Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Bantuan Sosial Covid–19 yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizki Fajar Effendy]]>;
<![CDATA[Ade Mahmud]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.987 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2580
<![CDATA[Abstract. Corruption is a disgraceful act that has become a disease in our country. Along with the development of technological progress and innovation, the need and desire of a person to commit a criminal act of corruption also develops. So that it gives a stigma that low integrity and limited competence will lead to imprisonment or fine in courts that handle corruption cases that do not reflect a sense of juctice for the community. Moreover, Corruption Crimes are carried out by administrators of state power. The research method used is a qualitative normative methof using secondary data obtained from document studies, namely by conducting a systematization of written legal materials. In the case of Decision Number 55/PID.SUS – TPK/2021/PN.BDg, the sentence for state authorities was deemed insufficient, especially during the COVIDS – 19 pandemic that hit Indonesia, defendant AA Umbara was only sentenced to 5 years and a fine of Rp250,000,000, - ( two hundred and fifty million rupiah ) and has not provided a sense of juctice for the community because it does not provide a deterrent effect so that it no longer creates unrest for the community and no longer causes harm to the community or the state. Abstrak. Tindak Pidana Korupsi merupakatan suatu perbuatan tercela yang telah menjadi penyakit dinegara kita ini. Seiring dengan berkembangnya kemajaun dan inovasi teknologi, berkembangnya pula kebutuhan dan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga hal tersebut memberikan stigma bahwa integritas yang rendah dan kompetensi yang terbatas akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana penjara ataupun pidana denda dalam pengadilan yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Terlebih, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan negara. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis . Dalam Kasus Putusan Nomor 55/PID.SUS – TPK/2021/PN.BDG , Penjatuhan hukuman terhadap pemangku kekuasaan negara dirasa masih kurang apalagi perbuatan tersebut dilakukan dimasa pandemi covid – 19 yang melanda Indonesian, terdakwa AA Umbara hanya dijatuhi hukuman selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah serta belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena tidak memberikan suatu efek jera sehingga tidak lagi membuat keresahan bagi masyarakat dan tidak lagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun negara.]]>
<![CDATA[Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ]]>
<![CDATA[Muhammad Wahyu Abdi Wijaya]]>;
<![CDATA[Dian Andriasari]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (53.052 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2581
<![CDATA[Abstract. Thrifting Business is a type of business in the trade of goods in the form of used clothing that offers clothes with brands at relatively low prices. As a trading activity, these business actors must comply with the prohibition order that has been regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The research method used in this study is normative juridical by analyzing theories and applicable legal provisions. The specifications of this research is descriptive analytical. Data collection techniques use secondary data by qualitative analysis methods. The results of this study show that the activity of importing used clothing and trading in used imported clothing in Indonesia is a criminal offense in the economic field and is threatened by criminal law. The importation of used clothing is an ommisionist crime, which is a criminal offense resulting from violations of orders, while the trading of used imported clothing is a commissionary crime. The law enforcement against thrifting business actors has not been at the stage of applying the law and executing sanctions, especially against used and imported business actors in the market. Law enforcement efforts carried out by officials are also considered inappropriate and wrong in applying the law. Some of the factors that affect law enforcement do not reach all its stages, namely the substance of the law, law enforcement officials, and the community. Abstrak. Bisnis thrfiting merupakan jenis bisnis dalam kegiatan perdagangan barang berupa pakaian bekas yang menawarkan pakaian dengan merek dengan harga yang relatif murah. Sebagai kegiatan perdagangan, maka pelaku bisnis ini harus mematuhi perintah larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis fakta-fakta sosial dengan menggunakan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan impor pakaian bekas dan perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia merupakan tindak pidana bidang ekonomi dan diancam dengan hukuman pidana. Impor pakaian bekas merupakan tindak pidana ommisionis yaitu tindak pidana akibat dari pelanggaran terhadap perintah, sedangkan kegiatan perdagangan pakaian impor bekas merupakan tindak pidana commisionis. Penegakan hukum terhadap pelaku bisnis thrifting belum pada tahap penerapan hukum dan eksekusi sanksi pidana khususnya terhadap pelaku usaha pakain impor bekas di pasaran. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat juga dinilai kurang tepat dan salah dalam menerapkan hukum. adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tidak mencapai seluruh tahapannya yaitu kerena substansi hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat.]]>
<![CDATA[Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Moch Fachril Faizal Rachman]]>;
<![CDATA[Husni Syawali]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (47.822 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2584
<![CDATA[Abstract. The division of inheritance is a very sensitive issue and there are often disputes between the heirs because it is related to the dissatisfaction and selfishness of the heirs. related to the case of the Bandung religious court decision number: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg, this study examines the control of inheritance by one of the heirs against the law in terms of Civil Law and Islamic Law; and the basis for the judge's consideration in deciding the inheritance dispute case based on the decision of the Bandung religious court number: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg. The research method used is normative juridical, with the writing specifications used are descriptive analytical. The data collection technique was carried out by studying literature on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of data analysis is qualitative analysis. This study concludes that Defendants I and II have violated Article 183 in conjunction with 188 KHI concerning the possession of inheritance from the plaintiffs that have not been distributed and also violated Article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts. Abstrak. Pembagian harta warisan merupakan masalah yang sangat sensitif dan bahkan sering terjadi perselisihan antara para ahli waris karena berkaitan dengan ketidakpuasaan dan keegoisan para ahli waris. berkaitan dengan kasus putusan pengadilan agama Bandung nomor: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg, Penelitian ini mengkaji penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam; dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris berdasarkan putusan pengadilan agama Bandung nomor: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan Spesifikasi Penulisan yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisis data adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tergugat I dan II telah melanggar pasal 183 jo 188 KHI tentang penguasan harta warisan dari para penggugat yang belum dibagikan dan juga melanggar pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur dalam putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.Bdg ]]>
<![CDATA[Alya Tsania Aprillianti]]>;
<![CDATA[Nandang Sambas]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.098 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2588
<![CDATA[Abstract. Children are the next generation of Indonesia who have r ights and obligations and are development capital that will maintain and sustain the development of the nation. Children’s rights are part of the Human Rights, this contained in the 1945 Constitutuon, which broadly states that Indonesia guarantees and protects the rights of a child from violent and discrimination. Therefore, Law Number 23 of 2014 was made as a form of protection for children. Based on Article 1 Paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 stated that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that the can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. And in the era of globalization, crimes and violence against children are happening, including sexual crimes, on of which is obscence acts. Crimes and perpertators that arise from acts of obscenity can be said to be quite diverse, and it is undeniable that the perpetrator can also be a child. Currently, cases of sexual harassement are still happening, therefore this study aims to find out how the law is enforces against perpetrators of criminal acts of sexual harassment against minors (Case Study Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg). The application of the law in the case of Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg is based on the Juvenlie Criminal Justice System regulated in Law Number 11 of 2012 because the suspect is a child who is still 17 years old and has the right to grow up and develop as Indonesian’s successor. The regulation of sexual abuse of children in the Criminal Code (KUHP) is general nature, so the Government issued Law Number 23 of 2014 concerning Child Protectino which contains policies on criminal acts of sexual abuse against children and also child protection. Abstrak. Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dan merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang secara garis besar menyatakan bahwa negara menjamin dan melindungi hak seorang anak dari kekerasan diskriminasi. Oleeh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan era globalisasi yang terus maju dan berkembang, kejahatan maupun kekerasan yang menimpa anak marak terjadi, tidak terkecuali dengan kejahatan seksual yang salah satunya adalah tindak pencabulan. Kejahatan dan pelaku yang timbul dari tindak pencabulan pun bisa dibilang cukup beragam, dan tidak dapat dipungkiri pelaku pun dapat merupakan seorang anak. Saat ini, kasus peleccehan seksual pun masih marak terjadi, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg). Penerapan hukum dalam kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena Tersangka merupakan seorang anak yang masih berumur 17 tahun]]>
<![CDATA[Implikasi Perjanjian Perdamaian Sengketa Tanah Garapan Antara PT. Sentul City dengan Warga Bojong Koneng yang Berupa Pembuatan Green Living serta Pengupayaan Win-Win Solution ]]>
<![CDATA[Fathya Rachma Firdani]]>;
<![CDATA[Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (36.595 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2589
<![CDATA[Abstract A covenant is a legal act in which one or more persons bind themselves or bind themselves to one or more people. Related to the disputed peace agreement, it is hoped that residents and PT Sentul City will get a win-win solution decision and legal certainty. In accordance with the applicable rules. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows. 1) How is the Implications of the Arable Land Dispute Peace Agreement Between PT Sentul City and Bojong Koneng Residents in the Form of Making Green Living and Pursuing a Win-Win Solution? 2) How is the Legal Status of the Arable Land Dispute Peace Agreement Between PT Sentul City and Bojong Koneng Residents Connected with the Burgerlijk Wetboek? This study uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with a research specification that is descriptive analytical. Sources of primary and secondary legal material data are based on statutory regulations and books related to peace treaty and to support the fulfillment of secondary data, interviews were conducted with related parties. The data analysis used is qualitative data analysis. The conclusion that based on the results of this study, the sengekta peace agreement between PT Sentul City and Bojong Koneng Residents is not in writing, and relies more on residents' awareness of the land they occupy belong to PT Sentul City so that the chances of violations of the agreement are wide open. So that it does not have a strong legal status of this matter, it is hoped that a written agreement will occur so that both parties get legal certainty. Abstrak Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Terkait dengan perjanjian perdamaian sengketa tersebut diharapkan Warga serta PT Sentul City mendapatkan keputusan secara win-win solution dan adanya kepastian hukum. Sesuai pada aturan yang berlaku. Berdasarkan fenomena tersebut,maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1) Bagaimana Implikasi Perjanjian Perdamaian Sengketa Tanah Garapan Antara PT Sentul City Dengan Warga Bojong Koneng Yang Berupa Pembuatan Green Living Serta Pengupayaan Win-Win Solution? 2) Bagaimana Status Hukum dari Perjanjian Perdamaian Sengketa Tanah Garapan Antara PT Sentul City Dengan Warga Bojong Koneng Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian damai, dan untuk mendukung terpenuhinya data sekunder, maka wawancara dilakukan kepada pihak terkait. Bahan hukum tertier pada penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian damai. Dengan analitis data secara kualitatif. Simpulan bahwa berdasarkan pada hasil penelitian ini perjanjian perdamaian sengekta antara PT Sentul City dengan Warga Bojong Koneng tidak secara tertulis, dan lebih mengandalkan pada kesadaran warga akan tanah yang ditempatinya tersebut milik PT Sentul City sehingga peluang terjadinya pelanggaran atas perjanjian terbuka lebar. Sehingga tidak memiliki status hukum yang kuat dari permasalahan ini diharapkan terjadi perjanjian secara tertulis agar kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dihubungkan dengan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ]]>
<![CDATA[Muhammad Rasyiq Fadlan]]>;
<![CDATA[Rini Irianti Sundary]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (59.987 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2590
<![CDATA[Abstract. Termination of Employment Relationship (Layoff) is the termination of the employment relationship due to a matter that results in the termination of the rights and obligations between the worker/laborer and the entrepreneur as regulated in Article 1 Number 25 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The problem in writing this is, how the actions of employees against companies that do lay offs are not in accordance with the period of service written in Article 156 of Law No. 13 of 2003 concerning Employment, and how is the legal protection for workers in Termination of Employment (Layoff). The results of the study indicate that disputes over termination of employment must be resolved by Bipartite, Mediation, Conciliation, and Arbitration, if it does not produce results, then the lawsuit is submitted to the Industrial Relations Court. The settlement of disputes over termination of employment at the Industrial Relations Court is carried out in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. This study uses a juridical approach with research specifications using analytical descriptive, the type of data used is secondary data, with library research data collection techniques and data analysis techniques using qualitative juridical. Based on the analysis, the results of this study: (1) Knowing the settlement of industrial relations disputes and (2) Knowing what legal protections are obtained by the workers and the company based on Decision Number 113/Pdt/SUS-P.H.l/2020/PN.BDG through the Court Industrial relations. Abstrak. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha diatur dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah, bagaimana tindakan karyawan terhadap perusahaan yang melakukan PHK tidak sesuai dengan masa kerja yang tertulis di Pasal 156 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja harus di upayakan diselesaikan Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, apabila tidak membuahkan hasil barulah gugatan ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan pemutusan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengambilan data studi kepustakaan dan Teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan analisis, hasil dari penelitian ini : (1) Mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan (2) Mengetahui perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh pihak pekerja dan pihak perusahaan berdasarkan Putusan Nomor 113/Pdt/SUS-P.H.l/2020/PN.BDG melalui Pengadilan Hubungan Industrial]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik ]]>
<![CDATA[Muhammad Andi Gustiar]]>;
<![CDATA[Dian Alan Setiawan]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.954 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2591
<![CDATA[Abstract. An online loan is a loan that can be filed through an online application. The app is a product of technological innovation in finance, so borrowing money can be faster, easier and quite simple. Online loans have debt collection or desk collection for customers who borrow money. It is often the desk collection that makes debt to the customers by making threats. As technology develops, threats of violence and intimidation in the collection of debt collections are often made using electronic devices. Criminal accountability for the perpetrators of the online desk collection of loans can be held against statute 19 in 2016 for a change to bill 11 of 2008 for information and electronic transactions under article 29 of the information act and of Jo electronic transactions. Article 45b act no. 19 in 2016 and is given a maximum prison sentence 4 (four) years. The method of research used was normatif yuridis, a study of the law that focused on study of literature, the study of literature, the data and data collection studies used through the literature study by using secondary data sources of primary, secondary and tertiary legal materials. As well as the data-analysis methods used are qualitative normatizes. Abstrak. Pinjaman online adalah suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara online. Aplikasi ini merupakan buah inovasi teknologi di bidang finansial, sehingga meminjam uang dapat lebih cepat, mudah dan prosesnya cukup sederhana. Pinjaman Online memiliki penagih utang atau desk collection kepada para nasabah yang meminjam uang. Seringkali desk collection ini menagih utang kepada para nasabah dengan memberikan ancaman. Seiring perkembangan teknologi, ancaman kekerasan dan intimidasi dalam rangkaian tindakan penagihan utang sering dilakukan menggunakan sarana elektronik. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengancaman kekerasan oleh desk collection pinjaman online dapat dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik jo. Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan dengan menitikberatkan pada tinjauan dari segi ilmu, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Serta metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.]]>
<![CDATA[Pemberian Upah terhadap Pekerja yang di Rumahkan di Masa Covid-19 Dihubungkan dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 ]]>
<![CDATA[Alwi Hilmani Amin]]>;
<![CDATA[Rini Irianti Sundary]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (52.218 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2595
<![CDATA[Abstract. During the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic, there were a lot of job terminations (PHKs) and employees were also laid off. In the event that many employees were laid off during the Covid-19 pandemic, of course, it caused new problems related to wages that were not paid by the company. This incident occurred in one of the PT. X Kota Jakarta which is engaged in the production of textiles and garments. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations as well as books related to the protection of wage rights and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties are conducted. The tertiary legal material in this study relates to the protection of the wage rights of laid-off workers. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that workers who were laid off during the COVID-19 period at PT. X Kota Jakarta have not received protection from the company and also the government regarding wages that should be received by workers, this is not in accordance with the provisions of the Minister of Manpower Decree No. 3 of 2020 concerning Protection of Workers/Labourers and Business Continuity in the Context of Preventing and Overcoming Covid-19. In this incident, the Government should also carry out supervision in accordance with the SOP and also take firm action against the company that pays the wages to the laid-off workers. Abstrak. Pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), banyak sekali perstiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga dirumahkannya karyawan. Pada peristiwa banyaknya karyawan yang dirumahkan pada masa pandemic Covid-19 Ini , tentunya menimbulkan permasalah baru terkait upah yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Persitiwa ini terjadi di salah satu PT. X Kota Jakarta yang bergerak dalam bidang produksi tekstil dan garment. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan perlindungan hak upah pekerja yang dirumahkan. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang dirumahkan di masa covid-19 di PT.X Kota Jakarta belum mendapatkan perlindungan dari pihak perusahaan dan juga pihak pemerintah terkait upah yang seharusnya diterima oleh para pekerja, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan SE Menaker No.3 tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Covid-19. Dalam peristiwa ini, Pemerintah pun seharusnya melakukan pengawasan sesuai dengan SOP dan juga menindak secara tegas perusahaan yang menunaikan pemberian upah kepada pekerja yang dirumahkan tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Hak Calon Pekerja dalam Masa Percobaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan J.O Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri ]]>
<![CDATA[Nur Aulia Maharani]]>;
<![CDATA[Rini Irianti Sundary]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.669 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2602
<![CDATA[Abstract.The working relationship between workers and employers does not always run smoothly so disputes can occur in terms of the implementation of rights and obligations between workers and the company. An interesting phenomenon to be discussed regarding workers on probation in this study is motivated by companies that do not carry out their obligations properly in fulfilling labor rights, namely giving pocket money that is not under the workload given and is not under the agreement offered by the company. regarding Workers on probation as regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Employment J.O. Regulation of the Minister of Manpower No. 6 of 2020 concerning Implementation of Domestic Apprenticeships. This study aims to find out the reasons why workers on probation are used as cheap labor with the same workload as permanent workers as well as legal protection for the rights of prospective workers on probation at PT X in terms of the law. This research method is normative juridical using descriptive analysis research specifications. This data collection technique is through a literature study using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This data analytical method is qualitative. Based on the results of this study, it can be concluded that the legal protection for PT X Startup workers during the probationary period is given an allowance that is not under the workload and also not under the agreement offered by the company. Legal protection and responsibility at PT X Startup are also not optimal. The impact is the high number of cases of exploitation of workers on probation. Abstrak. Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha tidak selalu berjalan lancar sehingga memungkinkan terjadi perselisihan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Fenomena yang menarik untuk dibahas terkait pekerja dalam masa percobaan dalam penelitian ini, yaitu dilatarbelakangi oleh perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar dalam memenuhi hak pakerja yaitu memberi uang saku tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh perusahaan, aturan mengenai Pekerja dalam masa percobaan yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan J.O Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2020 Tentang Penyeleggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pekerja dalam masa percobaan dijadikan sebagai tenaga kerja murah dengan beban kerja yang sama dengan pekerja tetap juga perlindungan hukum terhadap hak calon pekerja dalam masa percobaan di PT X ditinjau dari Undang-Undang tersebu. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskritif analisis. Teknik pengumpulan data ini melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analitis data ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum di PT X Startup pekerja dalam masa percobaan diberikan uang saku yang tidak sesuai dengan beban kerja dan juga tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh perusahaan. Perlindungan hukum dan tanggung jawab di PT X Startup juga tidak maksimal. Dampaknya adalah tingginya kasus eksploitasi terhadap pekerja dalam masa percobaan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan oleh PT Celebit Circuit Technologi Indonesia ]]>
<![CDATA[Putri Wulandari]]>;
<![CDATA[Ade Mahmud]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (59.141 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2619
<![CDATA[Abstract. Environmental problems are multidimensional problems involving various groups. Environmental problems are important because environmental quality will directly affect the quality of human life. Industrial waste is very potential as a cause of water pollution because the liquid waste is directly disposed of without being processed first. Even though the waste contains hazardous and toxic materials, such as the pollution of factory wastewater that occurred at Ranca Ekek Bandung, the punishment or sanction imposed on the defendant is the most important in administrative sanctions and the criminal sanction of the defendant is to pay a fine. The criminal imposition of the defendant aims to provide a deterrent effect. This study uses a normative legal research type using a case approach and a conceptual approach. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations associated with theories and implementation of positive law. The method of data analysis in this research is normative and calibative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of providing protection and imposing criminal penalties on perpetrators. It can be seen that by giving water pollution to the defendant, it can minimize and prevent the disposal of waste water by corporations in the future. Abstrak. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung, Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun, Seperti pencemaran air limbah pabrik yang terjadi di Ranca Ekek Bandung, Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang paling utama dalah sanski administratif dan sanksi pidana terdakwa yaitu dengan membayar denda. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kalitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi pemberian perlindungan dan penjatuhan pidana pada pelaku. Dapat diketahui dengan di berikan terhadap terdakwa pencemaran air dapat meminalisir dan mencegah pembuangan air limbah oleh korporasi kedepannya.]]>
