Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum Penguasaan Tanah Warisan oleh Bukan Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdata Alya Afifah Puteri; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5082

Abstract. Indonesia is a multicultural archipelagic country, so each region has different legal characteristics. One of the characteristics of law in Indonesia is the law of inheritance which is still in a state of pluralism or has various types and different characteristics. Inheritance law is still not legally unified, which means that inheritance law in Indonesia has not been codified, so that inheritance laws and regulations are still nationally integrated and cannot be realized. So, inheritance law in Indonesia is still in a state of pluralism or various, which causes inheritance problems to be uniform. After the death of the inheritor, his property will be automatically transferred to his legal heir. The heirs entitled to the property of inheritance include immediate family members of the inheritors. Even though the law defines that only the legal heirs are entitled to the property, but in fact there are still cases regarding the control of inheritance by other parties who are not the heirs. This case was found in the case of Decision Number 77/PDT/2015/ TP YYK, the heir filed a lawsuit regarding the control of the inheritance in the form of land. This study used a normative research method in the form of research on library materials and the data used were secondary data. The conclusion obtained in this matter is that only the heirs of legitimate heirs can have the right to obtain or control the inheritance handed down by the heir, as well as the control of the inheritance by third parties and all transfers made by non-heirs are null and void by law. So that cases like this do not occur, one way to achieve this is by providing legal counseling to the public so that they understand more about inheritance law and cooperation between heirs to better protect their rights and obligations. Abstrak. Indonesia merupakan negara kepulauan yang multikultural sehingga dalam setiap daerahnya mempunyai ciri khas hukum yang berbeda-beda. Salah satu ciri khas hukum di Indonesia yaitu hukum waris yang masih dalam keadaan pluralisme. Hukum waris sampai saat ini masih belum unifikasi hukum, yang artinya hukum waris di Indonesia belum dikodifikasi, sehingga peraturan perundang-undangan kewarisan masih terpadu secara nasional dan masih belum dapat diwujudkan. Demikian juga hukum waris di Indonesia masih dalam keadaan pluralisme sehingga menyebabkan masalah waris masih belum seragam. Pewarisan baru akan terjadi setelah pewaris meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris yaitu yang berhak untuk menerima warisan yaitu keluarga sedarah. Meskipun telah dinyatakan dalam undang-undang bahwa ahli waris yang sah yang dapat mewarisi, namun nyatanya masih terdapat kasus mengenai penguasaan harta warisan oleh pihak lain yang bukan ahli warisnya. Kasus tersebut terdapat dalam kasus Putusan Nomor 77/PDT/2015/PT YYK, ahli waris tersebut mengajukan gugatan mengenai penguasaan harta warisan yang berupa tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berupa penelitian bahan Pustaka dan data yang dipergunakannya merupakan data sekunder. Kesimpulan yang didapat dalam permasalahan ini yaitu bahwa hanya ahli waris dari pewaris yang sah saja yang dapat berhak mendapatkan atau menguasai harta warisan yang diturunkan oleh pewaris, serta atas penguasaan harta warisan oleh pihak ketiga dan segala perubahannya yang dilakukan oleh bukan ahli waris adalah batal demi hukum. Jadi agar tidak terjadi kasus seperti demikian, maka dapat dicapai salah satunya dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar lebih mengerti mengenai hukum waris dan Kerjasama diantara para pihak ahli waris untuk lebih melindungi hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif UU NO.11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) Havid Zul Aswad Havid; Nandang sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5085

Abstract. From a legal perspective, gambling is one of the criminal acts (Delict) that disturbs society. Even in the explanation of Law No.7 of 1974 concerning the Regulation of Gambling, it is stated that all criminal acts of gambling are crimes. Gambling is also a social problem because the impact caused is very negative for the national interest, especially for the younger generation because it causes young people to tend to be lazy at work and the funds flowing in this game are large enough so that the funds that could originally be used for development actually flow for gambling games, gambling is also contrary to religion, morals and sociality.The purpose of this study is to find out the criminal acts of online gambling committed by children in terms of criminology as well as to find out the efforts to apply criminal sanctions committed by children in terms of law no. 11 of 2012 concerning the child trafficking system The method used in this research is a Juridical-Normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning that the data obtained from cases related to online gambling crimes committed by children. The collection technique is through literature studies which then the data diper oleh from the research is analyzed juridically normatively. The results of this study found that children who commit online gambling crimes by children are influenced by several factors in the form of: Factors of the number of online gambling sites in Indonesia, Social factors, Education Factors, Religious factors , Legal awareness factors. And a child who is entangled in online gambling crimes must be pursued by restorative justice law enforcement in the form of diversion, namely the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice Keyword : Criminology, online gambling, minors Abstrak.Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (Delict) yang meresahkan masyarakat. Bahkan dalam penjelasan UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak ditinjau dari segi kriminologi juga untuk mengetahui upaya penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari undang undang no 11 tahun 2012 tentang system peradlilan anak Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak . Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bawha anak yang melakukan tindak pidana judi online oleh anak dipengaruhi beberapa factor berupa : Factor banyaknya situs judi online di Indonesia, Factor pergaulan, Factor Pendidikan, Factor agama, Factor kesadaran hukum. Dan seorang anak yang terjerat tindak pidana perjudian online harus diupayakan penegakan hukum restorative justice berupa diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Kata kunci : kriminologi, judi online, anak dibawah

Tanggung Jawab Pengelola Parkir atas Kehilangan Kendaraan yang Diparkir Ditinjau dari Buku III KUHPerdata Jo Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir Salma Yuniar Nafisa; Sri Ratna Suminar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5086

Abstract parking is a vehicle that does not move for a while and is abandoned by the owner or driver, parking is also one of the local revenues derived from the name parking tax where illegal parking will have a bad impact on local goverments, on the othet hand the existence of illegal parking males the local goverment lose money because the income that should included in the regional treasury becomezs gold food by the unemployed who are looking for opportunities for this (Sutrisno, 2019). Abstrak. Parkir merupakan keadaan kendaraan yang tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pemiliknya atau pengemudinya, parkir juga merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diperoleh dari namanya pajak parkir yang dimana parkir liar akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah, disisi lain juga sangat meresahkan bagi masyarakat dengan adanya parkir liar, dan disisi lain juga keberadaan parkir liar membuat pemerintah daerah rugi karena pendapatan yang seharusnya masuk dalam uang kas daerah menjadi santapan emas oleh penangguran yang mencari kesempatan akan hal ini (Sutrisno, 2019).

Pertanggungjawaban Hukum Layanan Medis Berdasarkan Informed Consent Pasca Tindakan Operasi di Rumah Sakit X Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Safira Lia Ayurini; Muhammad Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5087

The hospital is a community service institution engaged in the health sector. In medical services, the hospital does not play a direct role in carrying out medical actions, but the role is a doctor who has been appointed by the hospital to provide medical treatment to patients. These medical services are often referred to as therapeutic transactions. In essence, the right to consent to medical action (Informed Consent) is a process of communication between a doctor and a patient regarding an agreement on a medical action that the doctor will take on the patient (there is a detailed explanation by the doctor). This study uses a normative juridical research method by examining secondary data in the field of law relating to matters that become problems in this research using descriptive analysis research. The data collection method or technique used is library research. This study uses a qualitative data analysis method, because it uses a systematic search, namely linking one regulation with another. The results of this study reveal that the disclosure of consent to medical action is not complete, such as the case the author examined in the classification of unlawful acts because it is not in accordance with the procedures for tracing correct medical information. So that giving Informed Consent in the practice of medical procedures carried out by Hospital X is not in accordance with laws and regulations and Standard Operating Procedures from Hospital X. Forms of liability that can be charged to Hospital X for problems in cases that the author examines are based on the Law -Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice is mentioned in Article 66 paragraph (1), and can submit a complaint to the Chairman of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) is anyone who reports or reports it Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang bergerak dalam bidang kesehatan. Dalam pelayanan medis, rumah sakit tidak berperan secara langsung melakukan tindakan medis, tetapi yang berperan adalah dokter yang telah ditunjuk oleh rumah sakit untuk memberikan tindakan medis kepada pasien pelayanan medis tersebut sering disebut dengan istilah transaksi terapeutik. Pada hakikatnya Hak persetujuan tindakan medis (Informed Consent), adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan sebuah tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien (ada kegiatan penjelasan rinci oleh dokter). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis. Metode atau Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, karena menggunakan penafsiran sistematik, yaitu menghubung- kan satu peraturan dengan peraturan lain. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak lengkap nya dalam pemaparan persetujuan tindakan medis seperti kasus yang penulis teliti dalam tergolong dalam perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan tata cara penyampaian informasi medis yang benar. Sehingga pemberian Informed Consent dalam praktik tindakan kedokteran yang dilakukan oleh Rumah Sakit X tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur dari Rumah Sakit X. Bentuk pertanggung jawaban yang dapat dibebankan kepada pihak rumah sakit X atas permasalahan dalam kasus yang penulis teliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1),dan dapat mengajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan.

Perlindungan Hukum terhadap Kebaya Modifikasi sebagai Bagian dari Warisan Budaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Qisthi Nurul Sabila; Muhammad Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5088

ABSTRACT-Kebaya as a national asset has historical and artistic value as one of the traditional clothes characteristic of Indonesian women. Furthermore, the traditional kebaya underwent a change in shape to become a modified kebaya created by fashion designers as a manifestation of its inspiration which is popular with the nation's market and is able to compete with international fashion trends. Therefore, there are many cases of violations of modified kebaya copyrights. Cases of infringement that were carried out without the permission of the creator of the creation are copyright infringements which should be exclusive, which have moral rights, and the economic rights of the creator which cause immaterial and material losses for the designer's creators, so that various legal protection measures are needed to protect the works. create them. Based on the description above, the authors formulate a number of problems as follows: First, what legal steps need to be taken to protect copyright on modified kebaya creations by designers in society? Second, has there been a violation of the kebaya copyright so that legal steps are required? Third, what are the obstacles in the implementation of copyright protection by designers for their modified works? The purpose of this research is to get solutions and answers for designers about the problem. The scientific effort is in the form of research methods using a normative juridical approach which is primarily sourced from secondary data or library materials as well as research specifications using a descriptive analysis approach to obtain. answers to the problems studied. Based on the results of research on legal protection of copyrighted kebaya works, it has not worked as it should. Copyright protection through Law no. 19 of 2002 on copyright, it turns out that it has not been used optimally: by designers as creators in cases of copyright infringement. The legal steps that have been taken against copyright infringement have only been limited to taking precautions against those who harm them. Meanwhile, the obstacle in implementing copyright protection for modified kebaya works by designers lies in the creator's lack of understanding regarding copyright law protection. Efforts to protect the law against copyrighted works of kebaya can only be realized with the participation of various parties. Related parties, in this case the Directorate General of Intellectual Property Rights, should periodically conduct outreach and outreach regarding Law no. 19 of 2002 concerning copyright to the public on an ongoing basis. In addition, the creators themselves must be proactive in protecting copyrighted kebaya works as their copyrights as a measure to protect their copyrighted works from various forms of violations in society. Keywords: Legal Protection, Copyright, Kebaya. ABSTRAK-Kebaya sebagai asset nasional memiliki nilai historis dan seni sebagai salah satu pakaian tradisional ciri khas wanita Indonesia. Selanjutnya, kebaya tradisional tersebut mengalami perubahan bentuk menjadi kebaya modifikasi atas kreasi para perancang busana sebagai perwujudan inspirasinya yang banyak digemari bangsa pasar dan mampu bersaing dengan trend fashion mancanegara. Maka dari itu banyak bermunculan kasus-kasus pelanggaran karya cipta kebaya modifikasi. Kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan tanpa izin perancang selaku penciptannya merupakan pelanggaran hak cipta yang seharusnya bersifat ekslusif, yang mempunyai hak moral, dan hak ekonomi pencipta yang menimbulkan kerugian immaterial dan materiil bagi para perancang selaku pencipta, sehingga diperlukan berbagai upaya perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya cipta mereka. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa pemasalahan sebagai berikut : Pertama, Langkah-langkah hukum apakah yang perlu dilakukan untuk melindungi hak cipta pada karya cipta kebaya modifikasi para perancang di masyarakat? Kedua, apakah telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta kebaya sehingga diperlukan langkah-langkah hukum tersebut? Ketiga, apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta oleh para perancang terhadap karya cipta modifikasi ciptaannya? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi dan jawaban bagi para perancang tentang permasalahannya. Adapun upaya ilmiah berupa metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersumber utama data sekunder atau bahan pustaka serta spesifikasi penelitian dengan pendekatan deskriptif analisis untuk mendapatkan. jawahan atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pada hasil penelitian perlindungan hukum terhadap karya cipta kebaya belum berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan hak cipta melalui UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta ternyata tidak dimanfaatkan secara maksima: olen para perancang selaku pencipta daiam kasus-kasus pelangggaran hak ciptanya. Langkah-langkah hukum yang pernah dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi hanya sebatas pada tindakan penyampaian somasi kepada pihak yang merugikannya. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi para perancang terletak pada kurangnya pemahaman pencipta mengenai perlindungan hukum hak cipta. Upaya perlindungan hukum terhadap karya cipta kebaya hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi berbagai pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI, semestinya secara berkala melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta kepada masyarakat secara berkesinambungan. Selain itu, para pencipta sendiri harus proaktif untuk melindungi karya cipta kebaya sebagai hak ciptanya sebagai langkah untuk melindungi hasil karya ciptaanya dari berbagai bentuk pelanggaran di masyarakat. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta, Kebaya.

Penerapan Prinsip Hubungan Antara Negara dalam Penetapan Batas Zee Antara Indonesia dan Vietnam Satria Nugraha; Irawati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5091

Abstract. The importance of studying the establishment of the EEZ between Indonesia and Vietnam is important to prevent a larger escalation in the region. This legal issue requires further analysis for the reason that is to find out what exactly made the two countries not ratify the bilateral agreement and the obstacles faced by the two countries. This study aims to determine the establishment of Exclusive Economic Zones between countries that are side by side and facing each other according to international law of the sea and to find out Indonesia's legal efforts to determine the boundaries of Indonesia's Exclusive Economic Zone with Vietnam. The approach method used in this research is normative juridical, namely a method that studies and examines primary legal materials and secondary legal materials. This study used the technique of analyzing legal materials from library research or library research. The results of this study indicate that UNCLOS 1982 as a legal basis was made by the league of nations including Indonesia and 117 other countries. This was made as a basic legal guideline regarding exclusive economic zones and other zones that are being debated between countries. The Exclusive Economic Zone (EEZ) is a zone with an area of 200 miles from the coastline, in which a coastal state has rights to the natural resources in it, and has the right to use its legal policies, freedom of navigation, fly over it, or to plant cables. and pipe. Status of the Indonesia-Vietnam EEZ Dispute basically has yet to find an agreement regarding the certainty of inter-regional maritime boundaries. The two countries have agreed to pursue a peaceful path, so that meetings have been held 12 times. While the legal action taken is to strengthen the identity between the two parties, both in terms of economic activity, the name of the region and other activities. Abstrak. Pentingnya mempelajari pembentukan ZEE antara Indonesia dan Vietnam penting untuk mencegah eskalasi yang lebih besar di kawasan. Persoalan hukum ini perlu ditelaah lebih lanjut dengan alasan untuk mengetahui apa sebenarnya yang membuat kedua negara tidak meratifikasi perjanjian bilateral tersebut dan kendala yang dihadapi kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan Zona Ekonomi Eksklusif antar negara yang berdampingan dan saling berhadapan menurut hukum laut internasional dan untuk mengetahui upaya hukum Indonesia dalam menetapkan batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Vietnam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode yang mempelajari dan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dari penelitian kepustakaan atau library research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum dibuat oleh liga negara termasuk Indonesia dan 117 negara lainnya. Hal ini dibuat sebagai pedoman hukum dasar mengenai zona ekonomi eksklusif dan zona lainnya yang sedang diperdebatkan antar negara. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona dengan luas 200 mil dari garis pantai, di mana negara pantai memiliki hak atas sumber daya alam yang ada di dalamnya, dan memiliki hak untuk menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan navigasi, terbang di atasnya, atau menanam kabel. dan pipa. Status Sengketa ZEE Indonesia-Vietnam pada dasarnya belum menemukan kesepakatan mengenai kepastian batas laut antar wilayah. Kedua negara telah sepakat untuk menempuh jalan damai, sehingga pertemuan telah dilakukan sebanyak 12 kali. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan adalah memperkuat identitas antara kedua belah pihak, baik dalam kegiatan ekonomi, nama daerah dan kegiatan lainnya.

Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyiaran Film Oleh Penyelenggara Platform Ilegal Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE Syafa Puteri Ananda; Neni Sri Imaniyati N
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5092

One of the negative factors in the development of information technology today is the many copyright violations that occur on various electronic media platforms, including illegal platforms, by broadcasting another person's copyright film or so-called piracy. Intent on commercializing the film without the permission of the creator and/or copyright holder. It is a copyright violation that can inflict enormous damage on the creator and/or copyright holder, both material and immaterial. In accordance with the problem, studies are needed to determine how the copyright and ite act regulates the handling of filming operations by the illegal organizers of platforms and how it is conducted that the supervision of film broadcaster activities by illegal platform organisations in Indonesia is connected to the copyright and bill of rights. The author used a method of analysis that was normatized juridical juridical and research based on the main legal material by measuring up to the theory and principles of law. The research specs used are analytical descriptive, which is to get a yuriy aspect of surveillance of the film being broadcast by an unlicensed platform. The data-collection technique used was literature studies. In this study, the author analyses data jutionally qualitative that is, by relating theories, current and changing legislation. Salah satu faktor negatif perkembangan teknologi informasi saat ini adalah banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di berbagai platform media elektronik, termasuk platform ilegal, dengan menyiarkan film hak cipta orang lain atau bisa disebut pembajakan film. Berniat mengkomersialkan film tersebut tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Ini merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, baik secara material maupun immaterial. Sejalan dengan permasalahan tersebut, dibutuhkan penelitian untuk mengetahui bagaimana UU Hak Cipta dan UU ITE mengatur mengenai pengawasan terhadap kegiatan penyiaran film oleh penyelenggara platform ilegal serta bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyiaran film oleh penyelenggara platform ilegal di Indonesia dihubungkan dengan UU Hak Cipta dan UU ITE. penulis menggunakan metode analisis yaitu Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori dan asas-asas hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan gambaran aspek yuridis mengenai pengawasan terhadap film yang disiarkan oleh platform tidak berlisensi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara yuridis kualitatif yaitu dengan menghubungkan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai sumber seperti buku dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan penyiaran hak cipta berupa film oleh penyelenggara platform ilegal tanpa izin pencipta di internet dalam praktiknya belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan pengawasan terhadap hak cipta tidak akan maksimal apabila tidak ada keselarasan antara tujuan pemerintah dengan kesadaran masyarakat dan penyelenggara platform tersebut.

Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Muhammad Anwar Musadad
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5095

Abstract. Corruption is a crime that has always been in the spotlight in this country. Corruption in Indonesia is a criminal act that is classified as an extraordinary crime because it has damaged, not only state finances and the country's economic potential, but has also destroyed the pillars of socio-cultural, moral, political and legal security systems for the country. In Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, it is explained that corruption is an act that benefits oneself or another person or a corporation, abuses authority, opportunity or means available to them. because of a position or position that can be detrimental to the State's finances or the State's economy. Corruption can also be done by anyone and anywhere. Holders of power or position in a region are more likely to commit acts of corruption. This is evidenced by the many corruption cases involving the names of state administrators, the majority of whom are Civil Servants (PNS). One of the criminal acts of corruption committed by Civil Servants is the criminal act of double salary corruption in Decision Number 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna. In this decision, the defendant, who is a civil servant in the Pidie Regency Government, was proven to have committed a criminal act of corruption by receiving a double salary from two government places, namely the Pidie Regency Government and the Aceh Provincial Government. The defendant forged a letter when registering as a Candidate for Civil Servants (CPNS) at the Aceh Provincial Government, and misused study permits from the two agencies in order to get salaries in the two governments. This research method is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications, then the data collection technique is library research, then uses a qualitative analysis method. During the trial, the defendant was charged with committing a criminal act of corruption by violating Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, but the Panel of Judges Member II conducted a Dissenting Opinion by strengthening its opinion seeing the elements elements of the criminal act that the defendant committed, that it was not true that the defendant was sentenced for violating Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, instead the defendant was proven to have violated Article 2 paragraph (1) of the Law -Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Abstrak. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan dalam negeri ini. Korupsi di Indonesia merupakan tindak pidana yang tergolong dalam extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan Negara. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan, bahwa korupsi merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Korupsi juga dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Pemegang kekuasaan maupun jabatan suatu daerah lebih cenderung melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang menyeret nama-nama pejabat penyeenggara negara yang mayoritas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), komersialisasi jabatan telah menjalar di segala bidang dan dilakukan oleh kalangan atas maupun bawahan. Salah satu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah tindak pidana korupsi gaji ganda dalam Putusan Nomor 3/Pidsus- Tpk/2020/PN Bna. Dalam putusan tersebut terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Pidie terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan mendapatkan gaji ganda dari dua tempat pemerintahan, yaitu Pemerintahan Kabupaten Pidie dan Pemerintahan Provinsi Aceh. Terdakwa memalsukan surat saat mendaaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Aceh, dan menyalahgunakan surat izin belajar dari dua instansi tersebut agar mendapatkan gaji di dua pemerintahan tersebut. Metode penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, selanjutnya teknik pengumpulan data ialah studi kepustakaan (Library Research), kemudian menggunakan metode analisis secara kualitatif. Dalam persidangan, terdakwa dihukum dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun Majelis Hakim Anggota II melakukan Dissenting Opinion dengan memperkuat pendapatnya melihat unsur-unsur tindak pidana yang terdakwa lakukan, bahwa tidak benar terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dihubungkan dengan Undang Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Ilham Maulana; Arinto Nurcahyono
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5096

Abtsract. Fuel hoarding and misuse is a serious matter and a problem that must be resolved immediately, this is due to the impact of hoarding and misuse which is bad for people's welfare. Especially if there is news that there will be an increase in fuel prices, the acts of hoarding and misuse of fuel will become more massive. Even though regulations already exist, the punishments that are imposed are clear, namely the sanctions in Article 53 of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas has not been able to compensate for the repeated acts of hoarding and misuse of fuel. This study aims to determine law enforcement efforts against the crime of hoarding and misuse of subsidized fuel oil in Indonesia and to find out the criminal policy towards overcoming the misuse of fuel oil associated with Law no. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The research method used is a normative juridical type, with a statutory regulation approach and relying on primary, secondary and tertiary sources of law.The results of this study are efforts to enforce the law against the crime of hoarding and misusing subsidized fuel oil in Indonesia by using two means, namely penal and non-penal means. Regarding penal facilities, it is specifically regulated in Article 55 of Law No. 22 of 2001 and non-penalty efforts include counseling and legal education, supervising and monitoring the distribution of fuel purchases, establishing cooperation with agents and oil retailers so that they do not participate or cooperate in fuel smuggling. as well as conducting patrols just before the news of the increase in fuel prices. Criminal policies against the prevention of misuse of fuel oil are associated with Law No. 22 of 2001 is in the form of application of criminal law (criminal law application), where provisions for criminal prosecution of all types of fuel abuse are regulated starting from Article 51 to Article 55 of the Oil and Gas Law. Articles 51 to 55 in essence are part of the penal effort to realize people's welfare by reducing the number of acts of fuel abuse. Abstrak. Penimbunan dan penyalahgunaan BBM merupakan hal yang serius dan menjadi masalah yang harus segera dituntaskan, hal ini disebabkan oleh dampak dari penimbunan dan penyalahgunaan yang berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Terlebih jika ada kabar akan ada kenaikan harga BBM, maka perbuatan penimbunan dan penyalahgunaan BBM akan semakin massif terjadi. Walaupun regulasi telah ada bahkan dengan jelas dihukuman yang dikenakan yakni sanksi pada Pasal 53 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum mampu mengimbangi terulangnya perbuatan penimbunan dan penyalahgunaan BBM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Metode penelitian yang yang digunakan ialah berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bertumpu pada sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia ditegakkan dengan dua sarana yakni sarana penal dan non penal. Pada sarana penal, secara spesifik diatur dalam Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 dan upaya non penal ialah meliputi penyululuhan dan edukasi hukum, melakukan pengawasan serta memantau distribusi pembelian BBM, menjalin kerjasama dengan para agen maupun pengecer minyak agar tidak ikut atau bekerjasama dalam penyelundupan BBM serta melakukan patroli pada waktu menjelang kabar kenaikan BBM.. Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan UU No 22 tahun 2001 ialah berbentuk penerapan hukum pidana (criminal law application), dimana ketentuan pemidanaan terhadap semua jenis penyalahgunaan BBM diatur mulai dari Pasal 51 sampai Pasal 55 UU Migas. Pasal 51 sampai Pasal 55 pada hakikatnya adalah bagian dari upaya penal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka tindak penyalahgunaan BBM.

Pertanggungjawaban Pidana Perjudian Balap Liar Melalui Media Sosial Instagram Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Mochamad Iqbal Karunia Dwi Putra; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5098

Abstract. Advances in technology have an effect on the development of criminal acts, a crime that is often committed in cyberspace is online gambling. With the development of this technology, wild racing gambling which was previously carried out conventionally is now being carried out online. Racing accounts have appeared on Instagram social media that provide illegal racing gambling content, such as Instagram accounts called 00.30speedway and gapuraraceway. This account is used as a media for illegal racing gambling through Instagram social media which is used not in accordance with its designation. This study uses normative juridical research methods using the statue approach and case approach. The specification of this writing is descriptive analysis, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations associated with the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is descriptive qualitative. From the results of the research that has been carried out, related to the criminal responsibility of the perpetrators and efforts to combat illegal racing gambling through Instagram social media, it is carried out by imposing sanctions in accordance with the regulations that apply to the perpetrators apart from being a means of achieving justice and law enforcement, as well as the efforts that have been made by the apparatus. law enforcers as well as elements of the community itself to tackle illegal racing gambling through Instagram social media. With the imposition of sanctions along with the countermeasures that have been carried out for individual perpetrators it is hoped that they will not commit these crimes. To achieve this prosperity, good cooperation is needed on an ongoing basis between law enforcement officials and the community, so that they can overcome these problems and avoid these criminal acts in the future. Abstrak. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap berkembangnya tindak pidana, kejahatan yang kerap dilakukan dunia maya adalah perjudian online. Dengan perkembangan teknologi ini, perjudian balap liar yang semulanya dilakukan secara konvensional kini beralih dilakukan secara online. Bermunculan akun-akun balap di media sosial Instagram yang menyediakan konten perjudian balap liar, seperti akun Instagram bernama 00.30speedway dan gapuraraceway. Akun tersebut yang dijadikan sebagai media untuk perjudian balap liar melalui media sosial Instagram yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statue approach dan case approach. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analistis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pertanggungjawaban pidana pelaku dan upaya penanggulangan perjudian balap liar melalui media sosial Instagram dilakukan dengan penjatuhan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pelaku selain sebagai sarana mencapai keadilan dan penegakan hukum, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun dari elemen masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi perjudian balap liar melalui media sosial Instagram. Dengan penjatuhan sanksi beserta upaya penanggulangannya yang telah dilakukan untuk individu para pelaku diharapkan untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan kerjasama yang baik secara berkesinambungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga dapat mengatasi persoalan tersebut dan terhindar dari tindak pidana tersebut dikemudian hari.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA