teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Peneliti menemukan perlindungan terhadap korban perkosaan beserta haknya melalui Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan korban dengan dibentukanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK). Adapun peneliti menemukan beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh korban, di antaranya: (1) Korban merasa ada yang memperhatikan penderitaannya sebagai korban perkosaan; (2) Korban memperoleh kembali rasa percaya diri yang sempat terenggut akibat perkosaan tersebut; (3) Masyarakat tidak lagi memberikan stigma kepada korban sebagai perempuan nakal yang pantas diperkosa; (4) Korban memiliki harapan hidup kembali dan dapat menjalani hidup baru.

Aspek Hukum Kebendaan Virtual Property dalam Real Money Trading Ditinjau dari Buku II KUHPerdata dan Akibat Hukumnya terhadap Para Pihak Anastasya Putri Salsabilla; Muhammad Faiz Mufidi; Rimba Supritna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Electronic games or games are one of the entertainment media that are currently very loved by many people. Its development is currently going viral with the recognition of games as a sport in various countries or better known as e-sports or electronic sports. In the game there are virtual objects or what is called virtual property created by the creator or developer. This virtual property has an economic value which is currently traded by the game players themselves, which is called real money trading. This is considered detrimental to the developer as the creator. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1) How is the position of Virtual property in online games as legal objects related to material law based on Book II of the Civil Code? (2) What are the legal consequences of actions taken by players in Real money trading related to buying and selling Virtual property in online games in terms of Book III of the Civil Code? The researcher used the normative juridical method. The data collection technique used in this research is literature study. The data analysis technique used in this research is qualitative normative analysis. The results of this study are: virtual property can be said to be a movable object but not tangible and can be attached to an ownership or property rights based on the laws and regulations that regulate it. It can be found in three laws, namely Copyright Law, Property Law and Bond Law. As a result of this virtual property sale and purchase transaction, it can be said to be legal but only between players. However, it is not legal if it is related to the online game developer. Abstrak. Game atau permainan elektronik merupakan salah satu media hiburan yang saat ini sangat digandrungi oleh banyak kalangan. Perkembangannya saat ini menjadi viral dengan diakuinya game sebagai salah satu cabang olahraga di berbagai negara atau lebih dikenal dengan istilah e-sport atau electronic sport. Di dalam game tersebut terdapat benda-benda virtual atau yang disebut dengan virtual property yang dibuat oleh pencipta atau developer. Virtual property ini memiliki nilai ekonomis yang saat ini diperjual belikan oleh para pemain game itu sendiri yang dinamakan real money trading. Hal ini yang dianggap merugikan pihak developer sebagai penciptanya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan Virtual property dalam game online sebagai objek hukum dihubungkan dengan hukum kebendaan berdasarkan Buku II KUHPerdata? (2) Bagaimana akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan para pemain dalam Real money trading dihubungkan dengan jual beli Virtual property dalam game online ditinjau dari Buku III KUHPerdata?. Peneliti menggunakan metode yuridis normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: virtual property dapat dikatakan sebagai benda bergerak namun tidak berwujud dan dapat dilekati suatu kepemilikan atau hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dapat ditemukan dalam tiga aturan hukum yaitu Hukum Hak Cipta, Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Akibat transaksi jual beli virtual property ini dapat dikatakan sah namun hanya diantara pemain saja. Namun tidak sah jika terkait dengan pihak developer game online.

Tanggung Jawab Hukum Pihak Penyedia Jasa Layanan Travel terhadap Bocornya Data Pelanggan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Iis Ade Lia; Muhammad Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Leakage of personal data in Electronic Systems such as E-Commerce is rife in Indonesia. As a result, many Electronic System Users experience not only formal losses but also material losses. In this case, the Electronic System Operator company has the responsibility of handling cases of data leakage that occurs in the System. This research method uses a juridical-normative approach, which examines secondary data by conducting a literature study. The data collection technique used is secondary data using primary, secondary, and tertiary legal materials. This research is descriptive-analytical with a normative-qualitative method. The results of this study indicate that there is an obligation for the Electronic System Operator company to be responsible in the event of data leakage to its users. Keywords: data leakage, electronic system operator, legal responsibility Abstrak. Kebocoran data pribadi pada Sistem Elektronik seperti E-Commerce marak terjadi di Indonesia. Akibatnya banyak Pengguna Sistem Elektronik yang mengalami tak hanya kerugian formil namun kerugian materil. Dalam hal ini perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik mempunyai tanggung jawab untuk menangani kasus kebocoran data yang terjadi pada Sistemnya. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yang meneliti data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan metode Normatif-kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, terdapat kewajiban bagi perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data pada penggunanya. Kata kunci: kebocoran data, penyelenggara sistem elektronik, tanggung jawab hukum

Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perusahaan Asuransi yang Mengalami Gagal Bayar Dihubungkan dengan Peraturan Perasuransian Tsalitsa Nur AFifah; Ratna Januarita
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Insurance or coverage arises because of human needs. In living life and human life are always faced with something that is uncertain, which may be profitable, or vice versa. Humans expect security for their possessions, expect health and well-being to be nothing short of. Insurance is an economic activity that reduces the amount of loss from a risk that may occur. Legal protection for the insured is a priority, because the insured has paid the premium as his obligation, so that his rights can be claimed when the insured risk occurs.This study aims to determine the mechanism of legal protection that will be provided if the insured suffers a loss in the form of default. What the insurance company will do as the responsible party and the authorized party to provide legal protection to customers who experience default is related to insurance regulations.The research method used is normative juridical law research using descriptive analysis research specifications, the research phase used is library research, data sources and data collection techniques used are library studies using secondary data sources.The result of this research is that in providing legal protection and liability, the insured needs to prove that the insured is bound by an insurance agreement with the insurance company as the insurer. The evidence is in the form of a written deed approved by both parties or called a policy. So in providing legal liability and protection, the insured needs to have a policy as the basis of the insurance agreement made. If it can be proven by a policy, the company is obliged to be responsible and the OJK can carry out its duties to provide legal protection Abstrak. Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Dalam menjalani hidup dan kehidupan manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin meguntungkan, atau sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang satu apapun. Asuransi merupakan kegiatan ekonomi yang mengurangi besarnya kerugian atas suatu resiko yang mungkin akan terjadi. Perlindungan hukum terhadap tertanggung menjadi prioritas, karena tertanggung telah membayarkan premi sebagai kewajibannya, agar haknya dapat diklaim saat resiko yang diasuransikan terjadi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang akan diberikan apabila tertanggung mengalami kerugian berupa gagal bayar. Apa yang akan dilakukan perusahaan asuransi sebagai pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar dihubungkan dengan peraturan perasuransian. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder.Hasil dari penelitian ini adalah dalam memberikan perlindungan hukum dan pertanggung jawaban, tertanggung perlu membuktikan bahwa tertanggung terikat suatu perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Bukti tersebut berupa akta tertulis yang disetujui kedua belah pihak atau disebut polis. Maka dalam memberikan pertanggung jawaban dan perlindungan hukum, tertanggung perlu memiliki polis sebagai dasar dari perjanjian asuransi yang dilakukan. Apabila dapat dibuktikan dengan polis, perusahaan berkewajiban bertanggung jawab dan OJK dapat menjalankan tugasnya memberikan perlindungan hukum.

Pencantuman Label Halal dalam Produk Umkm Tauco Cianjur menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Adinda Mutiara I; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that consumers have the right to comfort, a security and safety in consuming goods and or services. For Muslim consumers, safe goods or services are halal goods or services. The obligation to include halal products is stated in an article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning to guarantee Halal Products. A survey conducted by Frontier shows that 82.6% of Muslim consumers want the inclusion of a halal label. Based on data from LPPOM MUI, the issuance of Halal Certification is relatively low. The Cianjur government has the “ Gerbang Marhamah” Concept, but there is still Cianjur MSME products that have not been certified halal, including Tauco Cianjur.The purpose of this study is to understand the responsibility of business actors for the inclusion of halal labels in Tauco Cianjur MSME products as an effort to protect consumers in terms of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and to understand the implementation of the inclusion of halal labels in Tauco Cianjur MSME products in terms of Law Number 33 of 2014 concerning a halal Product Guarantee. The researcher uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications and uses primary and secondary data types. The data collection techniques used are a library and interview methods and data analysis methods using a qualitative analysis.The results of this study are the responsibility of business actors for the inclusion of halal labels as an effort to protect consumers in terms of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees is absolute responsibility (Stick Liability) and uses the principle of a reverse liability. the implementation of the inclusion of halal labels in MSME products Tauco Cianjur in terms of Law Number 33 of 2014 concerning to Guaranteed Halal Products is not yet implemented as whole. Abstrak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Bagi konsumen muslim, barang atau jasa yang aman adalah barang atau jasa yang halal. Kewajiban mencantumkan kehalalan produk tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Survey yang dilakukan oleh frontier menunjukan 82,6 % konsumen muslim menghendaki pencantuman label halal. Berdasarkan data LPPOM MUI, penerbitan Sertifikasi Halal relative rendah. Pemerintah Cianjur memiliki Konsep Gerbang Marhamah, namun masih terdapat produk UMKM Cianjur yang belum bersertfikasi halal termasuk Tauco Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur sebagai upaya pelindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta untuk memahami implementasi pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan wawancara serta metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencantuman label halal sebagai upaya pelindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah tanggung jawab mutlak (Stict Liability) dan menggunakan prinsip pertanggungjawaban terbalik. Implementasi pencantuman label halal dalam produk UMKM Tauco Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah belum terimplementasi secara keseluruhan.

Perlindungan Hukum terhadap Anggota sebagai Kreditor Konkuren dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid-19 Raden Nurul Fadlilah Roshadi; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The Covid-19 Pandemic in Indonesia is currently having a significant impact on the community's economy, one of which is savings and loan cooperatives. The problem at this time is that not all savings and loan cooperatives in Indonesia are based on kinship, all problems should be resolved through member meetings, in fact it is through the courts, one of which is the commercial court. In the case of the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) Berkah Bersama and the Hanson Mitra Mandiri Cooperative, they were recorded to have small assets compared to their total debt. Therefore, this study aims to determine and analyze the legal protection of members as concurrent creditors in the bankruptcy of savings and loan cooperatives during the covid-19 pandemic. The researcher used normative legal research methods using descriptive analysis research specifications, the research phase used library research, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and methods Data analysis used qualitative analysis. The results of this study are: The form of legal protection and efforts provided by the government is the existence of Articles 1131 and 1132 of the Civil Code which guarantees that the distribution of debtor assets to creditors is in accordance with the principle of paripassu and pro rata that is divided proportionally, through the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 85 /PMK.05/2020, as well as by forming a task force for handling problematic cooperatives. (max. 250 words). Abstrak. Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya koperasi simpan pinjam. Permasalahannya saat ini, tidak semua koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia berasaskan kekeluargaan, yang seharusnya segala permasalahan diselesaikan melalui rapat anggota, dalam faktanya justru melalui jalur pengadilan, salah satunya adalah jalur pengadilan niaga. Dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri tercatat mempunyai asset yang kecil dibandingkan dengan total utangnya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan koperasi simpan pinjam pada masa pandemi covid-19. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Bentuk perlindungan hukum dan upaya yang diberikan pemerintah yaitu dengan adanya Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menjamin agar pembagian harta debitur kepada krediturnya sesuai prinsip paripassu dan pro rata yaitu dibagi secara proporsional, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2020, serta dengan membentuk satuan tugas untuk penanganan koperasi bermasalah. (maks. 250 kata).

Perlindungan Pencipta Lagu atas Pelanggaran Hak Maternitas dan Hak Intergritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ramanda Josian Kusnadi; Tatty Aryani Ramli
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract..Intellectual Property Rights are rights that arise for the results of thought processes that produce a product or process that is useful for humans. In essence, IPR is the right to enjoy economically the results of intellectual creativity. Objects regulated in IPR are works that arise or are born because of human intellectual abilities. Basically there are two important concepts in copyright law, namely moral rights and economic rights. These two concepts are values that are highly valued in copyright law. Why is it called "value", because without these two contents copyright law does not exist. more than that cannot be realized in practical terms. Moral rights include two big things. The first is the Right of Integrity or also known as the right of integrity, namely the right that concerns all forms of attitude and treatment related to the integrity or dignity of the creator. The second right that is the main thing in moral rights is the right of maternity or also called the right of paternity. In this case, the moral right requires that the identity of the creator be placed on the work, either with a self or pseudonym, copyright in the field of art is a song or music copyright. In fact, copyright infringement, especially in the field of music or song art, is widespread and difficult to stop. In this case, piracy often occurs in this music or song art. At the same time, the violation of Moral Rights is also widespread without receiving adequate treatment, due to understanding the community against this is only a violation of economic rights, while abroad several doctrines have emerged and developed which are considered capable of resolving cases of violations like this, and can be applied in Indonesia as a basis for further developing the power of law in the field of Copyright. itself specifically on Moral Rights.Understanding and analyzing the shortcomings of the copyright protection arrangements in the Copyright Law 2014 in regulating moral rights, especially in the elements of Maternity Rights and Integrity Rights and seeing how the implementation of the Copyright Law 2014 is to resolve disputes that occur and compare them with cases of dispute resolution happening abroad. The research method used is normative juridical law research using descriptive analysis research specifications, the research stage used is library research, data sources and data collection techniques used are library studies using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. , as well as the data analysis method used by the systematic interpretation method. As a result, this study provides analysis results and explanations of inequality in the regulation between moral rights and economic rights in the 2014 Copyright Law and provides an explanation of the implementation of the settlement of cases in Indonesia and the results, and provides several comparisons and doctrines that can be considered by the government in provide legal certainty regarding copyright regulations Abstrak. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pada dasarnya terdapat dua konsep penting dalam hukum hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi, Kedua konsep ini merupakan nilai yang sangat dihargai dalam hukum hak cipta. Mengapa disebut "nilai", karena tanpa kedua muatan tersebut hukum hak cipta menjadi tidak eksis. lebih dari itu tidak dapat diwujudkan dalam tataran praktis. Hak Moral mencakup dua hal besar. Yang pertama adalah Hak Integritas atau disebut juga dengan right of integrity yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Hak kedua yang menjadi hal utama dalam Hak Moral adalah Hak Maternitas atau disebut juga right of paternity. Dalam hal ini Hak Moral mengharuskan identitas pencipta diletakan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samara, hak cipta di bidang seni adalah karya cipta lagu atau musik. Dalam kenyataanya pelanggaran Hak Cipta khususnya pada bidang karya seni musik atau lagu terjadi secara luas dan sulit dihentikan, dalam kasusnya pembajakan sering terjadi pada karya seni musik atau lagu ini, seiring dengan itu pelanggaran Hak Moral juga berlangsung meluas tanpa mendapat penanganan yang memadai, dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap hal ini hanya merupakan pelanggaran dari hak ekonomi saja, Sedangkan di luar negri telah muncul dan berkembang beberapa doktrin yang dikira mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran seperti ini, dan dapat diterapkan di indonesia sebagai dasar untuk mengembangkan lagi kekuatan hukum pada bidang Hak Cipta itu sendiri terkhusus pada Hak Moral.Memahami dan menganalisis kekurangan terhadap pengaturan perlindungan hak cipta pada Undang-Undang Hak Cipta 2014 dalam mengatur hak moral, terkhusus dalam unsur Hak Maternitas dan Hak Intergritas dan melihat bagaimana pengimplemetasian Undang-Undang Hak Cipta 2014 terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi dan membandingkan dengan kasus penyelesaian sengketa yang terjadi di luar negri. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan metode penafsiran sistematis. Pada hasilnya penelitian ini memberikan hasil analisis dan penjelasan ketimpangan dalam pengaturan antara hak moral dan hak ekonomi dalam pengaturan Undang-Undang Hak Cipta 2014 dan memberikan penjelasan implementasi pada penyelesaian kasus di Indonesia dan hasilnya, dan memberikan beberapa perbandingan dan doktrin yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam memberikan kepastian hukum pengaturan hak cipta.

Perwujudan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli Tanah Dihubungkan dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 Tentang BPHTB Aisha Millennia La Risya; Muhammad Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This research is motivated by the realization of the principle of freedom of contract in the sale and purchase of land associated with the Pekanbaru City Regulation Number 4 of 2010 concerning BPHTB. The existence of a validation or verification process by the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Pekanbaru City resulted in a change in the value of BPHTB which of course changed the BPHTB payment system which should have been carried out with asystem self-assessment into an official assessment. Changes in the value of BPHTB can also harm taxpayers. Accordingly, BAPENDA may cancel the sale and purchase price that has been agreed upon by the parties. Legal Research Methods at this writing were carried out by normative juridical methods, with analytical descriptive specifications. The results of the study indicate that BAPENDA as an official of the State Administration is only authorized in public law and has no authority in private law (civil law). If we look closely, the determination of market value in the field verification carried out by BAPENDA violates the sale and purchase agreement which clearly violates the principle of freedom of contract because in order to better fulfill the sense of justice and legal certainty, accurate provisions are needed in conducting verification, especially the determination of the NJOP PBB price. If the taxpayer still has objections, then the taxpayer's efforts to seek justice in the taxation sector are made by filing an objection, an appeal to the tax court. In addition to an appeal that can be submitted to the tax court, taxpayers can also file a lawsuit Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perwujudan asas kebebasan berkontrak dalam jual beli tanah dihubungkan dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 Tentang BPHTB. Adanya proses validasi ataupun verifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru berakibat berubahnya nilai BPHTB yang tentunya mengubah sistem pembayaran BPHTB yang seharusnya dilakukan dengan sistem self assessment menjadi official assessment. Perubahan nilai BPHTB tersebut juga dapat merugikan wajib pajak. Sehubungan dengan itu BAPENDA dapat saja membatalkan harga jual beli yang telah disepakati para pihak. Metode Penelitian Hukum pada penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bahwa BAPENDA selaku pejabat Pejabat Administrasi Negara hanya berwenang dalam hukum publik dan tidak berwenang dalam hukum privat (hukum keperdataan). Jika dicermati penentuan nilai pasar dalam verifikasi lapangan yang dilakukan oleh BAPENDA menyalahi dari perjanjian jual beli yang sudah jelas melanggar asas kebebasan berkontrak karena dengan Untuk lebih memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka diperlukan ketentuan yang akurat dalam melakukan verifikasi khususnya penetapan harga NJOP PBB. Apabila wajib pajak masih merasa keberatan, maka upaya wajib pajak untuk mencari keadilan bidang perpajakan tersebut dilakukan Pengajuan Keberatan, upaya hukum banding ke pengadilan pajak. Selain upaya banding yang dapat diajukan ke pengadilan pajak, wajib pajak juga dapat mengajukan upaya hukum gugatan.

Akibat Hukum Ijarah dengan Akad Lisan Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Rumah Toko) di Kabupaten Sumedang Pandang Muhammad; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Ijarah (rent) is a type of contract to take benefits by way of replacement. So, the essence of the lease is the sale benefits. So leasing is taking the benefits of an object, so in this case the object is not reduced at all, in other words, with the occurrence of a rental event, only the benefits of the object being leased will move. Ruko (shophouse) rental is a contract for taking benefits rights to shophouse bye authorizing the use of land belonging to another party with obligation to pay the rent at a predetermined time at the beginning of the agreement between the two parties this study aims to determine the legal consequences of ijarah with lease agreement / ijarah with an oral contract in terms of Islamic Laaw and the Civil code in Sumedang Regency. The result of thus study conclude that the community in entering into an ijarah/lease agreement, still does not understand because there are still many people who misinterpret how the ijarah is orally and writing. many also do not know how the right and obligation of the parties are in accordance with the applicable regulations in Islamic Law and the Civil Law. Most of the agreement made verbally where in practice in the field the problem that often occurs is a violation of the right and obligations of the parties. And also agreements made orally in terms of proof and work references will have difficulty dealing with violations in the lease agreement has weak legal force Keyword : Agreement , Ijarah , lease Abstrak. Ijarah (Sewa Menyewa) adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya sewa adalah penjualan manfaat. Maka sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali , dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan. Sewa menyewa ruko (rumah toko) merupakan akad pengambilan hak manfaat atas ruko. dengan memberi wewenang untuk menggunakan bangunan milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan diawal perjanjian antar kedua belah pihak. Penelitian i ni bertujuan untuk mengetahui perjanjian sewa menyewa ruko dengan akad lisan ditinjau dari hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata dan mengetahui akibat hukum ijarah dengan akad lisan ditinjau dari hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat dalam melakukan akad ijarah/sewa menyewa masih tidak paham karena masih banyak dari masyarakat mengartikan bagaimana akad ijarah secara lisan dan tertulis. serta banyak juga tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dari para pihak sesuai dengan Hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata. akad ijarah di Kabupaten Sumedang masih dibuat secara lisan masalah yang sering terjadi ialah pelanggaran hak dan kewajiban. perjanjian Ijarah dengan akad lisan dalam hal pembuktian maupun pelaksaannya akan mengalami kesulitan menangani pelanggaran yang terjadi. dan memiliki kekuatan hukum yang lemah meskipun diakui secara hukum. Kata Kunci : Perjanjian, Akad Ijarah , Sewa Menyewa

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA