cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Ahmad Yani
Contact Email
aayani@unhas.ac.id
Phone
+628975503608
Journal Mail Official
dpmr.editor@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pusat Penelitian Kebijakan dan Pembangunan Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea Makassar 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Development Policy and Management Review
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : -     EISSN : 28305094     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
DPMR is a peer-reviewed journal that publishes innovative empirical and conceptual articles from research and practices in development policy and public management. The Editors welcome original contributions on any aspect of policy analysis, economic development and public management issues from interdisciplinary approaches in bridging the gap between scholarship and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
Mewujudkan Tata Kelola Desa Yang Partisipatif: Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Banggai Amin, Muhamad; Nasution, Adnan
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 1 June 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i1.42293

Abstract

Abstract This study aims to analyze the level of community participation in the utilization of Village Funds in Saiti Village, Nuhon District, Banggai Regency. The main focus of the study covers four aspects of participation, namely: planning, implementation, utilization of results, and evaluation of the use of Village Funds. This research approach is qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews with village officials and the community, and documentation studies. Data analysis was carried out using an interactive model that includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Saiti Village community shows active participation in almost all stages of Village Fund management. At the planning stage, participation is seen through the presence and proposals of residents in the Village Deliberation (Musdes) and the preparation of the Village Budget. At the implementation stage, the community is directly involved in physical development and empowerment activities, especially community leaders, youth, and religious leaders. However, women's participation, although quite visible, is still under the dominance of men. At the utilization stage, the community acknowledges the direct benefits of the Village Fund program, especially in the fields of infrastructure and social services. Evaluation and supervision are carried out through open forums and village government accountability reports, although not yet fully optimal. This study concludes that community participation in Saiti Village in managing the Village Fund is quite high, but still requires strengthening in terms of gender equality, policy socialization, and more equitable community involvement. Recommendations are directed at increasing the capacity of village institutions and inclusive participatory communication strategies.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Fokus utama penelitian mencakup empat aspek partisipasi, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi penggunaan dana desa. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Saiti menunjukkan partisipasi aktif pada hampir seluruh tahapan pengelolaan dana desa. Pada tahap perencanaan, partisipasi terlihat melalui kehadiran dan usulan warga dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan penyusunan APBDes. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan, terutama tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh agama. Namun, partisipasi perempuan meskipun cukup terlihat, masih berada di bawah dominasi laki-laki. Pada tahap pemanfaatan, masyarakat mengakui adanya manfaat langsung dari program dana desa, terutama di bidang infrastruktur dan pelayanan sosial. Evaluasi dan pengawasan dilakukan melalui forum-forum terbuka dan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, meskipun belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Saiti dalam pengelolaan dana desa cukup tinggi, namun tetap memerlukan penguatan dari sisi kesetaraan gender, sosialisasi kebijakan, dan pelibatan masyarakat secara lebih merata. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan strategi komunikasi partisipatif yang inklusif.
BUMdes Dan Tantangan Tata Kelola: Analisis Partisipasi Dan Transparansi Di Desa Je’netallasa Latif, Muh. Agung; Haning, Mohammad Tahir; Pauzi, Rizal
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 1 June 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i1.42295

Abstract

Abstract Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village economic institutions that are expected to improve community welfare, the village economy and the village's original income. However, the reality is that many BUMDes in Indonesia are currently experiencing failure due to suboptimal governance. Management that is not optimal is caused by ignorance of the village government and community in managing BUMDes. It is hoped that the application Principles in the governance of BUMDes Je'netallasa can improve the quality of existing management. This research aims to determine the governance of Je'netallasa Village Village-Owned Enterprises (BUMDes). The location and time of the research was carried out in Je'netallasa Village, Pallangga District, Gowa Regency from November to December 2023. This research used a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation studies. The number of informants in this research was 7 people. The results of this research indicate that in the governance of BUMDes Je'netallasa the implementation of the principles of Governance has not been implemented optimally. This is based on the results of observations and interviews that 2 of the 3 principles have not been implemented properly, namely the principles of transparency and participation. Meanwhile, the principle of accountability has been implemented well. Abstrak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga perekonomian desa yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian desa, dan pendapatan asli desa. Tetapi, kenyataan BUMDes di Indonesia pada saat ini banyak yang mengalami kegagalan disebabkan tata kelola yang tidak optimal. Tata kelola yang tidak optimal disebabkan karena ketidaktahuan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola BUMDes. Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan dalam tata kelola BUMDes Je’netallasa diharapkan bisa memperbaiki kualitas pengelolaan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Je’netallasa. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Desa Je’netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada bulan Novermber samapai dengan Desember 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 orang.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola BUMDes Je’netallasa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan belum diterapkan dengan optimal. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa 2 dari 3 prinsip belum diterapkan dengan baik, yaitu prinsip transparansi dan partisipasi. Sementara itu, prinsip akuntabel sudah dijalankan dengan baik.  
Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Elvandari, Desvani Ayu; Anwar, Sakaria; Kasogi, Muhammad Adnan
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 1 June 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i1.44191

Abstract

This study aims to identify the forms of community participation and the factors that encourage community involvement in road construction in Batualu Village, South Sangalla District, Tana Toraja Regency. Forms of community participation include contributions of labor, property or objects, thoughts/ideas, and skills. The factors that encourage participation include individual awareness, willingness, opportunities, and abilities possessed by the community. This study uses a descriptive quantitative approach with primary data collection through questionnaires and limited interviews, as well as secondary data from related agencies. The results of the study indicate that participation in the form of labor is the most dominant contribution. This finding emphasizes the importance of community empowerment in village infrastructure development based on local initiatives. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan jalan di Desa Batualu, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja. Bentuk partisipasi masyarakat mencakup kontribusi tenaga, harta atau benda, pemikiran/ide, serta keterampilan yang dimiliki. Adapun faktor pendorong partisipasi meliputi kesadaran individu, kemauan, kesempatan, dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner dan wawancara terbatas, serta data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan kontribusi yang paling dominan. Temuan ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa berbasis inisiatif lokal.
Dinamika Jaringan Kebijakan Dalam Program Kota Layak Anak: Studi Kasus Penyelesaian Kekerasan Anak Di Bulukumba Rafliansyah, Muhamamd; Alwi, Alwi
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 1 June 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i1.44204

Abstract

This study aims to describe the dynamics of the Child-Friendly City Program implementation network in Bulukumba Regency, with a focus on the mechanism for resolving cases of violence against children. The approach used is qualitative with a case study strategy. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and document analysis, which are then analyzed qualitatively through a descriptive case study approach. The results of the study indicate that key actors in handling child violence involve the government, law enforcement officers, and community institutions, which generally have relatively balanced roles. However, the function of the policy network has not been running optimally, which is reflected in the weak coordination between actors and the lack of formal institutionalization of the network structure. Interaction between actors takes place in a coordinative pattern, but has not been fully able to drive the exchange of resources effectively. The distribution of power in the network also tends to be centered on certain actors, while the strategies used by other actors in utilizing resources have not shown effectiveness in achieving common goals. These findings emphasize the need to strengthen network institutionalization, more equitable distribution of authority, and the development of collaborative strategies to increase the effectiveness of the implementation of the Child-Friendly City policy at the regional level. Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika jaringan implementasi Program Kota Layak Anak di Kabupaten Bulukumba, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor kunci dalam penanganan kekerasan anak melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat, yang secara umum memiliki peran yang relatif seimbang. Namun demikian, fungsi jaringan kebijakan belum berjalan secara optimal, yang tercermin dalam lemahnya koordinasi antar-aktor serta belum terlembagakannya struktur jaringan secara formal. Interaksi antar-aktor berlangsung dalam pola koordinatif, namun belum sepenuhnya mampu menggerakkan pertukaran sumber daya secara efektif. Distribusi kekuasaan dalam jaringan juga cenderung terpusat pada beberapa aktor tertentu, sementara strategi yang digunakan oleh aktor-aktor lain dalam memanfaatkan sumber daya belum menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pelembagaan jaringan, distribusi kewenangan yang lebih merata, serta pengembangan strategi kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Kota Layak Anak di tingkat daerah.
The Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia Pasca-Pandemi Samudera, Regina Sapta
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 1 June 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i1.44206

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) disusun dengan pendekatan omnibus law untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat proses investasi, dan memperkuat pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari tiga aspek utama: ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha melalui relaksasi aturan kontrak kerja dan perluasan praktik outsourcing, kebijakan ini berdampak negatif terhadap perlindungan hak-hak dasar pekerja, memperlemah posisi buruh dalam relasi industrial, dan menurunkan stabilitas kerja. Dalam sektor lingkungan, pergeseran posisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari instrumen substantif ke syarat administratif mengurangi efektivitas pengendalian dampak ekologis dan partisipasi publik. Sementara itu, reformasi perizinan melalui OSS-RBA terbukti mempercepat birokrasi, tetapi masih menghadapi kendala dalam integrasi data, kapasitas daerah, dan akuntabilitas pengawasan. Temuan dalam artikel ini menegaskan bahwa implementasi UU Cipta Kerja cenderung memprioritaskan efisiensi ekonomi jangka pendek tanpa disertai dengan penguatan kelembagaan yang melindungi pekerja, lingkungan, dan keseimbangan kekuasaan pusat-daerah. Dengan minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi serta lemahnya pengawasan di tingkat teknis, UU ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip keadilan sosial dan tata kelola demokratis. Oleh karena itu, reformasi kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan perlindungan hukum substantif, peningkatan kapasitas kelembagaan pengawas, serta penyempurnaan sistem OSS-RBA yang inklusif dan berbasis prinsip kehati-hatian.
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Berkelanjutan: Studi Kasus di Kabupaten Jeneponto Mubaraq, Ahmad Zihar; Thaha, Rasyid; Saputra, Irwan Ade
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 2 December 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i2.45915

Abstract

Abstract Poverty remains one of the fundamental challenges faced by local governments, including Jeneponto Regency, which continues to record a relatively high poverty rate compared to other regions in South Sulawesi Province. This study aims to analyze the role of the Jeneponto Regency Government in poverty reduction efforts and to identify factors influencing the effectiveness of its programs. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving key informants from local government officials and program beneficiaries. The findings reveal that the local government has undertaken significant initiatives through the implementation of social assistance programs, community economic development, and the enhancement of infrastructure and basic services. However, several challenges hinder program success, including budget constraints, weak inter-agency coordination, and limited community participation. The study recommends strengthening institutional synergy, improving bureaucratic capacity, and encouraging active community engagement in all stages of program implementation to achieve more effective and sustainable poverty alleviation.   Abstrak Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh daerah, termasuk Kabupaten Jeneponto, yang dikenal memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi dibanding kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam upaya penanggulangan kemiskinan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program-program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta melibatkan berbagai informan dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Jeneponto telah menjalankan peran penting melalui pelaksanaan program bantuan sosial, pengembangan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar. Namun, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi keberhasilan program, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta lemahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program sebagai strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau: Studi Kasus Kabupaten Enrekang Lamading, Emilia Zafira; Nurlinah, Nurlinah; Saharuddin, Saharuddin
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 2 December 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i2.47294

Abstract

The arrangement and management of green open spaces (RTH) is an important part of regional spatial planning policies that focus on sustainable development and improving the quality of public services. This study aims to apply the principles of good governance participation, accountability, effectiveness, efficiency, and transparency in governance in the management of green open spaces in Enrekang Regency. The study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and reviews of regional planning documents. Data were analyzed using inductive reduction, presentation, and conclusion techniques. The results show that the application of good governance principles in the arrangement of green open spaces in Enrekang Regency is not optimal. The aspect of community participation is still symbolic because community involvement occurs more at the socialization stage than in substantive planning. Accountability for program implementation has not been measured transparently, especially in budget management and reporting of activity results. In addition, program effectiveness is hampered by limited human resource capacity and coordination between local government institutions. Despite the regional government's commitment to expanding green open space (GOS) as mandated by Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, its implementation still faces structural and institutional challenges. This study recommends strengthening environmental governance institutions by expanding meaningful public space participation, increasing transparency in planning and budgeting processes, and establishing a performance-based evaluation system to ensure the sustainability of GOS policies. These findings emphasize the importance of integrating good governance and environmental policies to improve the quality of public services and community welfare at the regional level.     Abstrak Penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian penting dari kebijakan tata ruang daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip good governance partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan pada pengelolaan RTH di Kabupaten Enrekang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen perencanaan daerah. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam penataan RTH di Kabupaten Enrekang belum optimal. Aspek partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik karena keterlibatan publik lebih banyak terjadi pada tahap sosialisasi daripada pada perencanaan substantif. Akuntabilitas pelaksanaan program belum terukur secara transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan hasil kegiatan. Selain itu, efektivitas program terhambat oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga pemerintah daerah. Walaupun terdapat komitmen pemerintah daerah dalam memperluas RTH sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan tata kelola lingkungan dengan memperluas ruang partisipasi publik yang bermakna, meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta membangun sistem evaluasi berbasis kinerja untuk memastikan keberlanjutan kebijakan RTH. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.
Badan Usaha Milik Desa Sebagai Instrumen Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Wajo Kalsum, Umi; Nurlinah, Nurlinah; Lukman, Andi
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 2 December 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i2.47806

Abstract

Abstract This study aims to analyze the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) at the village level in Gilireng District, Wajo Regency. BUMDes serves as a local economic institution with a strategic function in strengthening sustainable development through the management of local economic, social, and institutional potential. This research employed a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Informants included BUMDes managers, village heads, community leaders, and beneficiaries. The results show that BUMDes contributes significantly to enhancing local economic activities, creating employment opportunities, and increasing village income. However, the effectiveness of BUMDes in supporting SDGs achievement remains constrained by limited human resource capacity, weak institutional governance, and insufficient policy integration at the regional level. Moreover, BUMDes initiatives have yet to fully incorporate the principles of sustainable development, as most activities remain focused on short-term economic gains. Strengthening institutional capacity, promoting business innovation, and enhancing policy synergy between village governments, local authorities, and communities are essential for maximizing BUMDes’ contribution to SDGs implementation. This study provides both empirical and conceptual insights for developing a sustainable and inclusive governance model for BUMDes within the broader framework of village development management. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal memiliki fungsi strategis dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan di tingkat desa melalui pengelolaan potensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Informan penelitian meliputi pengurus BUMDes, kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan desa. Namun, efektivitas BUMDes dalam mendukung pencapaian SDGs Desa masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, dan minimnya dukungan kebijakan daerah yang terintegrasi. Peran BUMDes juga belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan, karena orientasi kegiatan masih berfokus pada aspek ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, inovasi usaha, serta sinergi kebijakan antara pemerintah desa, daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap pencapaian SDGs Desa. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan model tata kelola BUMDes yang berkelanjutan dan inklusif dalam kerangka manajemen pembangunan desa.
Peran dan Struktur Agensi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Urban: Studi Kasus Kota Makassar Hairuddin, Reonaldi; Muhammad, Rahmat; Rahim , Hariashari
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 2 December 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i2.48596

Abstract

This study examines the role and actions of government agents in community empowerment through the Lorong Wisata Program in Makassar City, employing Anthony Giddens’ Structuration Theory as the analytical lens. This approach enables an understanding of how policy structures and the agency of government actors interact and mutually shape the implementation process. The research uses a qualitative descriptive case study involving thirteen informants who were directly engaged in or knowledgeable about the implementation of the program. The findings reveal five key forms of empowerment efforts performed by government agents: forming productive community groups, creating local tourism attractions, promoting lorong spaces through various media, enhancing the knowledge capacity of government agents, and strengthening inter-agency coordination. These findings indicate that government agents enact not only administrative functions but also actively reproduce policy structures through reflective practices in the field. The program is facilitated by two major enabling factors: the Mayor’s Regulation No. 94 of 2022, which provides institutional legitimacy, and performance-based incentives that motivate agents. However, the implementation also encounters several constraints, including limited budget allocation, community resistance, and discrepancies in cross-agency data. The study concludes that the effectiveness of community empowerment relies on the dialectical relationship between policy structures and the agents’ capacity to navigate local social dynamics. It further highlights the need to strengthen coordination, enhance agent capacity, and improve data integration to ensure the sustainability and success of the Lorong Wisata Program in the future.       Abstrak Penelitian ini mengkaji peran dan tindakan agen pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan teori Strukturasi Anthony Giddens. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang menempatkan struktur kebijakan dan agensi aparatur sebagai dua elemen yang saling membentuk dalam praktik implementasi program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif melalui studi kasus, melibatkan tiga belas informan yang memiliki pengalaman langsung atau mengetahui pelaksanaan Program Lorong Wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen pemerintah melakukan lima bentuk upaya pemberdayaan, yaitu pembentukan kelompok produktif, penciptaan daya tarik wisata, eksposur lorong melalui media, peningkatan kapasitas pengetahuan agen, dan penguatan koordinasi antarinstansi. Temuan ini menunjukkan bahwa agen pemerintah tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga mengaktifkan struktur kebijakan melalui praktik reflektif di lapangan. Program ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu keberadaan Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2022 yang memberikan legitimasi, serta penghargaan kinerja yang memperkuat motivasi agen. Namun implementasi program juga menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, resistensi masyarakat, dan ketidaksinkronan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat bergantung pada hubungan dialektis antara struktur kebijakan dan kapasitas agensi dalam menavigasi dinamika sosial lokal, sekaligus menekankan pentingnya penguatan koordinasi, kapasitas agen, dan integrasi data untuk efektivitas program di masa mendatang.
Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagai Dampak Pembangunan Lembaga Riset Industri Pertanian: Kasus PT Mars Cocoa Research Station di Pangkep Nurmati, Nurmiati; Radjab, Mansyur; Sultan, Sultan
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 5 Issue 2 December 2025
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v5i2.48633

Abstract

Abstract This study aims to determine the direct and indirect impacts of the presence of PT Mars Cocoa Research Station on the community in Attangsalo Village. This study uses a quantitative research method with a descriptive research type and a research strategy using a survey. This study was conducted by taking 95 community data in Attangsalo Village. Determination of respondents using Stratified Random Sampling based on predetermined criteria. The direct impact of the presence of PT MCRS in Attangsalo Village is as much as 31% of community income increased, 22% absorption of labor by the company, and 100% of many productive community lands lost which were sold to PT MCRS which is now occupied by the company. Meanwhile, the indirect impact of the presence of PT MCRS in the Attangsalo sub-district is the creation of 88% employment opportunities for the community, the existence of 21% business opportunities for the community, the existence of 39% social assistance in the form of distributing basic necessities to employees and underprivileged communities, and the condition of road access which is divided into two, 58% answered that it is getting better because it is rarely passed by large vehicles entering and leaving the company and 32% answered that it is getting worse because almost every day it is passed by large vehicles entering and leaving the company which until now has not been repaired. The presence of a company in an area certainly has direct and indirect impacts that can be positive or negative for the lives of the surrounding community, this happens because between the company and the community there is a relationship that influences each other. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak langsung dan tidak langsung dari keberadaan PT Mars Cocoa Research Station Terhadap Masyarakat di Kelurahan Attangsalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan strategi penelitian menggunakan survei. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 95 data masyarakat di Kelurahan Attangsalo. Penentuan responden dengan menggunakan Sampel berstrata  (Stratified Random Sampling) berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.Dampak langsung dari keberadaan PT MCRS di kelurahan attangsalo yaitu sebanyak 31% pendapatan masyarakat meningkat, 22% penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan, dan 100% banyak lahan produktif masyarakat hilang yang dijual kepada PT MCRS yang kini ditempati perusahaan tersebut. Sedangkan Dampak tidak langsung dari keberadaan PT MCRS di kelurahan attangsalo yaitu terciptanya kesempatan kerja 88% bagi masyarakat, terdapatnya 21% peluang usaha bagi masyarakat, adanya bantuan sosial 39% berupa pembagian sembako kepada karyawan dan masyarakat kurang mampu, dan kondisi akses jalan yang terbagi dua sebanyak 58% menjawab semakin baik karena jarang dilewati kendaraaan besar yang kelurar masuk perusahaan dan 32% menjawab semakin buruk karena hampir setiap hari dilewati kendaraan besar yang keluar masuk perusahaan yang sampai sekarang belum dilakukan perbaikan. Kehadiran perusahaan di suatu daerah pastinya memeiliki dampak langsung dan tidak langsung yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi kehidupan masayarakat disekitarnya, hal ini terjadi karena antara perusahaan dan masyarakat terdapat hubungan saling memengaruhi satu sama lain.

Page 5 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5 Issue 2 December 2025 Volume 5 Issue 1 June 2025 Volume 4 Issue 2 December 2024 Volume 4 Issue 1 June 2024 Volume 3 Issue 2 December 2023 Volume 3 Issue 1 June 2023 Volume 2 Issue 2 December 2022 Volume 2 Issue 1 June 2022 Volume 1 Issue 2 December 2021 Volume 1 Issue 1 June 2021