cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 29   30   31   32   33 
Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Layanan Elektronik Terhadap Penjualan Buku Bajakan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik Yogi Suprayogi; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5064

Abstract

Abstract. Books are windows to the world that open scientific insights. Along with the development of the information system era and advances in technology, buying and selling transactions are experiencing rapid progress, ranging from electronic goods, household needs to online book sales which are selling well in electronic trading services. Electronic trading services as organizers of electronic transaction activities have a very important role as a medium for buying and selling transactions in this modern era. Today, more and more results of thought and creative processing are produced by the expertise of creators. In order to produce a work that can be protected by copyright, the creation itself must have its own characteristics. Copyright is the right owned by the creator to exploit in various ways the work he produces. Copyright consists of economic rights and moral rights. Economic rights are rights to obtain economic benefits from creations and related rights products. Intellectual Property is property rights originating from human intellectual abilities which are expressed in the form of creative creations through various fields, such as science, technology, art, literature, design, and so on. KI or Intellectual Property Rights (IPRs) are economic rights granted by law to a creator or inventor for a work based on human intellectual abilities in the fields of science, technology, art and literature consisting of copyrights which include literary works, portraits, cinematography, music and Industrial Property Rights which includes patents, brands and industrial designs Abstrak. Buku merupakan jendela dunia yang membuka wawasan keilmuan. Seiring dengan berkembangnya zaman sistem informasi dan kemajuan teknologi transaksi jual beli mengalami kemajuan pesat mulai dari barang elektronik , kebutuhan rumah tangga sampai dengan penjualan buku online yang laris manis di jasa perdagangan elekronik . Jasa perdagangan elektronik sebagai penyelenggara kegitan transaksi elektronik memilki peran yang sangat penting sebagai media transaksi jual beli di era modern ini. Dewasa ini, semakin banyak hasil olah pikir dan olah cipta yang dihasilkan oleh keahlian pencipta. Untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi hak cipta, ciptaan itu sendiri harus memiliki khas-nya sendiri. Hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya yang dihasilkannya. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Kekayaan Intelektual adalah hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. KI atau Intellectual Property Rights (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra yang terdiri dari Hak Cipta yang meliputi hasil karya kesastraan, potret, sinematografi, musik dan Hak Atas Kekayaan Industri yang meliputi paten, merek, dan desain industri.
Tanggung Jawab Shopee Express atas Kehilangan Barang yang Dilakukan oleh Kurir Dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasmine Shafa Sabrina Darmawan; Liya Sukma Muliya
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5066

Abstract

Abstract. The field of transportation is a very vital activity in people's lives. Shopee Express is one of Shopee's innovations to develop its own logistics and delivery network. Business growth and lifestyle evolution have contributed to increasing demand for time-sensitive import shipments. Not only in small packages and document scope, but also in handling transportation, logistics and distribution. to analyze how the responsibility of business actors for loss of goods causes consumer losses and causes disputes between business actors and consumers, as well as legal remedies that can be taken when this dispute occurs in the relationship between business actors and consumers. The research method that will be used in this study uses a normative juridical approach. The research specifications are analytical descriptive. The data collection stage is through document studies and interviews. Data analysis is done through qualitative methods. The conclusion drawn from this study is that Article 19 of the UUPK states that if consumers suffer losses in the form of damage, pollution, or financial and health losses due to consuming traded products. Producers as business actors are obligated to provide compensation in the form of refunds, replacement of goods, maintenance, as well as in the form of compensation for compensation made within a maximum period of 7 (seven) days after the date of the transaction. Furthermore, in Article 1367 of the Civil Code it is stated that: "Employers and people who appoint other people to represent their affairs, are responsible for losses caused by their servants or subordinates in carrying out the work assigned to those people. Legal Remedies to Obligate the Fulfillment of Giving Responsibilities to Consumers based on article 45 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is that consumer dispute resolution can be pursued through court or out of court based on the voluntary choice of the parties to the dispute. Abstrak. Bidang pengangkutan merupakan kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Shopee Express merupakan salah satu inovasi dari Shopee untuk mengembangkan jaringan logistic dan pengirimannya sendiri. Pertumbuhan bisnis dan evolusi gaya hidup telah berkontribusi dalam meningkatkan permintaan pengiriman import yang sensitif terhadap waktu. Tidak hanya paket kecil dan ruang lingkup dokumen, tapi juga dalam menangani transportasi, logistik dan distribusi. untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas kehilangan barang yang menyebabkan kerugian konsumen dan menyebabkan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, juga bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh ketika sengketa ini terjadi dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Metode penelitian yang akan digunakan, pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Tahap pengumpulan data yaitu melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis data melalui metode kualitatif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Pasal 19 UUPK ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan Kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan. Produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dalam dengan pemberian santunan penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya dalam Pasal 1367 KUHPdt ini disebutkan bahwa: “Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakaukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Upaya Hukum Untuk Mewajibkan Pemenuhan Pemberian Tanggung Jawab Pada Konsumen berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran Mutiara Putri Cipta Marsha; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5067

Abstract

Abstract. Fake news is information that is engineered to cover up real information. In other words, fake news can also be interpreted as an attempt to distort facts by using information that seems convincing but cannot be verified. The goal of deliberate fake news is to make people feel insecure, uncomfortable and confused. Disruption in the philosophy of language does not have to occur in a physical form, trouble can occur if there are pros and cons in society. As an example of a case in 2021, based on the case study of Decision Number 220/Pid.Sus/PN Bdg as one of the dissemination of fake news through da'wah, this crime was committed by HB. Assayid Bahar bin Smith has been found guilty of committing the crime of doing the notification was a lie. Data analysis was carried out qualitatively. The research location is the Bandung High Court. The results of this study are that judges in making decisions on case number 220/Pid.Sus/PN Bdg tend to use more non-juridical considerations without neglecting juridical considerations. Qualifications in the crime of broadcasting fake news causing uproar in Indonesian positive law only humans can commit a crime, the news is broadcast, the object is fake news or notifications, the act is done with deliberate intent and the act of broadcasting fake news by the perpetrator must cause certain consequences, namely the result of the publication of commotion among the people Abstrak. Berita bohong merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain berita bohong juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Tujuan dari berita bohong yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Keonaran dalam filsafat bahasa tidak mesti dalam terjadi dalam bentuk fisik, onar bisa terjadi jika sudah ada pro kontra di tengah masyarakat. Sebagai salah satu contoh kasus pada tahun 2021, berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 220/Pid.Sus/PN Bdg sebagai salah satu penyebaran berita bohong melalui dakwah, tindak pidana ini dilakukan oleh HB. Assayid Bahar bin Smith telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemberitahuan itu adalah bohong. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 220/Pid.Sus/PN Bdg cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis tanpa mengenyampingkan pertimbangan yang bersifat yuridis. Kualifikasi dalam tindak pidana menyiarkan berita bohong menyebabkan keonaran dalam hukum positif Indonesia hanya manusia yang dapat melakukan suatu tindak pidana, kabar tersebut disiarkan, objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong, melakukan perbuatan tersebut dengan maksud disengaja dan perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat.
Akibat Hukum Perkawinan Seorang Wanita yang Berpura-pura Menjadi Pria Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Wahyu Nursinta Ambia Sari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5068

Abstract

Abstract. Marriage is a sacred event. The purpose of marriage in both Islamic Law and the Marriage Law is to form a happy and eternal family and have children. In this case, a valid marriage is carried out according to the laws of each religion and belief (Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law in conjunction with Article 4 of the Compilation of Islamic Law). The problem in this study is the existence of marital irregularities committed by a woman whose real name is Erayani who pretends to be a man named Ahnaf Arrafi. With this disguise, he then married a woman from Jambi named NA. The method used in this study is normative juridical, using literature study data collection techniques. The specification of the research is descriptive analysis. The results of this study are marriages where in practice there are deviations from the legal requirements and pillars of marriage can be annulled. As a result, the marriage is considered never married as husband and wife. Based on this, Erayani’s marriage, which pretended to be a man and entered into a marriage with NA, was null and void. So that NA status after a court decision declaring the marriage null and void has permanent legal force is returned to the way it was before or before marriage. Abstrak. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sakral. Adapun tujuan perkawinan baik dalam Hukum Islam maupun UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta memiliki keturunan. Dalam hal ini, perkawinan yang sah adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam). Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya penyimpangan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita bernama asli Erayani yang berpura-pura menjadi pria bernama Ahnaf Arrafi. Dengan penyamarannya itu, ia kemudian melakukan perkawinan dengan seorang wanita asal Jambi bernama NA. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustaan. Adapun spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap syarat sah dan rukun perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri. Berdasar hal tersebut, perkawinan Erayani yang berpura-pura menjadi pria dan melakukan perkawinan dengan NA batal demi hukum. Sehingga status NA setelah putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan itu batal mempunyai kekuatan hukum tetap dikembalikan seperti semula atau sebelum kawin.
Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi dengan Investasi Unit Link PT AXA Mandiri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Euis Siti Nurhayati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5072

Abstract

Abstract. Unit link is a modern insurance product that packs both insurance protection and investment. By becoming a unit linked customer, one will get two benefits at the same time, namely insurance protection and investment. The insurance agreement is a special agreement, so in addition to the provisions of the legal terms of an agreement, special conditions and principles in the agreement apply, one of which is the principle of good faith. The aims of this research are: 1). To understand the application of the principle of good faith in the insurance agreement with the unit link investment of PT AXA Mandiri linked to law number 40 of 2014 concerning insurance, and 2). To understand the handling of the Financial Services Authority in the settlement of the PT AXA Mandiri unit link investment case. The method used in this research is normative juridical which means that this research is carried out based on legal norms contained in legislation. The data collection technique used was a literature study by tracing primary, secondary and tertiary legal materials. The specification of the research is descriptive analysis, namely the method by explaining the facts that occur related to the regulations to be analyzed. The conclusion of this study is that there are complaints about PT Axa Mandiri's unit link due to errors and unprofessionalism by insurance agents in offering their products, customers who are still unfamiliar with unit link, and investment managers who do not implement good strategy and maintenance. As well as the need for the Financial Services Authority to play an important role in bridging the interests of the parties. Abstrak. Unit link adalah produk asuransi modern yang mengemas perlindungan asuransi sekaligus investasi. Dengan menjadi nasabah unit link, seseorang akan memperoleh dua manfaat sekaligus yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus dan asas-asas dalam perjanjian salah satunya adalah asas itikad baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk memahami penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi dengan investasi unit link PT AXA Mandiri dihubungkan dengan undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, dan 2). Untuk memahami penanganan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian kasus investasi unit link PT AXA Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini dilakukan berdasar pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu metode dengan cara memaparkan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan peraturan yang akan dianalisis. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa adanya aduan mengenai unit link PT Axa Mandiri disebabkan oleh kesalahan dan tidak profesionalnya agen asuransi dalam menawarkan produknya, nasabah yang masih awam dengan unit link, dan manager investasi yang tidak menerapkan strategi dan pemeliharaan yang baik. Serta dibutuhkannya Otoritas Jasa Keuangan yang memegang peran penting dalam menjembatani kepentingan para pihak.
Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO) Nisya Nursyabani; Irawati; Syahrul Fauzul Kabir
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5074

Abstract

Abstract. Through means of the decree prohibiting the export of nickel ore set forth in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 11 of 2019, which amends the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 25 of 2018 concerning Mineral and Coal Mining Business. Apparently, the European Union had an unfavorable reaction. The result has been a hot trading environment in the global nickel market as well as in Indonesia and the European Union. Naturally, this might lead to the European Union suing Indonesia. Therefore, the purpose of this study is to determine if Indonesia's export prohibition on nickel ore breaches GATT-WTO regulations, as well as to determine the legal foundation and implications of disputes. The research method used is a normative juridical approach by examining secondary data through literature studies and a qualitative juridical analysis method. The results of this study conclude that the actions of the Indonesian government are contrary to the provisions in Article XI: 1 GATT so that they lose the WTO lawsuit and the implications that arise are in the form of state responsibility in the sense of liability which means responsibility in the realm of law and is usually manifested in the form of civil responsibility, liability pay compensation. Then, non-legal implications that will hinder the rate of nickel downstream in the future. Abstrak. Melalui Keputusan pelarangan ekspor bijih nikel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ternyata mendapat respon negatif dari Uni Eropa. Hal ini memunculkan panasnya pasar dagang Indonesia dan Uni Eropa, juga Pasar Nikel Global. Tentunya hal ini memunculkan implikasi terhadap Indonesia yang digugat oleh Uni Eropa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia melanggar ketentuan dalam kerangka Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO) dan untuk mengetahui dasar hukum dan implikasi dari adanya sengketa ini. Adapun metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder melauo studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah Indonesia bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal XI:1 GATT sehingga kalah dalam gugatan WTO dan implikasi yang ditimbulkan berupa tanggung jawab negara dalam arti liability yang berarti tanggung jawab dalam ranah hukum dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan, kewajiban membayar ganti. Kemudian, implikasi non hukum yang akan menghambat laju hilirisasi nikel kedepan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Dirumahkan Pada PT.X Kab.Bandung Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Muhammad Afif Felani; Deddy Effendy
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5075

Abstract

ABSTRACT In its quite fundamental role, of course, workers should receive proper and guaranteed protection. With the occurrence of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic in Indonesia at the beginning of 2020, it certainly caused several changes in life, including in the field of employment in Indonesia. One of the problems arising from the Covid-19 pandemic is the non-payment of wages made by companies to workers without an agreement and not based on current government regulations. The incident occurred at one of the companies, PT.X Kab Bandung, which is engaged in the Textile/Garment business. In this research, of course, the aim is to find out the policy for laying off workers during the Covid-19 pandemic and also to find out legal protection from the government regarding workers who are sent home but are not paid their wages at PT X Kab Bandung during the Covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis with the method of examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and also interviews. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of wage rights and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties are carried out. The tertiary legal material in this study relates to workers who were laid off but were not given wages during the process of being sent home. The data analysis used was qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that workers who were laid off during the Covid-19 pandemic at PT X Kab Bandung had not received fulfillment of their rights from the company regarding unpaid wages and also the wages that workers should have received, this is certainly not in accordance with the provisions Government Regulation No. 36 of 2021 Concerning Wages, Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation. and Circular Letter of the Minister of Manpower No. 3 of 2020 Concerning Worker/Labor Protection and Business Continuity in the Context of Prevention and Mitigation of Covid-19. associated with Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages, Law No.11 of 2020 concerning Job Creation and Minister of Manpower Circular Letter No.M/3/HK.04/III/2020 of 2020 concerning Protection of Labor Workers and Business Continuity in the Context of Prevention and Mitigation Covid-19 ABSTRAK Dalam perannya yang cukup fundamental, tentunya tenaga kerja seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dan juga terjamin. Dengan terjadinya peristiwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020, tentunya menyebabkan beberapa perubahan dalam kehidupan tidak terkecuali dalam lingkup ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul akibat pandemic Covid-19 ini adalah mengenai tidak dibayarkan upah yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja tanpa adanya kesepakatan dan tidak didasari dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perusahaan PT.X Kab Bandung yang bergerak dalam bidang usaha Textile/Garment. Dalam peneltian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam dirumahkannya parapekerja pada masa pandemi Covid-19 dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum dari pemerintah mengenai pekerja yang dirumahkan tetapi tidak dibayarkan upahnya di PT X Kab Bandung pada masa pandemi Covid-19.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan juga wawancara. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan Pekerja yang dirumahkan tetapi tidak diberikan upah selama proses dirumahkan Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang dirumahkan pada masa pandemi Covid-19 di PT X Kab Bandung belum mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait upah yang tidak dibayarkan dan juga upah yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tetang Pengupahan,Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Surat Edaran Mentri Tenaga Kerja No.M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dalam Transaksi Jual Beli Online secara Cash On Delivery oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari KUHPerdata Neng Ajeng Alfina; Muhammad Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5076

Abstract

Abstract. Sale and purchase agreements are the most common legal actions encountered in everyday life. The rapid development of technology has an impact on the creation of a new concept in buying and selling that is done online with payments made in cash on delivery. The concept of buying and selling online has advantages and disadvantages, one of the drawbacks is that when the goods arrive, not a few buyers are reluctant to pay for various reasons. This study aims to find out how the legitimacy of online buying and selling is carried out by minors with the cash in delivery payment system according to the Civil Code and to find out legal protection in the event of losses to business actors in online buying and selling agreements carried out by minors. The approach method used in this research is normative juridical by using analytical descriptive research specifications. The data collection technique used is library research using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and the analytical method used is qualitative juridical. The results of this study explain that the validity of online buying and selling agreements with cash on delivery payments made by minors is invalid because the consumers are still underage and legal protection for business actors in buying and selling activities in terms of losses caused by consumers Those with bad intentions are regulated in Article 6 Paragraph 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that business actors have the right to receive legal protection from consumer actions with bad intentions. Abstrak. Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada terciptanya konsep baru dalam jual beli yang dilakukan secara online dengan pembayaran dilakukan secara cash on delivery. Konsep jual beli online ini memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kekurangannya yaitu ketika barang sampai, tidak sedikit pembeli yang enggan membayar lantaran berbagai macam alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan sistem pembayaran cash in delivery menurut KUHPerdata dan untuk mengetahui perlindungan hukum dalam hal terjadinya kerugian pelaku usaha dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik penggumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan metode analisis yang digunakan ialah yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya keabsahan perjanjian jual beli online dengan pembayaran cash on delivery yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak sah karena pihak konsumen yang masih di bawah umur dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam kegiatan jual beli dalam hal kerugian yang diakibatkan oleh konsumen yang beritikad tidak baik diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menerima perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi yang Jelas Mengenai Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Devina Ambarani; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5080

Abstract

Abstract. The government issued Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection confirms that business actors may not violate the fulfillment of consumer information in food products, Drug and Food Control Agency Regulation No. 22 of 2018 concerning Guidelines for Issuing Certificates for Home Industry Food Production has regulated the issuance of certificates for home industry food production regarding the P-IRT number to be listed on the label, and Drug and Food Control Agency Regulation No. 31 of 2018 concerning Processed Food Labels which regulates the correct labeling as a guarantee for a food product to be distributed. Even so, in 2021 field data there are 27 facilities for business actors that have not fulfilled the label requirements perfectly. This study aims to understand the mechanism for fulfilling requirements and safety standards for kilo food products by business actors to provide fulfillment of consumers' rights to clear information and to understand the role of the Food and Drug Monitoring Agency in supervising the sale of kilo food products by business actors without clear information on the conditions and product guarantee. In this research, the scope of research is to fulfill consumer rights by food business actors in terms of labeling. This study used a normative juridical method and then the results of the data were analyzed qualitatively.The results of this study indicate that food business actors in the West Java region have not fulfilled consumer rights to clear information about the conditions and guarantees for kilo food products because they have not implemented the mechanism of conditions and safety standards to the fullest. In addition, the Center for Drug and Food Control with the Health Service has carried out its duties by supervising and fostering food home industries. Abstrak. Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pelaku usaha tidak boleh melanggar pemenuhan informasi konsumen dalam produk makanan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga telah mengatur pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga mengenai nomor P-IRT yang akan dicantumkan dalam label, dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang mengatur pencantuman label yang benar sebagai jaminan suatu produk makanan yang akan diedarkan. Meskipun demikian, data lapangan tahun 2021 terdapat 27 sarana pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan label dengan sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pemenuhan syarat dan standar keamanan produk makanan kiloan oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas dan memahami peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam mengawasi penjualan produk makanan kiloan oleh pelaku usaha tanpa informasi jelas atas kondisi dan jaminan produk. Dalam penelitian ini lingkup penelitian kepada pemenuhan hak konsumen oleh pelaku usaha pangan dalam ketentuan label. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian hasil dari data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini pelaku usaha pangan di wilayah Jawa Barat belum memberikan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan produk makanan kiloan disebabkan belum melaksanakan mekanisme syarat dan standar keamanan dengan maksimal. Selain itu, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan Dinas Kesehatan telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan.
Tanggung Jawab Hukum Pemilik Platform Kepada Pencipta Lagu yang Menyiarkan Cover Version Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Shendya Rizky Sephiany; Neni Sri Imaniyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5081

Abstract

Abstract. Song is a copyright object that is protected in Law Number 28 of 2014. Seeing the development of very sophisticated technology can make it easier for someone to listen to songs/music in an application, for example YouTube. Problems regarding irregularities in the use of copyright, especially song copyrights on internet sites such as YouTube where the violation is like commercializing a cover version again without the creator's permission and what is YouTube's responsibility regarding this copyright infringement. The purpose of this writing is to analyze legal protection regarding song copyrights and examine how YouTube is responsible as a platform in the event of a violation regarding copyrighted songs. The method used is a normative legal research method in which the law examines norms, concepts, principles, doctrines and to find out legal sanctions when copyright infringement occurs. The results of this study indicate that if a violation occurs, such as commercializing a cover version of a song without the permission of the creator or copyright owner, sanctions will be imposed in the form of imprisonment and/or fines in accordance with applicable regulations and blocking or deactivation of. This study uses a normative juridical research method by examining secondary data in the field of law relating to matters that become problems in this research using descriptive analysis research. The data collection method or technique used is library research. Abstrak. Lagu merupakan suatu objek hak cipta yang dilindungi dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014,Melihat perkembangan teknologi yang sangat canggih dapat memudahkan seseorang untuk medengarkan lagu/musik dalam sebuah aplikasi contohnya YouTube. Permasalahan mengenai penyimpangan dalam penggunaan hak cipta khususnya karya cipta lagu di situs internet seperti YouTube dimana pelanggarannya seperti menkomersialkan cover version lagi tanpa izin pencipta dan bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube terkait pelanggaran hak cipta tersebut. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis perlindungan hukum terkait hak karya cipta lagu serta mengkaji bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube yang notabene sebagai platform apabila terjadi pelanggaran terkait lagu yang berhak cipta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana hukum tersebut mengkaji berupa norma, konsep, asas, doktrin dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadinya pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa apabila terjadi pelanggaran seperti halnya menkomersilkan cover version lagu tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pemblokiran atau penonaktifan dari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan.

Page 31 of 52 | Total Record : 515

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies