cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 32   33   34   35   36 
Studi Kompratif terhadap Tindakan Pembelaan diri yang Berakibat Kematian Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam Muhamad Kahfi Alghifari; Fariz Farrih Izadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5407

Abstract

Abstract. Actions to protect oneself in the common law system are known as self-defence and permissible force, namely self-defense and the permissibility of these actions. In Islamic criminal law, allowing self-defense or forced defense is known as daf'u as-sa'il which means avoiding, rejecting and defending oneself from attack. The formulation of the problem in the preparation of this research includes whether excessive self-defense can be qualified as a justification and how criminal responsibility results in death in the perspective of Criminal Law and Islamic Law. The goal is to find out what has been described in the formulation. The method used in this research is a normative juridical approach with a qualitative approach. The results of his research are that a person who makes a defense is forced if he is proven to have committed and the elements are fulfilled, meaning he cannot be convicted, so he is released because it is true that there is a defense to protect himself which threatens life, honor, life and property. As for criminal responsibility in Islamic law, it says that if it can be qualified as the victim's family is given the opportunity to forgive the perpetrators of accidental killing then the sanction is kifarat, which is in the form of freeing a slave (slave), besides that it is also subject to other penalties, namely in the form of diyat payments. Abstrak. Perbuatan melindungi diri dalam sistem common law, dikenal dengan self-defence dan permissible force, yaitu pembelaan diri dan diperbolehkannya perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Islam memperbolehkan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa dikenal dengan istilah daf’u as-sa’il yang artinya menghindari, menolak dan membela diri dari penyerangan. Adapun rumusan masalah dalam penyusunan penelitian ini yang meliputi, Apakah pembelaan diri yang melampaui batas dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembenar dan Bagaimana pertanggung jawaban pidana yang mengakibatkan kematian dalam persfektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. Tujuannya agar mengetahui apa yang telah diuraikan pada rumusan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu pendekatan yuridis normatif dengan jenis pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa jika dia terbukti melakukan dan unsur-unsurnya terpenuhi artinya dia tidak bisa dipidana, jadi dibebaskan karena benar adanya pembelaan guna melindungi diri yang mengancam nyawa, kehormatan, jiwa dan harta. Adapun pertanggung jawaban pidana dalam hukum Islam mengatakan bahwa apabila dapat dikualifikasikan sebagai yaitu keluarga korban diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan tidak sengaja maka sanksinya adalah kifarat, yang berupa memerdekakan seorang hamba sahaya (budak), disamping itu juga dikenai hukuman lain yaitu berupa pembayaran diyat.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Coklat Silverqueen Hasil Daur Ulang yang Dijual secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Reza Sri Astriyana; Neni Sri Imaniyati; Makmur
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5986

Abstract

Abstract. The development of internet technology in the current era certainly brings many changes in the social environment, especially in buying and selling that is done online. Buying and selling recycled silverqueen chocolate is of course much-loved by consumers, but in selling these products there are several problems that can harm consumers, including lack of information and incompatibility of information provided to consumers for the product. This study aims to find out how the legal protection of consumers who buy recycled silverqueen chocolate products and to find out how the sanctions are against business actors who sell recycled silverqueen chocolate products that are sold online based on Consumer Protection Law No. 8 of 1999 concerning Consumer protection.This research includes normative juridical research which is legal research using literature review in which the approach is taken by examining legal regulations relating to the object under study.The results of the analysis in this case show that consumer protection for recycled silverqueen chocolate is the fulfillment of the consumer's right to know correct, clear and honest information about purchasing the chocolate product. In addition, if consumers feel disadvantaged as a result of buying or consuming chocolate, consumers can ask for compensation from business actors, namely by returning money or replacing goods and/or services of similar or equivalent value, or health care and/or providing compensation in accordance with the provisions applicable laws and regulations in accordance with article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Abstrak. Perkembangan teknologi internet di era sekarang tentunya membawa banyak perubahan dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam jual beli yang dilakukan secara online. Jual beli coklat silverqueen yang di daur ulang ini tentunya banyak digemari oleh para konsumen, akan tetapi dalam penjulan produk tersebut terdapat beberapa masalah yang dapat merugikan konsumen antara lain yaitu kurangnya informasi serta ketidak sesuaian infromasi yang diberikan kepada konsumen terhadap produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen yang membeli produk coklat silverqueen yang di daur ulang serta untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual produk coklat silverqueen hasil daur ulang yang dijual secara online berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini termasuk peneletian yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian hukum dengan menggunakan kajian pustaka yang dimana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil analasis dalam kasus ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen terhadap coklat silverqueen yang didaur ulang yaitu adanya pemenuhan hak bagi konsumen untuk mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur menegenai pembelian produk coklat tersebut. Selain itu apabila konsumen merasa dirugikan akibat membeli maupun mengonsumsi coklat tersebut maka konsumen dapat meminta konpensasi dari pelaku usaha yaitu dengan cara pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 19 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Wanprestasi atas Perjanjian Jasa Promosi oleh Influencer pada Media Sosial Ditinjau dari Perspektif KUH Perdata Rifki Fadlurohman; Muhammad Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.6109

Abstract

Abstract. The purpose of this research is to examine the law concerning defaults on promotional service agreements by influencers and to determine how to resolve defaults that occur in the endorsement agreement. This study uses an approach known as "empirical normative research," which combines normative legal research with a number of empirical components. The statute approach and the conceptual approach are the methods used. Primary data, secondary data, and tertiary data, which are referred to as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, are the three categories of data sources used. Research was conducted both in the field and in the library as part of the data collection process. The data is evaluated qualitatively, that is, collected, qualified with empirical facts found in the field, then connected with theories related to the problem and conclusions drawn to ensure the results. The research findings show that as long as the parties comply with the legal terms of the agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code, the law governing the insertion of standard conditions in the ratification agreement is declared valid and applies as a rule for the parties. This is in accordance with the legal requirements for electronic agreements as outlined in Article 47, Paragraph 2, of Government Regulation Number 82 of 2012 Concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE). Standard clause provisions are valid if they are not included in the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), and there is no unlawful act that is not justified according to law, decency, and public policy. There are three ways to resolve ratification agreement issues: by filing a complaint with the Consumer Dispute Settlement Agency, asking the District Court to hold the responsible party responsible for terminating the agreement, and demanding compensation from the default party. Abstrak. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji hukum terkait wanprestasi perjanjian jasa promosi oleh influencer juga mengetahui bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian endorsement tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikenal dengan penelitian normatif empiris, yang menggabungkan penelitian hukum normatif dengan sejumlah komponen empiris. Pendekatan Statuta dan Pendekatan Konseptual adalah metode yang digunakan. Data primer, data sekunder, dan data tersier yang disebut sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan tiga kategori sumber data yang digunakan. Penelitian dilakukan baik di lapangan maupun di perpustakaan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Data dievaluasi secara kualitatif, yaitu dikumpulkan, dikualifikasikan dengan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang terkait dengan masalah dan ditarik kesimpulan untuk memastikan hasilnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa selama para pihak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka undang-undang yang mengatur tentang penyisipan syarat-syarat baku dalam perjanjian pengesahan dinyatakan sah dan berlaku sebagai aturan bagi para pihak. Hal itu sesuai dengan syarat sahnya perjanjian elektronik yang dituangkan dalam Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Ketentuan klausula baku adalah sah apabila tidak dicantumkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan menurut hukum, kesusilaan, dan kebijaksanaan umum. Ada tiga cara untuk menyelesaikan masalah perjanjian pengesahan: dengan mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, meminta Pengadilan Negeri untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas pemutusan perjanjian, dan menuntut ganti rugi dari pihak yang wanprestasi.
Implementasi Penilaian Persamaan pada Pokoknya atas Penggunaan Nama Merek Terdaftar dari Barang Sejenis Muhammad Reza Subhan; Neni Sri Imaniyati; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.6125

Abstract

Abstract. Intellectual Property (IP) is property rights originating from human intellectual abilities which are expressed in the form of creative creations through various fields, such as science, technology, art, literature, design, and so on. According to WIPO (The World Intellectual Property Organization) in general, Intellectual Property (IP) consists of two branches, namely Copyright and Industrial Property Rights. Researchers used normative juridical methods, namely research conducted only by studying data obtained through library materials and legal secondary data. This research specification is Descriptive-Analytical which is intended to provide an overview as well as an analysis regarding the implementation of provisions in regulations based on applicable legal provisions. Legal Recourse is an effort given by law to a person or legal entity for certain things, namely not in accordance with what he wants, does not fulfill a sense of justice. In Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications there are several stages in resolving disputes, namely civil and criminal. Author's analysis of the POMPOUS and POMPOUS cases777. Where the POMPOUS party can civilly file a lawsuit for trademark infringement to the Commercial Court and carry out alternative dispute resolution or arbitration. Then, criminally, POMPOUS can ask POMPOUS777 to carry out an investigation into his actions, namely examining alleged criminal acts in the field of marks with provisions for criminal sanctions. Abstrak. Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. Menurut WIPO (The World Intellectual Property Organization) secara garis besar Kekayaan Intelektual (KI) terdiri atas dua cabang yaitu Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan hanya dengan mempelajari data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder yang bersifat hukum. Spesifikasi Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Upaya Hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu yakni tidak sesuai dengan yang diinginkannya, tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ada beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa yakni secara perdata dan secara pidana.1. Analisis Penulis terhadap kasus POMPOUS dan POMPOUS777. Dimana pihak POMPOUS secara perdata bisa melakukan Gugatan atas Pelanggaran Merek Kepada Pengadilan Niaga dan melakukan alternatif Penyelesaian sengketa atau arbitrase. Kemudian Secara Pidana Pihak POMPOUS bisa memohonkan untuk dilakukan penyidikan kepada POMPOUS777 atas Perbuatan yang dilakukannya yakni memeriksa terhadap dugaan tindak pidana di bidang merek dengan ketentuan sanksi pidana.
Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah WNI yang Melangsungkan Perkawinan Campuran di Indonesia Nabila Ratu Utami; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.6964

Abstract

Abstract. Intermarriage that occur between an Indonesian citizen who marries a foreigner will become a problem if the two of them enter into a marriage without a preneptual agreement regarding the separation of assets, then the Indonesian citizen may lose his or her property rights due to a mixture of assets that occurs after the marriage takes place. The approach method used to examine the problems of this research is a normative juridical approach, namely an approach based on the main legal material by examining the concepts, theories, legal principles and laws and regulations related to this research. In land law, Indonesia itself adheres to a nationalist principle which closes space for foreign citizens to register their rights, problems regarding the mixing of assets in marriage law after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 concerning marriage agreements, makes the making of marriage agreements in unlimited time. at that time it can provide space for Indonesian citizens to make an agreement regarding the assets acquired during the marriage. Abstrak. Perkawinan campuran yang terjadi antara seorang WNI yang menikahi WNA akan menjadi sebuah problematika jika keduanya melangsungkan pernikahan tanpa perjanjian perkawinan sebelum menikah mengenai pemisahan harta kekayaan, maka WNI tersebut dapat kehilangan Hak Miliknya akibat percampuran harta benda yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dari penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hukum pertanahan Indonesia sendiri menganut asas nasionalis yang menutup ruang kepada pihak warga negara asing untuk mendaftarkan haknya, permasalahan mengenai percampuran harta dalam hukum perkawinan pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan, menjadikan pembuatan perjanjian perkawinan yang tidak terbatas pada waktu tersebut dapat memberikan ruang kepada warga negara Indonesia untuk membuat kesepakatan tentang harta-harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.
Penerapan Hak Cuti bagi Pekerja Pria yang Istrinya Melahirkan di PT X Kota Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Hak Melindungi Keluarga Fahira Salsabila Wijayanti; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.7058

Abstract

Abstract. Leave is a state of absence or attendance at work that is permitted within a certain period of time. The entitlement to leave includes workers' rights granted by the employer, if the employer has not been able to fulfill it there will be a dispute between the two parties, namely the worker and the employer. The right to leave is granted by employers to workers as stipulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The purpose of the right to leave is to provide an opportunity for workers to rest or fulfill their obligations within the family. In granting leave there are several polemics, one of which is leave because the wife gave birth. As happened at PT X Kota Bandung, the company considers the leave is not an urgency and is considered to be detrimental to the company. In this research, of course, the aim is to find out the unilateral abolition of the right to give birth to a wife and also to find out the urgency of granting the right to leave because a wife gives birth in a private company according to Law No. 13 of 2003 concerning Labor is linked to the right to protect the family. The research method used is normative juridical, namely an approach that is carried out using the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. Deductively, this research begins by analyzing secondary data in the field of law related to the issues that are the problem in this study. Sources of primary and secondary legal data based on statutory regulations and books to fulfill secondary data then conducted interview sessions with related parties. The tertiary legal material in this study relates to the abolition of the right to leave due to the wife giving birth and unilateral deductions from wages. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that workers who are affected by the elimination of leave due to the wife giving birth and deductions from wages at PT X Kota Bandung have not received fulfillment of their rights from the company regarding deducted wages and also the wages that workers should have received, this is of course not in accordance with the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and ILO Convention 156 of 1981 concerning Workers with Family Responsibilities. Abstrak. Cuti merupakan keadaan tidak masuk atau hadir kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Hak cuti termasuk hak-hak pekerja yang diberikan oleh pengusaha, apabila pengusaha belum dapat memenuhinya akan terjadi perselisihan antara kedua pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Hak cuti diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dan terdapat dapat perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomo 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan hak cuti adalah memberikan kesempatan kepada pekerja untuk beristirahat ataupun memenuhi kewajibannya dalam keluarga. Dalam pemberian cuti terdapat beberapa polemik, salah satunya cuti karena istri melahirkan. Seperti yang terjadi di PT X Kota Bandung, perusahaan tersebut menganggap cuti tersebut bukan suatu urgensi dan dinilai merugikan perusahaan. Dalam peneltian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui peniadaan hak cuti istri melahirkan secara sepihak dan juga untuk mengetahui urgensi pemberian hak cuti karena istri melahirkan di perusahaan swasta menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan hak untuk melindungi keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan peniadaan hak cuti karena istri melahirkan dan pemotongan upah secara sepihak. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang terkena dampak dari peniadaan cuti karena istri melahirkan dan pemotongan upah di PT X Kota Bandung belum mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait upah yang di potong dan juga upah yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO 156 tahun 1981 tentang Pekerja dalam Tanggung Jawab Keluarga.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Siti Hediati Kusumaastuti; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.7119

Abstract

Abstract. Research on Law Enforcement of Criminal Acts of Corruption in the Procurement of Goods and Services within the Implementing Agency for Upstream Oil and Gas Business Activities (BPMIGAS) has been carried out in the Legal area of South Jakarta City Jl. Captain Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Special Capital Region of Jakarta 12710. This study aims to determine the process of law enforcement for criminal acts of corruption that pose a threat to economic stability, can damage the order of the wheels of government and democratic values, ethical values, morals and character, justice, lead to social inequality, is discriminatory, undermines ethics and honest business competition, injures sustainable development and the rule of law. The crime of corruption and how is the legal analysis of the enforcement of the criminal law of corruption in the form of the procurement of goods/services Number 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. The research method used in writing this thesis is normative legal research by reviewing the laws and regulations relating to corruption. This type of legal research conceptualizes law as what is written in statutory regulations or the law is conceptualized as a rule or norm. The data collection method is carried out by means of research which includes primary, secondary and tertiary legal materials in order to be able to answer every problem. Legislation that specifically regulates corruption crimes already exists and has undergone 4 (four) changes. The case is registered with 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. The defendant was charged with the second indictment, namely Article 3 in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Both were sentenced to 12 years in prison plus a fine of Rp. 1 billion subsidiary 6 months based on the first indictment of Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Abstrak. Penelitian mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) telah dilaksanakan di wilayah Hukum Kota Jakarta Selatan Jl. Kapten Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dapat merusak tatanan roda pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, moral dan karakter, keadilan, menimbulkan ketimpangan sosial, bersifat diskriminatif, merusak etika dan kompetisi bisnis yang jujur, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana Korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode pegumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan mengalami 4 (empat) kali perubahan. Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Sejenis (Homoseksual) yang Dilakukan oleh Pelatih Futsal Bogor Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Rifqi Harta Wiguna Kusumah; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.7139

Abstract

Abstract. Regulations regarding sexual harassment are contained in Articles 289, 292, 293 Paragraphs (1), (2), (3), 294 Paragraph (2) Number 2 of the Criminal Code (KUHP) which explains that in Article 289: " Whoever with violence or threats of violence forces a person to commit or allow obscene acts to be carried out, shall be punished for committing an act which attacks the honor of decency, with a maximum imprisonment of nine years." As happened to the research object in this thesis where the perpetrator with the initials GJ who sexually abused his male students became victims of verbal abuse. The purpose of this thesis research is to understand the aspects of the responsibility of the perpetrators of sexual harassment towards the victims in this case and to find out the implementation of law enforcement against child sexual abuse. This research method uses a normative juridical approach and the specifications of this research are descriptive-analytical, namely describing, explaining and explaining clearly matters relating to the issues to be disclosed. The results of the study show that sexual harassment is a case that often occurs regardless of gender or age, sexual harassment can happen to anyone and law enforcement against perpetrators of sexual harassment is regulated in article 289 of the Criminal Code. Recommendations based on these problems are that the government is obliged to provide very strict sanctions against perpetrators of sexual harassment by providing clear rules. In addition, the government is obliged to establish legislation that specifically provides legal protection for victims of sexual harassment. Then the community is advised to increase their insight and knowledge regarding true sexual harassment in accordance with article 289 of the Criminal Code concerning law enforcement against perpetrators of sexual harassment so that cases such as the Bogor futsal coach do not occur again sexually harassing their students. Abstrak. Peraturan mengenai pelecehan seksual terdapat dalam Pasal 289, 292, 293 Ayat (1), (2), (3), 294 Ayat (2) Nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya menjelaskan bahwa pada Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”. Seperti yang terjadi pada objek penelitian dalam skripsi ini dimana pelaku berinisial GJ yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya yang berkelamin laki-laki menjadi korban pelecehan secara verbal. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memahami aspek tanggung jawab pelaku pelecehan seksual terhadap para korban dalam kasus tersebut dan mengetahui implementasi penegakkan hukum terhadap pelecehan seksual anak. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menguraikan dan memaparkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan. Hasil penelitian menunjukkan pelecehan seksual merupakan kasus yang sering terjadi tidak melihat gender ataupun usia, pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun dan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual diatur dalam pasal 289 KUHP. Rekomendasi berdasarkan permasalahan tersebut adalah pemerintah wajib untuk memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap para pelaku Pelecehan seksual dengan memberikan aturan yang jelas. Selain itu pemerintah wajib membentuk perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang terkena pelecehan seksual. Kemudian masyarakat disarankan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya mengenai pelecehan seksual yang benar sesuai dengan pasal 289 KUHP tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual agar tidak terjadi lagi kasus seperti pelatih futsal bogor melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya.
Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Layanan Elektronik Terhadap Pembatalan Pembelian Tiket Online secara Sepihak kepada Konsumen Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik Sarah Judith Putri Santosa; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.7157

Abstract

Abstract. E-commerce is a form of trade transaction or trading of goods or services using electronic media. Trading through electronic transactions in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade, but has not been specifically regulated regarding Trading Through Electronic Systems, which was later ratified by Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems. Even though there are many laws and regulations that regulate online transaction activities in e-commerce, there are still many Business Actors who carry out online transaction activities without using good faith. So that with this research it is hoped that it can help and find out the accountability and legal remedies for unilateral cancellation by Business Actors in carrying out online transaction activities. This research method uses normative juridical by comparing primary, secondary, and tertiary literature studies. In terms of existing problems, current laws and regulations can be implemented in resolving disputes with consumers. Abstrak. E-commerce merupakan bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Perdagangan melalui transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, akan tetapi belum diatur secara khusus mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang kemudian disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan transaksi online di e-commerce akan tetapi masih banyak Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan transaksi online dengan tidak menggunakan itikad baik. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mengetahui pertanggungjawaban serta upaya hukum dari Pembatalan secara sepihak oleh Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan transaksi online. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan membandingkan studi kepustakaan primer, sekunder, dan tersier. Dalam permasalahan yang ada peraturan perundang-undangan saat ini sudah dapat di implementasikan dalam menyelesaikan sengketa terhadap Konsumen.
Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nabilla Maulida Rahmadiani; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i2.7221

Abstract

ABSTRACT- Interfaith marriages raise various kinds of problems such as the validity of marriage according to the Marriage Law, based on Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law Number 16 of 2019 a valid marriage is a marriage carried out according to religious laws and beliefs. In practice, it is still common to find applications for permits for interfaith marriages, one of which is the Surabaya District Court's recent decision. A marriage that is legal according to religion alone will definitely give rise to a legal consequence, especially since the marriage is a marriage of different religions, of course it will cause various problems. These problems concern the relationship between husband and wife and affect children if they have offspring. This study aims to find out what the judges consider in deciding cases of interfaith marriages in Surabaya Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya and also to find out the legal consequences for marriages with different beliefs. The research method used is an approach method based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to interfaith marriages in Indonesia. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the judge's consideration of legalizing interfaith marriages in Surabaya is due to certain reasons but it also causes a legal vacuum due to different interpretations between one person and another, apart from that interfaith marriages also cause several consequences. one of them is due to law ABSTRAK- Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang baru saja terjadi. Suatu perkawinan yang sah menurut agama saja pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum apalagi perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah- masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak- anak apabila memiliki keturunan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama yang ada di Surabaya Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya dan juga untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan dengan keyakinan yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim mengesahkan perkawinan beda agama di Surabaya tersebut karena beberapa alasan tertentu tetapi itu juga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum karena adanya tafsir yang berbeda antara satu orang dengan satu orang lainnya, selain itu perkawinan beda agama juga menimbulkan beberapa akibat salah satunya akibat hukum

Page 34 of 52 | Total Record : 515

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies