cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Putri Hidayah
Contact Email
ilrej@umm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ilrej@umm.ac.id
Editorial Address
Jalan Raya Tlogomas 246 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27769259     EISSN : 27769674     DOI : 10.22219
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Scope of scientific articles published in this journal deals with various topics in the multidisciplinary field of study of Law from around the world, in particular issues related to: 1. Jurisprudence 2. Legal theory 3. Laws in modern countries 4. Comparative law 5. Constitutional law 6. Law and environment 7. Customary law 8. International law 9. Legal institutions 10. Islamic law 11. other legal topics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2024): July, 2024" : 7 Documents clear
Implementation of Public Service Supervision Function in Government Agencies by the Ombudsman of The Republic of Indonesia Mamluatus Sa'adah; Catur Wido Haruni; Esfandiari, Fitria
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 2 (2024): July, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i2.32819

Abstract

Public service is an important part of government administration that directly impacts people's lives. The quality and effectiveness of public services are the most important factors influencing public satisfaction and faith in government. The Ombudsman of the Republic of Indonesia, an autonomous agency governed by Law Number 37 of 2008, regulates the delivery of public services in Indonesia. As a result, the purpose of this study is to discover and investigate the Ombudsman of the Republic of Indonesia's execution of the public service supervisory function in government agencies, as well as the challenges encountered and the efforts taken to overcome them. This study used the sociological juridical research approach. This study used primary data, specifically data obtained directly by researchers through in-depth interviews with the chairman and staff of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, as well as secondary data, which included laws, documents related to public service supervision, and Ombudsman reports, to gain a better understanding of the supervisory function's implementation, which was then analyzed descriptively qualitatively. The study's findings shed light on the Ombudsman's implementation of the public service oversight function, including the challenges it faced and the measures made to overcome them. This study also makes recommendations for improving the efficacy of public service monitoring in government entities. This research is expected to help Indonesia create public service oversight rules and practices, allowing government agencies to improve public services to better fulfill the requirements of the population. Abstrak Pelayanan publik merupakan bagian penting dari administrasi pemerintahan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kualitas dan efektivitas pelayanan publik adalah faktor terpenting yang mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ombudsman Republik Indonesia, sebuah lembaga otonom yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menyelidiki pelaksanaan fungsi pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia di instansi pemerintah, serta tantangan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer, khususnya data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan ketua dan staf Ombudsman Republik Indonesia, serta data sekunder, yang meliputi undang-undang, dokumen terkait pengawasan pelayanan publik, dan laporan Ombudsman, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan fungsi pengawasan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif secara kualitatif. Temuan studi ini menjelaskan implementasi fungsi pengawasan layanan publik oleh Ombudsman, termasuk tantangan yang dihadapinya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasinya. Studi ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemantauan pelayanan publik di entitas pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Indonesia menciptakan aturan dan praktik pengawasan pelayanan publik, memungkinkan lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penduduk dengan lebih baik.
How Ex-Terrorists Should be Accepted in the Community? A CSR Point of View Pratama, I Gusti Ananta; Madjid, Abdul; Aprilianda, Nurini; Istiqomah, Milda
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 2 (2024): July, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i2.33206

Abstract

This research discusses how former terrorism convicts or prisoners can be accepted in society using the company's CSR funding assistance approach. The author finds a vacuum in the legal norms because the Terrorism Law only regulates efforts to prevent and suppress terrorism. Through an empirical research model by inviting sources for interviews, it is hoped that this research can provide an overview of the revision of the Terrorism Law and the social reintegration model for former convicts. This research indicates that it is necessary to amend the Terrorism Law and reconceive BNPT as an institution to prevent acts of terror in Indonesia. Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana mantan narapidana terorisme atau napiter bisa diterima di tengah masyarakat dengan pendekatan bantuan dana CSR perusahaan. Penulis menemukan bahwa terdapat kekosongan norma hukum yang mengaturnya, sebab UU Terorisme hanya mengatur upaya pencegahan dan penindakan terorisme saja. Melalui model penelitian empiris dengan manghadirkan narasumber untuk di wawancara, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran untuk revisi UU Terorisme dan model reintegrasi sosial mantan napiter. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan amaendemen UU Terorisme dan rekonsepsi BNPT sebagai lembaga pencegahan aksi teror di Indonesia. Keywords: Terorisme; BNPT; Integrasi Sosial; CSR Perusahaan
Reorganizing Indigenous Peoples' Regulations to Achieve the Sustainable Development Goals Kartiko, Nafis Dwi; Sanjaya, Niki; Indradewi, Astrid Athina; Sugianto, Fajar; Tokuyama , Shintaro
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 2 (2024): July, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i2.34937

Abstract

This research examines the regulation of indigenous peoples' rights within Indonesia's national legal framework and identifies gaps between sustainable development aspirations and the implementation of existing regulations. A normative juridical method is applied to analyse legal documents, as well as assess the integration of customary law in the context of national legal pluralism. Results show that while there is constitutional recognition of indigenous peoples' rights, there are inconsistencies in actual implementation, particularly in support of sustainable economic goals. It was also found that indigenous economic development initiatives are often hampered by inadequate infrastructure and access to technology. Education relevant to indigenous needs and wider market access for indigenous products need improvement. Indigenous participation in policy formation and social protection still needs to be strengthened. In conclusion, legal reforms are needed that include improved frameworks to protect and develop the rights of indigenous peoples and ensure sustainable development goals in national development). Abstrak Penelitian ini mengkaji regulasi hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional Indonesia dan mengidentifikasi kesenjangan antara aspirasi pembangunan berkelanjutan dan implementasi regulasi yang ada. Metode yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis dokumen hukum, serta menilai integrasi hukum adat dalam konteks pluralisme hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan konstitusional atas hak-hak masyarakat adat, terdapat inkonsistensi dalam implementasi sebenarnya, terutama dalam mendukung tujuan ekonomi berkelanjutan. Ditemukan juga bahwa inisiatif pembangunan ekonomi masyarakat adat sering terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai dan akses terhadap teknologi yang terbatas. Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat adat dan akses pasar yang lebih luas untuk produk-produk adat perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat adat dalam pembentukan kebijakan dan perlindungan sosial masih perlu diperkuat. Kesimpulannya, diperlukan reformasi hukum yang mencakup kerangka kerja yang lebih baik untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat serta memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional.
Settlement of Land Plot Location Disputes Through Mediation: Case at Kediri Regency Land Office Rahmalia Pawestri; Isdian Anggraeny; Dwi Ratna Indri Hapsari
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 2 (2024): July, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i2.35287

Abstract

A dispute over the location of a land plot is a dispute caused by confusion in the designation of land plots or boundaries. This dispute can cause losses for parties who have an interest in the land plot. Land dispute resolution, one of which is a dispute over the location of land parcels, can be resolved through non-litigation channels through mediation. Mediation as an alternative to dispute resolution is considered more profitable for the parties because it uses a win-win solution method. This research is an empirical juridical research, using primary and secondary data sources. The location of the research is at the Kediri Regency Land Office. The result of this study is the implementation of mediation at the Kediri Regency Land Office through several stages guided by Article 6 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The implementation of mediation at the Kediri District Land Office has obstacles including the parties to the dispute not being present at the time of mediation and having a bad faith. In this case, the solution that can be provided by the Kediri District Land Office is to advise the parties to resolve the dispute through litigation at the Kediri District District Court. Abstrak Sengketa letak bidang tanah merupakan sengketa yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penunjukan bidang atau batas tanah. Sengketa ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang memiliki kepentingan atas bidang tanah tersebut. Penyelesaian sengketa pertanahan salah satunya sengketa letak bidang tanah dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi melalui mediasi. Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa dinilai lebih menguntungkan bagi para pihak sebab menggunakan metode win-win solution. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melalui beberapa tahapan yang berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan. Pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri memiliki hambatan diantaranya adalah para pihak yang bersengketa tidak hadir pada saat mediasi serta beritikad tidak. Dalam hal ini, solusi yang dapat diberikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri adalah menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Hungary Amiludin, Amiludin; Saputra, Darwin; Prasetya Umara, Undang; Hidayatulloh, Hidayatulloh
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 2 (2024): July, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i2.35437

Abstract

The purpose of this article is to provide an in-depth analysis of the electoral dispute resolution mechanisms in Indonesia and Hungary. Indonesia, the world's largest democracy, holds general elections every five years based on Law Number 7 of 2017, aiming to influence the public through non-coercive means such as rhetoric and public relations, despite the controversial use of agitation and propaganda. Various obstacles and disputes often arise, requiring effective resolution mechanisms involving multiple institutions like the Election Supervisory Board, the Supreme Court, the Honorary Council of Election Organizers, and the Constitutional Court. Hungary, a European Union member with a parliamentary system, employs a mixed electoral system combining proportional representation and single-member districts, with the National Election Committee managing complaints and objections, supported by the Election Court and the Constitutional Court. Using a normative approach with statutory, historical, and comparative legal methods, this study reveals that Indonesia's multi-tiered dispute resolution mechanism ensures comprehensive coverage but faces challenges in legal certainty and efficiency, while Hungary's centralized system offers a more efficient process but faces issues of transparency and accountability. The findings suggest that Indonesia could benefit from streamlining its approach, while Hungary might focus on enhancing the transparency of its system, providing valuable insights for refining electoral dispute resolution processes in both countries to ensure democratic integrity. Abstrak             Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dan Hongaria. Indonesia, demokrasi terbesar di dunia, mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang bertujuan untuk mempengaruhi publik melalui cara-cara non-koersif seperti retorika dan hubungan masyarakat, meskipun penggunaan agitasi dan propaganda kontroversial. Berbagai hambatan dan sengketa sering muncul, yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif yang melibatkan berbagai institusi seperti Badan Pengawas Pemilu, Mahkamah Agung, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi. Hongaria, anggota Uni Eropa dengan sistem parlementer, menggunakan sistem pemilu campuran yang menggabungkan perwakilan proporsional dan distrik anggota tunggal, dengan Komite Pemilihan Nasional mengelola keluhan dan keberatan, didukung oleh Pengadilan Pemilihan dan Mahkamah Konstitusi. Menggunakan pendekatan normatif dengan metode hukum statutori, historis, dan komparatif, studi ini mengungkapkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa bertingkat di Indonesia memastikan cakupan yang komprehensif tetapi menghadapi tantangan dalam kepastian hukum dan efisiensi, sementara sistem terpusat Hongaria menawarkan proses yang lebih efisien tetapi menghadapi masalah transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengambil manfaat dari penyederhanaan pendekatannya, sementara Hongaria mungkin perlu fokus pada peningkatan transparansi sistemnya, memberikan wawasan berharga untuk menyempurnakan proses penyelesaian sengketa pemilu di kedua negara guna memastikan integritas demokratis.  
Preparatory Examination in Civil Procedure Law: Strategies for Swift and Efficient Justice Hidayat, Imam; Abdul Rachmad Budiono; Budi Santoso; Rachmi Sulistyarini
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 2 (2024): July, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i2.35691

Abstract

The rigidity of formal requirements in civil litigation in Indonesia has resulted in numerous cases being dismissed as "Gugatan Tidak Diterima" (Not Admissible), leading to a prolonged and wasteful judicial process. Many litigants spend considerable time and resources waiting, only to receive a verdict that denies access to substantive justice due to technicalities, undermining the principle of a speedy trial. Failure to meet formal requirements leads to many cases being dismissed as "Gugatan Tidak Diterima" (Not Admissible). With numerous cases being dismissed as such, a situation arises where the principle of a speedy trial is not upheld. This research focuses on the implementation of the principle of a speedy trial in terms of the judge's authority to examine formal requirements in civil procedural law. Based on the above background, three problem formulations are developed: (1) What is the essence of the preliminary examination applied in civil procedural law?  (2) What are the formal requirements of a civil lawsuit as a manifestation of the principle of a speedy trial? This article employs a normative juridical research method with legislative, conceptual, and historical approaches. Legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, which will be analyzed using grammatical, systematic, historical, futuristic, and theological interpretation techniques. Based on the above problem formulations, the author concludes that the main purpose of implementing pre-trial examination of formal requirements in Indonesia's civil legal system is to address the issue of high case volumes leading to many courts rejecting lawsuits. This delay in justice stems from rigid court processes and outdated procedures. Pre-trial examination helps minimize rejections and make the legal system more efficient. Therefore, clear rules are needed to ensure this examination is part of civil law procedures, either through Supreme Court regulations or legislation. Abstrak ekakuan persyaratan formal dalam litigasi perdata di Indonesia telah menyebabkan banyak kasus ditolak dengan putusan "Gugatan Tidak Diterima", yang mengakibatkan proses peradilan yang berkepanjangan dan sia-sia. Banyak pihak yang menghabiskan waktu dan sumber daya yang signifikan hanya untuk menerima putusan yang menolak akses terhadap keadilan substansial karena alasan teknis, yang pada akhirnya merusak asas peradilan cepat. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan formal menyebabkan banyak kasus ditolak karena “Tidak Dapat Diterima”. Dengan banyaknya kasus yang dibatalkan, timbul situasi di mana prinsip persidangan yang cepat tidak ditegakkan. Penelitian ini berfokus pada penerapan asas speedy trial dalam kaitannya dengan kewenangan hakim untuk memeriksa syarat formil dalam hukum acara perdata. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikembangkan tiga rumusan masalah: (1) Apa hakikat pemeriksaan pendahuluan yang diterapkan dalam hukum acara perdata?  (2) Apa saja syarat formal gugatan perdata sebagai perwujudan asas speedy trial? artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan legislasi, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, historis, futuristik, dan teologis. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan utama dilaksanakannya pemeriksaan syarat formil praperadilan dalam sistem hukum perdata Indonesia adalah untuk mengatasi permasalahan tingginya volume perkara yang menyebabkan banyak pengadilan menolak gugatan. Keterlambatan dalam mendapatkan keadilan ini disebabkan oleh proses pengadilan yang kaku dan prosedur yang ketinggalan jaman. Pemeriksaan praperadilan membantu meminimalkan penolakan dan membuat sistem hukum lebih efisien. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas untuk memastikan pemeriksaan ini merupakan bagian dari acara hukum perdata, baik melalui peraturan Mahkamah Agung maupun peraturan perundang-undangan.
Area-based Medical Waste Management Issues in A Sustainable Environmental Perspective Ni Made, Anggia Paramesthi Fajar; I Putu Andika Pratama; I Wayan Putu, Sucana Aryana; I Dewa Agung Ayu, Mas Puspitaningrat; Nathan Franklin
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 2 (2024): July, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i2.35759

Abstract

Abstract Medical waste, which includes toxic and hazardous waste, is generated from activities that occur in health facilities and has the potential to transmit various disease-causing agents. Therefore, medical waste must be managed in accordance with the principles of area-based management. This research is a doctrinal legal research project that employs a combination of primary, secondary, and tertiary legal materials. The methodology for collecting legal materials involves a document study that incorporates both a statute and analytical conceptual approaches. The results and discussion demonstrate the unavailability of land for the management of medical waste, including toxic and hazardous materials. This situation compels healthcare facility management to form collaborative relationships with medical waste management companies specialising in the disposal of toxic and hazardous waste. Consequently, the management of medical waste at area-based healthcare facilities remains unfulfilled. Abstrak Limbah medis (limbah B3) pada dasarnya merupakan limbah hasil proses kegiatan yang terjadi di fasilitas kesehatan yang sifatnya sangat potensial dapat menularkan berbagai bibit penyakit. Sehingga limbah medis (limbah B3) perlu untuk dikelola dengan baik dengan prinsip pengelolaan berbasis wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dan pembahasan yaitu adanya ketidaktersediaan lahan untuk membuat pengelolaan limbah medis (limbah B3) sehingga menjadikan fasilitas pelayanan kesehatan harus menjalin kerjasama dengan perusahaan pengelola limbah medis (limbah B3) dalam hal pengelolaannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut masih belum dapat mewujudkan pengelolaan limbah medis (limbah B3) fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2024): November, 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): July, 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): March, 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): November 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): July 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): March, 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): November, 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): Maret, 2022 Vol. 2 No. 2: July, 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): Maret 2021 More Issue