Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Nasabah Bank Pengguna M-Banking sebagai Korban Tindak Pidana Penipuan Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Azmi Suci Hayati]]>;
<![CDATA[Dian Alan Setiawan]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5047
<![CDATA[Abstract. In the era of globalization advances in science and technology have led humans to the ease of interacting with each other. In addition to having a big positive impact, information and communication technology also has a negative side. Various crimes are committed using information technology, one of which is online fraud. This paper aims to find out the regulation regarding criminal acts of fraud through electronic banking media in posistive criminal law in Indonesia and to find out the legal protection of customers who use m-banking against the risk of losses suffered by customers. The method used in this study is normative juridical, using data collection techniques through literature studies by collecting secondary data. The results of this study show that the Regulation regarding Fraud Crimes through Electronic Banking Media in Positive Criminal Law in Indonesia is contained in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law and Article 378 of the Criminal Code. Legal Protection to M-Banking User Customers against the risk of losses suffered by customers can be seen in the ITE Law in the form of case settlement and criminal sanctions given to suspects or defendants while the Criminal Procedure Code provides protection for victims in the form of the right to report, the right to exercise control over public prosecutors, and the right to combine compensation prosecutions between criminal and civil cases. Abstrak. Pada era globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain. Selain memiliki dampak positif yang besar, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki sisi negatif. Berbagai kejahatan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi salah satunya seperti penipuan online. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana penipuan melalui media elektronik banking dalam hukum pidana posistif di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna m-banking terhadap resiko kerugian yang diderita oleh nasabah. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Banking dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP. Perlindungan Hukum kepada Nasabah Pengguna M-Banking terhadap resiko kerugian yang diderita oleh nasabah dapat dilihat pada UU ITE yang berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa sedangkan KUHAP memberikan perlindungan terhadap korban berupa hak atas laporan, hak untuk melakukan kontrol terhadap penuntut umum, dan hak atas penggabungan penuntutan ganti kerugian antara perkara pidana dan perdata.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations ]]>
<![CDATA[Al-Azmi Nur Fadhilah Syarip]]>;
<![CDATA[Mohammad Husni Syam]]>;
<![CDATA[Syahrul Fauzul Kabir]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5048
<![CDATA[Abstract. This research is motivated by violations of human rights against women related to inequality in reproductive health problems experienced by women, one of which is the practice of female genital mutilation (FGM). This practice of FGM is very dangerous and can cause health problems to the point of triggering mental health, reducing or eliminating recognition, and enjoyment or execution of women. This study aims to understand how international human rights provide protection for girls who experience FGM and to understand the implementation of FGM practices in Indonesia and the UK. This study uses a normative juridical method, with bibliographical data or secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The results obtained are: (1) Special international agencies such as WHO and the CEDAW convention observe that the practice of female circumcision is a traditional practice that is dangerous and can affect women's health, therefore the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women issued General Recommendation no. 14: Female Circumcision in 1990 in an effort to protect women in the practice of FGM. And the Convention on the Rights of the Child which provides protection for children who experience FGM by providing recommendations to the state to eliminate traditional habits that harm children's health (2) The implementation of FGM practices in Indonesia is based on culture or religion while the implementation of FGM practices in England is carried out by someone who migrated to the UK and brought the FGM culture with them. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap perempuan terkait adanya ketidaksetaraan masalah kesehatan reproduksi yang dialami oleh perempuan salah satunya praktik sunat perempuan/ Female Genital Mutilation (FGM). Praktik FGM ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan masalah kesehatan hingga memicu kesehatan mental, mengurangi atau meniadakan pengakuan, dan penikmatan atau pelaksanaan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak asasi manusia internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak perempuan yang mengalami FGM serta untuk memahami implementasi praktik FGM di Indoneia dan Inggris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data kepustakaan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil yang diperoleh yakni: (1) Badan-badan khusus internasional seperti WHO dan konvensi CEDAW mengamati bahwa praktik sunat perempuan merupakan praktik tradisional yang berbahaya serta dapat mempengaruhi kesehatan perempuan, maka dari itu Committee on the Elimination of Discrimination Againts Women mengeluarkan General Recomendation no.14: Female Circumision in 1990 dalam upaya melindungi perempuan dalam praktik FGM. Dan Konvensi Hak Anak yang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami FGM dengan memberi rekomendasi kepada negara untuk menghapuskan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang merugikan kesehatan anak (2) Implementasi praktik FGM di Indonesia berdasar pada budaya atau agama sedangkan impelemntasi praktik FGM di Inggris dilakukan oleh seseorang yang bermigrasi ke negara Inggris dan membawa budaya FGM.]]>
<![CDATA[Perjanjian Jaminan Personal Guarantee dalam Terwujudnya Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Annisya Dwi Rahmayani Putri]]>;
<![CDATA[Lina Jamilah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5050
<![CDATA[Abstract. This research is motivated by the lack of effective regulations regarding personal guarantee agreements that can harm one of the parties and provide less legal protection for the parties. This study aims to discuss the implementation and legal certainty of the personal guarantee agreement at Bank BSI. The method used in this writing is the normative legal method, using a normative juridical approach with a descriptive research method, using a qualitative approach. The results showed that in its implementation where when a third party agrees to insurer the creditor, it means that the guarantor is ready to be responsible for paying off the credit, then in the bank BSI personal guarantee is not made an individual guarantee deed which is usually done by the bank through a notary. This makes the huku power weak in case of problems in the future. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekurang efektifan peraturan mengenai perjanjian jaminan personal guarantee yang bisa merugikan salah satu pihak dan kurang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana implementasi dan kepastian hukum dari perjanjian personal guarantee di Bank BSI. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu adalah metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaannya dimana ketika pihak ketiga menyetujui untuk penanggungan pihak kreditor maka artinya pihak penjamin siap bbertanggung jawab untuk melunasi kredit tersebut, lalu di bank BSI personal guarantee tidak dibuatkan akta jaminan perorangan yang biasanya dilakukan pihak bank melalui notaris. Hal ini membuat lemahnya kekuatan huku yang ada jika terjadi masalah dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Ayah Tiri sebagai Wali Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Amanda Prasxilia Chairunesa]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5054
<![CDATA[Abstract. Guardian in marriage is one of the conditions that causes the process of a marriage to be valid, a person must meet certain criteria to be able to become a guardian in a marriage. The lack of awareness of the importance of the guardian's position in marriage has resulted in several marriages being invalid by law due to the invalid guardianship. Guardians can be represented by way of taukil, this is referred to as a representative guardian. The purpose of this study is to determine the validity of marriages that are represented by stepfathers in terms of aspects of Islamic law and also Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. and to find out the legal consequences of marriages that are represented by stepfathers based on Islamic law and laws Number 16 of 2019 concerning Marriage. This research method uses a juridical-normative approach, and this research is descriptive analysis in nature. The data collection technique used was document study and by conducting interviews, and the data that had been obtained was analyzed in a qualitative juridical manner. Marriage will be said to be valid if the guardian is someone who has a lineage or blood line with certain conditions as stated in Article 21 KHI. If the order of guardians in Article 21 KHI does not want the guardianship process, they have the right to give the guardian's will to the judge's guardian to become the bride's marriage guardian provided that the nasab guardian has agreed that if the guardian of the marriage is the judge's guardian, his guardianship status is valid. , then the marital status will be valid. In addition to the nasab guardian giving permission to the judge's guardian, there are also other guardians who do not have blood ties or straight lineage and above, can become marriage guardians on condition that they have a taukil letter given by the original guardian to the representative guardian. Original evidence witnessed by 2 witnesses. With a taukil letter or pronouncement of a guardian's representative from the original guardian to another person who is not related by blood or straight line upwards, then the guardian's representative is valid to become the bride's marriage guardian, then regarding the marital status represented by the guardian's representative will be valid. Abstrak. Wali dalam perkawinan merupakan salah satu syarat yang menyebabkan proses suatu perkawinan menjadi sah, seseorang harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat dijadikan wali dalam sebuah perkawinan. Lengahnya kesadaran akan pentingnya kedudukan wali di perkawinan mengakibatkan beberapa perkawinan menjadi tidak sah hukumnya karena hal wali yang tidak sah. Wali dapat diwakilkan dengan cara taukil, hal ini disebut sebagai wakil wali. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang diwalikan oleh ayah tiri yang ditinjau dari aspek hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.dan untuk mengetahui konsekuensi hukum dari perkawinan yang diwalikan ayah tiri berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan dengan melakukan wawancara, serta data yang sudah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. perkawinan akan dikatakan sah apabila yang mnejadi wali adalah yang memiliki nasab garis keatas atau sedarah dengan ketentuan tertentu seperti pada Pasal 21KHI. Jika urutan wali dalam Pasal 21 KHI tersebut tidak menghendaki dalam proses perwalian, mereka berhak untuk memberikan kehendak wali kepada wali hakim untuk menjadi wali nikah mempelai wanita dengan ketentuan bahwa wali nasab telah sepakat jika yang akan menjadi wali nikah adalah wali hakim, status perwaliannya pun sah, maka status perkawinannya pun akan sah. Selain wali nasab memberikan izin kepada wali hakim, adapula wali lainnya yang tidak memiliki ikatan sedarah atau garis keturunan lurus keatas, dapat menjadi wali nikah dengan syarat memiliki surat taukil yang diberikan oleh wali asli kepada wakil wali tersebut, selain surat tersbut dapat dilakukan dengan pengucapan wali asli dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dengan adanya surat taukil atau pengucapan perwakilan wali dari wali asli kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau garis lurus keatas, maka wakil wali tersebut sah untuk dapat menjadi wali nikah mempelai wanita, lalu mengenai status perkawinan yang diwalikan oleh wakil wali tersebut akan sah.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Aborsi ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Raffi]]>;
<![CDATA[Eka Juarsa]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5055
<![CDATA[Abstract. Every year in Indonesia, millions of women experience unplanned pregnancies, and most of these women choose to terminate their pregnancies, despite the fact that abortion is generally illegal. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Based on the research results it is known that the judge's considerations in imposing criminal decisions on the defendant. Application of Material Criminal Law in Decision Number: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, using the Lex specialis derogatlegi generalis principle, namely a principle of legal interpretation which states that special laws (lex specialis) overrule general laws (lex generalis). Then, in the decision it was considered that the abortionist had violated Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights because actually abortion or killing of a fetus in the womb is a violation of human rights because the fetus in the womb of a pregnant woman also has the right to life. Meanwhile, positive law allows abortion for certain reasons. Abstrak. Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataanya aborsi secara umum adalah ilegal. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana aborsi serta mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap Studi Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Putusan Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, menggunakan Asas Lex specialis derogatlegi generalis yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Kemudian, dalam putusan tersebut dianggap Pelaku aborsi telah melanggar UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya abosi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil jugamemiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.]]>
<![CDATA[Bebasnya Tuntutan Pencabutan Hak Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan ]]>
<![CDATA[Bintang Raihan Sulaeman]]>;
<![CDATA[Chepi Ali Firman Zakaria]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5056
<![CDATA[Abstract. Corruption is a crime that is very detrimental to the nation and state and can damage the morale of the nation so that corruption is grouped into extraordinary crime which requires extra action in eradicating it, so that one of the state's efforts in eradicating corruption is by imposing the maximum possible principal punishment and addition in the form of revocation of political rights. In this case, there are several questions regarding what the judge considers in making a decision in the form of revocation of political rights and what are the obstacles to law enforcement. At this writing the author uses normative juridical research methods which are carried out by examining primary and secondary legal materials. The results of the study show that the verdict does not explicitly state the existence of the revocation of political rights and should in the judge's consideration be able to see a similar case that occurred where the case against the defendant the Minister of Social Affairs Juliari Batubara was sentenced to an additional penalty for revocation of political rights, and obstacles to law enforcement for criminal acts of corruption in demands for the revocation of political rights in the official cluster is a discrepancy with the Constitutional Court Regulations which have stipulated a waiting period of 5 (five) years for convicts who carry out their decisions, which the accused should then undergo a fair or just punishment for what he has done for the delict he has committed Abstrak. Korupsi adalah suati tindak pidana yang sangat merugikan bangsa dan negara serta dapat merusak moral bangsa sehingga korupsi dikelompokan menjadi extra ordinarycrime yang membutuhkan tindakan extra pula dalam pemberantasannya, sehingga salah satu upaya negara dalam hal memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok semaksimal mungkin dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Dalam hal ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pencabutan hak politik serta bagaimana hambatan penegak hukumnya. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normative yuridis yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa amar putusan tidak dengan tegas menyebutkan adanya penjatuhan pencabutan hak politik serta seharusnya dalam pertimbangan hakim dapat melihat kasus serupa yang terjadi dimana kasus yang menerpa terdakwa Menteri Soasial Juliari Batubara dijatuhi hukuman tambahan akan pencabutan hak politik, dan hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam tuntutan pencabutan hak politik dalam klaster pejabat ialah ketidaksesuaian dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sudah menetapkan rentang waktu tunggu 5 (lima) tahun kepada terpidana yang melaksanakan putusannya yang kemudian dengan seharusnya terdakwa menjalani hukuman setimpal atau adil dengan apa yang diperbuatkanya atas delict yang pernah dilakukannya.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Adat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Pidana Positif ]]>
<![CDATA[Alyusnan Yusuf]]>;
<![CDATA[Edi Setiadi]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5057
<![CDATA[Abstract. The application of sanctions in the Minangkabau customary law itself, especially the crime of theft, has existed for a long time, although there are no rules that regulate it beforehand. Furthermore, in customary settlements, there are no social differences in imposing sanctions. In addition to the sanctions that have been regulated in the material sanctions, customary law has moral sanctions that are borne by the perpetrator and his family and for life. The position of customary criminal law in Indonesian criminal law policies deserves to be considered, because the existence of customary criminal law in the legal system in Indonesia is recognized in several laws and regulations, court decisions, so that the location of customary criminal law in the formation of national criminal law is a source for national law. Then in the 2008 RKUHP the position of customary criminal law is used not only as a source of criminal law, but also as a source of material legality of criminal law as stated in the provisions of Article 1 paragraph (3), (4) of the 2008 RKUHP, the source of material legality as a counterbalance to the principle of formal legality as regulated in article 1 paragraph (1) of the 2008 RKUHP. Abstrak. Penerapan sanksi dalam pidana adat Minangkabau sendiri khusunya pidana pencurian sudah ada sejak dulu, walaupun tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya. Selanjutnya dalam penyelesaian adat tidak ada perbedaan sosial dalam menjatuhkan sanksi,Selain sanksi yang sudah diatur dalam yaitu sanksi material, hukum adat mempunyai sanksi moral yang ditanggung pelaku dan keluarganya dan seumur hidup. Kedudukan hukum pidana adat dalam kebijakan hukum pidana Indonesia patut untuk dipertimbangkan, dikarenakan keberadaan hukum pidana adat dalam sistem hukum di Indonesia diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, sehingga letak hukum pidana adat dalam pembentukan hukum pidana nasional adalah sebagai sumber untuk hukum nasional. Kemudian dalam RKUHP Tahun 2008 kedudukan hukum pidana adat digunakan bukan saja sebagai sumber hukum pidana, tetapi juga sebagai sumber legalitas materiil hukum pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3), (4) RKUHP Tahun 2008, sumber legalitas materiil tersebut sebagai penyeimbang asas legalitas formal yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) RKUHP Tahun 2008.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidanan Ilegal Fishing Di Wilayah Hukum Polda Banten Dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut ]]>
<![CDATA[Muhammad Adha Gifari]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5059
<![CDATA[Banten merupakan wilayah yang sangat strategis mengingat letak daerahnya berbatasan dengan ibu kota negara dan juga sebagai jembatan gerbang antara Jawa dan Sumatera. Sebagai wilayah daratan dengan luas 8.651,20 km2 yang dikelilingi tiga lautan besar yaitu laut Jawa dibagian utara, laut Selat Sunda dibagian barat, dan laut Hindia di bagian selatan. Sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama ekonomi nasional khususnya provinsi Banten. Ikan adalah sumber bahan pangan sehat berperan mendukung gerakan masyarakat sehat dalam rangka mengurangi beban penyakit sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai bentuk serta pembatasan diskresi oleh Kepolisian khususnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten membuat penanganan masalah Illegal Fishing di perairan laut Banten tidak menyentuh problem mendasar yang terjadi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, diperlukan analisis mengenai apa saja bentuk penanganan dan sejauh mana batasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten serta bagaimana kedudukan peraturan internal yang dibuat oleh kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana Illegal Fishing terkait dengan diskresi yang dimiliki oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Banten. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten dalam menangani Tindak Pidana Illegal Fishing? serta Bagaimana dampak Illegal Fishing terhadap kerusakan ekosistem laut di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten? Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, terkadang hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norrna yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Keseluruhannya diharapkan untuk mendapatkan sebuah hasil kesimpulan yang akurat dalam memberikan solusi penanganan dan pendindakan hokum terhadap pelaku tibdak pidana Illegal Fising di wilayah Ditjen Polairud Provinsi Banten.]]>
<![CDATA[Analisis Viktimologis Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Driver Ojek Online Dihubungkan Dengan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Farel Mochammad Zafrullah]]>;
<![CDATA[Nandang Sambas]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5060
<![CDATA[Abstract. This study aims to review the implications of the TPKS Law which is focused on aspects of victim protection. Starting from Sexual violence can occur anywhere and by anyone, even the perpetrators can be from the closest relatives. The presence of the TPKS Law can be proof of the struggle for victims of sexual violence. Therefore it is very important to see the implications of the TPKS Law from the aspect of victim protection, in addition to the law as a clear legal umbrella, clear legal protection instruments are also needed for victims of sexual violence. The method used is the normative legal research method in which the law examines norms, concepts, principles, doctrines and to find out legal sanctions when sexual violence occurs. The results of this study indicate that if a violation occurs, such as committing sexual violence, sanctions will be imposed in the form of imprisonment and/or fines in accordance with applicable regulations. This study uses a normative juridical research method by examining secondary data in the field of law relating to matters that become problems in this study by using analytical descriptive research. The data collection method or technique used is library research. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mereview implikasi UU TPKS yang difokuskan pada Aspek perlindungan korban. Bermula dari Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja bahkan pelakunya bisa dari kerabat terdekat. Dengan hadirnya UU TPKS ini dapat menjadi bukti perjuangan bagi para korban kekerasan seksual. Oleh karena itu penting sekali untuk melihat implikasi UU TPKS ini dari aspek perlindungan korban, selain undang-undang sebagai payung hukum yang jelas diperlukan juga instrument perlindungan hukum yang jelas bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana hukum tersebut mengkaji berupa norma, konsep, asas, doktrin dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadinya kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa apabila terjadi pelanggaran seperti halnya melakukan kekerasan seksual maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dihubungkan dengan Asas Keadilan ]]>
<![CDATA[Alfiyanti Lestari Alyayudinda]]>;
<![CDATA[Chepi Ali Firman Zakaria]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5063
<![CDATA[Abstract. Law is used as a social control tool that can determine or regulate the behavior of society so as not to deviate from the rule of law. Commercial Sexual Exploitation of Children is a new type of crime that is receiving attention in the world today, one of which is prostituted children defined as the use of girls and/or boys in sexual activities paid in cash or in kind. Law enforcers and the government have tried to deal with the crime of Commercial Sexual Exploitation of Children through the rule of law and its enforcement, such as judges who are required to be skilled in applying the law and dare to take progressive actions to realize justice. The rise of child prostitution cases which ultimately need to be studied more comprehensively, such as what happened in Tangerang, as stated in the Tangerang District Court Decision Number 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng and the appeal decision of the Banten High Court Number 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, can be said to be correct and not wrong in applying the law as stipulated in Article 193 Paragraph (1) of Criminal Code Procedure. However, when compared to the Padang District Court Decision Number 354/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, the two decisions above in their considerations have ignored the legal principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, so that justice in the judge's decision has not been oriented towards legal justice, moral justice, and social justice. Abstrak. Hukum dijadikan sebagai alat kontrol sosial (social control) yang dapat menetapkan atau mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak menyimpang dari aturan hukum. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan suatu jenis kejahatan model baru yang sedang mendapat perhatian didunia saat ini, salah satunya prostitusi atau pelacuran anak didefinisikan sebagai pemakaian anak perempuan dan/atau anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang. Penegak hukum dan Pemerintah telah berupaya menangangani kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak melalui aturan hukum serta penegakannya, seperti Hakim yang dituntut terampil dalam menerapkan undang-undang dan berani melakukan tindakan progresif untuk mewujudkan keadilan. Masih maraknya kasus prostitusi anak yang pada akhirnya perlu dikaji lebih komperhensif seperti halnya yang terjadi di Tangerang, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng dan putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, dapat dikatakan sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, apabila dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN.Pdg bahwa kedua putusan diatas dalam pertimbangannya telah mengabaikan asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis, sehingga keadilan dalam putusan hakim belum berorientasi pada pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial.]]>
