cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sitta Saraya
Contact Email
sittalaw@gmail.com
Phone
+6281228735599
Journal Mail Official
jldfhuniss@gmail.com
Editorial Address
Kampus Universitas Selamat Sri Jl. Soekarno Hatta KM 03 Kendal Jawa Tengah 51351
Location
Kab. kendal,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Legal Dialetics
Published by Universitas Selamat Sri
ISSN : -     EISSN : 28095324     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Legal Dialetics adalah Jurnal yang memuat tentang artikel ilmu hukum dan perkembangan hukum di Indonesia maupun dalam kajian perbandingan hukum (komparasi) dengan Negara lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics" : 8 Documents clear
PEDOFILIA SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to find out the factors that cause pedophilia to be considered an extraordinary crime from the perspective of Law No. 35 of 2014. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on the study of the literature obtained and then used as material for analysis. The results of this study indicate that Law Number 35 of 2014 provides extra protection against all acts of violence. But unfortunately, sexual violence against minors or pedophilia is still thriving in Indonesia and is even increasing every year. Therefore, there must be special treatment from the state in dealing with the crime of pedophilia. There are two things that make this act of sexual violence against minors or pedophilia appropriate to be categorized as an extraordinary crime. These two things are when viewed from the consequences experienced by pedophile victims and secondly the weakness of law enforcement in Indonesia against pedophile perpetrators. Pedophilic behavior can cause victims to experience depression and even lead to death. On the other hand, the weak sentences given to pedophile perpetrators do not have a deterrent effect so that pedophile crimes in Indonesia still thrive and even continue to increase every year. Keywords: sexual violence against minors, pedophilia, child protection
PERLINDUNGAN DEBITUR DALAM PROSES PEMBEBASAN BOEDEL PAILIT DI PENGADILAN NIAGA Yusrina Handayani; Sitta Saraya; Syifa
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini membahas permasalahan syarat kepailitan dan pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak mengatur masalah insolvency (keadaan tidak mampu membayar). Sebagai konsekuensi terpenuhinya syarat kepailitan tersebut maka perkara kepailitan ini dapat dibuktikan secara sederhana. Studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus kepailitan PT. Indotirta Jaya Abadi terhadap Setefan Djimin dalam putusan pengadilan niaga nomor 19/Pdt.Sus Pailit/2017/PN Niaga Semarang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan studi kepustakaan dalam hal ini analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan dan juga wawancara dengan narasumber yang kompeten dalam bidang kepailitan. Dalam hal ini dijatuhkanya putusan kepailitan akan menimbulkan akibat terhadap pengurusan harta kekayaan perusahaan debitur pada umumnya dan juga dapat menimbulkan akibat kepailitan bagi direksi, komisaris, pemegang saham perusahaan secara pribadi. Perlunya Undang-undang kepailitan mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalah antara lain karena tidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit serta karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam proses kepailitan. Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di Indonesia. Kata kunci : Insolvensi, Kepailitan, Pembuktian sederhana, Perlindungan debitur, Syarat kepailitan
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA -, Ikkapuspitasari
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat penggunaan akan media elektronik meningkat pesat. Tingkat kebutuhannya dalam kehidupan manusia yang semakin tinggi membuat setiap orang tidak lepas dari media elektronik. Perlindungan data secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia penelitian yang digunakan adalah menggunakan Jenis Penelitian Penelitian ilmiah ini memakai metode penelitian hukum normatif, Penggunaan metode sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan adanya metode memudahkan pembaca mengenai penelitian seperti apa yang dilakukan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG Sitta Saraya; yusrina; dio
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of science and technology encourages the use of Information Technology, media and communication which has changed the behavior of society and human civilization globally and worldwide. The development of information and communication technology has also made world relations borderless and caused significant social, economic and cultural changes to take place so quickly. Information Technology today is like a coin that we can see from both sides because apart from contributing to the improvement of human welfare, progress and civilization, as well as being an effective tool for acts against the law, of course, it often brings negative impacts, this cannot be separated from both sides of the eye. the coins, but that does not mean that illegal acts will stick with technological developments. People often use computers as a tool to commit crimes, and the development of technology now that smartphones can also be used as tools and through social media applications and other applications can be used as an opportunity to commit crimes. This writing was carried out with a sociological juridical review by conducting research and supported by data, both laws and appropriate reference books. This study aims to determine the enforcement of criminal law against cyber crimes in the Legal Area of ​​the Central Java Regional Police and what obstacles and obstacles are faced in enforcing cyber crimes
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR Muhammad Alfaruq Nirwana
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai niatan tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dalam hal ini dapat merugikan pemilik merek yang sah. Indikasi dari pelanggarannya Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (exclusive right) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Permasalahan yang diuraikan didalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek yang sudah terdaftar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif.
SISTEM MANAJEMEN HKI DI BEBERAPA PERGURUAN TINGGI laeli masroici, Ahmad_Faizal_Azhar
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem HKI merupakan sistem yang bersifat “universal” memiliki potensi yang sangat besar untuk diterapkan di lingkungan Perguruan Tinggi. Sejalan dengan Higher Education Long Term Strategy (HELTS) maka diwajibkan perguruan tinggi di Indonesia menerapkan paradigma baru untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasiskan kompetensi yang dimilikinya. Sistem HKI perlu dikenalkan kepada mahasiswa sejak dini. Sebenarnya esensi utama sistem HKI, yakni kreatif dan penghargaan (dapat menghargai karya orang lain) sudah seharusnya ditanamkan kepada anak didik sejak mereka kecil. Hak Kekayaan Intellektual.di Perguruan Tinggi harus terus mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta sumber penghasil HKI melalui berbagai aktivitas riset dan inovasi yang dilakukan.Perguruan Tinggi berperan untuk meningkatkan peran-serta civitas akademikanya dalam mendukung kinerja lembaga dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian masyarakat. Kata Kunci: Sistem, Managemen, Hak Kekayaan Intelektual, Perguruan Tinggi
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RESIKO FINTECH Khasanudin
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai macam cara untuk melindungi pengguna Fintech telah di upayahkan baik melalui peraturan BI No 19/12/PBI/2017 Penyelenggara Teknologi Finansial, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, SE OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 dan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018, penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pengguna Fintech. Fintech dalam peraturan BI Nomor 19/12/ PBI/2017 mengenai penggunakan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, lencaran keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan kegiatan Fintech terdapat Perjanjian antara para pihak. Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban antara pihak yang harus dipenuhi agar tidak saling merugikan. Sehingga peranan OJK sangat penting untuk mengawasi jalannya kegiatan keuangan Fintech.
PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Suparno
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu prinsip hukum perjanjian dalam hukum positif di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, adalah larangan pembatalan sepihak atas perjanjian timbal balik, di mana setiap pembatalan isi perjanjian harus dilakukan di hadapan hakim, demikian merupakan Salah satu prinsip hukum perjanjian dalam hukum positif di Indonesia. Di sisi lain, KUHPerdata juga mengakui keberadaan prinsip kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian. Keberadaan dua prinsip hukum di tingkat implementasi perjanjian menerima interpretasi yang berbeda dari masing-masing pihak, yang menciptakan kecenderungan untuk terjadi tuntutan hukum kepada mereka yang merasa dirugikan. Keberadaan dua putusan Mahkamah Agung yang memberikan interpretasi berbeda tentang prinsip kebebasan kontrak menunjukkan ambiguitas pemahaman prinsip kebebasan kontrak dalam relevansinya dengan larangan pembatalan sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah hukum terhadap interpretasi standar prinsip kebebasan kontrak sehingga prinsip pelarangan pembatalan masih berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statuta, konseptual, dan kasus berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki status "incrach" (memiliki kekuatan hukum tetap), dan analisis dilakukan secara deskriptif untuk membentuk jawaban dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pembatalan unilateral Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata telah jelas dan eksplisit dan tidak memerlukan interpretasi. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah pemahaman yang jelas dan jelas tentang konsep prinsip kebebasan kontrak dalam bentuk norma hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terikat perjanjian Kata Kunci: Perjanjian, pembatalan perjanjian, Prinsip Kebebasan Kontrak; Interpretasi Hukum; Kepastian hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics Vol 4 No 1 (2025): Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics Vol 1 No 1 (2022): Journal Legal Dialectics