Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
515 Documents
<![CDATA[Konservasi Kawasan Hutan Adat dalam Perdagangan Karbon berdasarkan Paris Agreement dan Implementasinya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aidal Rasyif Nurulhadi]]>;
<![CDATA[Neni Ruhaeni]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.945 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4557
<![CDATA[Abstract. Land rights by indigenous peoples can be a bulwark against deforestation. Forests officially managed by indigenous peoples and local communities have lower rates of deforestation and larger carbon stocks than forests managed by the government or private parties. In Peruvian Amazonia, for example, recognition of the legality of forests by indigenous peoples and local communities reduces deforestation by 81 percent one year after land tenure certification is issued. However, the recognition of legality has only reached at least a third of the carbon stocks managed by communities in tropical and subtropical countries. Globally, only 10 percent of the world's land is officially recognized as belonging to Indigenous Peoples and local communities, although traditionally the number is far above that. Even less land area of indigenous peoples and local communities is officially registered and recorded. This paper uses a normative juridical approach. The phenomenon under study is associated with related laws or regulations, namely methods that study and research primary legal materials and secondary legal materials. The use of customary forest areas in implementing REDD+ including carbon trading as a form of forest conservation must implement the principle of free, prior, and informed consent (FPIC) to indigenous peoples based on the Cancun Agreement. The Cancun Agreement produces safeguards to be integrated into the laws and regulations of the country that will implement REDD+. The research was conducted using descriptive analytical method. The researcher describes the applicable regulations with legal theories in practice related to the protection of customary forests and the rights of indigenous peoples in carbon trading to address climate change. Abstrak. Hak atas tanah oleh masyarakat adat dapat menjadi benteng pertahanan dalam melawan deforestasi. Hutan yang secara resmi dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah dan cadangan karbon yang lebih besar daripada hutan yang dikelola pemerintah atau pihak swasta. Di Amazonia Peru, misalnya, pengakuan legalitas hutan masyarakat adat dan komunitas lokal mengurangi deforestasi hingga 81 persen satu tahun setelah dikeluarkannya sertifikasi kepemilikan lahan. Namun pengakuan legalitas tersebut baru menjangkau setidaknya sepertiga cadangan karbon yang dikelola masyarakat di negara-negara tropis dan subtropis. Secara global, baru 10 persen lahan di dunia yang diakui secara resmi sebagai milik Masyarakat Adat dan komunitas lokal, meskipun secara adat jumlahnya jauh di atas itu. Bahkan lebih sedikit lagi luas lahan masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdaftar dan tercatat secara resmi. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Fenomena yang diteliti dikaitkan dengan hukum atau perundang-undangan terkait, dengan mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penggunaan kawasan hutan adat dalam menyelenggarakan REDD+ mencakup perdagangan karbon sebagai bentuk konservasi hutan harus melaksanakan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) kepada masyarakat adat berdasarkan Cancun Agreement. Cancun Agreement menghasilkan safeguards untuk dapat diintegrasikan kedalam peraturan perundang-undangan negara yang akan menyelenggarakan REDD+. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Peneliti menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaanya yang terkait dengan perlindungan hutan adat dan hak-hak masyarakat adat dalam perdagangan karbon untuk mengatasi perubahan iklim.]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggungjawaban Para Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kemiri di Kabupaten Sumedang dalam Perspektif Kriminologis ]]>
<![CDATA[Muhamad Tawaf Saprizal]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (37.644 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4650
<![CDATA[Abstract. The development of information and environmental influences has given rise to a new form of crime in gambling, namely candlenut gambling which is considered a shortcut to find economic solutions. This study aims to determine the factors that cause the occurrence and efforts to overcome the crime of candlenut gambling in Sumedang Regency. The method used is normative juridical with data sourced from interviews and literature review. The criminological theory used is differential association theory and crime prevention efforts. The results of this study indicate that: (1) The factors causing the crime of candlenut gambling in Sumedang Regency are as follows: environmental factors, friend factors, information technology factors and internal factors, (2) There are three ways to control candlenut gambling in Sumedang Regency. , namely: (a) Pre-emptive, this activity is basically in the form of fostering and developing people's lifestyles with activities that are productive, constructive and creative, as well as socializing the impact of candlenut gambling; (b) preventive, this effort is to minimize the chance of the occurrence of candlenut gambling crimes; (c) repressive, efforts are made when pre-emptive and preventive efforts cannot prevent someone from gambling candlenut, namely law enforcement. Abstrak. Perkembangan informasi dan pengaruh lingkungan, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian kemiri yang dianggap sebagai jalan pintas menemukan solusi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan perjudian kemiri di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data yang bersumber dari wawancara dan kajian pustaka. Teori kriminologis yang digunakan adalah teori asosiasi diferensial dan upaya penanggulangan kejahatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan judi kemiri di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut: faktor lingkungan, faktor teman, faktor teknologi informasi dan faktor internal, (2) Upaya penanggulangan perjudian kemiri yang dilakukan di Kabupaten Sumedang ada tiga cara, yaitu : (a) Pre-emtif, kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, serta sosialisasi dampak perjudian kemiri; (b) preventif, upaya ini untuk meminimalisir kesempatan terjadinya kejahatan perjudian kemiri; (c) reprensif, upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emtif dan preventif tidak dapat mencegah seseorang untuk melakukan perjudian kemiri yaitu penegakan hukum.]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 ]]>
<![CDATA[Firman Pratama]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (42.88 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4659
<![CDATA[Abstract. The promotion of presidential and vice presidential candidates by political parties in Indonesia is influenced by a bi-party and multi-party system. The party system that emerged as a consequence of a democratic state, but in Indonesia the rapid change of power affected both systems. The Old Order introduced multi-party known as the pattern of the parliamentary system, the New Order introduced a bi-party system with a presidential system, the Reform Order with a multi-party system with a presidential system. This situation is facilitated by Article 6(A) paragraph (2) of the 1945 Constitution in determining the ability of political parties to carry presidential and vice presidential candidates. The research method used in this study is the normative juridical method, which is a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. Submission of presidential and vice presidential candidates in Indonesia can be done through a combined mechanism of political parties in a multi-party system that can submit candidates for residents through a multi-party system. The system of party muli and dual parties had been implemented before the Reform order, precisely in the Old Order and the New Order. Abstrak. Pengusungan calon presiden dan wakil calon presiden oleh partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem dwi partai dan multi partai. Sistem kepartaian yang muncul sebagai konsekunesi negara demokrasi, akan tetapi di Indonesia perubahan yang cepat dari kekuasaan mempengaruhi kedua sistem tersebut. Orde Lama mengenalkan multi partai dikenal dengan corak sistem parlementer, Orde Baru mengenalkan sistem dwi partai dengan sistem presidensial, Orde Reformasi dengan sistem multi partai dengan sistem presidensial. Keadaan ini coba difasilitasi oleh Pasal 6(A) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam menentukan kemampuan partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil calon presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengajuan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme gabungan partai politik dalam sistem multi partai yang dapat mengajukan pencalonan prsiden melalui sistem multi partai. Sistem muli partai dan dwi partai telah diterapkan sebelum Orde Reformasi, tepatnya pada Orde Lama dan Orde Baru.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan ]]>
<![CDATA[Farhan Ednur Satria]]>;
<![CDATA[Chepi Ali Firman]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (58.252 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4669
<![CDATA[Abstract. Decision Number 668/Pid.Sus/2020/PN Tjk is an example of a car embezzlement case that was credited from PT. U FINANCE INDONESIA criminal liability in the credit agreement is imposed on the party who deliberately takes the action as described in Article 372 of the Criminal Code. The purpose of this study is to understand criminal responsibility for the perpetrators of embezzlement of leasing cars related to article 372 of the Criminal Code concerning embezzlement and the prevention of perpetrators of embezzlement of leasing cars associated with article 372 of the Criminal Code concerning embezzlement. To achieve this goal, it is carried out using normative juridical methods, descriptive analysis data collection techniques, literature studies using secondary data, and normative analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that an act against the law can be said to be embezzlement if it fulfills the elements of Article 372 of the Criminal Code, namely whoever, intentionally, against the right/against the law takes something that wholly or partly belongs to another person, who is in his power not because of the crime. The application of criminal law is one of the efforts to overcome crime. Crime prevention efforts need to be taken with a policy approach, namely a combination of crime prevention efforts with penalties (after it occurs) and (before it occurs). Criminal tackling or criminal policies are divided into penal efforts and non-penal efforts, penal efforts are repressive efforts (suppression/eradication/suppression) after a crime has occurred, while non-penal efforts are crime prevention efforts that focus more on efforts to prevent crime. efforts that are preventive in nature (prevention/deterrence/control) before the crime occurs. Abstrak. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Tjk merupakan contoh kasus penggelapan mobil yang dikredit dari PT. U FINANCE INDONESIA maka Pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit dikenakan pada pihak yang dengan sengeja melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil leasing dihubungkan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelepan dan penanggulangan terhadap pelaku penggelapan mobil leasing dihubungkan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, teknik pengumpulan data deskriptif analisis, studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder, serta analisis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, perbuatan melawan hukum dapat dikatakan sebagai penggelapan apabila memenuhi unsur Pasal 372 KUHP yaitu barang siapa, dengan sengaja, melawan hak/melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan. Penerapan hukum pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pedekatan kebijakan, yaitu perpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal (sesudah terjadi) dan (sebelum terjadi). Penanggulangan pidana atau kebijakan kriminal dibagi menjadi upaya penal dan upaya non-penal, upaya penal adalah upaya–upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahat terjadi, sedangkan upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi.]]>
<![CDATA[Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah untuk Perumahan dan Permukiman Ditinjau dari Ketentuan Buku III KUHPerdata Serta Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Adam Faiq]]>;
<![CDATA[Frency Siska]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.616 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4670
<![CDATA[Pelaksanaan sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pemberi sewa atau disebut sebagai pihak pertama dan pihak penyewa atau disebut sebagai pihak kedua. Perjanjian sewa menyewa terjadi karena adanya kesepakatan para pihak diantaranya pihak pemberi sewa setuju untuk memberikan objek sewa miliknya atau objek yang dikelolanya untuk dipergunakan oleh pihak lain dan pihak kedua setuju untuk menempati dan mempergunakan objek sewa sesuai kesepakatan dengan sejumlah uang sebagai pembayaran atas sewa tersebut. Contoh sewa menyewa yang terjadi adalah sewa menyewa tanah untuk pembangunan perumahan. Pembangunan perumahan diatas tanah sewa disebabkan oleh ketersediaan tanah dan kebutuhan akan tempat tinggal tidak selalu berjalan selaras, karena sifat tanah yang selalu tetap sedangkan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah yang berimbas kepada kebutuhan akan rumah dan kawasan permukiman yang semakin meningkat. Maksud sewa tanah ini bukan untuk mengalihkan kepemilikan atas tanah, tetapi hanya untuk mengambil manfaat atas tanah itu. Namun dalam pelaksanaan perjanjian sewa tanah tersebut tidak selalu berjalan baik karena perjanjian tersebut menimbulkan sengketa yang disebabkan pihak yang ada didalam perjanjian tidak melaksanakan kesepakatan dengan baik. Mengingat dalam sengketa terdapat pihak yang dirugikan maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan demi tercapai penyelesaian yang cepat serta biaya murah. Jika dengan cara non litigasi tidak mencapai kesepakatan maka barulah ditempuh dengan cara litigasi atau penyelesaian di pengadilan yang terdapat di wilayah domisili para pihak. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.Tujuan penelitian ini diantaranya mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah. Kata Kunci: Sewa Menyewa, Tanah, Perumahan, Sengketa.]]>
<![CDATA[Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Fathurrohman Siliwangi]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (54.697 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4818
<![CDATA[Abstract. Technology has affect the investment activities, especially the transactions of Non-Fungible Tokens (NFT) by Ghozali in the Open Sea, which uses smart contracts and cryptocurrencies as payment instruments, which creates legal issues regarding the validity of NFT transactions in Indonesia, considering that there are no legal regulations that specifically regulate NFT transactions in Indonesia. On the other hand, the economic rights status of an NFT work is not yet clear considering that a smart contract is not a license agreement as regulated in the Copyright Law. The purpose of this study is to understand the legality of the NFT sales transactions carried out by Ghozali in connection with Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions and to understand the ownership of economic rights over the copyrights of NFTs sold by Ghozali in the Open Sea. The research method is using a statutory approach and a conceptual approach in connection with the issued legal case. This type of research is a normative juridical research with descriptive analytical research specifications that examines based on secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials collected using library research techniques. The results of this study describe that since there is no legal regulation that specifically regulates the transactions, so as long as it does not harm other parties, then there is no cancellation from the parties and as long as the parties agree and understand all the risks, the sale of NFT by Ghozali is legally valid. The ownership of economic rights to NFT works through smart contracts is limited to the parties so that it is different from economic rights granted through licensing agreements. Abstrak. Perkembangan teknologi berdampak pada kegiatan investasi khususnya jual beli Non Fungible Token (NFT) oleh Ghozali di Open Sea yang menggunakan smart contract dan cryptocurrency sebagai alat pembayarannya yang menimbulkan permasalahan mengenai sah atau tidaknya transaksi NFT mengingat belum terdapat peraturan hukum yang khusus mengatur transaksi NFT di Indonesia. Di lain pihak status hak ekonomi atas suatu karya NFT belum jelas mengingat smart contract bukanlah perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami legalitas transaksi penjualan NFT yang dilakukan oleh Ghozali dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan untuk memahami kepemilikan hak ekonomi atas hak cipta NFT yang dijual oleh ghozali di Open Sea. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan dihubungkan dengan kasus hukum yang diangkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji berdasarkan sumber data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini menguraikan bahwa belum terdapat peraturan hukum yang mengatur secara khusus maka selama tidak merugikan pihak lain, tidak adanya pembatalan dari para pihak serta selama para pihak sepakat dan memahami segala resikonya maka penjualan NFT oleh Ghozali adalah sah secara hukum. Kepemilikan hak ekonomi atas karya NFT melalui smart contract bersifat terbatas bagi para pihak sehingga berbeda dengan hak ekonomi yang diberikan melalui perjanjian lisensi.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Upaya Negara terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Masa Pandemi Covid-19 Analisa terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Andoko]]>;
<![CDATA[Beby Sendy]]>;
<![CDATA[Irma Fatmawati]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.201 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4867
<![CDATA[Abstract. The new normal era is a necessity and must be faced by all countries until the discovery of the Covid-19 vaccine. The implementation of this new normal era policy has caused public debate regarding various public concerns, especially the state's readiness to guarantee the safety of the population from Covid-19 transmission, especially in protecting children in fulfilling their life needs. right. This paper aims to find out the organizers of child protection in providing protection and fulfillment of children's rights in new normal behavior during the Covid-19 pandemic and to find out the implementation of policies to protect children's rights in new normal behavior during the Covid-19 pandemic. This research uses doctrinal law research. Sources of legal information use primary legal materials (regulations and related documents) for further qualitative analysis. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach in helping to solve the problem formulation. This study concludes that the right effort to face the new normal era is to strengthen child protection based on children's rights, starting from parents, families, communities, and the government during the pandemic. Related to the policy determination of the schedule for children to enter school during the new normal era in the midst of the Covid-19 pandemic. The key to child protection in the new normal era is the health protocol rules that can serve as guidelines for parents and child caretakers and the fulfillment of children's main rights in the new normal era is the aspect of child health and safety. Abstrak. Era new normal merupakan keniscayaan dan harus dihadapi oleh semua negara hingga penemuan vaksin penyakit Covid-19. Pemberlakuan kebijakan era new normal ini menimbulkan perdebatan publik terkait berbagai kekhawatiran masyarakat, terutama kesiapan negara menjamin keselamatan penduduk dari penularan Covid-19, khususnya dalam perlindungan anak dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan hidupnya. hak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggara perlindungan anak dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam perilaku new normal selama masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui implementasi kebijakan terhadap perlindungan hak anak dalam perilaku new normal selama masa Covid-19 pandemi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen terkait) untuk analisis kualitatif lebih lanjut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang tepat untuk menghadapi era new normal adalah dengan memperkuat perlindungan anak berdasarkan hak-hak anak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah selama masa pandemi. Terkait dengan penetapan kebijakan jadwal anak masuk sekolah saat era new normal di tengah pandemi Covid-19. Kunci perlindungan anak di era new normal adalah aturan protokol kesehatan yang dapat menjadi pedoman bagi orang tua dan pengasuh anak serta pemenuhan hak utama anak di era new normal adalah aspek kesehatan dan keselamatan anak.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pemenuhan Unsur Halal pada Vaksin Covid-19 dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Masyarakat Muslim Indonesia ]]>
<![CDATA[Andoko]]>;
<![CDATA[Irma Fatmawati]]>;
<![CDATA[Beby Sendy]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.899 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4868
<![CDATA[Abstract. The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has caused health, economic and social challenges globally. In these circumstances, an effective vaccine plays an important role in saving lives, improving population health, and facilitating economic recovery. In Muslim-majority countries, Islamic jurisprudence, which attaches great importance to the sanctity and safety of human life and the protection of livelihoods, may influence the uptake of vaccines. Efforts to protect humans, such as vaccines, are highly recommended in Islam. However, concerns about the Halal status (permitted for consumption by Islamic law) of vaccine products and potential hazards may hinder acceptance. The Fatwa Council agrees that vaccines are necessary in the context of our current pandemic; receiving a COVID-19 vaccination is actually a form of compliance with Sharia law. The wider use of the free animal component of the reagent during manufacture could further increase its acceptance among Muslims. Here we describe the interaction between Sharia (Islamic law) and scientific considerations in addressing the challenges of accepting the COVID-19 vaccine, particularly in Muslim populations. Abstrak. Pandemi penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) telah menyebabkan tantangan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara global. Dalam keadaan ini, vaksin yang efektif memainkan peran penting dalam menyelamatkan nyawa, meningkatkan kesehatan penduduk, dan memfasilitasi pemulihan ekonomi. Di negara-negara mayoritas Muslim, yurisprudensi Islam, yang sangat mementingkan kesucian dan keselamatan hidup manusia dan perlindungan mata pencaharian, dapat mempengaruhi penyerapan vaksin. Upaya untuk melindungi manusia, seperti vaksin, sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, kekhawatiran tentang status Halal (diizinkan untuk dikonsumsi oleh hukum Islam) produk vaksin dan potensi bahaya dapat menghambat penerimaan. Dewan Fatwa setuju bahwa vaksin diperlukan dalam konteks pandemi kita saat ini; menerima vaksinasi COVID-19 sebenarnya merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum Syariah. Penggunaan lebih luas dari komponen hewani gratis reagen selama pembuatan lebih lanjut dapat meningkatkan penerimaan di kalangan Muslim. Di sini kami menjelaskan interaksi antara Syariah (hukum Islam) dan pertimbangan ilmiah dalam mengatasi tantangan penerimaan vaksin COVID-19, khususnya pada populasi Muslim.]]>
<![CDATA[Urgensi Pendafataran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andoko]]>;
<![CDATA[Irma Fatmawati]]>;
<![CDATA[Saiful Asmi Hasibuan]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.757 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.4869
<![CDATA[Abstract. As a Muslim-majority country, it goes without saying that Indonesia protects the rights of Muslim consumers regarding risk-free and halal food distribution. This doctrinal juridical approach aims to analyze the regulation of consumer rights for safe and halal food and its application to the legal realm; decision. The regulation of the distribution of halal food has provided legal protection for the food consumer. The weakness of the regulation lies in the general criminal sanctions without any specific minimum provisions. A review of court decisions shows that the application of criminal sanctions for violations of consumer rights to safe and halal food is still inconsistent. This is the implication of general criminal sanctions that provide free space for law enforcers to apply minimum penalties. This condition causes potential violations of regulations by food business actors. Abstrak. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, tak perlu dikatakan lagi bahwa Indonesia melindungi hak-hak umat Islam konsumen tentang distribusi makanan yang bebas risiko dan halal. Pendekatan yuridis doktrinal ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang hak-hak konsumen pangan yang aman dan halal serta penerapannya ke ranah hukum; keputusan. Pengaturan peredaran makanan halal telah memberikan perlindungan hukum terhadap makanan tersebut konsumen. Kelemahan peraturan tersebut terletak pada sanksi pidana yang bersifat umum tanpa ada ketentuan khusus ketentuan minimal. Peninjauan terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak konsumen pangan yang aman dan halal masih belum konsisten. Ini adalah implikasi dari sanksi pidana umum yang memberikan ruang bebas kepada penegak hukum untuk menerapkan pidana minimum. Ini Kondisi tersebut menyebabkan berpotensi dilanggarnya regulasi oleh pelaku usaha makanan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis atas Perbuatan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Bank ]]>
<![CDATA[Muhammad Fathoni Bashirah Saleh]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.891 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v1i1.74
<![CDATA[Abstract. Corruption has become an extraordinary crime in Indonesia because it has penetrated all sectors of life, including banking, with a state loss of trillions. Corruption is generally committed by more than one person because it is related to a series of work processes. The results of the study indicate that in the distribution of bank credit there are parties who propose and other parties who approve the proposal for granting credit so that there is an act of participation in the corruption crime. Abstrak. Kasus korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) di Indonesia karena sudah merasuk ke seluruh sektor kehidupan termasuk perbankan dengan nilai kerugian negara mencapai trilyunan. Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang karena terkait rangkaian proses pekerjaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyaluran kredit perbankan terdapat pihak yang mengusulkan dan pihak lain yang menyetujui usulan pemberian kredit sehingga terjadi perbuatan penyertaan dalam tindak pidana korupsi tersebut. Adapun kesalahan perbuatan melawan hukumnya yaitu umumnya melibatkan lebih dari seorang karena ada yang berperan sebagai pengusul dan ada yang berperan sebagai pemutus, sehingga terjadi perbuatan penyertaan dalam tindak pidana korupsi.]]>
