cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 2   3   4   5   6 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Disebabkan oleh Hak Atas Upah di PT. Kalindo Etam Dihubungkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Alifvio Bramandika Karindra; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.451 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2691

Abstract

Abstract. Industrial Relations Disputes are differences of opinion that make conflicts between employers or employers' combinations with workers / workers or trade unions / trade unions because of disputes over rights, disputes of interest, disputes over termination of employment and discharge between workers / trade unions in one rush. Disputes in industrial relations are often the case in the business world. Industrial relations disputes according to Law No. 2 of 2004 ( PPHI Law ) i are differences of opinion that result in conflict between employers or the combined employers with workers / workers or trade unions / trade unions. Related to the case of disputes over the right to wages experienced by environmental safety workers at PT. Kalindo Etam based on the decision of MA No. 67 / Ps.Sus.-PHI / 2019 / PN Samarinda ( layoffs ), seharus workers get a greater or minimum amount equal to the amount as governed by the provisions below. Based on the disconnected phenomenon, the problems in this study were formulated as follows ( 1 )What is the background of disputes between workers and employers at PT. Kalindo Etam is linked to Law No. 2 of 2004 ? ( 2 )How was the Supreme Court's ruling in securing a case at PT. Kalindo Etam is linked to Law No. 2 of 2004 ? This research is a normative juridical use, an approach that is led by the main law by examining theories, concepts, the principle of law and legislation relating to this study with research specifications namely analytical descriptives. Primary and secondary legal material source data based on statutory regulations and books relating to the analysis data used, namely analysis qualitative data. A knot that is based on the results of research into the resolution of industrial relations disputes due to disputes over the right to wages between PT. Kalindo Etam with workers, namely by using settlement in Bipatrit and Mediation in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2004, which then did not reach the flapping and. Which resulted in the filing of a lawsuit to the Industrial Relations Court. Abstrak. Perselisihan dalam hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi di dunia usaha. Perselisihan hubungan industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 (UU PPHI) ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Terkait dengan kasus perselisihan hak atas upah yang dialami pekerja keamanan lingkungan di PT. Kalindo Etam berdasarkan putusan MA No 67/Pdt.Sus.-PHI/2019/ PN Samarinda (PHK), pekerja seharus mendapatkan jumlah yang lebih besar atau minimal sama jumlahnya sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fenomena tersebut,maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana latar belakang terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha di PT. Kalindo Etam dihubungkan dengan UU No. 2 Tahun 2004 ? (2) Bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam menyelsaikan kasus di PT. Kalindo Etam dihubungkan dengan UU No. 2 Tahun 2004 ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan hak atas upah dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Simpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena perselisihan hak atas upah diantara PT. Kalindo Etam dengan pekerja yaitu dengan menggunakan penyelesaian perselisihan secara Bipatrit dan Mediasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang kemudian tidak mencapai kesepakatan diantara kedua pihak. Yang mengakibatkan pengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Salma Farha Nabila Permana; M. Husni Syam
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.031 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2708

Abstract

Abstract. Medical waste management is part of environmental health efforts where this must be carried out for everyone who produces medical waste, one of which is a hospital. Unmanaged medical waste will be dangerous for the environment and it can become a means of spreading disease. Negligence committed by medical waste producers needs to be considered so that the law can be enforced to the fullest. The purpose of this study is to find out how the hospital's criminal liability as a corporation is negligent in managing the medical waste they produce in the Law on Hospitals and the Law on Environmental Protection and Management, as well as knowing how the standard operating procedures for medical waste management are. according to the written rules. The method used in this research is a normative juridical approach or normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data related to environmental crimes related to medical waste management. The collection technique is through a literature study and then the data obtained from the research is analyzed in a normative juridical manner. The results of the analysis found that the efforts to punish hospitals that were negligent in managing medical waste were different. Starting from minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years as maximum imprisonment. Abstrak. Pengelolaan limbah medis adalah bagian dari upaya Kesehatan lingkungan dimana hal ini wajib dilaksanakan bagi semua orang yang menghasilkan limbah medis salah satunya adalah Rumah Sakit. Limbah medis yang tidak dikelola akan berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup karena memiliki berbagai macam jasad bakteri maupun virus yang menempel sehingga dapat menjadi alat penyebaran penyakit. Kelalaian yang dilakukan oleh penghasil limbah medis perlu diperhatikan sehingga hukum dapat ditegakkan secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit sebagai sebuah korporasi yang lalai dalam mengelola limbah medis yang mereka hasilkan dalam Undang-Undang tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengetahui bagaimana standar operasional prosedur pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan aturan yang tertulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis normative atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah medis. Teknik pengumpulan melakui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normative. Hasil Analisa ditemukan bahwa upaya pemidanaan pada Rumah Sakit yang lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis berbeda-beda. Mulai dari pidana kurungan paling rendah atau sedikitnya 1 (satu) tahun dan paling lama yaitu 3 (tiga) tahun sebagai pidana kurungan maksimal.
Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Belitung Dihubungkan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Farrel Maulidan Aziz; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.19 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2809

Abstract

Abstract. General elections or known as elections are activities to elect legislative institutions, namely the DPD, DPR and Regional or City DPRD. The author observes that many electoral crimes were committed during the campaign period. The conclusion of a general election crime if it meets its elements can be entangled with the Criminal Code and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Abstrak. Pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu merupakan kegiatan untuk memilih lembaga legislatif yaitu DPD, DPR dan DPRD Daerah atau Kota. Penulis mengamati bahwa banyak kejahatan pemilu yang dilakukan pada masa kampanye. Kesimpulan tindak pidana pemilihan umum jika memenuhi unsur-unsurnya dapat dijerat dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Penggunaan Merek Band Terkenal pada Design Produk Merchandise Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Dendi Sulthan Dwi Sami; Tatty Aryani Ramli
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.829 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2812

Abstract

Abstract. In the Indonesian music industry there are bands. A band is a group of people who play music together, with melodic, rhythmic, rhythmic, and bass formations. Bands also usually perform concerts at various music events, at each event there is a booth selling merchandise from these bands where the merchandise uses the band's brand logo. Merchandise is any form of product that displays the name or brand, logo and profile provided to consumers, usually in the form of clothes, jackets, hats. Each band has a different band brand logo, the very distinctive character of the bands can be represented by names, logos, to distinguish one band from another so that fans can easily recognize it. In intellectual property the distinguishing mark is analogous to the same as a brand. A brand is a sign that can be displayed graphically in the form of a logo, name, word to distinguish goods and services in trade.In fact, many people who want to make economic gains from the fame through these bands and produce their own merchandise that resembles the original merchandise. This action they did without the permission of the brand owner and aims to gain their own benefit and until now there has been no action against the trademark holder against a third party. Based on these problems, this study will examine (1) how the protection of the mark and the right to sue the holder for the use of the mark without permission according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, and (2) what are the factors that cause the owner of a band brand to do not file a lawsuit against the use by third parties without permission.The research method used is a normative juridical approach using descriptive analysis research specifications. The data collection technique is library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and using qualitative data analysis methods.Based on the results of the research, the trademark owner is obliged to register the trademark with the DJKI in order to obtain exclusive rights so that the trademark owner can use the mark and give permission to third parties, and can file a lawsuit if there is a third party without permission to use the mark. Third parties who use the mark without permission will be subject to criminal sanctions if there is a complaint offense. Factors that cause not many lawsuits, even though in fact the violations occur and harm economic rights, among others, are the existence of juridical and non-juridical factors as well as the existence of complaint offenses. It is complete and this provides legal certainty for the juridical factor, the existence of regulations regarding the right to sue must be carried out by exclusive rights, meaning that the mark must be registered and there is a complaint offense. And the culture of the people who lack knowledge of original goods. Abstrak. Dalam industri musik indonesia terdapat band. Band adalah sekelompok orang yang memainkan musik secara bersama-sama, dengan formasi melodi, ritem, ritmik, dan bass. Band juga biasanya melakukan konser diberbagai event musik, disetiap event terdapat booth yang menjual merchandise dari band-band tersebut yang dimana merchandise itu menggunakan logo merek dari band tersebut. Merchandise adalah segala bentuk produk yang menampilkan nama atau brand, logo dan profil yang diberikan kepada konsumen biasnaya berupa baju, jaket, topi. Masing-masing band mempunyai logo merek band yang berbeda, karakter yang sangat khas dari band-band itu bisa diwakili dengan nama, logo, untuk membedakan band yang satu dengan yang lain agar para fans mudah mengenalinya. Dalam kekayaan intelektual tanda pembeda di analogikan sama seperti merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata untuk membedakan barang dan jasa dalam perdagangan. Kenyataannya banyak orang yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari keterkenalan melalui band-band tersebut dan memproduksi sendiri merchandise yang menyerupai merchandise yang asli. Tindakan ini mereka lakukan tanpa izin dari pemilik merek dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan sampai sekarang belum ada tindakan gugatan dari pemegang merek terhadap pihak ketiga. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini akan mengkaji (1) bagaimana perlindungan merek dan hak menuntut pemegang atas oenggunaan merek tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, dan (2) apakah faktor-fakor yang menyebabkan pemilik merek band tidak mengajukan gugatan terhadap penggunaan oleh pihak ketiga tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan metode analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian pemilik merek wajib mendaftarkan merek kepada DJKI agar mendapatkan hak eksklusif sehingga pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut dan memberikan izin kepada pihak ketiga, serta dapat melakukan gugatan jika ada pihak ketiga yang tanpa izin menggunakan merek tersebut. Pihak ketiga yang menggunakan merek tersebut tanpa izin akan mendapatkan sanksi pidana jika adanya delik aduan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak banyaknya gugatan padahal secara fakta pelanggaran itu terjadi dan merugikan hak ekonomi antara lain adalah adanya faktor yuridis dan non-yuridis serta adanya delik aduan. Sudah lengkap dan ini memberikan kepastian hukum faktor yuridis adanya peraturan tentang hak gugat harus dilakukan oleh hak eksklusif berarti merek harus terdaftar dan adanya delik aduan. Serta budaya masyarakat yang kurang pengetahuan terhadap barang orisinal.
Adaptasi Likelihood of Confusion dalam Pengaturan Persamaan pada Pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Athariq Aqilla; Tatty Aryani Ramli
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.246 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2903

Abstract

Abstract. Trademarks are intellectual property in the form of signs that can distinguish goods and/or services in trading activities. Trademark as property, in order to get legal protection, it must be registered and only get protection after the issuance of the certificate. The Indonesian government in order to provide protection for registered mark owners has established regulations that prevent the occurrence of trademark similarities through Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and adapted the likelihood of confusion in these regulations. The purpose of adapting the likelihood of confusion in the regulation is to provide protection both before a dispute occurs and after a dispute occurs. The problem is that until now there are still many similarities disputes in principle against the brand. The purpose of this study is to analyze how to adapt the likelihood of confusion in trademark law, and to analyze the judges' considerations on the "GOTO" trademark dispute. This study uses a normative juridical method by analyzing the theory of likelihood of confusion and trademark law. Data collection techniques used secondary data, and this study used qualitative analysis methods. The results of this study indicate that the likelihood of confusion in the trademark law is only partially adapted which creates legal uncertainty and causes a lot of trademark disputes. The analysis of judges' considerations also found that the actions of judges who decided cases without any consideration were not in accordance with the principle of court decisions.Abstrak. Merek merupakan kekayaan intelektual berupa tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Merek sebagai kekayaan, untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum harus didaftarkan dan baru dapat perlindungan setelah diterbitkannya sertifikat. Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan bagi seluruh pemilik merek terdaftar telah menetapkan peraturan-peraturan yang mencegah terjadinya persamaan merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mengadaptasi likelihood of confusion dalam peraturan tersebut. Tujuan adaptasi likelihood of confusion dalam peraturan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum baik sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadinya sengketa. Permasalahannya hingga saat ini masih banyak terjadi sengketa persamaan pada pokoknya terhadap merek. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana adaptasi likelihood of confusion dalam hukum merek, dan menganalisis pertimbangan hakim atas sengketa persamaan merek “GOTO”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis teori likelihood of confusion dan undang-undang merek. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder, dan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likelihood of confusion dalam undang-undang merek hanya diadaptasi sebagian yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan banyak terjadinya sengketa merek. Terhadap analisis pertimbangan hakim juga ditemukan bahwa tindakan hakim yang memutus perkara tanpa adanya pertimbangan tidak sesuai dengan asas putusan pengadilan.Kata Kunci : Merek, Persamaan Merek, Likelihood of Confusion
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Algi Ghifari J Juhara; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.776 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.3026

Abstract

Abstract. The public is facilitated by the existence of ATM facilities to aim to facilitate the process of sending money or receiving money, but on the other side of the advancement of this technology, there are always loopholes for irresponsible individuals who lead to criminal acts, as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning ITE. Therefore, the purpose of this study aims to find out and understand how criminal liability for perpetrators of ATM break-in crimes is connected with the ITE Law and find out what factors cause the perpetrators to commit these criminal acts. Criminal liability of criminal offenders regarding ATM break-ins according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Electronic Information and Transactions, in relation to the criminal liability of perpetrators of theft through electronic systems, this act has been determined as a criminal act as stipulated in Article 30 to Article 36 of the ITE Law. Abstrak. Masyarakat difasilitasi dengan adanya fasilitas ATM untuk bertujuan memfasilitasi proses pengiriman uang atau penerimaan uang, namun di sisi lain kemajuan teknologi ini selalu ada celah bagi individu yang tidak bertanggung jawab yang mengarah pada tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembobolan ATM terkait dengan UU ITE dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terkait pembobolan ATM menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian melalui sistem elektronik, tindakan ini telah ditetapkan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 UU ITE.
Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian atas Tindakan Salah Tangkap di Tinjau dari Kuhap dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Husni Fahri Fani; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.752 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.3032

Abstract

Abstract. Wrong arrest or error in persona is an error against a suspect that occurs at the level of investigation and an error against a person that occurs at the level of prosecution and examination of justice. An error in persona is a dwaling, a misunderstanding or mistake on the part of the defendant against the person to be addressed. The definition of wrongful arrest or in-person error is not contained in the Criminal Procedure Code or other laws and regulations. The error can occur at the time of an arrest, or detention, or prosecution, or during an examination by a judge in court until the case is decided. This understanding is implied in Article 95 of the Criminal Procedure Code which discusses compensation for people who are arrested, detained, prosecuted and tried without any reason based on law or mistakes regarding the person. This research method uses a normative juridical approach, this research is descriptive analytical, the type of research carried out by the author is qualitative research, and emphasizes the process and meaning contained in the phenomenon. The implementation of the investigation process at the Sukabumi Police has not been said to have complied with the predetermined procedure, because in its application there are still interrogations or asking for information from the suspect by making the suspect feel afraid and not free to provide information. In the Criminal Procedure Code which adheres to the accusator principle, where the suspect is seen as a subject who has the right to give information freely in submitting a defense to the investigator or judge and the testimony of the suspect or witness to the investigator is given without pressure from anyone or in any form. Abstrak. Salah tangkap atau eror in persona adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan. Eror in persona adalah suatu dwaling, suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap orang yang akan dituju. Pengertian mengenai salah tangkap atau eror in persona tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Pelaksanaan proses penyidikan di Polres Sukabumi belum bisa dibilang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, karena dalam penerapanya masih terdapat introgasi atau meminta keterangan tersangka dengan cara membuat tersangka merasa takut dan tidak leluasa memberikan keterangan. Dalam KUHAP yang menganut asas akusator, dimana tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan kepada penyidik atau hakim dan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apapun.
Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Tanpa Batas Waktu Antara WNI dengan WNA menurut Hukum Positif Indonesia Reffa Rafelya; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.659 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.3208

Abstract

Abstract. An agreement is an act in which one or more persons bind themselves to one or more persons. The conditions for the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code "there is an agreement between those who bind themselves, the ability to make an engagement, the object of the agreement, and a lawful cause". In practice, there is a land lease agreement that lasts for life, namely in the land lease agreement dated January 5, 2005 where Mrs.Ida Ayu Eka, an Indonesian citizen as the owner of the lease, and Mr.Renehan Michael John, a foreign citizen as the tenant. So this study aims to find out and understand how the Land Lease Agreement with Unlimited Time Between Indonesian Citizens and Foreign Citizens According to Positive Law in Indonesia and to know and understand the legal consequences of Land Lease Agreements without a Time Limit between Indonesian Citizens and Foreign Citizens according to Positive Law in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach with analytical descriptive specifications with qualitative analysis methods. The legal consequences of this agreement are invalid because they don’t meet the legal requirements of the agreement because they have violated the objective requirements of Article 1320 of the Civil Code. If the conditions regarding a certain matter and a lawful cause (objective conditions) are not fulfilled, then an agreement is null and void, meaning that from the start it is considered that there is no agreement or is null and void. Abstrak. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata “adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal”. Pada perakteknya terdapat perjanjian sewa menyewa tanah hak milik yang dilangsungkan seumur hidup, yaitu pada perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 5 Januari 2005 dimana Nyonya Ida Ayu Eka, Warga Negara Indonesia selaku pemilik sewa dan Tuan Renehan Michael John, Warga Negara Asing selaku penyewa. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Tanpa Batas Waktu Antara WNI Dengan WNA Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Untuk mengetahui dan memahami Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Tanpa Batas Waktu Antara WNI Dan WNA menurut Hukum Positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan metode analisa secara kualitatif. Akibat Hukum dari perjanjian ini tidak valid karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena telah melanggar syarat obyektif Pasal 1320 KUHPerdata. Jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian atau batal demi hukum.
Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insurbordinasi Dihubungkan dengan Displin Militer Indra Ramadhan; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.758 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.3261

Abstract

Abstract. The purpose of this criminal act of insubordination is an act of threatening violence by a subordinate aimed at his superior or commander. This real action can be in the form of an act and can also be with an expression or gesture, as has been regulated in Articles 105-109 of the KUHPM. In performing their duties and functions, a TNI soldier is subject to the Military Criminal Code and the Indonesian Military Disciplinary Code, while civilians are subject to the Criminal Code. Military Criminal Law is a criminal law that applies to the military, but also applies to those who are not military but are equated with the military or are subject to military criminal law. in general and the law of Military Court Procedures in particular. Abstrak. Maksud dari tindak pidana insubordinasi ini adalah tindakan mengancam dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang bawahan yang ditujukan kepada atasan atau komandannya. Tindakan nyata ini dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat, seperti halnya yang sudah diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, seorang Prajurit TNI tunduk di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Indonesia, sedangkan warga sipil tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana yang berlaku untuk kalangan militer, tetapi berlaku juga bagi mereka yang bukan militer namun dipersamakan dengan militer atau ditundukkan pada hukum pidana militer Kegunacan theories penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan hukum Acara Peradilan Militer pada khususnya.
Penegakan Hukum terhadap Pengedar dan Penjual Minuman Keras Ilegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras Moh Heksana Bagya Nur Alam
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.559 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.3285

Abstract

Abstract. Sales and circulation of illegal alcoholic beverages always occurs every year. Illegal alcoholic beverages are alcoholic beverages that are produced illegally and contain hazardous chemicals at low prices. in the efforts and strategies used in law enforcement of illegal alcoholic beverages are pre-emptive, preventive and repressive efforts. Furthermore, the factors of law enforcement efforts are in the form of driving factors and inhibiting factors. These supporting factors include the active role of the community in reporting and making complaints to law enforcement and supported by laws and regulations, regional regulations and other regulations in law enforcement of illegal alcoholic beverages. And the inhibiting factors include the lack of public awareness, people's habits in consuming illegal alcoholic beverages and the effectiveness of punishments given to sellers and dealers of illegal alcoholic beverages that have not yet created a deterrent effect. Abstrak. Penjualan dan peredaraan minuman beralkohol ilegal selalu terjadi tiap tahun. Minuman beralkohol ilegal merupakan minuman beralkohol yang diproduksi secara illegal dan mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya dengan harga yang murah. dalam upaya dan strategy yang digunakan dalam penegakan hukum minuman beralkohol ilegal adalah upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Selanjutnya factor-faktor upaya penegakan hukum tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain peran aktif masyarakat dalam melapor dan membuat aduan terhadap penegak hukum dan didukung dengan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan dan peraturan lainya dalam penegakan hukum minuman beralkohol ilegal. Dan faktor penghambat antara lain kesadaran masyarakat yang masih kurang, kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol ilegal serta efektifitas hukuman yang diberikan pada penjual dan pengedar minuman beralkohol ilegal masih belum menimbulkan efek jera.

Page 4 of 52 | Total Record : 515

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies