Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Klaim Asuransi Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dan Tanggungjawab Perusahaan Asuransi terhadap Pemenuhan Klaim Dikaji Menurut Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nom ]]>
<![CDATA[Fabyan Al-Razby Shaubilhaq]]>;
<![CDATA[Frency Siska]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5099
<![CDATA[Abstract. The number of claims still has the potential to increase in line with the ongoing Covid-19 pandemic. PT Asuransi Sinar Mas continues to maintain its commitment to fulfill payment of claims due to Covid-19, so if Covid-19 is still there and someone is affected and even dies, then the actual value of the claim will increase again. The purpose of this study is to find out the implementation of health insurance claims during the Covid-19 pandemic studied according to Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. To find out the insured's efforts if the insurance company at PT Asuransi Sinar Mas does not fulfill customer claim payments due to Covid-19. The research method uses a sociological (empirical) juridical method, by taking the object of study of legal aspects related to legal reviews regarding customer claims at PT Asuransi Sianr Mas during the Covid pandemic. The results of the study are that the Implementation of Health Insurance Claims During the Covid-19 Pandemic Was Reviewed According to Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Linked to Financial Services Authority Regulation Number 12 POJK 03 of 2021 To facilitate the insurance claim process, customers can follow the following steps: Participants Come with all the submission files complete and clear. Customer Care staff conducts a feasibility analysis of the claim service process in 25 (twenty five) minutes. If the claim is processed, provide a claim service application form to be processed in 25 (twenty five) minutes that have been filled in (the form is filled in for each claim). If the claim cannot be processed, the submission is directed to the regular claim process. Customer Care will provide a receipt for the claim submission file to the participant. Submitting a claim is processed on the AK 27 system up to payment using Direct. The Responsibility of Insurance Companies for Health Insurance Claims During the Covid-19 Pandemic Was Reviewed According to Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Linked to Financial Services Authority Regulation Number 12 POJK 03 of 2021. File a lawsuit for default, seek subpoena or warning first, if not there is a good response, then you can file a civil suit to the general court. Besides that, mediation efforts can also be taken through the Indonesian Insurance Mediation Agency (BMAI). The claim value offered has been approved by PT Asuransi Sinar Mas, but it has passed 30 (thirty) days. Abstrak. Jumlah klaim masih berpotensi bertambah seiring dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. PT Asuransi Sinar Mas tetap menjaga komitmennya untuk memenuhi pembayaran klaim akibat Covid-19, sehingga jika Covid-19 masih ada dan ada yang terdampak bahkan meninggal dunia, maka nilai klaim yang sebenarnya akan kembali meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan klaim jaminan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang dikaji menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk mengetahui upaya tertanggung jika perusahaan asuransi di PT Asuransi Sinar Mas tidak memenuhi pembayaran klaim nasabah akibat Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), dengan mengambil obyek kajian aspek hukum terkait legal review terkait klaim nasabah di PT Asuransi Sianr Mas pada masa pandemi Covid. Hasil kajian bahwa Pelaksanaan Klaim Asuransi Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi Dikaitkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 POJK 03 Tahun 2021 Untuk Memudahkan Proses Klaim Asuransi, Nasabah dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: Peserta Datang dengan membawa semua berkas penyerahan yang lengkap dan jelas. Staf Customer Care melakukan analisis kelayakan proses layanan klaim dalam waktu 25 (dua puluh lima) menit. Jika klaim diproses, berikan formulir aplikasi layanan klaim untuk diproses dalam 25 (dua puluh lima) menit yang telah diisi (formulir diisi untuk setiap klaim). Jika klaim tidak dapat diproses, maka pengajuan diarahkan ke proses klaim biasa. Customer Care akan memberikan tanda terima berkas pengajuan klaim kepada peserta. Pengajuan klaim diproses pada sistem AK 27 hingga pembayaran menggunakan Direct. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi atas Klaim Asuransi Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Ditinjau Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 POJK 03 Tahun 2021. , jika tidak ada tanggapan yang baik, maka dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum. Selain itu, upaya mediasi juga dapat ditempuh melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Nilai klaim yang ditawarkan telah disetujui oleh PT Asuransi Sinar Mas, namun telah melewati 30 (tiga puluh) hari.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polrestabes Bandung Tahun 2020-2022 ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi ]]>
<![CDATA[Sarah Azkia]]>;
<![CDATA[Dian Andriasari]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5101
<![CDATA[Abstract. Conflict in family life is inevitable, one of which is violence. Based on data on the handling of domestic violence cases in the PPA Unit of the Bandung Police Station in 2020-2022, out of 44 total crimes in 2022, not a single case reached the court level or was declared P21 by the Prosecutor's Office or the case was declared completed. This thing has become a phenomenon. This study aims to determine how the position of the crime of domestic violence as an offense and to find out what factors caused the majority of the number of cases of domestic violence in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level in terms of criminal law and criminology. The approach in this research is empirical juridical, using qualitative descriptive research specifications, sources, and data collection techniques used through literature studies with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The factors that caused most domestic violence cases in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level are divided into two factors. First, the internal factors, one of which is that the victim reports the perpetrator only as a deterrent effect, which is then revoked because the victim wants to maintain the household. Second, the external factors, one of which is that the police prioritize the use of mediation as a settlement of domestic violence cases, which causes many domestic violence cases did not go to court. Abstrak. Konflik dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang tak terhindarkan, dalam hal ini salah satunya yaitu kekerasan. Berdasarkan data penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung tahun 2020-2022, dari 44 crime total (CT) pada tahun 2022, tidak ada satu pun kasus yang sampai ke tingkat pengadilan atau dinyatakan P21 oleh Kejaksaan maupun perkara yang dinyatakan selesai. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 160 kasus yang belum diselesaikan. Hal ini menjadi suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik dan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan mayoritas angka kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan ditinjau dari aspek hukum pidana dan kriminologi. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Faktor penyebab mayoritas angka kasus KDRT pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal salah satunya adalah korban melaporkan pelaku hanya sebagai efek jera saja, yang kemudian laporan tersebut dicabut karena korban ingin mempertahankan rumah tangganya; selanjutnya faktor eksternal salah satunya adalah pihak kepolisian mengedepankan penggunaan mediasi sebagai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan banyak kasus KDRT tidak sampai ke pengadilan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Perawat sebagai Vaksinator dalam Menyuntikan Vaksin yang Menimbulkan Kerugian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ]]>
<![CDATA[Raden Aura Galuh Rheina Wijaya]]>;
<![CDATA[M. Faiz Mufidi]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5104
<![CDATA[Abstract. In an effort to restore world conditions to pre-pandemic conditions, vaccination programs have been carried out by governments around the world, including Indonesia. Researchers in various fields are finding solutions to tackle the global health challenge of Covid-19. The outbreak of SARS CoV 2 among humans makes it the third zoonotic virus to jump from animals to humans after SARS CoV and MERS-CoV. The vaccination program is considered the key to ending the pandemic because it can be used to reduce morbidity and mortality rates and form herd immunity against the Covid-19 virus. However, the journey for the vaccine to be well received and distributed to the wider community currently requires a longer process because there are still pros and cons to vaccination. However, since the development of the first Covid-19 vaccine, people have been reluctant to get vaccinated because they are worried about its safety and effectiveness. One of the cases related to safety and effectiveness is the case of injecting an empty vaccine that occurred at a private school in the Pluit area, Penjaringan, North Jakarta. Law Number 38 of 2014 concerning Nursing provides an understanding of nurses which explains that a nurse is someone who has completed higher education and graduated from domestic and foreign universities in the field of nursing whose standards are recognized by the government in accordance with applicable regulations. Meanwhile, due to the negligence of the nurse, the victim suffered a loss. The purpose of this study was to determine the responsibility of nurses who practice circumcision which harms patients in terms of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing and to determine the legal consequences for nurses as vaccinators linked to Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. The approach method used is normative juridical, the research specifications in this study are descriptive analytical. The data collection technique in this research is literature study and the analytical method in this study uses qualitative analysis methods. Then the result was obtained that there was a negligence committed by the nurse. The nurse's actions are included in the act against the law and the nurse must be responsible for these actionsKeywords-Child Trafficking and Sexual Exploitation, Protection of Human Rights, Accountability Abstrak. Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Para peneliti di berbagai bidang menemukan solusi untuk mengatasi tantangan kesehatan global Covid-19. Mewabahnya SARS CoV 2 di antara manusia menjadikannya sebagai virus zoonosis ketiga yang berpindah dari hewan ke manusia setelah SARS CoV dan MERS-CoV. Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus Covid-19. Namun, perjalanan vaksin hingga diterima dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat luas saat ini membutuhkan proses yang lebih panjang karena masih terdapat pro dan kontra terhadap vaksinasi. Namun, sejak pengembangan vaksin Covid-19 pertama, masyarakat enggan mengikuti vaksinasi karena khawatir akan keamanan dan efektivitasnya. Salah satu kasus yang berkaitan dengan keamanan dan efektivitas adalah kasus penyuntikkan vaksin kosong ini terjadi di suatu sekolah swasta kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan memberikan pengertian mengenai perawat yang menjelaskan bahwa Perawat adalah seorang yang telah selesai dalam menempuh pendidikan tinggi serta lulus pada perguruan tinggi didalam negeri maupun diluar negeri di bidang keperawatan yang standarnya diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara akibat kelalaian perawat, korban mengalami kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban perawat yang melakukan praktik khitan yang merugikan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap perawat sebagai vaksinator dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh Perawat. Perbuatan Perawat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum serta Perawat harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.]]>
<![CDATA[Pendirian Rumah Perseorangan di Atas Tanah Pemakaman Milik Pemerintah Kota Bandung di Tanah Pemakaman Umum Cikadut ]]>
<![CDATA[Hidayah Putriningrum]]>;
<![CDATA[Lina Jamilah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5106
<![CDATA[Abstract. The role of land as one of Indonesia's state assets is very basic because the state and nation live and develop on land. The population and development activities in the city of Bandung are increasing. However, the availability of land for development is increasingly limited, especially in the construction of settlements so that many people are forced to build settlements in places where they should not be, one of which is the cemetery land at TPU Cikadut, Bandung City, which has changed its function to become a residential area. This study aims to determine the murder of a house on the land of a public cemetery belonging to the Bandung City government at the Cikadut Public Cemetery and the legal efforts that have been made by the Regional Government of Bandung City against the looting of a house on the land of a public cemetery. This research is a normative juridical research using an approach that emphasizes legal norms based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analysis, which describes and analyzes itself by including the laws and regulations associated with the theory and implementation of positive law. This writing data collection technique is a literature study and field studies with interviews. This research data analysis method is normative-qualitative. From the results of the research that has been carried out, regarding the recognition of individual houses on public burial grounds belonging to the Bandung City government at the Cikadut Public Cemetery and the legal efforts that have been made by the Bandung City government against the detention of houses over public burial grounds. Based on the results of this study, the disturbance of building a house on burial ground can endanger the functional and aesthetic value of Green Open Spaces and housing accommodation on burial ground, including violations and can be subject to sanctions. Abstrak. Peran tanah sebagai salah satu asset negara Indonesia yang sangat mendasar karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan di Kota Bandung semakin meningkat. Namun ketersediaan lahan untuk pembangunan semakin terbatas terlebih dalam pembangunan pemukiman sehingga masyarakat banyak yang terpaksa membangun pemukiman di tempat yang tidak seharusnya salah satunya lahan pemakaman di TPU Cikadut Kota Bandung yang beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya pendirian rumah di atas tanah tempat pemakaman umum milik pemerintah Kota Bandung di TPU Cikadut dan upaya hukum yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap pendirian rumah di atas lahan tempat pemakaman umum. Penelitian ini merupakan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada norma hukum didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Teknik pengumpulan data penulisan ini adalah studi kepustakaan dan studi lapang dengan wawancara. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif-kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pendirian rumah perseorangan di atas tanah pemakaman umum milik pemerintah Kota Bandung di Tempat Pemakaman Umum Cikadut dan upaya hukum yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kota Bandung terhadap pendirian rumah di atas tanah tempat pemakaman umum. Berdasarkan hasil penelitian ini akibatnya dari pelanggaran mendirikan rumah dia atas tanah pemakaman dapat membahayakan nilai fungsional dan estetika Ruang Terbuka Hijau dan pendirian rumah di atas tanah pemakaman termasuk pelanggran dan dapat dikenakan sanksi.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Adam Rizky Febriansyah]]>;
<![CDATA[Chepi Ali Firman Zakaria]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5107
<![CDATA[Abstract. In this era of globalization, the development of crime (crime) is increasingly widespread and new types of crimes are emerging, one of which is trafficking in persons. This study aims to find out how to enforce the law on trafficking in persons and how to apply criminal sanctions for victims of trafficking in persons in accordance with Law No. 21 of 2007 where this case of trafficking in persons has been going on for a long time and also with new modes that people rarely encounter. This is very detrimental to both human rights and dignity, which we should and should respect to the highest degree of such rights and dignity. This research uses an approach method, this research uses a normative juridical approach. Normative juridical research is a problem approach by reviewing the laws and regulations. The application of sanctions to the criminal act of trafficking in persons in which the act is a special crime the provisions regarding the prohibition have been regulated in the Criminal Code, Article 297.298, and in its later development it has been regulated in Law no. 21 of 2007, and violated Law No. 26 of 2000 concerning human rights violations because the act was a violation of humanity. Legal protection for victims of human trafficking is increasingly gaining its position with the ratification of Law no. 21 of 2007 in Articles 43 to 53, the provisions for the protection of victims are carried out based on Law no. 13 of 2006 which regulates the rights of victims of the crime of trafficking in persons. Trafficking in persons is a behavior that deviates from the norms that exist in a social system because trafficking in persons includes a series of complex problems and sensitive issues. The pattern or mode used in trafficking in persons begins with manipulative stages, promising potential victims with high salary without being told the type of risk of the job. Abstrak. Di era globalisasi ini, perkembangan kejahatan (tindak pidana) semakin marak dan bermunculan jenis-jenis kejahatan baru salah satunya adalah perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum perdagangan orang dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi korban perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang no 21 Tahun 2007 dimana kasus perdagangan orang ini sudah berlangsung lama dan juga dengan modus-modus baru yang jarang sekali masyarakat jumpai juga banyak sekali merugikan baik hak maupun martabat manusia yang seharusnya dan sepatutnya kita hargai setinggi-tinggi nya hak dan martabat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Penerapan sanksi pada tindak pidana perdagangan orang yang dimana bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana khusus ketentuan mengenai larangan tersebut sudah diatur dalam KUHP, Pasal 297,298, dan dalam perkembanganya kemudian sudah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, dan melanggar UU No.26 Tahun 2000 Tentang pelangaran HAM karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap kemanusiaan. Perlindungan hukum bagi korban perdangan orang pun semakin mendapatkan posisinya dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, ketentuan perlidungan pada korban tersebut dilaksanakan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 yang di dalamnya mengatur hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu system sosial karena perdagangan orang mencakup serangkaian masalah yang kompleks dan isu isu sensitive, Pola atau modus yang dipergunakan dalam perdagangan orang di awali dengan tahap-tahap manipulatif, menjajikan calon korban dengan gaji yang tinggi tanpa diberitahukan jenis resikon nya.]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah dan Implementasi Penegakan Hukumnya ]]>
<![CDATA[Sinta Dewi Patmawati]]>;
<![CDATA[Dian Andriasari]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5112
<![CDATA[Abtract. Violence in the school environment is an act of violence involving students, teachers, school staff which can disrupt the teaching and learning process and can also damage the school climate. Every student has the right to feel safe and free from all forms of violence. This writing aims to find out what factors are the motives of perpetrators in committing acts of physical violence in schools and the implementation of law enforcement for perpetrators of physical violence in schools related to Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The results of this study indicate that the factor that causes acts of violence is a combination of personal or internal and social or environmental factors called external factors. Law enforcement in criminal acts of violence against students is specifically regulated in Article 54 of Law Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, stipulating that children must receive legal protection from acts of physical violence committed by educators and education personnel. Policies regarding criminal acts of violence against students committed within the education unit environment are also regulated in Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, and Ministerial Regulation no. 82 of 2015 concerning Prevention and Management of Acts of Violence in the Education Unit Environment. Abstrak. Kekerasan di lingkungan sekolah merupakan tindak kekerasan yang melibatkan murid, guru, staf sekolah yang dapat mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran juga dapat mengakibatkan rusaknya iklim sekolah. Setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi motif pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan fisik di sekolah dan implementasi penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik di sekolah dihubungkan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan ialah adanya kombinasi antara faktor pribadi atau intern dengan sosial atau lingkungan yang disebut faktor ekstern. Penegakan hukum dalam Tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik diatur secara khusus dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Kebijakan tentang tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan juga diatur dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Menteri No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Potret dari Tindakan Tracing Digital Tanpa Izin pada Cover Novel Fiksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Viony Yulia Putri]]>;
<![CDATA[Neni Sri Imaniyati]]>;
<![CDATA[Asep Hakim Zakiran]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5113
<![CDATA[Abstract. The development of technology and information in the current digitalization era affects the existence of portraits in every life, especially in the business sector because portraits have selling points and portraits are easily accessible via websites or online platforms. The ease of accessing portraits can have a negative impact because they can be misused by irresponsible parties for commercial interests to gain personal gain which will result in losses for the portrait owner. As happened with the use of portraits taken from the Twitter platform without permission and then transformed into illustrations and used as novel covers. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated copyright on portrait works and procedures for using portraits as well as procedures for translating works that are part of copyrighted works which are protected by law so that both the Author or the Copyright Holder and the works created for legal protection. This study uses normative juridical research methods, with research specifications using analytical descriptive, the type of data used is secondary data, data collection techniques use library research techniques, and data analysis techniques use qualitative juridical. Based on the results of this study, it is obtained that there is preventive legal protection that is provided before the occurrence of a violation, namely by registering the creation at the Directorate General of Intellectual Property and submitting a license agreement. Repressive legal protection which is carried out after the violation occurs through a lawsuit to the Commercial Court and the Arbitration Institution and Alternative Dispute Resolution. In addition, legal remedies that can be taken by creators or copyright holders can be in the form of civil legal remedies by filing compensation to the Commercial Court and criminally by filing through litigation or non-litigation. Abstrak. Perkembangan teknologi dan informasi era digitalisasi saat ini mempengaruhi keberadaan potret dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sektor bisnis karena potret memiliki nilai jual di dalamnya serta potret mudah diakses melalui situs web atau platform online. Adanya kemudahan mengakses potret dapat menimbulkan dampak negatif karena dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kepentingan komersial demi meraup keuntungan pribadi yang akan menimbulkan kerugian bagi pemilik karya potret. Seperti yang terjadi pada penggunaan potret tanpa izin yang diambil dari platform twitter kemudian dialihwujudkan menjadi bentuk ilustrasi dan digunakan sebagai cover novel. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak cipta atas karya potret dan prosedur penggunaan potret serta prosedur dalam melakukan pengalihwujudan karya yang merupakan bagian dari karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang sehingga baik Pencipta atau Pemegang hak cipta dan karya yang diciptakan mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengambilan data menggunakan teknik studi kepustakaan, dan teknik analisis data mengunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh adanya perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran yaitu dengan mendaftarkan hasil ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengajukan perjanjian lisensi serta perlindungan hukum represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui gugatan ke Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta dapat berupa upaya hukum perdata dengan mengajukan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan secara pidana dengan mengajukan pengaduan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Dhea Shabrina 'Ishmah]]>;
<![CDATA[Eka Aqimuddin]]>;
<![CDATA[Fariz Farrih Izadi]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5136
<![CDATA[Abstract. Human trafficking is increasing because the profits obtained by the perpetrators are very large. Even according to the United Nations, human trafficking is the world's large's criminal enterprise which generates around 9.5 million USD in annual taxes. According to the results of a study by the International Labor Organization, the profits derived from trafficked women, men children are estimated at US$ 32 billion annually. Cambodia is a destination country for trafficking in persons with Indonesian victims having increased in recent years. Reports from Malaysia based on data for 2019 and 2020, in the border areas of neighboring Malaysia and Singapore show that more than 4,268 people come from Indonesia out of a total of 6,809 people who are involved in the crime of trafficking women in Malaysia as sex workers, while the results of monitoring submitted by US Department of State that out of 5 million migrant workers, 20% are the result of trafficking of women and children originating from Indonesia. The Asia Pacific Economic and Social Commission reports that Indonesia ranks third or lowest in efforts to tackle the problem of human trafficking and in 2017 Indonesia is in second place in the world as a victim of human trafficking. Abstrak. Perdagangan manusia semakin banyak dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelakunya sangat besar. Bahkan menurut PBB, perdagangan manusia ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan. Menurut hasil studi International Labour Organization keuntungan yang diperoleh dari perempuan, laki-laki dan anak-anak yang diperdagangkan diperkirakan mencapai US$ 32 miliar setiap tahunnya. Kamboja adalah negara tujuan perdagangan orang dengan korban Indonesia yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 2019 dan 2020, di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 manusia berasal dari Indonesia dari sejumlah 6.809 manusia yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks, sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh US Department of State bahwa dari 5 juta buruh migran terdapat 20% merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak berasal dari Indonesia. Adapun Economy and Social Commissionon Asia Pacific melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan manusia dan pada tahun 2017 Indonesia adalah urutan ke dua di dunia jadi korban perdagangan manusia.]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Gladiator yang Dilakukan oleh Pelajar di Bogor Ditinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Puti Sabina]]>;
<![CDATA[Dian Andriasari]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5289
<![CDATA[Abstract. Violent crimes committed by children or students are violent behavior which means abuse, torture, or mistreatment committed by students. Violence can be interpreted as violent acts or acts of a person or group of people that cause injury or death to other people and cause physical damage to other people. Violence in Article 89 of the Criminal Code is to make people faint or helpless (weak). Gladiators or commonly referred to as 'bombs' are acts of violence perpetrated by students that are frequent and are increasingly prevalent today in the Bogor area. In general, the term gladiator is a fighter in ancient Roman times who fought for public entertainment. However, now the gladiator activities are imitated by students so that there is violence between students and even causing casualties which in this case was carried out in a coordinated way in illegal activities which are included in criminal acts. referring to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This study aims to determine the factors that cause acts of violence committed by students and their handling. In compiling this study, the authors used a criminological approach. Data collection techniques use library research methods using secondary data in accordance with the papers studied. Based on the results of this study, the authors found one of the problems that led to the occurrence of violent crimes committed by students, namely the lack of proper prevention and handling by families, the school environment, the government, and the community. Abstrak. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak atau pelajar adalah perilaku kekerasan yang berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yang dilakukan oleh pelajar. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Gladiator atau biasa disebut dengan istilah ‘bom-boman’ merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang sering dan semakin marak terjadi hingga saat ini di daerah Bogor. Pada umumnya istilah gladiator merupakan petarung di zaman romawi kuno yang melakukan pertarungan untuk hiburan umum. Namun kini kegiatan gladiator tersebut ditiru oleh para pelajar sehingga terjadi kekerasan antar pelajar bahkan hingga menimbulkan korban jiwa yang dalam kasus ini dilakukan dengan cara terkoordinir dalam kegiatan yang illegal yang mana termasuk ke dalam tindak pidana. merujuk pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan penanganannya. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kriminologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sesuai dengan makalah yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan salah satu permasalahan sehingga terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu kurang adanya pencegahan dan penanganan yang tepat oleh keluarga, lingkungan sekolah, pemerintah, serta masyarakat.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Insiden pada Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Muhamad Rafli Tri Putra Pamungkas]]>;
<![CDATA[Asep Hakim Zakiran]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5396
<![CDATA[Abstract. Indonesian football is currently no longer just a sport, but also influences other fields such as socio-religious, information technology, entertainment, economics, business, and even politics which also drags the political elites in a country. Football has developed into a sport that is in demand in various circles and has become an entertainment that can be enjoyed by anyone. The development of football in the world cannot be separated from the support of existing clubs, through competitions which are always held every year. Indonesia as one of the developing countries, especially regarding football, tries to continue to try to improve the quality of existing football, the involvement of the government and people who care about the progress of Indonesian football has made football continue to grow to what it is now. The research method used in this study is a normative juridical approach because in this study the authors used a scientific procedure to reveal the truth based on scientific logic from a normative perspective. This research was carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research concerning the role of related parties in being accountable for the protection of consumers who suffer losses based on laws and regulations. The results of this study are that the legal responsibility of the organizers as business actors who organize football competitions in the Indonesia Saha League against consumers for incidents that cause harm to consumers occurs as a result of unlawful acts committed by the organizers as business actors, so the consequence is that the organizers must be responsible as stipulated in Article 19 UUPK. Either in the form of material compensation or in accordance with the impact caused by the business actor. Abstrak. Sepak bola Indonesia saat ini bukan lagi hanya sekedar olahraga, akan tetapi juga mempengaruhi bidang-bidang lain seperti sosial keagamaan, teknologi informasi, hiburan, ekonomi, bisnis, dan juga bahkan politik yang juga menyeret para elit politik dalam suatu negara. Sepak bola telah berkembang menjadi olahraga yang diminati di berbagai kalangan serta menjadi sebuah hiburan yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Perkembangan sepak bola di dunia tak lepas dari dukungan klub-klub yang ada, melalui kompetisi yang selalu diselenggarakan tiap tahunnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang terutama mengenai sepak bolanya mencoba berusaha terus meningkatkan mutu persepak bolaan yang ada, keterlibatan pemerintah dan masyarakat yang peduli terhadap kemajuan persepak bolaan tanah air menjadikan sepak bola terus berkembang sehingga sekarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu prosedur ilmiah untuk mengungkapkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai peran pihak terkait dalam mempertanggung jawabankan Perlindungan Konsumen yang mengalami kerugian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bahwa Pertanggung jawaban Hukum pihak penyelenggara sebagai Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kompetisi pertandingan Sepak Bola di Liga Indonesiasaha terhadap konsumen atas insiden yang menimbulkan kerugian bagi Konsumen terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak penyelenggara sebagai Pelaku Usaha maka konsekuensinya pihak penyelenggara harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Baik berupa ganti rugi materil maupun sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.]]>
