cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewi Ratnawati
Contact Email
jurnalindonesiasosialteknologi@gmail.com
Phone
+62881022226955
Journal Mail Official
jurnalindonesiasosialteknologi@gmail.com
Editorial Address
Greendland Sendang Residence Blok H.1 Sendang, Kec. Sumber, Kab. Cirebon , Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45611
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Published by CV. Publikasi Indonesia
ISSN : 27236609     EISSN : 27455254     DOI : 10.36418
Core Subject : Economy, Science, Social,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi is a peer-reviewed academic journal and open access to social (Education, Economic, Law, Comunication, Management and Humaniora) and Technology . The journal is published monthly once by CV. Publikasi Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi provides a means for sustained discussion of relevant issues that fall within the focus and scopes of the journal which can be examined empirically.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,345 Documents
 40   41   42   43   44 
Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Franky Simamora; Aksi Sinurat; Orpa G. Manuain
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i5.622

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisa suatu putusan pengadilan  Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI) yang menjatuhkan vonis tindak pidana korupsi pada permasalahan kekurangan volume pekerjaan konstruksi.  Pekerjaan konstruksi merupakan suatu jenis pekerjaan dalam jasa konstruksi yang telah diatur dalam undang-undang jasa konstruksi. Pada undang-undang tersebut ditekankan bahwa penyelesaian permasalahan dalam jasa konstruksi dapat diselesaikan secara keperdataan dalam kontrak telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan jasa konstruksi tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat penrmasalahan pelaksanaan yang berpendapat bahwa telah terjadi kerugian negara maka sebenarnya kerugian negara yang terjadi dapat diperbaiki dengan penggantian agar tidak menjadi kerugian keuangan negara sehingga selama unsur-unsur  dalam tindak pidana korupsi seperti perbuatan curang, suap-menyuap, gratifikasi dan lain-lain maka tidak dapat dibuktikan secara nyata maka permasalahan dalam pekerjaan jasa konstruksi tersebut tidak dapat ditarik kedalam tindak pidana korupsi  atau dapat dikatakan bahwa hukuman pidana pada jasa konstruksi harus benar-benar menerapkan asas hukum pidana merupakan  pilihan terakhir (ultimum premedium).
Implementasi Peranan Kepolisan Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Serta Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan Hefer Yarmud Pandie; Debi F.Ng. Fallo; Darius A. Kian
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i5.623

Abstract

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh Remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang sekitarnya. Krisis identitas, kontrol diri yang lemah, keadaan keluarga yang kurang baik, pengaruh negatif teman, dan pengaruh lingkungan yang kurang baik menjadi faktor kriminogen dari kenakalan remaja. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian empiris yang berlokasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan. Teknik analisis data yaitu data yang diolah kemudian dianalisasis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan. Bagaimanakah implementasi peranan kepolisian dalam mengatasi kenakalan remajadi Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu: melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam wilayah Hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dan melakukan patroli dan pengawasan secara rutin. Serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan yaitu: kurangnya sarana yang memadai bagi polisi dalam melaksanakan tugas, kurangnya informasi yang diterima dari masyarakat, kurangnnya masyarakat terhadap hukum, kurangnya kepercayaan masyarkat terhadap polisi, masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, tidak adanya perlakukan jam malam, kebocoran informasi penangkapan. Kesimpulan dan Saran yaitu: Peranan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam mengatai kenakalan remaja yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum kesekolah-sekolah diwilaya Hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan, Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan harus lebih fokus memberikan pengawasan kepada para remaja yang sering melakukan kasus kenakalan remaja dilingkungan sekolah maupun masyarakat.
Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Dewy Hangge; Ishak Alfred Tungga; A. Resopijani
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i5.624

Abstract

Salah satu fungsi kepala desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan memperbaharui masyarakat desa atau yang biasa disebut sebagai hakim perdamaian desa. Dalam penyelesaian sengketa warisan ini kepala desa biasanya tidak mengambil keputusan sendiri tetapi bersama para tokoh masyarakat, dan pamong desa lainnya ataupun sesepuh desa tersebut yang mengetahui riwayat dari antara ahli waris yang bersengketa tersebut dan harta peninggalan dari pewaris agar keputusan yang diambil dapat ditaati oleh para pihak dan tidak melenceng dari adat kebiasaan yang hidup di daerah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. hasil penelitian bahwa,  Cara penyelesaian sengketa tanah sebagian besar mengadopsi cara mediasi, yaitu cara rekonsiliasi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini paling berhasil, karena mempunyai akibat hukum, terutama tanah dapat dipidana dengan sertifikat.
Implementasi Kebijakan Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Ke Dalam Penyetaraan Jabatan Fungsional Dalam Perspektif Hukum Siti Mastoah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i5.625

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyederhanaan birokrasi di berbagai instansi pemerintah dalam bentuk alih pegawai dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional dimana guna meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Indonesia telah  menghapus pejabat eselon III dan IV dan dialihkan melalui program penyetaraan jabatan fungsional. Tulisan ini menggunakan metode yuridis empiris yang mendasarkan pada teori hukum. Lawias a tooliof sosial engineering yang dicetuskan oleh Roscoe Pound, dikaitkan antara kebijakan pemerintah dengan teori Mochtar Kusumaatmadja bahwa kegiatan penyederhanaan birokrasi ini sebagai sarana pembaharuan yang bias diartikan hukum dapat digunakan oleh pemerintahiuntuk mengubah konsep-konsep social yang lama mengakar di masyarakat menjadi konsep baru yang lebih teratur dan lebih berkepastian dalam usaha mencapai tujuannya.Meskipun dalam pelaksanannya  pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi asas-asas dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan salah satunya belum terpenuhinya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, Dengan terbitnya beragam regulasi, juklak dan juknis dalam Penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional belum memenuhi Teori Efektifitas Hukum sehubungan peraturan –peraturan yang telah diterbitkan yang berubah-ubah dalam waktu yang berdekatan atau bahkan menganulir peraturan yang telah ada.
Kedudukan Dan Peran Fungsionaris Adat Dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Samsida Ahmad; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.627

Abstract

Desa Ondorea merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengakui keberadaan Fungsionaris Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam memelihara dan  memanfaatkan  kekayaan desa dalam pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  lapangan (kualitatif)  yang dalam penelitian  disebut penelitian yuridis  empris yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kedudukan fungsionaris adat Desa Ondorea sebagai pembantu pemerintah desa, sebagai wadah permusyawaratanuntuk membantu menyelesaikan persoalan dan sebagai pihak yang mengambil bagian dalam pembangunan desa, sertaterdapat duafungsionaris adat di Desa Ondorea didalamnya yakni  kepala suku dan mosalaki, dimana kedua fungsionaris adat ini memiliki peran  masing-masing dalam pembangunan desa, kepala suku menjalankan perannya sebagai pihak yang ikut bagian dalam musyawarah pembangunan desa dan ikut sertadalam pelaksanaan pembangunan desa sedangkan mosalaki yang memiliki peran dalam mengurus tanah ulayat, pemimpin ritual adat dan penyelesaian konflik dalam masyarakat.(2)Faktor penghambat peran fungsionaris adat saat pembangunan desa adalah kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya partisipasi fungsionaris adat.
Menjaga Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor: Implementasi Polres Rote Ndao Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Charly Yosua Radja Kana; Saryono Yohanis; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.628

Abstract

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Rote Ndao belum menunjukkan ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan Peranan penegak hukum yang dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi tugas kepolisian resort kebupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor dan hambatan yang dialami kepolisian resort Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendara sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resort Rote Ndao. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Subyek penelitian adalah Polisi lalu lintas resort Rote Ndao. Objek dalam penelitian ini adalah peranan Polisi lalu lintas dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor. Metode Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik Analisis data yang digunakan yaitu semua informasi yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis deskriptif kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan tahap memperlihatkan teori, asas, dan kaidah hukum yang ditinjau daru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pelayanan terhadap masyarakat, maka kepolisian resort Rote Ndao sangat berperan penting dalam mewujudkan warga negara yang baik yang bisa terwujud melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaan bermotor, serta pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi.
Keberadaan Kasta Dalam Masyarakat Adat Di Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Elsy Sonastry Rambu Amma; David Y. Meyners; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.629

Abstract

Hasil Penelitian ini menunjukan bahsa sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) di Kampung Raja Prailiu sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, karna adanya sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) sehingga adanya kontraversi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) yang memiliki aturan dan mekanisme adat tersendiri sehingga belum adanya pembebasan Hak Asasi Manusia yang utuh dalam hal ini belum adanya kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama. Keberadaan kasta ini masih sangat kental sehingga membuat pemerintah masih sangat sulit untuk merespon masyarakat adat dan membuat pemerintah masih kesulitan untuk melakukan penyuluhan kemasyarakat setempat.
Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan Dana Reses Anggota DPRD Kota Kupang Periode 2019-2023 Joy Albert Alessandro Nedi; Reny Rebeka Masu; Ebu Kosmas; Hernimus Ratu udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.630

Abstract

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui dan menganalisis asa transparansi penggunaan dana ress anggota DPRD Kota Kupang maka diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui apa itu reses dan apa saja yang dilakukan oleh para Anggota Dewan pada masa reses tersebut. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaan reses dilakukan dan bagaimana agar masyarakat memahami dan mengerti tentang reses. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif yang menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan kenyataan dalam hal ini menyangkut transparansi penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024. Hasil penelitian adalah Melalui Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024 Dapil Maulafa cukup efektif, pertanggungjawaban penggunaan dana reses dan pengawasan pelaksanaan kegiatan reses. Merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara tehnis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Dampak dari asas transparansi menunjukkan bahwa hasil dan realisasi reses anggota DPRD sudah terakomodir sehingga masyarakat sudah merasakan realisasi dari reses sebagai wadah aspirasi mereka. Fenomena ini menjadikan tingkat kehadiran masyarakat semakin bertambah karena menganggap reses itu penting.
Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Pornografi (Studi Putusan Nomor 16/PID SUS/2021/PN Kupang Dan Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PN Kupang) Karloswan Sersan Sedau; Reny Rebeka Masu; Ishak Alfred Tungga
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.631

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama menjelaskan fungsi dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam pertimbangan Putusan Perkara Pornografi Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan Nomor: 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang. Kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Pornografi Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan Nomor: 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang, menggunakan metode literature review yaitu pengumpulan intisari dari dokumen, buku jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber yang berasal dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik yang diteliti di mana teknik analisis bahan yang penulis gunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa: (1) Alat bukti berupa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk) Pasal 184 ayat (1) KUHAP. (2) Disparitas dalam perkara pornografi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg di pidana penjara selama 1 (satu) tahun sedangkan Putusan Nomor: 162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Perbedaan putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim dilatar-belakangi oleh rasa keadilan yang berbeda yang kemudian dapat dibedakan sebagai pertimbangan yuridis dan non yuridis.
Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Kontes Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Margareta Noviani Amus; Saryono Yohanes; Herminus Ratu Udju; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.632

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan guna memberikan kepuasan masyarakat menjadi strategi utama bagi organisasi pelayanan administratif di Indonesia salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat menjadi indikator yang dapat menentukan kepuasan masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya dalam hal pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan penggalian secara langsung dari sumbernya yakni mengkaji Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Konteks Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai. Pelayanan publik yang di berikan dispendukcapil Kabupaten Manggarai kurang maksimal Faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2009 dalam konteks pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Manggarai terdapat beberapa factor yang menghambat proses pencatatan sipil yaitu : Sarana dan prasarana yang kurang

Page 42 of 135 | Total Record : 1345

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 11 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 10 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 9 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 8 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 7 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 10 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 01 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 9 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 8 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 7 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 11 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 10 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 02 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 01 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 9 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 8 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 4 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 12 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 11 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 10 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 09 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 08 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 07 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 06 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 05 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 04 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 03 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 01 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 11 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 09 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 06 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 05 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 03 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 01 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 01 (2021): Spesial Issue - Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 1 No. 05 (2020): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 1 No. 04 (2020): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 1 No. 03 (2020): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 1 No. 02 (2020): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 1 No. 01 (2020): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi More Issue