Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Hak Mahasiswa sebagai Peserta Pemagangan Safina Callistamalva Arindrajaya; Devy Setiyani; Aris Prio Agus Santoso
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Universities develop academic pulpits both hard skills and soft skills by channeling students through internship programs. An internship program is conducted to prepare students in entering the world of work. Students as apprentices have rights that must be fulfilled by the apprentice operator based on The Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 concerning the Implementation of Apprenticeships in the Country. But the fact that happened in the field still encountered apprentice organizers who do not fulfill the rights of students as apprentices. The apprenticeship operator instead employs students as apprentices with the capacity to work as permanent workers. This research was conducted to find answers to the formulation of problems on how to implement The Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. 6 of 2020 on students as apprenticeship participants and how effectively the implementation of The Minister of Manpower Regulation of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 on students as apprenticeship participants. This study uses qualitative descriptive research methods with a sociological juridical approach. The result of this study is the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Apprenticeships in the Country is still not implemented perfectly in terms of fulfilling the rights of students as apprentices. In addition, the implementation of Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships on the rights of students as apprentices is still not effectively applied in the field. Abstrak Perguruan Tinggi mengembangkan akademik baik hard skill ataupun soft skill pada menyalurkan mahasiswa melalui program magang. Program magang dilakukan untuk menyiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Mahasiswa sebagai peserta pemagangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara magang berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Namun fakta yang terjadi di lapangan, masih ditemui penyelenggara magang yang tidak memenuhi hak-hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Penyelenggara magang justru mempekerjakan mahasiswa sebagai peserta pemagangan dengan kapasitas bekerja layaknya pekerja tetap. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 pada mahasiswa sebagai peserta pemagangan serta bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 pada mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri masih belum terimplementasi secara sempurna dalam hal pemenuhan hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan. Selain itu, implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri terhadap hak mahasiswa sebagai peserta pemagangan masih belum efektif diterapkan di lapangan.

Implementasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata di Kota Batu Risna Octavia; Catur Wido Haruni; Surya Anoraga
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Based on the provisions of Article 55 of Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan requires that all tourism business activities must have a business license. However, it was found that some tourist attractions are not licensed and still operate as usual. To answer the problem, the method of approach in this study uses a sociological juridical approach, with data collection techniques through document studies, interviews, library studies, observations and internet studies and written with qualitative descriptive. Based on the results of the study, shows that first, the implementation of business license based on Article 55 Paragraph (1) Of Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan has not been implemented properly due to several factors such as law enforcement factors and community factors that do not understand how the procedure. Second, obstacles in the management of tourist attraction permits include: Fulfillment of licensing requirements that take a long time, do not understand the procedure of applying for permission using OSS (Online Single Submmision), and Lack of understanding of businesses on new information on the oss website page (Online Single Submmision). Third, the solution is socialization of licensing procedures to the general public, effective licensing services both online and offline through various media, cooperation between the Batu City Tourism Office and the Investment Office and One Door Integrated Services in the field of tourism licensing. Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 55 PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan mewajibkan bagi seluruh kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha. Namun, ditemukan fakta bahwa beberapa Daya Tarik Wisata (DTW) yang tidak memiliki izin dan masih beroperasi seperti biasa. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, studi pustaka, observasi dan studi internet serta dianalis dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa implementasi izin usaha DTW berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan belum terimplementasi secara baik. Hambatan dalam pengurusan izin DTW antara lain: pemenuhan persyaratan perizinan yang membutuhkan waktu lama, tidak paham prosedur permohonan izin menggunakan OSS (Online Single Submmision), dan Kurang pahamnya pelaku usaha pada informasi baru yang ada di halaman website OSS (Online Single Submmision). Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi prosedur perizinan kepada masyarakat umum, mengefektivitaskan layanan perizinan baik online maupun secara offline melalui berbagai media, kerjasama antara Dinas Pariwisata Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang perizinan pariwisata.

Kepastian Hukum terhadap Iuran Peserta BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 Dimas Fandikha Satria; Catur Wido Haruni; Fitria Esfandiari
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

This study is a study of the Supreme Court's decision in responding to the application of the Indonesian Dialysis Patient Community who objected to Presidential Regulation Number 75 of 2019 which increased the contributions for BPJS participants, this study aims to find out and examine what is the basis for judges' considerations, How Judge's Decisions, as well as knowing what the legal implications of the Supreme Court Decision Number 7P/HUM/2020 are. This study uses a normative research type by approaching a judicial decision, a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach, the types and sources of law used are divided into 3 parts, namely Primary legal materials are legislation, secondary legal materials are literature books. law, dissertations, journals, and academic manuscripts of legislation, tertiary legal materials are law dictionaries, large Indonesian language dictionaries, and Encyclopedias. The results of this study indicate that there are juridical, sociological, and philosophical aspects which are the basis for the judge's consideration in this decision. When viewed from the aspect of legal certainty, this decision emphasizes the argument of the KPCDI application which states that presidential regulation Number 75 of 2019 is contrary to Law Number 24 of 2011 concerning BPJS, and states that the Presidential Regulation is legally flawed in substance. The implication of this decision is the transfer of the judicial process to a process outside the judiciary which must be carried out using a prospective concept. The author's suggestion is that the Supreme Court Judges can examine more deeply the legal effectiveness from the perspective of BPJS, Supreme Court Judges can use the concept of Judicial Activism to avoid legal vacuums, and delegate the legal basis for BPJS in carrying out their duties and functions to the Supreme Court Decisions until the issuance of new regulations. Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian mengenai putusan Mahkamah Agung yang menanggapi permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia yang merasa keberatan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 yang menaikan iuran bagi peserta BPJS, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim, Bagaimana Putusan Hakim, serta mengetahui apa implikasi hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan melakukan pendekatan putusan peradilan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, jenis dan sumber hukum yang digunakan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahan hukum Primer adalah Perundang-undangan, bahan hukum sekunder adalah buku literatur hukum, disertasi, jurnal, dan naskah akademik perundang-undangan, bahan hukum tersier adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat aspek yuridis, sosiologis, dan aspek filosofis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini. Jika ditinjau aspek kepastian hukumnya putusan ini menekankan kepada dalil permohonan KPCDI yang menyatakan bahwa peraturan presiden Nomor 75 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, serta menyatakan bahwa Peraturan Presiden tersebut cacat yuridis secara substansi. Implikasi dari putusan ini adalah pengalihan proses peradilan ke proses diluar peradilan yang harus dilakukan dengan menggunakan konsep prospektif. Saran penulis adalah Hakim Mahkamah Agung dapat mengkaji lebih dalam efektifitas hukum dari perspektif BPJS, Hakim Mahkamah Agung dapat menggunakan konsep Judicial Activism guna menghindari kekosongan hukum, serta melimpahkan dasar hukum bagi BPJS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Putusan Mahkamah Agung sampai diterbitkannya peraturan yang baru.

Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Bekas Adat yang Belum Bersertifikat (Studi di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon) Melatul Aliyah; Fifik Wiryani; Isdian Anggraeny
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

This study aims to find out all procedures for the transfer of rights to ex-customary land that have not been certified along with the requirements that must be completed to register the transfer of rights to ex-customary land that has not been certified as well as to find out the problems faced by the people of Ambit Village related to the registration of the transfer of rights to land. former customs and solutions for their solutions. The research method used is field research with an empirical juridical approach that is based on field research and interviews and is adapted to legal conditions. The results of the study can be concluded that the registration of the transfer of rights to former customary land that has not been certified in Ambit Village has been carried out in accordance with the provisions of the government regulation of land registration No. 24 of 1997. There are several problems that arise in the process of registering the transfer of rights to former customary land that has not been certified, such as land parcels that are still in dispute and there is no proof of SPPT PBB payment from the previous owner. It can be concluded that the community must follow the procedure and register their land with complete required documents and pay taxes on time. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seluruh prosedur peralihan hak atas tanah bekas adat yang belum bersertifikat beserta persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah bekas adat yang belum bersertifikat serta mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Ambit terkait dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat beserta solusi penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada penelitian lapangan dan wawancara serta disesuaikan dengan keadaan hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat yang belum bersertifikat di Desa Ambit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah pendaftaran tanah No. 24 Tahun 1997. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat yang belum bersertifikat seperti bidang tanah masih dalam keadaan sengketa serta tidak ada bukti pembayaran SPPT PBB dari pemilik sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus mengikuti prosedur dan mandaftarkan tanahnya dengan dokumen persyaratan lengkap serta membayar pajak tepat waktu.

Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi dan Tinjauan Hukum Asuransi M Hajir Susanto; Williat Azwar; Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Livestock has a strategic role in realizing a sovereign and just national economy. However, the various risks that threaten farmers are not realized by the community so that they can result in losses for the sustainability of the livestock business. Therefore, specifically to provide protection and support for cattle farmers, the government issued a Cattle Business Insurance (AUTS) program. This study aims to analyze the implementation of the AUTS program in the perspective of insurance law. The method used in this research is normative legal research using secondary data sources obtained through literature study of primary and secondary legal materials. The collected data were analyzed using a conceptual approach. The results of the research and discussion can be concluded that the implementation of the AUTS program begins with socialization by the government to the community. The cattle farmer registers for insurance and is then verified by the insurance company and the livestock service. After being validated and meeting the criteria, the cattle breeder is required to pay a premium, then the ears of the cows will be fitted with ear tags as a sign of insurance participation. If the insured cow suffers a loss as agreed in the insurance policy, it can file a claim for compensation to the insurance company. According to insurance law, the AUTS program includes a loss insurance scheme. Where the insurer, namely the insurance company, will bear the risk of loss delegated by the insured to the object of insurance, namely his cow to the insurer. The implementation of the AUTS program is in line with the provisions of insurance law. Abstrak Peternakan memiliki peran strategis dalam mewujudkan perekonomian nasional yang berdaulat dan berkeadilan. Namun, berbagai risiko yang mengancam peternak tidak disadari masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi keberlangsungan usaha peternakan. Oleh karena itu, khusus untuk memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap peternak sapi pemerintah mengeluarkan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program AUTS dalam perspektif hukum asuransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi program AUTS diawali dengan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Peternak sapi melakukan pendaftaran asuransi kemudian diverifikasi oleh perusahaan asuransi dan dinas peternakan. Setelah divalidasi dan memenuhi kriteria peternak sapi wajib membayar premi untuk kemudian telinga sapi akan dipasangi eartag sebagai tanda peserta asuransi. Apabila sapi yang diasuransikan mengalami kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi, maka dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Menurut hukum asuransi, program AUTS termasuk skema asuransi kerugian. Di mana penanggung yaitu perusahaan asuransi akan menanggung risiko kerugian yang dilimpahkan tertanggung atas objek asuransi yakni sapi miliknya kepada penanggung. Pelaksanaan program AUTS sejalan dengan ketentuan hukum asuransi.

Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi COVID-19 Aisya Sanghra Devi Nugraha; Eliza Putri Sanggarwati; Sholahuddin Al-Fatih
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The government's policy of releasing thousands of public prisoners from various prison institutions in Indonesia is a dilemma. The granting of guarantees of rights to prisoners on the other hand will have various consequences when prisoners re-mingle in the community with social and economic conditions that are not easy in the midst of the current pandemic. Caused by a pandemic that occurred in the world today, namely a disease called Coronavirus Disease (Covid) 19. This disease is caused by the virus Systemic Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus-2 (SARS-COV2). The covid pandemic 19 outbreak in addition to being a breath of fresh air for prisoners in Indonesia, also caused confusion in the community. Because the minister of law and human rights released thousands of prisoners in prison, while the police tried to arrest PSBB violators (Large-scale Social Restrictions) and of course criminalized and put offenders into prison cells. With these conditions, did this pandemic outbreak go down, because previously prisoners had been isolated in prison and were not touched by the outside environment. So the prisoner is actually safe in the cell, and there is no need for parole. Then with the decision to release prisoners during the Covid-19 pandemic it had several impacts on the community, which led to committing crimes. This crime occurred due to the community's economy which declined dramatically, there was no work in the midst of the plague that made the prisoners determined to commit crime. Abstrak Kebijakan pemerintah membebaskan ribuan narapidana umum dari berbagai lembaga permasyarakatan (lapas) di Indonesia menjadi dilema tersendiri. Diberikannya jaminan hak kepada narapidana tersebut di sisi lain akan menimbulkan berbaAgai konsekuensi ketika narapidana kembali membaur di lingkungan masyarakat dengan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mudah di tengah pandemi saat ini. Disebabkan adanya pandemi yang terjadi di dunia saat ini yaitu sebuah penyakit yang dinamai Coronavirus Disease (Covid)-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus Systemic Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus-2 (SARS-COV2). Wabah pandemi Covid-19 selain menjadi angin segar bagi para narapidana di Indonesia, juga menjadi kebingungan dalam masyarakat. Karena menteri hukum dan ham membebaskan ribuan narapidana di penjara, sedangkan aparat kepolisian berupaya menangkap pelanggar PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan tentunya mempidanakan serta memasukkan pelanggar ke dalam sel penjara. Dengan kondisi yang demikian, apakah membuat wabah pandemi ini menjadi turun, karena sebelumnya narapidana sudah di isolasi di dalam penjara dan tidak tersentuh lingkungan luar. Jadi napi sebenarnya sudah aman di dalam sel, dan tidak perlu adanya pembebasan bersyarat. Kemudian dengan adanya keputusan dibebaskannya narapidana di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat, yang mengarah untuk melakukan kejahatan. Kejahatan ini terjadi di akibatkan ekonomi masyarakat yang menurun drastis, tidak ada pekerjaan di tengah wabah yang membuat para narapidana nekat melakukan kejahatan.

Perlindungan Hukum terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Adanya Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Faradita Edsa Zahra; Komariah; Fifik Wiryani
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The auction winner as a legitimate buyer is often unable to retrieve the auction object that has been purchased because the object under the the previous owner. This led to the auction winner filing an execution lawsuit to the Court of Appeal. However, thereis rarely a third party that fights against the seizure of executions with the intention of stalling. Author conducted a study on The Verdict No. 39/Pdt.Bth/2019/PN.Mjk and 14/Pdt.Bth/2020/PN.Mjk Mojokerto District Court regarding derden verzet related to the seizure of execution No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk. This study aims to find out the reasons for resistance, know the consideration of judges in rejecting resistance and know the legal protections provided to auction winners for the existence of third-party resistance. The research method used was normative legal research. Based on the research, the author obtained the results according to article 195 paragraph (6) HIR, derden verzet can be filed on the basis of property rights to the confiscated object. However, hakim rejected both resistances with the consideration that contrarians are not true contrarians. Basically, legal protection against the winner of the auction has been given by Vendu Reglement and PMK No. 27/PMK.06/2016, but the resistance to the emptying execution confiscationdoes notmandate the absence of certainty for the winner of the auction in order to complywith the auction object that has been defended . Abstrak Pemenang lelang sebagai pembeli yang sah seringkali tidak dapat menikmati secara langsung objek lelang yang sudah dibeli karena masih dalam penguasaan pemilik sebelumnya. Hal ini menjadi alasan pengajuan permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri oleh pemenang lelang. Akan tetapi, tidak jarang ada pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi dengan maksud mengulur waktu. Penulis melakukan studi pada Putusan No. 39/Pdt.Bth/2019/PN.Mjk dan 14/Pdt.Bth/2020/PN.Mjk Pengadilan Negeri Mojokerto mengenai derden verzet terkait adanya sita eksekusi Nomor 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perlawanan, mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak perlawanan dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan untuk pemenang lelang atas adanya perlawanan pihak ketiga. Penulis mengkaji kasus ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, Penulis memperoleh hasil yaitu menurut pasal 195 ayat (6) HIR, derden verzet bisa diajukan dengan dasar adanya hak milik atas objek yang disita. Namun, Majelis Hakim menolak kedua perlawanan dengan pertimbangan bahwa pelawan bukanlah pelawan yang benar. Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap pemenang lelang telah diberikan oleh Vendu Reglement dan PMK No. 27/PMK.06/2016, namun adanya perlawanan terhadap sita eksekusi pengosongan mengakibatkan tidak adanya kepastian untuk pemenang lelang agar dapat menikmati objek lelang yang telah dibelinya.

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja di Banjarmasin Kemal Juniardi; Komariah; Dwi Ratna Indri Hapsari
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Employment agreements must contain the principle of freedom of contract and the principle of proportionality. However, in practice, these two principles often experience a degradation to be applied in work agreements that bind workers and employers. In addition, from a sociological perspective, the employer is a party that is higher than the workforce, in other words, the worker is the weak party. Workers do not have the freedom to determine what they want, so they just participate in work agreements made by default by the employer. The formulation of the problem from this research is how to apply the two principles into the Employment Agreement, then whether the application of the two principles provides legal protection for workers based on the Employment Agreement, and what factors are the supporting and inhibiting factors in the application of the two principles. The research method used by the author is sociological juridical research at company in Banjarmasin. From this study, the authors found the results that the application of these two principles at PT. Panca Teknik that is not yet fully implemented. This is because there are still conflicts with the law both in terms of the type and content of the work agreement. The inhibiting factor from the application of these two principles is the lack of socialization from the company regarding work agreements for workers. Abstrak Dalam perjanjian kerja yang menjadi suatu dasar yang mengikat, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam perjanjian tersebut. Namun dalam praktiknya, kedua asas tersebut seringkali mengalami suatu degradasi untuk diterapkan dalam perjanjian kerja yang mengikat pekerja dan pemberi kerja. Selain itu dari segi sosiologis, pemberi kerja merupakan pihak yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja, dengan kata lain yakni pekerja ialah pihak yang lemah. Pekerja tidak memiliki kebebasan dalam menentukan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga turut saja dalam perjanjian kerja yang dibuat secara baku oleh pemberi kerja. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana penerapan Kedua asas tersebut ke dalam Perjanjian Kerja, lalu apakah penerapan kedua asas tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja, dan Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan kedua asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian yuridis sosiologis di Perusahaan yang berada di Banjarmasin. Hasil penilitan menunjukan bahwa penerapan dari kedua asas tersebut pada Perusahaan yakni belum secara penuh diterapkan. Hal ini dikarenakan bahwa masih terdapat pertentangan dengan undang-undang baik dari jenis maupun isi perjanjian kerja. Faktor penghambat dari penerapan kedua asas tersebut yakni kurangnya sosialisasi dari perusahaan mengenai perjanjian kerja yang terhadap tenaga kerja.

Analisis Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan yang Dilakukan di Hadapan Kepala Desa : (Studi Kasus di Desa Cangkering Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara) Muhammad Amin; Herwastoeti; Muhammad Isrok
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Sale and purchase of land rights regulated in PP no. 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of the Land Deed Making Official (PPAT) must be carried out in front of the authorized official. The PPAT's main duties and authorities are regulated in Article 2 paragraph (1), Article 3 paragraph (1) and paragraph (2). Cangkering Village is located in South Amuuntai District, North Hulu Sungai Regency. The people in this village carry out the practice of buying and selling land under their hands in front of the village head. The purpose of this study was to examine the factors behind the Cangkering Village community still doing buying and selling under the hands of which the practice was only poured in front of the Village Head. Second, how to resolve the problem if there is a dispute over the sale and purchase of private land. This type of research is a sociological juridical research using primary data and secondary data. The main activities that will be carried out in carrying out this research, namely field studies (Field Research) and literature studies (Library Research). The results of the study found that there are several factors that cause people to still do buying and selling under their hands. First, the factors of habit and culture. Second, the trust factor. Third, the fast process factor and low cost. Fourth, education factor and lack of socialization. When there is a dispute arising from the sale and purchase under the hands, the Cangkering Village Head will try to resolve it through mediation or through deliberation and peace between the two parties. Abstrak Jual beli hak atas tanah yang diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Terkait tugas pokok dan kewenangan PPAT diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Desa Cangkering berada di Kecamatan Amuuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masyarakat di desa ini melakukan praktik jual beli tanah bawah tangan di hadapan Kepala Desa. Tujuan penelitian ini adalah meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Cangkering masih melakukan jual beli dibawah tangan yang prakteknya hanya dituangkan di hadapan Kepala Desa. Kedua, cara penyelesaian masalah jika terjadi sengketa terhadap jual beli tanah di bawah tangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan jual beli di bawah tangan. Pertama, faktor kebiasaan dan kebudayaan. Kedua, faktor kepercayaan. Ketiga, faktor proses cepat dan biaya ringan. Keempat, faktor pendidikan dan kurangnya sosialisasi. Ketika ada sengketa yang timbul akibat jual beli di bawah tangan tersebut, Kepala Desa Cangkering akan berupaya untuk menyelesaikan secara mediasi atau secara musyawarah dan perdamaian kedua belah pihak.

Perluasan Unsur Obyektif Tindak Pidana Pemilihan dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko La Ode Muhamad Sulihin
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The principle of legality is a very fundamental principle in criminal law, which applies both in material criminal law and in formal criminal law. In the context of material criminal law and formal criminal law, the formulation of the offense occupies a very important place because it is a concrete application of the legality principle itself and shows what must be proven according to law. This research is a normative legal research with the type of legal research for in-concrito cases. The purpose of this study is to examine a normative postulate that can or cannot be applied to a concrete case. In the enforcement of criminal law against criminal acts of election of Governors, Regents and Mayors as stated in the decisions of the Andoolo District Court Number 1/Pid/S/2020/PN Adl and Number 2/Pid/S/2020/PN Adl, there are deviations from the basic principles legality and principles of interpretation in criminal law, namely by expanding the objective element or the meaning of actions as regulated in Article 71 of the Law on the Election of Governors, Regents and Mayors. Therefore, in general, this paper describes the form of expansion of the objective elements of criminal acts of election of Governors, Regents and Mayors as regulated in Article 188 in conjunction with Article 71 of the Law on the Election of Governors, Regents and Mayors in the implementation of the Regent election in Konawe Selatan Regency in 2020. Expansion of objective elements what is meant is declaring the act of taking an action or decision in favor of one of the pairs of candidates committed outside the campaign period as a criminal act. Abstrak Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yang berlaku baik dalam hukum pidana materiil maupun dalam hukum pidana formil. Dalam konteks hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, rumusan delik menduduki tempat yang sangat penting karena merupakan penerapan konkret dari asas legalitas itu sendiri serta menunjukan apa yang harus dibuktikan menurut hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian hukum untuk perkara in-concrito. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sebuah postulat normatif dapat atau tidak dapat diterapkan untuk sebuah perkara konkret. Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tertuang dalam putusan PN Andoolo Nomor 1/Pid/S/2020/PN Adl dan Nomor 2/Pid/S/2020/PN Adl, terdapat penyimpangan terhadap prinsip-prinsip asas legalitas maupun prinsip-prinsip penafsiran dalam hukum pidana yaitu dengan memperluas unsur obyektif atau makna perbuatan yang diatur dalam Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu, secara umum tulisan ini menguraikan bentuk perluasan unsur obyektif tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pelaksanaan pemilihan Bupati di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020. Perluasan unsur obyektif yang dimaksud adalah menyatakan perbuatan melakukan tindakan atau keputusan menguntungkan salah satu pasangan calon yang dilakukan diluar masa kampanye sebagai tindak pidana.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nur Putri Hidayah

Contact Email
ilrej@umm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
ilrej@umm.ac.id

Editorial Address
Jalan Raya Tlogomas 246 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nur Putri Hidayah

Contact Email ilrej@umm.ac.id

Phone -

Journal Mail Official ilrej@umm.ac.id

Editorial Address Jalan Raya Tlogomas 246 Malang

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nur Putri Hidayah

Contact Email
ilrej@umm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
ilrej@umm.ac.id

Editorial Address
Jalan Raya Tlogomas 246 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA