cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmadi Ridha
Contact Email
kalosara@iainkendari.ac.id
Phone
+6285990350982
Journal Mail Official
kalosara@iainkendari.ac.id
Editorial Address
jl. Sultan Qaimuddin, No. 17 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Kalosara: Family Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 28073177     EISSN : 28072162     DOI : http://dx.doi.org/10.31332/.v2i1.4223
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
1. Marriage Law 2. Inheritance 3. Testament (washiah) 4. Divorce 5. Property in marriage 6. Childcare, 7. Women and children rights 8. The rights and obligations of the family 9. Endowments (waqf) 10. Marriage and Gender 11. Customary law (adat) family practice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 70 Documents
 1   2   3   4   5 
Penggelembungan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Nurlaela Nurlaela; Muhammad Alifuddin; Finsa Adhi Pratama
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.5236

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus masyarakat bugis di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea sering kali terjadi pembatalan pernikahan dikarenakan masalah dalam penyebutan uang panai pada saat proses akad nikah yang berlangsung yang tidak sesuai dengan yang telah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan permintaan pihak keluarga perempuan sebab itu menurut calon mempelai pengantin laki-laki merasa hal itu tidak dibolehkan untuk  membohongi dengan menyebutkan mahar yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya disebutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai penggelembungan nilai uang panai terjadi di desa akuni kecamatan Tinanggea dan bagaimana dampak dari Penggelembungan nilai uang panai jika ditinjau dari Maqasid Asy-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai penggelembungan nilai uang panai di Desa Akuni marak terjadi dikalangan beberapa keluarga, yang merupakan permintaan sepihak keluarga untuk dilakukan penggelembungan dalam penyebutan nilai uang panai, adalah thal tyang ttidak tbaik tuntuk tditerapkan tdimasyarakat , tkarena thal titu tdapat tmerugikan tdua bela pihak keluarga tyang tingin tmenyatu ttetapi tterpecahkan tkarena tgengsi tkeluarga tmereka, dengan itu tidak sesuai dengan ketentuan Maqasid Asy-Syariah dimana masyarakat di Desa Akuni tidak menerapkan perilaku Hifz ad-din yaitu perlindungan terhadap agama adalah hal yang paling utama sebagai salah satu persyaratan dalam pernikahan yang wajib dijaga karena merupakan ad-darurat (sangat penting) agar tercapai Maqasid asy-syariah, karena perlindungan terhadap agama merupakan tingkatan paling penting dalam Maqasid asy-syariah.
Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian di Kota Kendari) Muhammad Akram; Muh. Idris; Finsa Adhi Pratama
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.5240

Abstract

Terdapat di Kota Kendari orangtua menikah secara agama dan negara namun percaraian tidak dilakukan dalam Pengadilan sehingga berdampak kepada anak. Tujuan penelitian adalah‎ menelaah faktor yang menyebabkan perceraian diluar pengadilan, menganalisis dampak perceraian di luar pengadialan terhadap anak perspektif hifz al-nasl. Penelitian bermanfaat secara akademis dan secara praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Dari hasil penelitian yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan karena pertama ialah masalah ekonomi, kedua biaya perkaranya yang besar, ketiga jarak yang di tempuh masyarakat terlalu jauh, dan yang ke empat bahwa masyarakat tidak mengetahuinya karena tidak adanya sosialisasi hukum. Sementara dampak perceraian di luar pengadilan terhadap anak, dalam pembahasan bahwa dampaknya adalah terganggunya mental dan psikologi anak, tidak diberikannya nafkah terhadap anak, dan juga akan adanya perebutan hak asuh anak. Terkait dengan prinsip-prinsip maqshid al-syari’ah kemudian didukung dengan dalil-dalil nash serta teori yang berkaitan, maka peneliti menemukan titik akhir pada satu konklusi, bahwa upaya dalam melindungi hak-hak manusia dan mewujudkan mashlahah dharuriyah khususnya hifz al-nasl,, maka melaksanakan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama adalah tindakan harus dilaksanakan.
Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital Perspektif Fatwa tentang Jual-beli Mata Uang Asing dan Saddu Dzari’ah Ade Imam Muttaqien; Kamaruddin Kamaruddin; Andi Yaqub
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.4586

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital (Cryptocurrency) dari Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 dan Saddu Dzari’ah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus.  Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur analisis data dilakukan melalui pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, praktik perdagangan mata uang digital (cryptocurrency) diawali dengan bagaimana memanfaatkan kondisi pasar ketika mengalami penunuran dan kenaikan harga pada cryptourrency tersebut, Dalam hal ini bagaimana memanfaatkan nilai fluktuatif atas cryptocurrency untuk mendapatkan keuntungan besar, modal yang sedikit dalam rentan waktu yang cepat. namun yang menjadi permasalahan, setiap penentuan menentukan naik-turun harga cryptocurrency sangatlah subjektif apapun teknik dan analisis yang digunakan, pergerakan atas naik turunnya harga cryptocurrency tidak didasari pada hal-hal yang pasti, hanya mendasar pada sedikit-banyaknya supply crypto tersebut, kegiatan jual-beli pada cryptocurrency sendiri. Sehingga timbul transaksi yang hanya bersifat spekulatif dan ketidakjelasan di dalamnya. Kedua, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, bahwa hukum dari perdagangan mata uang digital (cryptocurrency) sendiri adalah haram., Hal ini karena perdagangan mata uang digital cryptocurrency tidak memiliki kesesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam transaksi jual-beli mata uang dalam fatwa tersebut berupa non-spekulatif, hanya untuk kebutuhan transaksional semata, transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, dan jika tidak sesuai maka yang diberlakukan adalah nilai tukar pada saat transaksi tersebut dilakukan, selain hal itu ketidak jelasan underlying asset dan beberapa risiko yang hadir dalam perdagangan tersebut menjadi pertimbangan juga atas pengharaman dari perdagangan mata uang digital (cryptocurrency). Ketiga, segala bentuk perdagangan yang berkaitan dengan mata uang digital ini terindikasi adanya unsur maytsir (perjudian) pada trading, gharar (ketidakjelasan) baik itu pada unsur cryptocurrency sendiri, ghisy (tipu muslihat) sehingga berdasar pada perspektif saddu dzari’ah maka transaksi seperti ni menjadi haram dari objek transaksinya, pengharaman berdasarkan saddu dzari’ah ini didasari atas penggolongan saddu dzari’ah pada aspek segi jenis akibat yang ditimbulkan serta segi dominasi mafsadat atau maslahatnya.
Kawin Pura Sebagai Passampo Siri Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka) Syamsia Syamsia; Aris Nur Qadar Ar Razak; Ahmadi Ahmadi
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.4592

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara langsung mengenai masalah kawin Pura sebagai Passampo Siri Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan bagaiamana proses penyelesaiannya dan di analisis berdasarkan perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a). Yang melatarbelakangi kasus Kawin pura sebagai passampo siri hanya dilakukan dalam keadaan darurat saja yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada tempat itu. B). Adapun proses penyelesaian Kawin pura sebagai passampo siri dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak prosesi dilakukan di kantor desa setempat bukan di rumah kedua belah pihak, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. c). kawin pura sebagai passampo siri bertentangan dengan prinsip maslahah mursalah yang bersifat dharuriyyat, yaitu: bertentangan dengan prinsip menjaga agama (hifzu al-din), juga bertentagan dengan prinsip menjaga jiwa (hifzu al-nafs), bertentangan dengan menjaga keturunan (hifz al-nasl), bertentangan dengan menjaga harta (hifz al-mal). Kawin pura sebagai passampo siri dilihat dari keberadaannya tidak memenuhi syarat guna dimasukkan dalam kategori maslahah mursalah, melainkan masuk kategori maslahah al-mulgah (yang dibatalkan) karena bertentangan dengan nas Al-Quran.
Problematika Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Maqashid Al Syariah (Studi Kasus di Kota Kendari) Indah Dwi Utami; Ipandang Ipandang; Ahmad Ahmad
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.4593

Abstract

Penelitian ini adalah kasus mengenai pengangkatan anak di Kota Kendari dimana pasangan suami istri yang telah mengangkat seorang anak kemudian pasangan tersebut meninggal dunia dalam hal ini orang tua angkat, yang sebelumnya anak angkat tersebut terpelihara kehidupannya menjadi terlantar karena keluarga dari orang tua angkat tidak memberikan harta peninggalan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tersebut menanggung biaya hidupnya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:‎ Untuk mengetahui bagaimana penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat di Kota Kendari,dan permasalahan dalam penerapan wasiat wajibah di Kota Kendari,dan langkah dan upaya dalam penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut perspektif maqashid al syari’ah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah di Kota Kendari belum terlaksana karena beberapa problem, problemnya adalah bahwa anak angkat dan masyarakat tidak mengetahui hak anak angkat yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209, serta jarak tempuh yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat dibeberapa kecamatan, dan problem sosialnya bahwa keluarga dari orang tua angkat menguasai harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam perspektif Maqashid Syariah bahwa darhuriyat tidak terpenuhi dalam masalah wasiat wajibah terhadap anak angkat maka kehidupannya akan terancam sengsara dalam faktanya di Kota Kendari terdapat anak angkat yang menghidupi dirinya sendiri sehingga tidak terpenuhinya maqashid syariah dalam pemeliharaan 5 pokok darhuriyat.
Mappalisu Doi’ Mendre dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif Urf dan Hukum Islam Nurhidayat Nurhidayat; Muh. Idris; Ahmad Ridha
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.5111

Abstract

Perceraian Suku Bugis tidak seperti perceraian pada umumnya yang bercerai dipengadilan setempat, perceraian ini dengan menggunakan musyawarah atau perceraian yang diselesaikan secara adat. Dengan sub pembahasan, proses kesepakatan, sebab mappalisu doi’mendre, ikrar pengembalian doi’mendre, Implikasi mappalisu doi’mendre, dan tinjauan urf dan hukum Islam terhadap proses perceraian suku Bugis, untuk menjawab permasalahan yang ada penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. dimana dalam penelitian kualitatif yaitu penelitin yang fokus penelitian yang sesuai dengan fakta dilapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi dan wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa:proses perceraian suku Bugis di Desa Sambahule melalui beberapa tahap kembalinya doi’mendre tersebut, dengan faktor yang berbeda-beda setiap kasus yang terjadi di Desa Sambahule. Apabila di tinjau dari perfektif urf nya proses perceraian adat suku Bugis termasuk kedalam urf khas karena adat masyarakat suku Bugis yang tidak berlaku umum. Sedangkan dalam Hukum Islam termasuk dalam sunnah, makruh, wajib semua tergantung bagaimana proses pengembalian doi’mendre.
Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Syatar; Rifaldi Rifaldi; Muammar Bakry; Zulhas'ari Mustafa; Mulham Jaki Asti
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.4376

Abstract

Pencantuman labelisasi halal pada produk dapat memberikan kepercayaan yang meningkat pada konsumen. Sikap ragu-ragu tidak akan menyelimuti konsumen ketika ingin membeli sebuah produk. Pendekatan yang digunakan sosial-empirik. Hasil penelitian menemukan bahwa proses labelisasi halal suatu produk di Kota Makassar sama dengan proses labelisasi halal di daerah manapun di Indonesia, proses sertifikasi halal untuk mendapatkan labeli halal memerlukan waktu 21 hari kerja muali dari pendaftaran dokumen ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sampai dengan keluarnya sertifikat halal. Perspektif maslahah mursalah terkait dengan labelisasi halal suatu produk merupakan kemaslahatan yang tidak hanya mementingkan satu pihak melainkan untuk pelaku usaha itu sendiri dan konsumen atau masyarakat, karena pada dasarnya maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Walaupun, tidak ada nas atau dalil al-quran yang mengatur dengan jelas. kepercayaan konsumen terhadapa labelisasi halal di Kota Makassar sekarang ini sangat baik dikarenakan dengan adanya label halal di kemasan suatu produk memberikan jaminan keamanan dari segi kehalalan yang membuat konsumen tidak lagi dirundung keragu-raguan saat akan membeli dan mengonsumsi suatu produk.
Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak Abdul Salam; Rusdin Muhalling; Abdul Gaffar
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.4264

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan bagi pria maupun wanita yang telah mencapai umur 19 tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal mendesak tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim khususnya Hakim Pengadilan Agama Raha dalam pertimbangan penetapannya, namun oleh Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pertimbangan penetapan hakim Pengadilan Agama Raha dalam perkara dispensasi kawin atas dasar mendesak tahun 2021. Metode yang digunakan yakni menggunakan logika yuridis. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa faktor yakni hamil duluan dan sudah tinggal satu tempat dalam waktu yang cukup lama dan telah melakukan hubungan badan serta adanya kemauan keduanya merupakan bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapannya yang berdasar pula pada kemudharatan serta kaidah fiqh, hadits dan al qur’an, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan juga memperhatikan alat bukti sebagai pendukung untuk memberikan keyakinan dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin.
Rekonsiliasi Pernikahan melalui Konseling dengan Pendekatan Islam Menggunakan Strategi Komunikasi Interpersonal: Sebuah Studi Kasus Faizah Binti Awad
KALOSARA: Family Law Review Vol 3, No 1 (2023): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v3i1.5957

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan pendekatan Islam dan strategi komunikasi interpersonal dalam rekonsiliasi pernikahan melalui konseling. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengamati pasangan suami istri selama kurang lebih 1 tahun. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Dalam pendekatan konseling Islami, konselor membimbing pasangan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan perkawinan mereka. Dalam mediasi, mediator menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal dengan memperlihatkan sikap empati dan suportif untuk membentuk hubungan interpersonal yang baik dengan pasangan suami istri yang sedang dalam mediasi. Melalui pendekatan ini, mediator dapat membantu menyelesaikan permasalahan dan mengembalikan keharmonisan hubungan keluarga.
Intervensi Peningkatan Kualitas Komunikasi Keluarga Jarak Jauh pada Mahasiswa Perantau Eka Sufartianinsih Jafar; Avika Ananda
KALOSARA: Family Law Review Vol 3, No 1 (2023): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v3i1.6117

Abstract

Kegiatan intervensi menurut American Psychological Association adalah sebuah aksi untuk menghentikan atau memodifikasi suatu proses atau perilaku yang sedang berlangsung, umumnya berupa masalah atau gangguan dengan tujuan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi. Metode dan media dalam intervensi pun beragam. Pada penelitian ini berfokus pada metode menggunakan media infografis cetak kemudian dilakukan intervensi individual untuk meningkatkan kualitas komunikasi jarak jauh. Media poster dipilih dengan beberapa pertimbangan dan memiliki banyak kelebihan diantaranya; poster berisi intisari dari materi yang akan disampaikan, sehingga kalimat yang ada pada poster akan lebih efisien dan memudahkan pembaca dalam memahami hal yang dibahas pada poster. Tujuan intervensi ini untuk memberikan pemahaman, edukasi, serta wadah untuk berbagi dan berdiskusi terkait cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi keluarga khususnya bagi mahasiswa perantau dengan keluarga atau orang tua yang berada di  kampung halaman. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa intervensi menunjukkan peningkatan kualitas komunikasi pada responden dalam hal intensitas dan frekuensi komunikasi keluarga serta relasi jarak jauh yang mengalami peningkatan. Implikasi pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman pada mahasiswa perantau dapat menerapkan intervensi dan memperbaiki kualitas komunikasi keluarga jarak jauh. Kata Kunci: Intervensi; Komunikasi; Keluarga; Mahasiswa; Perantau

Page 3 of 7 | Total Record : 70

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Kalosara: Family Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Kalosara: Family Law Review Vol 5, No 1 (2025): Kalosara: Family Law Review Vol 4, No 2 (2024): Kalosara: Family Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Kalosara: Family Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Kalosara: Family Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Kalosara: Family Law Review Vol 3, No 1 (2023): Kalosara: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review Vol 2, No 1 (2022): Kalosara: Family Law Review Vol 1, No 2 (2021): Kalosara: Family Law Review Vol 1, No 1 (2021): Kalosara: Family Law Review More Issue