cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmadi Ridha
Contact Email
kalosara@iainkendari.ac.id
Phone
+6285990350982
Journal Mail Official
kalosara@iainkendari.ac.id
Editorial Address
jl. Sultan Qaimuddin, No. 17 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Kalosara: Family Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 28073177     EISSN : 28072162     DOI : http://dx.doi.org/10.31332/.v2i1.4223
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
1. Marriage Law 2. Inheritance 3. Testament (washiah) 4. Divorce 5. Property in marriage 6. Childcare, 7. Women and children rights 8. The rights and obligations of the family 9. Endowments (waqf) 10. Marriage and Gender 11. Customary law (adat) family practice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 70 Documents
 3   4   5   6   7 
Penentuan Nasab Anak Pada Pasangan Married by Accident (MBA) Perspektif Ibn Asyur Afrilianti, Raiza Ardita
KALOSARA: Family Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v4i1.8871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya married by accident, untuk menjelaskan bagaimana proses pernikahan dan status nasab anak yang dilahirkan dari pasangan mba perspektif Ibn Asyur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan pengecekan keabsahan temuan dengan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa married by accident (mba) di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga dipengaruhi oleh pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, broken home, teknologi canggih, dan kurangnya keimanan. Proses pernikahan bagi pasangan (mba) sama dengan pasangan pengantin lainnya, namun tanpa lamaran dan dengan bimbingan perkawinan yang khusus. Status nasab anak yang lahir dari pasangan mba, menurut Ibn Asyur, yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah isi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memungkinkan anak zina dinasabkan kepada ayah dan ibunya agar tercapai tujuan disyari’atkannya hukum Islam. Dalam pandangan maqashid syariah, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi anak yang lahir di luar nikah penting untuk dijaga, karena kehilangan salah satunya dapat merusak anak tersebut.
Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir dalam Mengelola Wakaf Tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap Natzir, Firman; Amin, Muhammadiyyah; Hasan, Hamzah
KALOSARA: Family Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v4i2.9110

Abstract

Wakaf sebagai fondasi yang sangat kuat dan terkait erat dengan ekonomi, wakaf telah membantu perbaikan di Indonesia secara umum, baik dalam peningkatan SDM maupun peningkatan aset sosial. Nazhir sebagai pengelola wakaf berperan penting dalam produktifitasnya wakaf tersebut agar mendapat kepercayaan dan kepuasan masyarakat, dengan ini akan tumbuh rasa semangat wakaf dikalangan masyarakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Kepercayaan dan kepuasan masyarakat bisa didapatkan nazhir apabila nazhir mampu mengembankan amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya, karena kepercayaan menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa atau keinginan untuk bergantung kepada pihak lain dalam hal ini adalah nazhir. Maka dari itu wakaf harus diperhatikan lebih terutama pengelola wakaf karena bersangkutan dengan kehidupan sosial dan ekonomi. Apabila nazhir menyepelekan hal ini maka akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat kemudian masyarakat. selain itu nazhir juga harus menunjukkan kepada masyarakat betapa pentingnya wakaf, karena tidak sedikit masyarakat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap masih minim pengetahuannya tentang wakaf. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang turun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i dan pendekatan, yuridis, yaitu melihat atau memandang sesuatu dari aspek segi hukumnya baik hukum Islam dan hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi/wawancara dan dokumentasi.
Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi Mattompang Arajang Dalam Masyarakat Bugis Bone Nirwana, Nirwana; Amin, Muhammdiyah; Nurjannah, Siti
KALOSARA: Family Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v4i1.9111

Abstract

Hasil penelitian ini bahwa Proses tradisi mattompang arajang pada masyarakat di Kabupaten Bone, dengan cara pencucian benda pusaka tersebut menggunakan tujuh sumur yang terdapat di Watampone Kabupaten Bone. Mata air ini dikumpulkan sebagai bahan pembersih benda pusaka, Segenap prosesi mattompang arajang dipimpin oleh seorang Bissuutama dan para bawahannya dan orang yang terlibat dalam para juru cuci pusaka yang bukan bissu, bissu mempunyai kelompok tersendiri yaitu waria yang dianggap suci atau disucikan karena diyakini mempunyai kekuatansupranatural. Hukum Islam terhadap tradisi mattompang arajang di Kabupaten Bone, bahwa pelaksanaan tradisi mattompang arajang dianggap mubah atau diperbolehkan dalam Islam karena tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama tersebut. Pelaksanaan tradisi ini dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i dan pendekatan, yuridis, yaitu melihat atau memandang sesuatu dari aspek segi hukumnya baik hukum Islam dan hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian implikasi dari penelitian ini yaitu Bagi masyarakat kabupaten Bone, memberikan rasa kebanggaan dan keberlanjutan budaya. Dengan demikian, semoga usaha untuk memelihara tardisi mattompang arajang akan terus dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya,dan Bagi pemerintah Kabupaten Bone yang senantiasa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai budaya setempat dan memberikan ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pelestarian budaya adalah langkah-langkah yang sangat positif.
Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf Ibrahim, Arjuna Ainun; Amin, Muhammdiyah; Kiljamilawati, Kiljamilawati
KALOSARA: Family Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v4i1.9112

Abstract

Wakaf sebagai salah satu lembaga keagamaan selain berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, juga mempunyai fungsi sosial. Sebagai fungsi ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat, sedangkan sebagai fungsi sosial, wakaf adalah aset yang mempunyai nilai dalam pembangunan, dan menjadi investasi pembangunan tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Studi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Tellusiattinge sudah memiliki pemahaman dasar tentang wakaf, namun mereka belum memahami proses pelaksanaan dan proses pengelolaan tanah wakaf, dimana pengetahuan tersebut berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk berwakaf. Adapun upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge yaitu melaksanakan sosialisasi dalam bentuk seminar dengan mengundang seluruh masyarakat dan juga sosialisasi. Metode kajiannya meliputi pertemuan ta’lim, khutbah jum’at, dan sosialisasi media sosial. Implikasi penelitian ini adalah Pihak KUA Kecamatan Tellusiattinge diharapkan agar lebih sering dan aktif melakukan sosialisasi serta pelatihan terkait perwakafan yang dapat menunjang masyarakat agar lebih gemar berwakaf, dan juga agar wakaf di Kecamatan Tellusiattinge bisa lebih berkembang dan harapannya tidak hanya wakaf yang peruntukannya sebagai sarana peribadatan ataupun sarana pendidikan, akan tetapi bisa berkembang menjadi wakaf produktif yang bermanfaat untuk masyarakat.
Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Sarnita, Sarnita
KALOSARA: Family Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v4i1.9214

Abstract

Penelitian hukum normatif empiris ini berfokus pada pemenuhan hak keperdataan anak akibat dari perkawinan siri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan hak keperdataan anak terus dipenuhi oleh kedua orang tuanya terlebih oleh ayah kandungnya walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah putus, hak anak yang harus terus diperjuangkan sebab anak sebagai masa depan bangsa dan anak tidaklah bersalah atas apa yang kedua orang tuanya lakukan yang perkawinan kedua orang tuanya didasarkan pada perkawinan siri, maka dari itu hak keperdataan anak harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Hak anak atas perkawinan siri juga dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 anak berhak mendapat perlakuan yang adil, anak berhak mendapatkan nafkah hadhanah, dan anak berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah yang mana hak itu diperoleh anak dan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Studi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder untuk melengkapi data baik dari hasil wawancara dilapangan ataupun dengan membaca penelitian- penelitian sebelumnya yang relevan. Kontribusi untuk ilmu pengetahuan yakni agar terpenuhinya hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan prespektif berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan siri dapat terpenuhi apabila perkawinan kedua orang tuanya masi hidup rukun tetapi apabila perkawinan kedua orang tuanya telah putus maka anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak lagi terpenuhi hak-haknya, dan pemenuhan hak keperdataan terhadap ayah biologis tidak terpenuhi karena putusnya perkawinan. Padahal hak anak wajib untuk dipenuhi dan hak anak sudah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 dan menjadi kewajiban terhadap ayah biologis untuk memberi hak nafkah (hadhanah) serta anak mendapat perlakuan yang adil juga mendapat wasiat wajibah.
Pengabaian Hak Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Psikologi Keluarga Islam Studi Kasus di MTS Al- Muhajrin Kendari Karmilawati, Mila
KALOSARA: Family Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v4i2.9285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan dampak psikologis terhadap anak yang hak-haknya dilalaikan menurut Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di MTs Al-Muhajirin Kendari. Serta menganalisis perspektif psikologi keluarga islam terhadap dampak anak yang haknya dilalaikan di MTs Al-Muhajirin Kendari. Jenis penelitian ini normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan hukum islam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi serta menggunakan tiga jenis uji validasi data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan menggunakan triangulasi waktu. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ketika hak-hak anak dilalaikan menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, menimbulkan dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif namun dalam penelitian ini berfokus pada dampak negatif akibat perceraian orang tua mencakup aspek emosional, prestasi akademik, dan hubungan dengan kedua orang tua kurang baik. (2) Menurut perspektif psikologi keluarga islam menunjukkan bahwa ketika hak-hak anak diabaikan, implikasi psikologis yang muncul meliputi rasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan, ketidakstabilan emosi, dan gangguan dalam hubungan interpersonal. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada orang tua dan lingkungan terkait pentingnya untuk mengatasi Implikasi psikologis yang dirasakan oleh anak ketika mereka melalaikan tanggung jawabnya. Implikasi dari penelitian ini memberikan gambaran apa saja yang dirasakan oleh anak yang berkaitan dengan sosial, emosi serta prestasi anak ketika mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka dari orang tuanya baik itu menurut Pasal 14 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maupun menurut Perspektif Psikologi Keluarga Islam.
Akulturasi Islam dalam Budaya Manggilo Pada Suku Tolaki Diab, Ashadi L.; Kartini, Kartini; Ridha, Ahmad; Zakaria, Najia
KALOSARA: Family Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v4i2.10127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktek Budaya Manggilo yang dilakukan masyarakat tolaki di Kec.Unaaha dalam proses penyunatan anak dan kaitannya dengan Nilai nilai Islam bagi masyarakat dan agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis melalui pendekatan normatif hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Prosedur analisis data dilakukan melalui pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal, pertama pelaksanaan budaya manggilo dalam penyunatan anak yakni sesi pertama diawali dengan mandi suci, sesi kedua pengambilan dzikir atau merubah penampilan yang dilakukan setelah ritual berjalan. Sesi ketiga yaitu doa tolak bala permohonan atau pembacaan doa tolak bala. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya manggilo terdapat pada hal yang menganjurkan pensucian diri dan jiwa. ada bacaan dan pujian kepada Allah dan membaca Sholawat. Fenomena tersebut menunjukan bahwa Islam adalah hukum yang hidup dan berkembang dan mampu bergumul dengan pesoalan-persoalan lokal, juga sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Ketiga, Pandangan Al Urf pada akulturasi budaya manggilo dalam prosesi penyunatan anak secara rukun dan syarat pelaksanaannya selalu mengikuti prinsip dan kaedah Islam dalam melakukan adat Manggilo kepada anak yang di dalamnya terdapat zikir dan cara menyucikan diri dalam bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. dan yang dianggap tidak sesuai akan ditinggalkan secara perlahan-lahan.
Pembaruan Penyelesaian Perkara Secara Elektronik menurut Perma No. 7 Tahun 2022 Perspektif Asas-Asas Peradilan Agama Asni, Asni
KALOSARA: Family Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v4i2.10446

Abstract

This article examines Perma No. 7 of 2022 regarding updating the application of electronic settlement of cases, which was previously regulated in Perma No. 3 of 2018 and Perma No. 1 of 2019. This study specifically examines the development of an electronic case settlement system in Perma No. 7 of 2022 and the problems with its application in the Religious Courts, which are then reviewed from the procedural principles of the Religious Courts. This study applies the normative-empirical legal research method. This research reveals changes in Perma No. 7 of 2022, among other things, regarding the necessity of electronic trials in cases that are registered electronically, and in conditions where the defendant does not agree, the Registrar of the Session will assist the process through PTSP. The developments in the Perma in several parts are in line with the principles of procedural law, in particular the principles of simplicity, speed and low cost. However, on the other hand, it also has the potential to hinder the fulfillment of other principles such as the principle of the obligation to reconcile and trials open to the public. In several religious courts, this Perma has not been fully implemented due to certain constraints such as sending summons or notifications by post.Therefore, the existence of this Perma and the electronic case settlement system in general, need to be continuously studied. In its implementation, the presence of this Perma must be balanced with socialization, strengthening human resources, and developing infrastructure that is evenly distributed to all levels of society.
Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam Kadir, Fifi Musfira M.
KALOSARA: Family Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v3i2.10483

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep kesejahteraan ekonomi keluarga dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, studi ini mengeksplorasi bagaimana Islam memandang kesejahteraan ekonomi tidak sekadar sebagai pencapaian materi, melainkan juga meliputi dimensi spiritual, sosial, dan moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi dalam Islam mencakup tiga aspek utama: individu, keluarga, dan masyarakat. Konsep kesejahteraan Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan keuangan yang bijak, dan keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Islam terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga bersifat holistik, mendorong kerja keras, berbagi, dan tanggung jawab sosial.Kata Kunci: Kesejahteraan Ekonomi, Keluarga, Hukum Islam, Maqashid Syariah
Mediasi Non Litigasi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bkpsdm) Bagi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Pns) Daerah Di Kabupaten Bone HM, Nurcholis; Yaqub, Andi
KALOSARA: Family Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v4i2.10579

Abstract

Penelitian ini      berjudul mediasi non litigasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bone. Adapun masalah pokok yang diajukan dalam tesis ini yakni mengenai prosedur dan prinsip mediasi non litigasi yang dilakukan di BKPSDM  yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sejauhmana keefektivan mediasi non litigasi  yang di lakukan di BKPSDM.Penelitian yang mengkaji tentang mediasi non litigasi bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah bertujuan untuk mengetahui prosedur maupun prinsip mediasi yang di dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia  (BKPSDM) serta mengetahui keefektivan mediasi yang dilakukan di BKPSDM dalam meminimalisir terjadinya perceraian di lingkup Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bone. Hasil dari penelitian mengenai prosedur dan prinsip mediasi non litigasi bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak sejalan dengan peraturan perundang-uandang yang berlaku, Sebagamana dalam penelitian yang diperoleh data prosedur dan prinsip mediasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dianggap lebih rumit dan tidak memiliki ketentuan atau peraturan perundangan, kemudian mengenai kefektivitan mediasi yang dilakukan tidak efektif dengan data perkara yang diperoleh dari tahun 2015 hingga 2018 masih minim yang berhasil dari jumlah perkara yang telah masuk dalam administrasi BKPSDM.

Page 7 of 7 | Total Record : 70

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Kalosara: Family Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Kalosara: Family Law Review Vol 5, No 1 (2025): Kalosara: Family Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Kalosara: Family Law Review Vol 4, No 2 (2024): Kalosara: Family Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Kalosara: Family Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Kalosara: Family Law Review Vol 3, No 1 (2023): Kalosara: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review Vol 2, No 1 (2022): Kalosara: Family Law Review Vol 1, No 2 (2021): Kalosara: Family Law Review Vol 1, No 1 (2021): Kalosara: Family Law Review More Issue