Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Bandung Conference Series: Law Studies

BCSLS
Website

Published by Universitas Islam Bandung

ISSN : - EISSN : 28282493 DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 515 Documents

3 4 5 6 7

Tinjauan Yuridis Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Dihubungkan dengan UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Arbi Alghiyats; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Law enforcement is believed to guarantee and protect the interests of the community. Terrorism is a crime whose effects are truly extraordinary. In Article 7 paragraph (2). Furthermore, Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism in Article 431 mentions the involvement of the TNI in handling criminal acts of terrorism. The enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia is regulated in Articles 6, 7, 13 and 14 of Law No. 5 of 2018. Then the Role and Function of the TNI in handling terrorism as Article 43I of Law No. 5 of 2018 is a form of handling military operations other than war. which refers to articles 6 and 7 paragraph (2) letter b of Law No. 34 concerning the TNI and at the request of the police or the government in accordance with Article 41 of Law No. 2022 concerning the Indonesian National Police, their involvement in the context of the scale of the threat of terrorism that already threatens state sovereignty or cannot be handled again by the police.. Abstrak. Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan yang mana efek yang ditimbulkannya benar-benar sangat luar biasa dirasakan.Dalam Pasal 7 ayat (2). Selanjtnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada Pasal 431 menyebutkan akan keterlibatan TNI dalam penangana tindak pidana terorisme. Penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidan terorisme di Indonesia diatur dalam Pasal 6,7,13 dan 14 UU No 5 tahun 2018. Kemudian Peran dan Fungsi TNI dalam penanganan terorisme sebagiamana Pasal 43I UU no 5 tahun 2018 merupakan bentuk penangan oprasi militer selain perang yang mengacu pada pasal 6 dan 7 ayata (2) huruf b UU No 34 tentang TNI dan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah sesuai pasal 41 UU No 2022 tentang Kepolisian RI maka keterlibatannya dalam konteks skala ancaman terorisme yang sudah mengancam kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian.

Analisis Viktimologi terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) yang di Promosikan oleh Influencer Yoko Anggara; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Cyber crime in Indonesia has been increasing since 2020, oneexample of cyber crime through the internet is froud under the guise of investment and trading or illegal trading. This illegal trading cyber crime has become the focus of law enforcement officials in Indonesia in providing protections for the rights of victims of crime due to illegal trading transactions. legal protections for vicctims of illegal trading (Binomo) has been carried out by the government through preventive protections in the form of outreach to the community and the repressive measure in the form of laws and regulations governing the protections of the rights of futures broker traders and the future trading Supervisory Agency. Commodities to protect futures broker traders and prevent illegal trading sites that can harm the Indonesian people. Mechanism for returning victims losses due to ilelegal binary options (Binomo) trading transactions in Indonesia. Meanwhile, in the formulations of the second problem, there are no laws and regulations in Indonesia that specifically regulate the provison of compensation for victims of cybercrime. It is necessary to increase the productivity of the collaboration between BAPPEBTI and KOMINFO in preventing and sorting out adversiting content containing binary options sites that are detrimental to the community. And the government needs to make more specific regulations regarding the return of compensation to victims of cyber crime. Abstrak. Kejahatan dunia maya (Cyber Crime) di Indoensia semakin meningkat semenjak tahun 2020, salah satu contoh kejahatan dunia maya melalui jaringan internet adalah penipuan berkedok investasi dan trading atau trading ilegal. Kejahatan cyber crime trading ilegal ini menjadi menjadi fokus aparat penegak hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan hak-hak bagi korban kejahatan akibat transaksi trading ilegal. perlindungan hukum terhadap korban trading ilegal (Binomo) sudah dilakukan oleh pemerintah melalui perlindungan preventif dalam bentuk sosialisi kepada masyarakat dan represif berupa peraturan-peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak pelaku perdagangan pialang berjangka, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melindungi pelaku perdagangan pialang berjangka dan mencegah situs-situs trading ilegal yang dapat membahayakan masyarakat Indonesia. Mekanisme pengembalian kerugian korban akibat transaksi trading ilegal binary options (Binomo) di Indonesia. Sedangkan dalam rumusan masalah kedua belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai pemberian ganti kerugian korban akibat transaski trading ilegal binary options, akan tetapi terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mnegenai pemebrian restitusi, kompensasi dan bantuan kepada korban kejahatan dunia maya (Cyber Crime). Perlu dilakukan peningkatan produktifitas kerjasama antara BAPPEBTI dan KOMINFO dalam mencegah dan memilah konten-konten iklan yang berisikan situs binary options yang merugikan masyarakat. Serta pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai pengembalian ganti rugi kepada korban kejahatan dunia maya (Cyber Crime)

Penegakan Hukum terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 Taufik Rochman Anwar Hasan; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study has the first objective to find out the factors that cause the practice of illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes jurisdiction, then the second to find out the legal review and understand law enforcement against illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes area. The research method used in this research is normative juridical, and uses qualitative descriptive writing specifications and then uses data collection techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and field research data by conducting observations and interviews. to the required sources of information, and using data analysis methods, namely qualitative data analysis. Based on the results of the research conducted, a conclusion can be drawn that the cause of illegal parking violations in private vehicles is caused by several factors, namely: internal factors which are factors that influence violators in committing violations including those caused by limited parking space as factors that influence violators to committing illegal parking violations in the Bandung city area. Internal factors, are factors that influence violators to commit violations due to lack of legal effectiveness due to various things, namely lack of awareness and discipline, then punishments that are deemed less effective. Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pelamggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah hukum polrestabes bandung, kemudian yang kedua untuk mengetahui tinjauan hukum dan memahami akan penegakan hukum terhadap praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah polrestabes bandung. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif kualitatif dan kemudian menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar pada kendaraan pribadi yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : faktor internal yang merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar dalam melakukan pelanggaran diantaranya diakibatkan oleh lahan parkir yang terbatas menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran parkir liar di wilayah kota bandung. Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum dikarenakan berbagai hal yaitu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan,kemudian hukuman yang dirasa kurang efektif..

Perjanjian Kerja Antara Penyedia Jasa Tenaga Kerja Outsiuring dengan Para Pekerja di PT X Kota Tanggerang Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Muhammad Irsyad; Deddy Effendi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Notices about workers never stop coloring the information media, problem after problem always arises such as welfare with labor wage benchmarks, contract systems, Outsourcing, layoffs, and so on. Looking at the regulations and reviewed with the facts of the field, the level of welfare of the Outsourcing group is considered to have not reached a satisfactory point in terms of wages. There is still a lot of transparency in the wage system, where the protection of wages and welfare must be clearly and concretely contained in the employment agreement between the worker and the company. Outsourcing must be ensured that the worker agrees and understands the content of the contract so as not to cause problems in the future. There are still many workers who carry out labor relations not in accordance with the employment agreements that have been stipulated by the applicable laws, especially Law No.13 of 2003 concerning manpower. The purpose of this study is to determine the rights, obligations and responsibilities between service providers (outsourcing) at PT X Tangerang City regarding workers' wages which are reviewed in Law No.13 of 2003 concerning manpower. The method in this research uses the normative juridical approach method, namely legal research carried out by examining data or library materials in the form of laws and regulations, namely Manpower laws and various kinds of literature. With data analysis using qualitative normative analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the service provider company does not fulfill all its obligations in accordance with the provisions agreed in the employment agreement in the implementation of the employment agreement between the outsourcing service provider and the workers not in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning employment and the service provider company has the responsibility to make wage payments in accordance with the provisions. Abstrak. Pemberitahuan mengenai buruh tidak pernah berhenti mewarnai media informasi, masalah demi masalah selalu saja bermunculan seperti kesejahteraan dengan tolak ukur upah buruh, sistem kontrak, Outsourcing , PHK, dan sebaginya. Melihat dari peraturan dan ditinjau dengan fakta lapangan, tingkat kesejahteraan golongan Outsourcing dianggap masih belum mencapai titik yang memuaskan dalam hal pengupahan. Masih banyak ditemukan ketidak transparansian dalam sistem pengupahan, yang dimana perlindungan upah dan kesejahteraan tersebut haruslah termuat dengan jelas dan konkrit di dalam perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan. Outsourcing harus dipastikan bahwa pihak pekerja tersebut setuju serta paham isi kontrak tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Masih banyak tenaga kerja yang melakukan hubungan kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hak, kewajiban dan tanggung jawab antara penyedia jasa (outsourcing) di PT X Kota Tanggerang mengenai upah pekerja yang ditinjau di dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Metode dalam penlitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan degan cara meneliti data atau bahan Pustaka berupa peraturan Perundang-undangan yaitu undang-undang Ketenagakerjaan dan berbagai macam literatur. Dengan analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan penyedia jasa tidak memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara penyedia jasa outsourcing dengan para pekerja tidak sesuai dengan Undang-undang Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Perusahaan penyedia jasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran upah sesuai dengan kententuan yang beralaku.

Perlindungan terhadap Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang di Berikan oleh Desa Ditinjau dari Peraturan di Bidang Pertanahan Muhamad Rifki Khatulistiawan; Arif Firmansyah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Land dispute cases are land ownership issues based on a legality review in the form of land ownership certificates. This happened in Merarai 1 Village, Sungai Tebelian District, Sintang Regency, involving the community and the village. This study aims to determine the protection of the holders of land ownership certificates (SKT) in terms of regulations in the land sector and to find out the legal position of land ownership certificates (SKT) held by the community based on the applicable laws and regulations in Merarai 1 Village in terms of regulations in land area. The research specification in this study is descriptive analysis and qualitative juridical data analysis, with qualitative analysis and finding solutions which can then be drawn conclusions. The protection of holders of land ownership certificates (SKT) in Merarai 1 Village is seen from the regulations in the land sector that the community cannot show strong evidence of land ownership, thus causing losses for the community itself. The legal position of the land ownership certificate (SKT) held by the community based on the applicable laws and regulations in Merarai 1 Village in terms of regulations in the land sector is illegal. This was canceled because in the process of submitting a Land Certificate (SKT) the land claimed was land on the green line, so it did not meet the requirements in the land registration application process. Abstrak. Kasus sengketa tanah merupakan permasalahan kepemilikkan tanah berdasarkan dengan tinjaun legalitas berupa surat kepemilikan tanah. Hal ini terjadi di Desa Merarai 1, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang yang melibatkan antara masyarakat dan pihak desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pemegang surat kepemilikian tanah (SKT) di ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan dan mengetahui mengetahui kedudukan hukum surat kepemilikan tanah (SKT) yang dipegang oleh masyarakat berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Desa Merarai 1 ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan analisis data secara yuridis kualitatif, dengan analisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Perlindungan terhadap pemegang surat kepemilikian tanah (SKT) di Desa Merarai 1 ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan bahwa masyarakat tidak dapat dapat menunjukkan bukti yang kuat dalam kepemilikkan tanah, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Kedudukan hukum surat kepemilikan tanah (SKT) yang dipegang oleh masyarakat berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Desa merarai 1 ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan berstatus illegal. Hal ini dibatalkan karena pada proses pengajuan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah yang diklaim merupakan tanah yang berada di jalur hijau, sehingga tidak memenuhi syarat dalam proses pengajuan pendaftaran tanah.

Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES Wahyu Dwi Wibowo; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Corruption is an act to enrich oneself or a group is an act that is very detrimental to others, the nation and the state. Corruption is a phenomenon that still requires more attention because it is an extraordinary crime whose impact is very detrimental to society. Nowadays, corruption cases have occurred near all circles of government, both at the central level and villages. Every effort has been made to prevent corruption but has not shown any signs of success. With the government's allocation of village funds, it is possible to misuse the village funds by the village government apparatus.The purpose of this study is to find out how the application of sanctions to perpetrators of corruption crimes in case study number 6 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp, as well as to understand how to enforce corruption law enforcement in case study number 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp.The method used in this research is a Juridical-Normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning data obtained from cases related to corruption crimes. The collection technique through literature studies which then the data that retrieved from the study are analyzed juridically normatively.The results of the analysis found that in this case the accused Subaidi had been proven and fulfilled all the elements of article 2 and article 3 charged by the Public Prosecutor and should be sentenced to a maximum prison sentence as stated in the provisions of the Corruption Act in order to provide a deterrent effect both to the perpetrator and be an example to state officials so as not to commit acts that are detrimental to state finances. Abstrak. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampak nya sangat merugikan masyarakat. Dewasa ini kasus korupsi sudah terjadi dihampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukan tanda-tanda keberhasilannya. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap Dana Desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparatur Pemerintahan Desa.Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam studi kasus nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp, serta untuk memahami bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam studi kasus nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp.Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif.Hasil dari analisa ditemukan bahwa dalam hal ini terdakwa Subaidi telah terbukti dan memenuhi semua unsur pasal 2 dan pasal 3 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan harusnya dijatuhkan pidan penjara maksimal sesuai yang ada didalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar dapat memberikan efek jera baik itu kepada pelaku dan menjadi contoh kepada pejabat negara agar tidak melakukan Tindakan yang merugikan keuangan negara.

Penyalahgunaan Sistem Pembayaran Online oleh Seorang Gamers Mobile Legend M. Riyan Musytary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. A payment platform is a payment system that uses the internet as a means of intermediary for the transfer. Various new modus operandi of crimes emerged due to misuse on online platforms, one of which was in the case of No. 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst. Fund transfer crime, namely a series of activities starting with an order from the Originator with the aim of transferring a certain amount of funds to the Beneficiary mentioned in the Funds Transfer Order until the receipt of the funds by the Beneficiary. Therefore, it is necessary to implement strict and clear criminal law enforcement by law enforcement officers. This approach method is normative juridical, namely carrying out an inventory of positive laws regarding criminal law enforcement against abuse on online platforms. This type of research is qualitative research, namely data collection with the intention of interpreting the phenomenon of payment abuse on online platforms to the detriment of the Bank. The research specification is descriptive analysis, which examines criminal law enforcement against the misuse of payments on online platforms intentionally associated with Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers. The purpose of this study is to find out the enforcement of criminal law against misuse on online platforms that intentionally causes bank losses in terms of Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers; and To find out the judge's considerations in the decision of the Central Jakarta District Court No. 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst related to the provisions of criminal law. The results of the study show that criminal law enforcement against intentional abuse on online platforms in online game item top up payment portals by gamers, in this case Yane Septiani who has harmed the bank, can be threatened by Article 85 of the Funds Transfer Act, because in the case of it has fulfilled the criminal elements in the provisions of the article; The judge's consideration in Decision No. 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst only granted the indictment based on article 362 of the Criminal Code regarding theft. In fact, this incident can also be threatened using Article 85 of the Criminal Code because the crime committed in this case has fulfilled the criminal elements contained in Article 85 of the Funds Transfer Law. Abstract Platform pembayaran merupakan sistem pembayaran meggunakan internet sebagai sarana perantara transfer tersebut. Berbagai macam modus operandi kejahatan baru muncul akibat penyalahgunaan di platform online, salah satunya dalam kasus No.1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst. Tindak pidana transfer dana, yaitu rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima. Oleh karena itu perlu dilaksanakannya penegakan hukum pidana yang tegas dan jelas oleh aparat penegak hukum. Metode pendekatan ini adalah yuridis normative, yaitu melakukan inventarisasi hukum positif tentang penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan di platform online. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan maksud menafsirkan fenomena penyalahgunaan pembayaran di platform online hingga merugikan pihak Bank. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu mengkaji penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan pembayaran di platform online secara sengaja yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan di platform online secara sengaja yang menimbulkan kerugian bank di tinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana; dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan di platform online secara sengjaa di portal pembayaran top up item permainan secara online oleh seorang gamers yang dalam kasus ini yaitu Yane Septiani yang telah merugikan pihak bank dapat diancam oleh Pasal 85 UU Transfer Dana, karena dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam ketentuan pasal tersebut; Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst hanya mengabulkan dakwaan berdasarkan pasal 362 KUHP tentang pencurian saja. Sedang sesungguhnya peristiwa ini pun bisa diancam menggunakan Pasal 85 KUHP karena tindak pidana yang dilakukan dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 85 UU Transfer Dana.

Obscuur Libel dalam Gugatan Harta Warisan yang Dilakukan Isteri Ketiga berdasarkan UU No.50 Tahun 2009 Sophia Fitriana
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Marriage for the community aims to maintain and continue offspring, for the happiness of the family or relative household, but not a few of these goals are stopped because of the breakdown of a marriage caused by several factors and the legal consequences of the breakup of the marriage. In the case of divorce, when there is a joint property dispute, the most important thing is the fact or event by knowing objectively where the case is. The true incident will be known by the judge from the evidence. In addition, in carrying out their judicial functions, judges must pay attention to justice, legal certainty, and expediency. The decision must be fair, contain legal certainty, but the decision must also contain benefits for the person concerned and the community. Inheritance cases that were not accepted at the Indramayu Religious Court because of an obscure lawsuit (obscur libel). As for the reason the lawsuit cannot be accepted, because the posita and petitum in the lawsuit do not support each other or the argument of the lawsuit is contradictory, including the object in dispute it is not clear what type, and the incompleteness of the parties may result in the non-acceptance of the inheritance claim. So basically, if the lawsuit does not meet the formal and material requirements, the court will reject the lawsuit. The type of research conducted by the author is library research using normative legal research. Normative collection techniques, namely research on legal principles. Data analysis used qualitative analysis in the form of content analysis or descriptive analysis. Abstrak. Pernikahan bagi masyarakat bertujuan untuk mempertahakan dan meneruskan keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, namun tidak sedikit tujuan tersebut terhenti karena terputusnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh beberapa factor dan menimbulkan akibat hukum dari putusnya perkawinan tersebut. Dalam kasus perceraian bilamana terjadi sengketa harta bersama, yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dengan mengetahui secara obyektif duduknya perkara. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Selain itu dalam menjalankan fungsi peradilannya, hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Perkara waris yang tidak diterima di Pengadilan Agama Indramayu karena gugatan yang kabur (obscur libel). Adapun sebab gugatan tidak dapat diterima, karena posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatannya kontradiksi, termasuk obyek yang disengketakan tidak jelas apa jenisnya, dan kurang lengkapnya para pihak dapat mengakibatkan tidak diterimanya gugatan waris tersebut. Jadi intinya, apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil dan materilnya, maka pengadilan akan menolak gugatan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah library research menggunakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Analisis data menggunakan analisa kualitatif berupa content analisis atau deskriptif analisis.

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1079/K/Pid/2018 dalam Dugaan Kasus Penggelapan Aset Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Amalia Hanifah Noor Salima
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study aims to analyze the Supreme Court Decision No. 1079 K/Pid/2018 related to the indictment submitted by the Public Prosecutor on the elements of Article 266 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code in conjunction with Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code against the provisions in Law No. 28 of 2004 Jo. Law Number 16 of 2001 concerning Foundations Article 5 which states that the assets of the Foundation, whether in the form of money, goods, or other assets obtained by the Foundation based on this Law, are prohibited from being transferred or distributed directly or indirectly to the Trustees, Management, Supervisors, employees, or other parties who have an interest in the Foundation and Article 70 Paragraph (1) that any member of the organs of the Foundation violating the provisions as referred to in Article 5, shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years. From the results of the study, it was obtained legal facts that the indictment submitted by the Public Prosecutor was not appropriate to prove the element of providing false information in the authentic deed even though the Public Prosecutor believed that through the amendments to the deed the defendants intended to take over the assets of the Foundation. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 1079 K/Pid/2018 terkait dengan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada unsur Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 5 yang menyatakan bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan dan Pasal 70 Ayat (1) bahwa setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dari hasil penelitian diperoleh fakta hukum bahwa dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat untuk membuktikan adanya unsur memberikan keterangan palsu ke dalam akte authentiek meskipun Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa melalui perubahan-perubahan akte tersebut para terdakwa bermaksud untuk mengambil alih aset Yayasan.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, terhadap Praktik Perencana Keuangan yang Melakukan Aktivitas sebagai Manager Investasi Ilegal Dian Permatasari; Faiz Mufidi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The role of proper financial management is so important, so it is very important to always ensure that the financial management planning is effective and goes well. Regarding financial management or planning, it is better to ask for help from a professional financial planning expert (financial advisor). But what if financial planners play a role in their authority to manage customer funds such as investment managers. What are the Roles and Responsibilities of the Financial Services Authority for Legal Protection of Investors in the Capital Market and How Can This Financial Planning Service Company Be Blamed for Unlawful Actions By Operating as an Investment Manager for Illegal Investments? This legal research is a descriptive analytical research. which is defined as a problem solving procedure that is being investigated at the present time based on the facts that appear or as they are. In this study, research will be conducted on the protection of investors in the capital market which in this study involves the role of the Financial Services Authority. Based on this description, the author will discuss further in this thesis. This research was conducted with normative juridical law research, Abstrak. Begitu penting peran pengelolaan keuangan yang benar, sehingga penting sekali untuk selalu memastikan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan tersebut efektif dan berjalan dengan baik. Terkait dengan pengelolaan atau perencanaan keuangan, ada baiknya meminta bantuan dari ahli perencana keuangan (financial advisor profesional). Namun bagaimana jika perencana keuangan berperan diluar kewenangannya mengelola dana nasabah seperti layaknya manajer investasi. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Perlindungan Hukum Investor di Pasar modal dan Bagaimana perusahaan jasa perencana keuangan ini Dapat Dipersalahkan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Beroperasi Sebagai Manager Investasi Investasi Ilegal? Penelitian hukum ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis. yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai perlindungan terhadap investor di bidang pasar modal yang dalam penelitian ini melibatkan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas lebih lanjut dalam skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum Yuridis Normatif,

Page 5 of 52 | Total Record : 515

3 4 5 6 7

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcsls@unisba.ac.id

Phone +6282120524105

Journal Mail Official bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcsls@unisba.ac.id

Phone
+6282120524105

Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA