Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Bandung Conference Series: Law Studies

BCSLS
Website

Published by Universitas Islam Bandung

ISSN : - EISSN : 28282493 DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 515 Documents

14 15 16 17 18

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alusista Ditinjau dari UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi Muhamad Nur Adi Nugraha
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat mendesak untuk diwujudkan mengingat tindak pidana korupsi sudah sangat besar di negara Indonesia, tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat lagi digolongkang sebagai kejahatan biasa ( ordinary crime), melainkan sudah tergolong (extra ordinary crime) Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi alutsista yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan salah satunya penegakan hukum tindak pidana korupsi di dalam angkatan bersenjata. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula untuk mengatasinya, dan juga perlu adanya kerja sama serta peran yang optimal dari aparat Penegak Hukum dalam menegakkan aturan hukum, seperti menjatuhkan sanksi tegas serta pertanggung jawaban pidana yang diterima oleh para pelakunya serta berjalan proses penegakan hukum dalam berupa peraturan peraturan dan lembaga penggerak penegak hukum , agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mengenali gambaran proses pengendalian dalam kasus tersebut. Penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu adanya aturan, adanya lembaga yang menjalani peraturan itu, adanya fasilitas yang mendukung, dan adanya kesadaran hukum. Peraturan peraturan maupun lembaga penggerak penegak hukum yang bertujuan agar pelaku atau calon pelaku takut melakukan kejahatan, karena pelaku korupsi pada umumnya oknum pejabat dan modus operandinya sangat dinamis sehingga sulit terdeteksi.

Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Hadi Prasetyo
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Product technology-based financial services (financial technology-fintech) have changed a lot patterns of behavior and patterns of human life. In addition to its many benefits, it also endangers and poses many risks. The emergence of illegal online loans and collections through unethical, intimidating, inhumane, and unlawful desk collectors has an impact on victims and their families in the form of psychological disorders, and / or physical threats, or even victims who end their lives. In addition, victims do not get their rights as victims of criminal acts in general. This study aims to examine the legal protection of victims for illegal online loan collection, and examine the criminal liability of illegal fintech desk collector that causes victims. By using a normative juridical approach, secondary data sources collected are then analyzed qualitatively, the research results are obtained as follows: (1) the act of the desk collector has violated the Information and Electronic Transaction Law, the desk collector is subject to absolute responsibility (strict liability), and if the business activities carried out by the company can also be used the vicarious liability approach as a corporate criminal liability; (2) forms of protection for victims in the form of victims are entitled to get restitution for illegal online loan collection, and victims are entitled to get protection based on the Witness and Victim Protection Law. Produk layanan keuangan berbasis teknologi (financial technologi-fintech) telah banyak mengubah pola perilaku dan pola hidup manusia. Selain banyak manfaat, juga membahayakan dan menimbulkan banyak risiko. Bermunculannya pinjaman online ilegal dan penagihanan melalui desk collector yang tidak etis, mengintimidasi, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum telah berdampak terhadap korban dan keluarganya berupa gangguan psikis, dan/atau terancam fisiknya, atau bahkan ada korban yang sampai mengakhiri hidupnya. Selain itu, korban tidak mendapatkan haknya sebagaimana korban tindak pidana pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi korban atas penangihan pinjaman online ilegal, dan mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana desk collector fintech ilegal yang menimbulkan korban. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, sumber data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitif, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) perbuatan desk collector telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, desk collector dibebankan tanggungjawab mutlak (strict liabilibilty), dan jika kegiatan usaha dilakukan oleh perusahaan dapat pula digunakan pendekatan vicarious liability sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi; (2) bentuk perlindungan terhadap korban berupa korban berhak mendapatkan restitusi atas penagihan pinjaman online ilegal, serta korban berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tinjauan Yuridis Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Dihubungkan dengan UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Arbi Alghiyats Ramdlani
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Law enforcement is believed to guarantee and protect the interests of the community. Terrorism is a crime whose effects are truly extraordinary. In Article 7 paragraph (2). Furthermore, Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism in Article 431 mentions the involvement of the TNI in handling criminal acts of terrorism. The enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia is regulated in Articles 6, 7, 13 and 14 of Law No. 5 of 2018. Then the Role and Function of the TNI in handling terrorism as Article 43I of Law No. 5 of 2018 is a form of handling military operations other than war. which refers to articles 6 and 7 paragraph (2) letter b of Law No. 34 concerning the TNI and at the request of the police or the government in accordance with Article 41 of Law No. 2022 concerning the Indonesian National Police, their involvement in the context of the scale of the threat of terrorism that already threatens state sovereignty or cannot be handled again by the police. Abstrak. Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan yang mana efek yang ditimbulkannya benar-benar sangat luar biasa dirasakan. Dalam Pasal 7 ayat (2). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada Pasal 43 I menyebutkan akan keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme. Penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Pasal 6,7,13 dan 14 UU No 5 tahun 2018. Kemudian Peran dan Fungsi TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana Pasal 43 I UU no 5 tahun 2018 merupakan bentuk penanganan operasi militer selain perang yang mengacu pada pasal 6 dan 7 ayat (2) huruf b UU No 34 tentang TNI dan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah sesuai pasal 41 UU No 2022 tentang Kepolisian RI maka keterlibatannya dalam konteks skala ancaman terorisme yang sudah mengancam kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian.

Penegakan Hukum Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Ganang Andeaz Tazakka; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

This research aims to find out how the enforcement of trafficking laws and how the application of criminal sanctions for victims of trafficking in accordance with Law No. 21 of 2007 where the case of trafficking has been going on for a long time and also with new modes that are rarely encountered also a lot of harm both rights and human dignity that we should and should appreciate as high as these rights and dignity. The application of sanctions on the criminal act of trafficking in which the act includes special criminal acts of provisions regarding the prohibition has been regulated in the Criminal Code, Article 297,298, and in its development has then been regulated in Law No. 21 of 2007, and violates Law No.26 of 2000 concerning the establishment of human rights because such acts include violations against humanity. Legal protection for victims of trafficking is increasingly getting its position with the enactment of Law No. 21 of 2007 in Articles 43 to Article 53, the provisions of the protection on the victim are carried out based on Law No. 13 of 2006 which regulates the rights of victims of trafficking crimes. Trafficking in persons is a behavior that deviates from the norms that exist in a social system because people trafficking encompasses a complex set of issues and sensitive issues. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum perdagangan orang dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi korban perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang no 21 Tahun 2007 dimana kasus perdagangan orang ini sudah berlangsung lama dan juga dengan modus-modus baru yang jarang sekali masyarakat jumpai juga banyak sekali merugikan baik hak maupun martabat manusia yang seharusnya dan sepatutnya kita hargai setinggi-tinggi nya hak dan martabat tersebut. Penerapan sanksi pada tindak pidana perdagangan orang yang dimana bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana khusus ketentuan mengenai larangan tersebut sudah diatur dalam KUHP, Pasal 297,298, dan dalam perkembanganya kemudian sudah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, dan melanggar UU No.26 Tahun 2000 Tentang pelangaran HAM karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap kemanusiaan. Perlindungan hukum bagi korban perdangan orang pun semakin mendapatkan posisinya dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, ketentuan perlidungan pada korban tersebut dilaksanakan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 yang di dalamnya mengatur hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu system sosial karena perdagangan orang mencakup serangkaian masalah yang kompleks dan isu isu sensitif.

Penegakan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Muhammad Ravli; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Law Number 12 of 1995 concerning Corrections Article 1 number 3 which reads "Penitentiary Institutions, hereinafter referred to as LAPAS, are places to carry out the guidance of Prisoners and Correctional Students. Then in article 1 number 2 it is written "The Correctional System is an order regarding the directions and boundaries as well as the method of fostering Correctional Inmates so that they are aware of their mistakes, improve themselves, and do not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, can play an active role in development. , and can live naturally as good and responsible citizens”. Based on the rules above, this study wants to convey that prisons are part of the legal system in Indonesia, which needs to get great attention from the government of the Republic of Indonesia. The research method is using a qualitative approach, the nature of the research is descriptive with secondary data sources. The results of the study concluded that the current Correctional system still has many shortcomings in various aspects. Both in terms of human resources and in terms of infrastructure. The results showed that, correctional officers still abuse their authority as law enforcers in Correctional Institutions which are contrary to Article 12 Letter B Number 20 of 2001 concerning Criminal Acts of Corruption. To overcome these problems, preventive and countermeasures can be carried out through penal and non-penal means. Abstrak. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lalu dalam pasal pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Berdasarkan aturan di atas, penelitian ini ingin menyampaikan bahwa Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan Republik Indonesia. Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, sifat penelitian adalah deskriptif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem Pemasyarakatan yang berjalan saat ini, masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukan bahwa, petugas pemasyarakatan masih melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai penegak hukum di Lembaga Pemasyarakatan yang bertentangan dengan Pasal 12 Huruf B Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk Mengatasi Permasalah Tersebut, dapat dilakukan tindak pencegahan dan penanggulangan melalui sarana penal dan non penal.

Analisis Yuridis Terkait Izin yang Dikeluarkan Online Single Submition (OSS) sebagai Beschikking Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Alfarizi Afif Massuri; Fabian Fadhly
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstact. Licensing in Indonesia is one aspect of the law as part of state administrative decisions. Licensing as a part of state administrative decisions has several characteristics and positions, these characteristics and positions are related to state administrative decisions. The nature and position of permits can be seen in several sources of formal law in Indonesia, and compared with the nature and position contained in state administrative decisions in determining whether or not a permit is legal as a product of state administrative decisions. The approach method used in this paper is normative juridical, using a central study approach. This method is based on primary and secondary legal materials that refer to legal norms and rules contained in the applicable laws and regulations, and adapts tertiary legal materials to complement existing primary and secondary data. Permits as a product of state administrative decisions have a final binding nature. The final nature of the commercial license or operational permit is not fulfilled, because after the permit is issued it does not yet have binding legal force. The position of a commercial permit or operational permit as a product of a state administrative decision can be canceled or declared null and void. Abstrak. Perizinan di Indonesia merupakan salah satu aspek dari hukum sebagai bagian dari keputusan tata usaha negara. Perizinan sebagai salah satu bagian dari keputusan tata usaha negara memiliki beberapa sifat serta kedudukan, sifat serta kedudukan tersebut berkaitan dengan keputusan tata usaha negara. Sifat serta kedudukan izin dapat dilihat dalam beberapa sumber hukum formil di Indonesia, dan dikomparasikan dengan sifat serta kedudukan yang termuat dalam keputusan tata usaha negara dalam menentukan sah atau tidaknya suatu izin sebagai produk dari keputusan tata usaha negara. Metode pendekatan yang digunakan di tulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan studi pusataka. Metode ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu pada norma serta kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengadaptasi bahan hukum tersier guna melengkapi data primer dan sekunder yang telah ada. Izin sebagai produk keputusan tata usaha negara memiliki sifat final yang mengikatnya. Sifat final dalam izin komersial atau izin operasional tidak terpenuhi, karena setelah izin tersebut diterbitkan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedudukan izin komersial atau izin operasional sebagai produk keputusan tata usaha negara yaitu dapat dibatalkan atau dinyatakan batal.

Pertanggung Jawaban Pidana Pemalsuan Meteran Air yang Dilakukan oleh Oknum Konsumen PDAM di Bandung Muhammad Irham Yusuf
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukum yang dipertanggung jawabkan pada pelakuknya. pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. Pemalsuan meteran air PDAM adalah yaitu mempunyai menaruh, memakai atau menyuruh memakai satu unit meteran air yang tidak bertanda tera sah di tempat pelanggan PDAM, hal tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PDAM. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang ada terkait pemalsuan meteran air dan juga bagaimana upaya pencegahan terhadap oknum konsumen yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan meteran air. Berdasarkan penelitian ini aturan mengenai alat ukur diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja. Antisipasi penegahan tindak pidana atau upaya penanggulangan pidana dibagi menjadi dua, yaitu upaya penal dan upaya non-penal.

Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku ke III KUHPerdata Adittia Karyana; Sri Ratna Suminar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

This research identifies the problem of how the legal consequences if the buyer violates the principle of pacta sunt servanda in the sale and purchase agreement in terms of book III of the Civil Code. In addition, to examine how the legal protection for the seller if the buyer violates the principle of pacta sunt servanda in the sale and purchase agreement in terms of book III of the Civil Code JO Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this study is to examine and find out the legal consequences if the buyer violates the pacta sunt servanda principle in the sale and purchase agreement and forms of legal protection for the seller if the consumer violates the pacta sunt servanda principle which is based on the provisions of the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this research is a normative juridical approach through the use of secondary data. The normative approach is based on the use of statutory regulations as secondary data based on primary law as a primer material legal, and the other datas from secondary and tertiary legal materials. The results of the research is the legal consequences for buyers who violate the application of the principle of pacta sunt servanda is the need to provide compensation as stipulated in Article 1246 of the Civil Code. The legal protection of the seller in the sale and purchase agreement is guaranteed by the provisions of Article 1338 which contains the principle of pacta sunt servanda and is supported by the provisions of Article 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Penelitian mengidentifikasi permasalahan tentang bagaimana akibat hukum apabila pembeli melanggar asas pacta sunt servandadalam perjanjian jual beli ditinjau dari buku III KUHPerdata. Selain itu juga untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penjual apabila pembeli melanggar asas pacta sunt servanda dalam perjanjian jual beli ditinjau dari buku III KUHPerdata JO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini guna mengkaji dan mengetahui akibat hukum apabila pembeli melanggar asas pacta sunt servanda dalam perjanjian jual beli dan bentuk perlindungan hukum terhadap penjual apabila konsumen melanggar asas pacta sunt servanda yang didasarkan pada ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui penggunaan data sekunder. Pendekatan normatif didasarkan kepada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder berbahan hukum primer. Data sekunder lainnya diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum terhadap pembeli yang melanggar penerapan asas pacta sunt servanda adalah perlunya memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata. Adapun perlindungan hukum terhadap penjual sebagai pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dijamin oleh ketentuan Pasal 1338 yang mengandung asas pacta sunt servanda serta didukung melalui ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Konten Pornografi M. Fahreza Arifin; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This research was conducted with the purpose of knowing how the formulation of cyber crimes in the Criminal Code of Extortion is contained in article 27 paragraph (4) of Law No. 19 of 2016 concerning Changes to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the provisions of this paragraph refer to the provisions of extortion and/or acidification stipulated in the Criminal Code (Criminal Code). In addition to article 27 paragraph (4) contained also in article 45 paragraph (4). Crime is not a natural phenomenon but a social and historical phenomenon, because the act of evil must be known and responded to as a crime, there must be a society whose norms, rules and laws are violated, in addition to the existence of institutions whose job is to uphold norms and punish their violators. The symptoms felt by crime basically occur in the process where there is social interaction between the parts of society that have the authority to formulate about the crime with which parties did commit the crime.The method in this writing of the author uses the method of normative juridical approach by conducting a review of his laws and regulations. Normative juridical methods are legal research conducted by examining data or library materials that are secondary data in the form of laws and regulations, theories, various literature, the internet and conceptions from scholars who explain about blackmail. Abstrak.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan kejahatan cyber dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pemerasanpun terdapat dalam pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain pada pasal 27 ayat (4) terdapat juga dalam pasal 45 ayat (4). Kejahatan bukanlah fenomena alamiah melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan kejahatan haruslah di kenal dan di tanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya di langgar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang di rasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan nya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang pemerasan.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengembalian Dana Investor atas Delisting Saham Emiten Di BEI Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Ditinjau dari UU OJK Dihubungkan dengan UU Pasar Modal Aidil Rakha Nurul Hadi Dimalouw; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

OJK (Financial Services Authority) is an institution that is independent and free from interference from other parties, which has the functions, duties and authority to regulate, supervise, examine and investigate all activities in the financial sector. Several aspects included in the scope of supervision of the Financial Services Authority are financial service activities in the banking sector, capital market, financial service activities in the insurance sector, pension funds, financing institutions, and other financial service institutions. One of the sectors supervised by OJK is the capital market. Market manipulation in the capital market can be interpreted as an attempt to interfere with the free and fair operation of the market and create a false picture. The Capital Market Law prohibits the practice of market manipulation by stipulating that each party is prohibited from taking actions, either directly or indirectly, to create a false or misleading picture regarding trading activities, market conditions, or securities prices on the stock exchange. PT. Sekawan Intipratama with the stock code SIAP from 2014 to 2015, the price movement chart is very volatile. In the end, the IDX delisted the SIAP issuer, because it was suspected that the share price was manipulated to make it appear as if the stock was active and liquid. As a result, investors' funds were held back because SIAP's shares were illiquid. The return of investor funds due to the delisting of issuers due to market manipulation practices in the capital market cannot be carried out because existing regulations do not yet regulate this. In POJK Number 49/POJK.04/2016 concerning the Investor Protection Fund that the payment of compensation to investors, as a result of manipulation not written in the criteria for reimbursement of funds by the Investor Protection Fund. OJK as the institution that oversees activities in the capital market, is advised to make clearer regulations, at least in the form of a Financial Services Authority Regulation (POJK) regarding the return of investor funds due to market manipulation practices in the capital market so that investors feel safe to invest in the Capital Market. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan disektor keuangan. Beberapa aspek yang termasuk dalam lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu sektor yang diawasi oleh OJK ini diantaranya adalah pasar modal. Manipulasi pasar pada pasar modal dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan wajar dan membuat gambaran yang semu. UU Pasar Modal melarang praktik manipulasi pasar tersebut dengan mengatur bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. PT. Sekawan Intipratama dengan kode saham SIAP pada 2014 hingga 2015 , grafik pergerakan harganya sangat fluktuaktif. BEI pada akhirnya melakukan delisting pada emiten SIAP, karena adanya dugaan harga saham tersebut dimanipulasi agar seolah saham itu aktif dan likuid. Akibatnya, dana investor tertahan karena saham SIAP tidak likuid. Pengembalian dana investor akibat delisting terhadap emiten karena praktik manipulasi pasar di pasar modal tidak dapat dilaksanakan karena regulasi yang ada belum mengatur hal tersebut. Dalam POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal bahwa Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal, akibat dari manipulasi tidak tertulis dalam kriteria penggantian dana oleh Dana Perlindungan Pemodal. OJK selaku lembaga yang mengawasi kegiatan di pasar modal, disarankan agar membuat peraturan yang lebih jelas setidaknya berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pengembalian dana investor akibat praktik manipulasi pasar pada pasar modal sehingga para investor merasa aman untuk berinvestasi di Pasar Modal.

Page 16 of 52 | Total Record : 515

14 15 16 17 18

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA