cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 515 Documents
 5   6   7   8   9 
Pemenuhan Syarat Penyusunan Dokumen Amdal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya Terhadap Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dihubungkan Dengan Upaya Pengelolaan Jilan Nurhaliza
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.962 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v1i1.75

Abstract

Abstract. The Jakarta-Bandung high-speed rail project, which is the first high-speed train in Indonesia, was built between Jakarta and Bandung with a length of 142 km (kilometers). In practice, the construction of the high-speed rail project is carried out without paying attention to the preservation of environmental functions, so that it risks causing pollution and environmental damage. The Jakarta-Bandung high-speed rail construction project does not meet the requirements for the preparation of the AMDAL document and is not listed in the RTRW, so what happens to the Jakarta-Bandung high-speed rail project is a violation that can be subject to sanctions. Therefore, the problems studied are directed at identifying the following problems: (1) How is the fulfillment of the requirements for the preparation of the Amdal document based on UUPPLH related to environmental management efforts; (2) How the implementation of the fulfillment of the requirements for the preparation of the EIA document is related to environmental management efforts for the Jakarta-Bandung high-speed rail project. Methods This research uses normative juridical research. The research specification uses descriptive analysis. Library study data collection techniques, carried out by collecting secondary data. As well as the analytical method using normative qualitative to connect the provisions and related legal remedies. The result of this research is that the requirements for the preparation of an AMDAL are provisions stipulated by UUPPLH and must be fulfilled by every business activity, so that pollution control and or environmental damage can be implemented. AMDAL is one of the instruments for controlling pollution and or environmental damage in an effort to manage the environment based on UUPPLH. The fulfillment of the requirements for the preparation of the Amdal document associated with environmental management efforts based on the UUPPLH has not yet been implemented in the Jakarta-Bandung high-speed rail construction project, resulting in the impact of pollution and environmental damage. Abstrak. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan kereta api cepat pertama di Indonesia yang dibangun antara Jakarta dan Bandung sepanjang 142 km (kilometer). Proyek pembangunan kereta api cepat tersebut pada praktiknya dilakukan dengan tidak memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga berisiko menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-bandung tidak memenuhi syarat penyusunan dokumen AMDAL dan tidak tercantum dalam RTRW, sehingga apa yang terjadi pada proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pemenuhan syarat penyusunan dokumen Amdal berdasarkan UUPPLH dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup; (2) Bagaimana implementasi pemenuhan syarat penyusunan dokumen Amdal dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta metode analisis menggunakan kualitatif normatif untuk menghubungkan ketentuan-ketentuan maupun upaya-upaya hukum yang terkait. Hasil dari penelitian ini adalah syarat penyusunan AMDAL merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh UUPPLH dan harus dipenuhi oleh setiap kegiatan usaha, sehingga pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilaksanakan. AMDAL merupakan salah satu instrument pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH. Pemenuhan syarat penyusunan dokumen amdal dihubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasrakan UUPPLH belum diimplementasikan terhadap proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, sehingga menimbulkan dampak pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.
Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penipuan Arisan Online Rizka Sofianti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.353 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v1i1.80

Abstract

Abstract. The development of technology such as the internet has a good impact and is very helpful for humans, but there are also those who misuse it, giving rise to new crimes such as data manipulation crimes, espionage, money laundering, hacking, software theft, online social gathering business fraud, and many others. One of the internet technology-based crime practices, namely online social gathering business fraud, is very common by using various modes to convince people to be interested in the benefits offered. Then there was a fraud by the perpetrator so that the victim reproduced the remittances to the perpetrator with the promise of giving interest at a high percentage. The research was conducted using the approach method used in this study, namely the normative juridical approach. Data collection techniques carried out by the author are interviews and literature study. The research specification used is descriptive analysis.The results of the study can be seen that, Law enforcement carried out by the police is taken through two stages, namely the prevention stage (preventive) and the action stage (repressive). Prevention (Preventive) carried out by the police are two stages starting from appealing to the public through social media and carrying out socialization to the community, then at the stage of law enforcement through repressive measures carried out by investigators and investigators through several stages, namely the investigation stage, the investigation stage, the examination stage and the completion stage as well as the submission of the case to the Public Prosecutor. Criminal liability according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions against perpetrators of online social gathering fraud refers to individual and corporate legal subjects as regulated in Article 52 paragraph (4) in which there must be an element of error first. In Article 28 paragraph (1) the elements that must be fulfilled are that every person, intentionally and without rights, spreads false and misleading news, and causes consumer losses in Electronic Transactions. Meanwhile, criminal sanctions for perpetrators are regulated in Article 45 paragraph (2). Abstrak. Perkembangan teknologi seperti internet memberikan dampak yang baik dan sangat membantu bagi manusia namun ada juga yang menyalahgunakannya sehingga menimbulkan kejahatan baru seperti kejahatan manipulasi data, spionase, money laundering, hacking, pencurian software, penipuan bisnis arisan online, dan masih banyak lainnya. Salah satu praktek kejahatan berbasis teknologi internet yaitu penipuan bisnis arisan online sangat banyak terjadi dengan menggunakan berbagai modus untuk meyakinkan orang-orang supaya tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan. Maka terjadilah penipuan oleh pelaku sehingga sikorban memperbanyak pengiriman uang kepada si pelaku dengan janji akan memberikan bunga dengan persenan yang tinggi. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa, Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahap pencegahan (preventif) dan tahap penindakan (refresif). Pencegahan (Preventif) yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dua tahapan mulai dari menghimbau masyarakat melalui media sosial dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pada tahap penegakan hukum melalui penindakan (refresif) dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan dan tahap penyelesaian serta penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku penipuan arisan online mengacu pada subjek hukum perseorangan dan korporasi yang diatur pada Pasal 52 ayat (4) dimana di dalamnya harus ada unsur kesalahan terlebih dahulu. Dalam Pasal 28 ayat (1) unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sementara itu sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (2).
Penempatan Tenaga Kerja Asing di Proyek X berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan Prinsip Alih Teknologi Tikko Reza Pahelvi; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.149 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v1i1.83

Abstract

Abstract. The use of foreign workers in Indonesia is the most important thing for the advancement of a company that implements the use or employs foreign workers. The use of foreign workers itself is not an ordinary thing, but something that must be maintained, because the entry of foreign workers into Indonesia can have a positive impact on economic growth. On the other hand, the use of Foreign Workers can also have a negative impact if the placement of Foreign Workers is not carried out based on the laws and regulations that have been made by the relevant government. One of the purposes of using foreign workers (TKA) is to transfer technology and transfer skills that have not been implemented properly. "PLACEMENT OF FOREIGN WORKERS IN PROJECT X BASED ON LAW NUMBER 11 YEAR 20 CONCERNING CREATION OF WORK IN CONNECTION WITH THE PRINCIPLE OF THE TRANSFER OF TECHNOLOGY THESIS". Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows (1) How is the placement of foreign workers according to Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, is it related to improving job opportunities for TKI? And (2) How is the placement of foreign workers who do not have expertise in Project X related to the principle of Technology Transfer? This study uses a normative juridical approach which focuses on the use of secondary data in the form of legal principles and applicable legal norms associated with legal theories and practices of implementing positive law concerning problems. Sources of data on primary and secondary legal materials are based on statutory regulations relating to Employment Law and other tertiary materials including articles, internet and encyclopedia dictionaries. The conclusion is that the placement of foreign workers in Project X is not in accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and is contrary to the principle of Technology Transfer, namely. Abstrak. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan hal terpenting bagi majunya suatu perusahaan yang menerapkan penggunaan atau mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing itu sendiri bukan merupakan sutu hal yang biasa, melainkan suatu hal yang harus dipertahankan keberadaannya, karena dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dapat memberikan dampak positf bagi pertembuhan ekonomi. Disisi lain penggunaan Tenaga Kerja Asing juga dapat memberikan dampak negatif jika penempatan Tenaga Kerja Asing tidak dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait. Salah satu tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut adalah untuk Alih teknologi dan Alih keahlian yang belum diterapkan secara benar. “PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI PROYEK X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 20 TENTANG CIPTA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALIH TEKNOLOGI SKRIPSI”. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana penempatan TKA menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan perbaikan kesempatan kerja bagi TKI? Dan (2) Bagaimana penempatan TKA yang tidak memiliki keahlian diproyek X dihubungkan dengan prinsip Alih Teknologi? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dimana menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan dan tertier bahan lain diantaranya artikel, internet dan kamus ensiklopedia. Kesimpulannya bahwa penempatan TKA di Proyek X tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bertentangan dengan prinsip Alih Teknologi yaitu.
Kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam Menghentikan Proyek Pramestha Resort Town berdasarkan Surat Gubernur Nomor 640/6561/DBMPR dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Muhammad Khoirun Najib; Asyhar Hidayat
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.859 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v1i1.85

Abstract

Abstract. On November 30, 2019, the daily head of the Citarum DAS PPK task force, Dansector 22, West Java Provincial Highways and Spatial Planning, West Bandung Regency PUPR Service, Bandung Regency DPMPTSP conducted a survey to the field in the North Bandung area, precisely in Langensari village, Lembang, Kabupaten Bandung. West Bandung. At that location there is an ongoing development, namely Pramestha Resort Town. The team found indications of technical violations in development in the field that were not in accordance with the zoning directives in the KBU Regional Regulation. And through letter number 640/6561/DBMPR dated December 31, 2019 which was signed directly by the Governor, where in the letter, it was stated that there were four indications of violations of the Zoning Directive in Regional Regulation Number 2 of 2016. Based on the background described previously, the main problem is in this study are as follows: (1) What is the authority of the Governor of West Java in the Pramestha Resort project based on the Governor's Letter Number 640/6561/DEMPR with legal certainty? (2) What is the legal solution for the settlement of environmental disputes between Pramestha Resort and the provincial government of West Java? The researcher uses the data analysis method used in this study is a qualitative normative analysis. Normative because this research is based on existing regulations as positive legal norms and is related to this problem. Qualitative because the data are arranged systematically, then analyzed and described in the form of words, and do not use formulas. Articles 40, 43 and 54 of Regional Regulation No. 2 of 2016 for the North Bandung Region, the Governor as the Regional Head as well as the organizer of the Regional Government based on the Regional Autonomy Principle, the project is based on the Pramestha Resort Town development project based on the Legal Assurance Principle. Abstrak. Pada tanggal 30 November 2019, ketua harian satgas PPK DAS Citarum, Dansektor 22, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat, DPMPTSP Kabupaten Bandung melakukan survei ke lapangan Kawasan Bandung Utara tepatnya di desa Langensari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di lokasi tesebut terdapat pembangunan yang sedang berjalan yaitu Pramestha Resort Town. Tim menemukan indikasi pelanggaran teknis dalam pembangunan dilapangan yang tidak sesuai dengan arahan zonasi dalam Perda KBU. Dan melalui surat nomor 640/6561/DBMPR tertanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani langsung Gubernur, dimana dalam surat tersebut, tercantum ada empat indikasi pelanggaran Arahan Zonasi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam menghentikan proyek Pramestha Resort berdasarkan Surat Gubernur Nomor 640/6561/DEMPR dihubungkan dengan asas kepastian hukum? (2) Bagaimana solusi hukum terhadap upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara Pramestha Resort dengan pemerintah provinsi jawa barat? Peneliti menggunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena dalam penelitian ini berdasarkan kepada peraturan – peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan terkait dengan permasalahan ini. Kualitatif karena data disusun secara sistematis, kemudian di analisis dan digambarkan dalam bentuk kata, dan tidak memakai hitungan rumusan. Berdasarkan pasal 40, 43 dan 54 Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Kawasan Bandung Utara, Gubernur sebagai Kepala Daerah sekaligus penyelaenggara Pemerintah Daerah yang berlandaskan Asas Otonomi Daerah berwenang menghentikan proyek pembangunan Pramestha Resort Town berdasarkan Asas Kepastian Hukum.
Kebijakan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Verticallya Yuri S.E Pratiwi; Dey Ravena
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.443 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.284

Abstract

Abstract. Defamation on social media is a crime that damages one's honor through social media. According to Indonesian law, it is a crime that is currently classified as a cyber crime. The rate of reports to the police from cyber crimes continues to increase every year and the number of cases that dominate is defamation on social media. The changing times that occur are accompanied by the presence of a new paradigm as a form of development of criminal law punishment with the presence of restorative justice. Punishment through restorative justice focuses on sentencing with a process of dialogue and mediation. Especially the compensation for the losses caused by the perpetrators to the parties who were harmed, especially the victims. This study aims to determine the effect of restorative justice on the level of criminal defamation on social media that goes to court and to find out restorative justice related to defamation on social media in terms of the Chief of Police Circular SE/2/II/2021. Using a normative juridical research method with an approach to legislation and a concept approach. Through descriptive analytical research specifications, as well as data collection techniques with the method of documentation or document study. The research was analyzed through data analysis with a qualitative approach to primary data and secondary data. Keywords: Defamation, Social Media, Restorative Justice, Circular Abstrak. Pencemaran nama baik di media sosial merupakan kejahatan yang merusak kehormatan seseorang melalui media sosial. Sesuai hukum positif Indonesia, itu merupakan sebuah tindak pidana yang dewasa ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana siber. Tingkat laporan ke kepolisian dari tindak pidana siber terus meningkat setiap tahunnya dan jumlah kasus yang paling mendominasi yaitu pencemaran nama baik di media sosial. Perubahan zaman yang terjadi diiringi hadirnya paradigma baru sebagai bentuk perkembangan penghukuman hukum pidana dengan adanya restorative justice. Penghukuman melalui restorative justice berfokus pada pemidanaan dengan proses dialog dan mediasi. Terutama penggantian kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kepada para pihak yang dirugikan, terutama korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh restorative justice terhadap tingkat tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang masuk ke pengadilan dan mengetahui restorative justice terkait pencemaran nama baik di media sosial ditinjau dari Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi atau studi dokumen. Penelitian tersebut dianalisis melalui analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Restorative Justice, Surat Edaran
Perbuatan Melawan Hukum oleh Perusahaan Financial Technology dalam Kegiatan Penanaman Modal Bidang Agribisnis Feby Aditya Hadisukmana; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.71 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.348

Abstract

Abstract. Investment is an activity carried out by both natural persons and legal entities (juridical persons) in an effort to increase and/or maintain the value of their capital, whether in the form of cash, equipment, non-operating assets, intellectual property rights, and expertise. Investment activities are never separated from cooperation agreements between investors and the organizers of investment activities, as well as applicable laws and regulations related to investment activities. With regard to investment activities, it is undeniable that there is the possibility of disputes arising between the parties, whether in the form of breaking promises or acts against the law. This study focuses more on unlawful acts in investment activities, especially investment activities carried out by financial technology companies in the agribusiness sector. This study uses a normative juridical approach where the researcher conducts research by examining library legal materials and/or secondary datas. Then the research specifications are carried out in an analytical descriptive manner, so that researchers will provide a relevant instance related to a situation, then analyzed based on legal theories and the practice of implementing positive law (ius constitutum). Abstrak. Penanaman modal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekakyaan intelektual, maupun keahlian. Kegiatan penanaman modal tidak pernah lepas dari perjanjian kerjasama antara penanam modal dengan penyelenggara kegiatan penanaman modal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan penanaman modal. Terhadap kegiatan penanaman modal tidak dapat dipungkiri terdapat kemungkinan timbulnya sengketa antara para pihak, baik itu yang berbentuk ingkar janji maupun perbuatan melawan hukum. Penelitian ini lebih berfokus kepada perbuatan melawan hukum dalam kegiatan penanaman modal terutama kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh perusahaan financial technology bidang agribisnis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan hukum kepustakaan dan/atau data sekunder. Kemudian terhadap spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, sehingga peneliti akan memberikan gambaran yang relevan terkait suatu keadaan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif (ius constitutum).
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Muhamad Kevin Audi; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.173 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.379

Abstract

Abstract. Currently criminal acts are growing with various types and modus operandi, in addition, criminal perpetrators also use technology to support the implementation of a crime. New types of crime are increasingly emerging including cyber terrorism, revenge porn, cybercrime, human trafficking, sexual violence against children and women and various other types of crimes. On the one hand, legal protection for victims is highlighted in the State of Indonesia where victims are often not protected as they should be entitled. On the other hand, marrying the victim to the perpetrator on the basis of maintaining the disgrace of prolonged trauma for the victim is what often happens today. In the case of children members of the DPRD committed rape in the city of Bekasi against women. Based on these issues, this study aims to find out the legal protection and rights for victims of rape crimes associated with law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. This research method uses normative juridical and this research is descriptive analysis. While the data used in this study is secondary data obtained from the results of literature and using qualitative descriptive analysis methods. So it was obtained that victims of rape crimes get legal protection stated in articles 5, 6, and 7 of law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims in the form ofpensation and restitution. And victims also get medical assistance, psychosocial and psychological rehabilitation assistance, such assistance according to the Witness and Victim Protection Agency. Abstrak. Saat ini tindak pidana semakin berkembang dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya, disamping itu para pelaku tindak pidana juga memanfaatkan teknologi guna mendukung terlaksananya suatu kejahatan. Berbagai jenis kejahatan baru semakin bermunculan diantaranya cyber terrorism, revenge porn, cybercrime, human trafficking, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta berbagai jenis kejahatan lainnya. Di satu sisi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerksoaan sangat disoroti di Negara Indonesia dimana bahwa korban seringkali tidak dilindungi hak haknya sebagaimana mestinya. Disisi lain menikahkan korban dengan pelaku atas dasar menjaga aib berujung trauma berkepanjangan bagi korban, inilah yang sering terjadi dewasa ini. Dalam kasus anak anggota DPRD melakukan pemerkosaan di kota Bekasi terhadap perempuan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta hak hak bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang dihubungkan dengan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif. Maka diperoleh hasil bahwa korban tindak pidana pemerkosaan mendapatkan perlindungan hukum yang tertera pada pasal 5, 6, dan 7 undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban berupa kompensasi dan restitusi. Dan korban pun memperoleh bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, bantuan tersebut sesuai Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya berdasarkan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan kepada Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Nurwindi Astrie; Toto Tohir Suriaatmaja
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.946 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.409

Abstract

Abstract. OJK has the function to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector, and to provide special consumer protection for consumers in the financial services sector. the case of default on the payment obligations of customers' claims occurred in Bumiputera Life Insurance 1912. There were five million customers intended for children's education funds or Education Insurance in the company. This study aims to determine and analyze the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising the solvency of Insurance Companies in the Joint Life Insurance (AJB) Bumiputera 1912 in terms of Financial Services Authority Regulation No.1/POJK.05/2018 concerning financial health for insurance companies in the form of entities. joint venture law. And Implementation of the Role of the Financial Services Authority (OJK) in law enforcement against the Joint Life Insurance Company (AJB) Bumiputera 1912 regarding the payment of education insurance funds to customers in terms of regulations in the insurance sector linked to Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. The research method used in this research is normative juridical and data collection techniques through literature study. Based on the results of the study, it can be concluded that the OJK has the authority to ask the company to carry out a financial restructuring plan if the company has not met the solvency level target and the role of OJK in law enforcement against the Bumiputera 1912 Joint Life Insurance company, namely OJK has given administrative sanctions in stages. Abstrak. OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan melakukan perlindungan konsumen khusus pada konsumen sektor jasa keuangan. kasus gagal bayar atas kewajiban pembayaran klaim nasabah terjadi pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. Ada lima juta orang nasabah ditujukan untuk dana pendidikan anak atau Asuransi Pendidikan di perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan mengawasi solvabilitas Perusahaan Asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan keuangan bagi perusahaan Asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama. Dan Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terkait pembayaran dana asuransi pendidikan kepada nasabah ditinjau dari peraturan di bidang perasuransian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa OJK berwenang untuk meminta kepada perusahaan untuk melakukan rencana penyehatan keuangan apabila perusahaan belum memenuhi target tingkat solvabilitas dan Peran OJK dalam penegakan hukum terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yaitu OJK sudah memberikan sanksi administratif secara bertahap.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Nisa Zahra Alifah; Chepi Ali Firman Z
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.409 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.411

Abstract

Abstract. Money basically has a function as a medium of exchange, a store of value, a unit of account, and a measure of delayed payments, which in essence determines how the economy of a country can help support its people. One of the crimes against currency is the crime of counterfeiting money. Where the crime of counterfeiting money is not only detrimental to society but also has an impact on political, social and economic stability. Based on the above phenomenon, this research focuses on the problem of criminal liability for the perpetrators of the crime of counterfeiting money, especially in the decision Number 165/Pid.b/2020/Pn Cms and the problem of how the implications of Article 244 of the Criminal Code are. This study uses a normative juridical research method, this research was conducted on the application of Law No. 7 of 2011 concerning Currency and the Criminal Code Articles 244 and 245 in law enforcement of the crime of counterfeiting money. The result of this research is that the provision of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of counterfeiting money in the decision No. 165/Pid.B/2020/Pn Cms is still far from the maximum penalty demanded in the indictment of the perpetrator. And the implications of implementing the Criminal Code in law enforcement for the crime of counterfeiting money do not have an effective impact, especially in the Criminal Code criminal sanctions against the crime of counterfeiting money are only punished with a single criminal sanction, namely only imprisonment so that the risk of recidivism by the perpetrator will be higher. In essence, the results of this study are that law enforcement of the crime of counterfeiting money in Indonesia is still relatively weak, and relatively light so that it does not provide a deterrent effect. Abstrak. Uang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda, yang pada intinya uang menjadi penentu bagaimana perekonomian sebuah negara yang dapat membantu menghidupi rakyat rakyatnya melihat dari fungsi uang yang sangat penting hal tersebut mengakibatkan terjadinya banyak tindak pidana terhadap mata uang salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan uang. Dimana tindak pidana pemalsuan uang bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga berdampak kepada stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan fenomena diatas maka penelitian ini berfokus pada masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan uang khususnya dalam putusan Nomor 165/Pid.b/2020/Pn Cms serta masalah mengenai bagaimana implikasi Pasal 244 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap penerapan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan KUHP Pasal 244 dan245 dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang. Hasil dari penelitian ini adalah Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan No.165/Pid.B/2020/Pn Cms masih jauh dari pidana maksimum yang dituntut dalam dakwaan pelaku. Dan implikasi dari diimplementasikan KUHP dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang tidak berdampak secara efektif terlebih lagi di dalam KUHP sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang hanya dipidana dengan sanksi pidana tunggal yaitu hanya sanksi pidana penjara saja sehingga resiko terjadinya residivis oleh pelaku akan lebih tinggi. Pada intinya hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia masih terbilang lemah, dan tidak memberikan efek jera.
Pengendalian Pencemaran Udara Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Dan Implementasinya Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah Yang Disebabkan Oleh Pabrik Singkong Di Dusun Singapura,.. Azalia Amran; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.854 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.428

Abstract

Air pollution occurs in Singapura Hamlet, Sumurbandung Village, Cipatat District, West Bandung Regency by cassava factories due to unpleasant odors that arise from solid waste or onggok and noise that occurs during the production process. This cassava factory produces tapioca flour, where most of the people become workers, and is one of the livelihoods to improve the economy. However, there is still a lack of public awareness of the impacts that arise due to air pollution, especially on public health. The purpose of this study is to understand air pollution control based on West Java Provincial Regulation Number 11 of 2006 concerning Air Pollution Control related to aspects of control based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and its implementation of air pollution due to waste caused by a cassava factory in Singapura Hamlet, Sumurbandung Village, Cipatat District, West Bandung Regency. The research method used in this research is juridical-normative and the data collection technique used is the library research method, assisted by interviews with related parties and the community. The results of the study concluded that based on the Regional Regulation of West Java Province Number 11 of 2006 concerning Air Pollution Control and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, air pollution control is carried out through prevention, control, and recovery. Control efforts are carried out in the context of preserving environmental functions. Pencemaran udara terjadi di Dusun Singapura, Desa Sumurbandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat oleh pabrik singkong akibat bau tidak sedap yang muncul dari limbah padat atau onggok dan kebisingan yang terjadi saat proses produksi dilakukan. Pabrik singkong ini menghasilkan tepung tapioka, dimana sebagian besar masyarakat menjadi pekerja dan merupakan salah satu mata pencaharian untuk meningkatkan ekonomi. Namun masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang muncul akibat pencemaran udara yang terjadi terutama pada kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengendalian pencemaran udara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dihubungkan dengan aspek pengendalian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan implementasinya terhadap pencemaran udara akibat limbah yang disebabkan oleh pabrik singkong di Dusun Singapura, Desa Sumurbandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis-Normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, dibantu dengan metode wawancara kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui pencegahan, penanggulamgan, dan pemulihan. Upaya pengendalian dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Page 7 of 52 | Total Record : 515

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies