Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kalosara: Family Law Review

kalosara
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari

ISSN : 28073177 EISSN : 28072162 DOI : http://dx.doi.org/10.31332/.v2i1.4223

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

1. Marriage Law 2. Inheritance 3. Testament (washiah) 4. Divorce 5. Property in marriage 6. Childcare, 7. Women and children rights 8. The rights and obligations of the family 9. Endowments (waqf) 10. Marriage and Gender 11. Customary law (adat) family practice

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 70 Documents

1 2 3 4 5

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH PERSPEKTIF PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/ 542 TAHUN 2013 Dhita Amalia Safitri; Kamaruddin Kamaruddin; Muh. Asrianto Zainal
KALOSARA: Family Law Review Vol 1, No 1 (2021): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Penelitian ini dilakukan karena melihat tingkat perceraian di Kecamatan Kolaka semakin meningkat, meskipun ditahun 2019 mengalami penurunan, namun angka tersebut masih melebihi batas maksimal. Jenis penelitia ini kualitatif dengn menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Kamudian, hasil penelitian menunjukan bahwa menunjukan bahwa yang berutgas menyeleggarakan kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka adalah Kantor Urusan Agama. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka dalam penyelenggaraan kursus tersebut adalah, mempersiapkan narasumber/ pemateri (penghulu), bahan ajar/materi (silabus/modul), sarana dan pembiayaan, serta sertifikat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus pada tahap ujian kursus pra nikah. Faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka adalah, adanya faktor substansi hukum, faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat, serta faktor budaya. Sedangkan berdasarkan peratiuran Dirjen Bimas Islam No. II/ 542 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka belum terlaksana secara maksimal. Dilihat dari beberapa pasangan pengantin yang telah melaksanakan pernikahan namun tidak mengikuti bahkan mengetahui program kursus pra nikah selain itu minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kursus pra-nikah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perlu ditegaskannya serta memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mengikuti program kursus pra nikah.

Praktik Nikah Via Zoom di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Media Sosial) Fauzia Sidiqa Ahmad; Muhammad Hadi; Jabal Nur
KALOSARA: Family Law Review Vol 1, No 2 (2021): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik nikah via zoom di masa pandemi dalam media sosial, untuk mengetahui Prespektif Hukum Islam tentang nikah via zoom dimasa pandemi dalam media sosial. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Untuk menjelaskan persoalan secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan tehknik pengumpulan data berupa studi literature, penelusuran data online/Internet searching dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa kasus pasangan yang melakukan pernikahan secara online. Model pernikahan-nya pun beragam yaitu ada yang kedua pasangan mempelai berada dalam satu tempat sedangkan walinya berbeda tempat model pernikahan seperti ini di setujui oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan tidak di setujui oleh Imam Syafi’i. kemudian ada yang mempelai laki-laki dan walin-nya berada dalam satu tempat akan tetapi mempelai perempuan-nya yang berbeda tempat model pernikahan ini di setujui oleh para ulama Mazhab karena mempelai wanita tidak di haruskan untuk hadir dalam pengucapan ijab dan qabul saat akad nikah. Kemudian ada yang mempelai laki-laki dan perempuan berbeda tempat sedangkan walinya berbeda tempat, model pernikahan seperti ini di setujui oleh ulama Mazhab Hanafi dan tidak di setujui oleh ulama Mazhab Maliki.

DAMPAK KELUARGA NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA KENDARI) Baso Heru Sofyan; Andi Yaqub; Ahmad Ridha
KALOSARA: Family Law Review Vol 1, No 1 (2021): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Penelitian ini berjudul Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari), dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana deskripsi keluarga narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari?; 2. Bagaimana bentuk-bentuk dampak yang terjadi terhadap keluarga narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari?; 3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap keluarga narapidana?. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif atau pendekatan penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Kemudian, hasil yang didapatkan setelah penelitian ini adalah, jumlah keluarga narapidana yang bersedia memberikan keterangan sebanyak lima pasangan keluarga dengan tingkatan hubungan keluarga yang berbeda yakni harmonis, cukup harmonis, kurang harmonis dan tidak harmonis. Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga narapidana yaitu dampak negatif diantaranya: dampak perekonomian, perubahan tingkah laku anak, istri menjalankan peran suami, dan dampak psikologi. Sedangkan dampak positif diantaranya: suami lebih taat ibadah dan memperbaiki dirinya, istri lebih mandiri. Perspektif hukum Islam terhadap dampak keluarga narapidana tidak sesuai hukum islam karena suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dan mengalihkan tanggung jawabnya kepada istri dan memberikan sosial buruk terhadap anaknya sehingga lebih banyak memberikan kemudharatan bagi keluarga.

Eksistensi Hukum Pogagaua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Maslahah Mursalah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan Jumiati Jumiati; Kartini Kartini; Ahmad Ahmad
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 1 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum Pogagaua, mekanisme penyelesaian sengketa tanah dan hukum Pogagaua perspektif maslahah mursalah dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Pogagaua dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Desa Lapandewa. Dimana hukum Pogagaua memiliki 6 tahapan pelaksanaan. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Lapandewa dilakukan dengan cara mediasi yang disebut dengan Pogagaua. Dimana Pogagaua memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan. Hukum Pogagaua dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa jika ditinjau dari hukum Islam yaitu maslahah mursalah merupakan suatu hukum yang boleh dilakukan. Karena membawa maslahat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.Kata Kunci: Hukum Pogagaua, Sengketa Tanah, Perspektif Maslahah Mursalah

UPAYA TOKOH ADAT MENANGKAL TINDAKAN ASUSILA PERSFEKTIF AL-URF (STUDI KELURAHAN LEMPUING KOTA BENGKULU) Ananta Putri Nuroktaviani; Ashadi L. Diab; Muhammad Hadi
KALOSARA: Family Law Review Vol 1, No 1 (2021): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Indonesia dengan keanekaragaman salah satunya dikomunitas suku memiliki aturan-aturan adat, misalnya aturan dalam delik asusila hamil diluar nikah. Dalam hukum islam tindakan asusila kawin tanpa nikah ini dihukumkan sebagai bentuk perzinahan. Pelanggaran asusila seperti ini dalam masyarakat pun akan dihadapkan dengan hukum adat yang sudah berlaku di masyarakat, demikian halnya dengan hukum adat yang ada di kelurahan lempuing kota Bengkulu. Mbasuh Dusun atau cucikampung istilah yang biasa dipakai masyarakat Bengkulu umumnya sebagai tradisi hukuman bagi warganya yang hamil diluar nikah. Hukum adat ini sudah menjadi tradisi turun temurun karena dianggap dapat membuat efek jera bagi pelakunya. Al- Urf dalam hal ini tradisi yang baik dalam syariat Islam akan ditampung dan diakui ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Beberapa upaya tokoh adat dalam mengatasi masalah tindak asusila kawin hamil dikelurahan lempuing ditujukan agar ada efek jera bagi pelaku dan tidak akan diulang oleh yang lain.

Penggunaan Media dalam Tradisi Tolak Bala Perspektif Hukum Islam di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Wahyudi Wahyudi; Ahmad Ahmad; Ahmad Ridha
KALOSARA: Family Law Review Vol 1, No 2 (2021): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media dalam Tradisi Tolak Bala Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media yang digunakan untuk Tolak Bala yaitu Garam, Benang, Kemiri, Air, dan Bella Pitunnupa (Bubur 7 macam). Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Tradisi Tolak Bala ini dari segi kebiasaan bersifat khusus (kebiasaan) karena dilakukan di daerah tertentu, dan tidak dapat dihukumi melanggar ketentuan hukum islam karena merupakan adat istiadat masyarakat di Desa Laea kecamatan Poleang Selatan.Kata Kunci : Media, Tolak Bala, Hukum Islam.

PROBLEMATIKA PROSES PERCERAIAN ADAT SUKU TOLAKI PERSPEKTIF AL-URF Kamila Wafiq Afifah; Jabal Nur; Anugrah Reskiani
KALOSARA: Family Law Review Vol 1, No 1 (2021): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Perceraian adat suku Tolaki dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan, salah satunya dengan pembayaran denda. Denda tersebut dibebankan kepada pihak yang bersalah dengan nominal denda yang tidak sedikit. Sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif Al-Urf. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses perceraian adat suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan dan mendeskripsikan perspektif al-urf mengenai proses perceraian adat suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Untuk menjawab permasalahan yang ada penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun untuk menjelaskan persoalan secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, interview dan dokumentasi. Kemudian proses adat tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada 6 tahapan yang dilalui dalam proses perceraian adat suku Tolaki dan adapun denda yang dikeluarkan yaitu kerbau, kain kafan, sarung dan cerek air minum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses perceraian adat suku Tolaki termasuk kedalam urf shahih karena prosedur perceraian adat suku Tolaki bernilai maslahat agar mencegah mudahnya terjadi perceraian

Peran Ibu Rumah Tangga Penjual Kerupuk dalam Meningkatkan Perekonomina Keluarga Keluarga Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi di Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari) Sarwan Sarwan; Ipandang Ipandang; Rusnam Rusnam
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 1 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ibu Rumah Tangga penjual kerupuk dalam meningkatkan prekonomian keluarga dan untuk mengkaji tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap peran Ibu Rumah Tangga Penjual Kerupuk dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Jenis penelitian adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yakni observasi, wawancara dan studi documenter. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Adapun pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Hasil dari penelitain ini menunjukan bahwa peran ibu rumah tangga penjual kerupuk dalam meningkatkan prekonomian keluarga di Kelurahan Alolama memiliki dampak positif dan dampak negatif, adapun dampak positifnya yaitu, untuk meringankan beban suami, dapat terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya risiko kecelakan tinggi dan terkadang pekerjaan rumah tangga terabaikan. Apabila ditinjau menurut tinjauan Maqasid Al-Syariah peran ibu rumah tangga pejual kerupuk lebih banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang dampak positif karena kebanyakan ibu rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga sehingga banyak hal-hal yang tidak dilaksanakan sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dapat mengancam terpeliharnya, agama, akal, keturunan, jiwa dan memelihara harta.Kata Kunci: Ibu Rumah Tangga, Perekonomian Keluarga, Maqasid Al-Syariah

Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Poalo Pasca Penguburan Jenazah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat) Wa Nurlian; Muh. Asrianto Zainal; Muhammad Iqbal
KALOSARA: Family Law Review Vol 1, No 2 (2021): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Penduduk Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat mayoritas beragama Islam. Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari masih terlihat sisa-sisa kepercayaan mereka dahulu yang dikenal dengan tradisi. Salah satu tradisinya adalah yaitu memperingati hari-hari tertentu pasca penguburan jenazah atau biasa dalam bahasa Muna disebut sebagai Poalo. Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Tradisi Poalo Pasca Penguburan Jenazah Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. (2) Untuk mendeskripsikan alasan masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat melaksanakan tradisi poalo. (3) Untuk mendeskripsikan Perspektif Hukum Islam dalam tinjauan Al Urf terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Poalo Pasca Penguburan Jenazah Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat.Jenis Penelitian ini adalah penelitianField Research dan Metode Penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Tehnik pengumpulan data yaitu Observasi,Wawancara dan Dokumentasi. Metode Analisis Data yaitu: (1) Reduksi Data, (2) Disiplay Data, (3) Verifikasi Data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pada tradisi poalo jika ditinjau dari Hukum Islam ada yang dikategorikan sebagai ‘Urf Shahih yaitu ‘Urf yang dapat diterima oleh Hukum Syara’dan ‘Urf Fasid yaitu ‘Urf yang tidak dapat diterima oleh Hukum Syara’.

Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Studi Kasus Perkara Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A Dina Fathnas Putri; Ipandang Ipandang; Rusdin Muhalling
KALOSARA: Family Law Review Vol 1, No 2 (2021): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan Hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari Eksekutif. Proses Cerai Gugat akibat Perkawinan Politik (nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi) di Pengadilan Agama serta Pedoman yang dipakai Hakim dalam Perkara Perceraian akibat Perkawinan Politik. Penggugat (Istri) yaitu mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989, serta gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah). Penelitian Kualitatif Deskriptif. Data diperoleh melalui Penelitian Data, Observasi dan Wawancara, terhadap Panitera dan Hakim-hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A serta Dokumentasi. Kemudian Data diolah dalam bentuk Kata-kata dan Gambar. Perkawinan Politik memang ada namun bersifat tersembunyi, karena ini menyangkut HAM sehingga tidak dimunculkan dalam Pengaduan, dan belum ada kesepakatan bahwa persoalan Politik Perkawinan belum menjadi patokan Perkara dalam UUP

Page 1 of 7 | Total Record : 70

1 2 3 4 5

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Kalosara: Family Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Kalosara: Family Law Review Vol 5, No 1 (2025): Kalosara: Family Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Kalosara: Family Law Review Vol 4, No 2 (2024): Kalosara: Family Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Kalosara: Family Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Kalosara: Family Law Review Vol 3, No 1 (2023): Kalosara: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review Vol 2, No 1 (2022): Kalosara: Family Law Review Vol 1, No 2 (2021): Kalosara: Family Law Review Vol 1, No 1 (2021): Kalosara: Family Law Review More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmadi Ridha

Contact Email
kalosara@iainkendari.ac.id

Phone
+6285990350982

Journal Mail Official
kalosara@iainkendari.ac.id

Editorial Address
jl. Sultan Qaimuddin, No. 17 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari

Location
Kota kendari,

Sulawesi tenggara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmadi Ridha

Contact Email kalosara@iainkendari.ac.id

Phone +6285990350982

Journal Mail Official kalosara@iainkendari.ac.id

Editorial Address jl. Sultan Qaimuddin, No. 17 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari

Location Kota kendari, Sulawesi tenggara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmadi Ridha

Contact Email
kalosara@iainkendari.ac.id

Phone
+6285990350982

Journal Mail Official
kalosara@iainkendari.ac.id

Editorial Address
jl. Sultan Qaimuddin, No. 17 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari

Location
Kota kendari,

Sulawesi tenggara

INDONESIA