Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)
Misi JMPK adalah menerbitkan, menyebarluaskan dan mendiskusikan berbagai tulisan ilmiah mengenai manajemen pelayanan kesehatan yang membantu manajer pelayanan kesehatan, peneliti, dan praktisi agar lebih efektif. Jurnal ini ditujukan sebagai media komunikasi bagi kalangan yang mempunyai perhatian terhadap ilmu manajemen pelayanan kesehatan antara lain para manajer, pengambil kebijakan manajerial di organisasi-organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat, BKKBN, pengelola industri obat, dan asuransi kesehatan, serta institusi pendidikan penelitian.
Articles
131 Documents
<![CDATA[PERHITUNGAN BIAYA SATUAN (UNIT COST) PADA INSTALASI RAWAT JALAN RUMAH SAKIT BERSALIN RIA KENCANA PKBI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Eka Putri Rahayu]]>;
<![CDATA[Ratno Adrianto]]>;
<![CDATA[Subirman]]>
<![CDATA[ Journal of Health Service Management Vol 25 No 01 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (59.567 KB)
|
DOI: 10.22146/jmpk.v25i01.4930
<![CDATA[Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan pelayanan kesehatan semakin tinggi. Rumah sakit,sebagai pusat pelayanan kesehatan prima dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Namun, seringkali luput dari perhatian yaitu tarif. Penetapan tarif tidak sesuai dapat menyebabkan terjadinya kerugian rumah sakit. Penelitian ini merupakan survey deskriptif. Untuk perhitungan biaya satuan. Populasi adalah semua transaksi keuangan yang terjadi di RSB Ria Kencana PKBI Kota Samarinda tahun 2014. Sampel dalam penelitian ini adalah semua keuangan yang berhubungan dengan biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan pada pusat biaya, baik pusat biaya produksi maupun penunjang di RSB Ria Kencana PKBI Kota Samarinda. Analisa data menggunakan spreadsheet Microsoft Excel dengan metode distribusi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan untuk instalasi rawat jalan bagian UGD sebesar Rp 267.809,-; poli anak sebesar Rp 144.435,-; poli kandungan sebesar Rp 634.646,- dan layanan kontrasepsi sebesar Rp 201.883,-. Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk melakukan penetapan tarif rasional berdasarkan perhitungan biaya satuan. Kata kunci : Biaya Satuan, Instalasi Rawat Jalan, Rumah Sakit Bersalin]]>
<![CDATA[STRATEGI BUSINESS CONTINUITY PLAN UNTUK KEBERLANGSUNGAN RS MATA “DR. YAP” ]]>
<![CDATA[Sandy Febriyanto]]>;
<![CDATA[Adi Utarini]]>;
<![CDATA[Ni Luh Putu Eka Putri Andayani]]>
<![CDATA[ Journal of Health Service Management Vol 25 No 02 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.362 KB)
|
DOI: 10.22146/jmpk.v25i02.4945
<![CDATA[Abstrak Latar belakang: COVID-19 dilaporkan menginfeksi manusia pertama kali di Wuhan pada Desember 2019. Kejadian COVID-19 menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization. Rumah sakit Mata “Dr. YAP” tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19. Business Continuity Plan(BCP) merupakan usaha dalam mempertahankan keberlangsungan suatu bisnis dengan menilai risiko yang ada dan mungkin terjadi, sebagai penyelamat aset saat terjadinya bencana, untuk mencapai tujuan bisnis, menjaga kemampuan operasional, reputasi, pandangan pelanggan, dan pendapatan. Melihat hal tersebut diperlukan penyusunan BCP di RS Mata “Dr. YAP” dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 terhadap manajemen dan pengembangan usaha rumah sakit. Tujuan: Menyusun BCP RS Mata “Dr. YAP” dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 terhadap manajemen dan pengembangan usaha rumah sakit. Metode: Kajian studi deskriptif, penyusunan BCP dengan tahapan penilaian risiko menggunakan Checklist Level of vulnerability dan Business Impact Analysis. Hasil: RS Mata “Dr. YAP” memiliki skor penilaian risiko yang menunjukkan area bisnis tetap rentan walaupun sudah melakukan berbagai tindakan untuk kesiapsiagaan. Dampak pandemi COVID-19 dialami oleh RS Mata “Dr. YAP” dilihat dari aspek SDM, pelayanan, sistem informasi dan teknologi, pelayanan penunjang, keuangan, pengembangan bisnis, dan partnership. BCP disusun berdasarkan analisis dampak bisnis yang telah dilakukan dan rekomendasi rencana pemulihan bencana. Kesimpulan: Penyusunan Business Continuity Plan yang dapat diterapkan di Rumah Sakit Mata “Dr. YAP” difokuskan untuk pengaturan SDM, modifikasi pelayanan, peningkatan kemampuan sistem informasi dan teknologi serta kesiapan dana darurat sehingga kelangsungan dan pengembangan bisnis rumah sakit dapat tercapai. Kata kunci: Business Continuity Plan, COVID-19 , Penilaian risiko, Business Impact Analysis]]>
<![CDATA[STRATEGI SURVIVAL KLINIK YOGA DARMA ]]>
<![CDATA[Albert Yosua]]>;
<![CDATA[Susilowati]]>;
<![CDATA[Ni Luh Putu Eka Putri Andayani]]>
<![CDATA[ Journal of Health Service Management Vol 25 No 01 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (395.169 KB)
<![CDATA[Background: Yoga Darma Clinic, as a non-profit organization, is expected to survive in health services. There is a shift in revenue, where non-profit organizations are becoming more like for-profit organizations – becoming more professional and independent. The number of outpatient and inpatient visits has not reached the target, affecting the amount of income received by the clinic. The total operating expenses of the clinic are still greater than the income, so the Yoga Darma Clinic still receives subsidies from the foundation. Yoga Darma Clinic is expected to continue to exist in health services and be more independent in its operations. It takes innovation, adaptability to change, excellent service, and competitiveness. Therefore, an appropriate survival strategy is needed for the clinic to survive. Objective: To determine the right survival strategy for the clinic to survive. Methods: This research uses the type of research capstone project. The data were obtained through in-depth interviews with the purposive sampling method of sample selection. The data obtained from the interviews were triangulated by examining secondary data from observations and documentation. Results: This study found that the strength factors (strengths) had a score of 1.32 while the weaknesses (weaknesses) had a score of -1.02. The total IFAS score is 0.3. Furthermore, the opportunity factors (opportunities) have a score of 1.08, and the threat factors (threats) have a score of -1.20. The total EFAS score is -0.12. Conclusion: The SWOT analysis conducted by the researcher shows that the clinic is in quadrant II, meaning that the clinic must use a diversification strategy to maximize strengths and overcome existing threats.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN DIGITAL DASHBOARD RUMAH SAKIT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENENTUAN STRATEGI DI RUMAH SAKIT ANUGERAH KOTA PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Bonis Edi Artoko Edi]]>;
<![CDATA[Lutfan Lazuardi]]>
<![CDATA[ Journal of Health Service Management Vol 25 No 02 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.196 KB)
|
DOI: 10.22146/jmpk.v25i02.5034
<![CDATA[Background: In realizing a complete service, accurate and fast information is needed to produce strategic decisions. The dashboardis a product of technology, which is one of the tools for providing information for hospital management. The dashboard can present theinformation needed by the user in the form of visualization on a screen so that the director can read and understand the information provided easily. Objectives: This study aimed to describe the utilization of the Hospital Digital Dashboard in decision-making and strategy determination at Anugerah Hospital Pekalongan City and the obstacles of management.Methods: The study used a descriptive design with a qualitative approach. The research samples were employees of Pekalongan CityAnugerah Hospital consisting. The research instrument used an interview guideline, voice recorder, and note taker. Data analysis usedinteractive model analysis. Results: The hospital executive information system makes it easier for executives to obtain information on all medical service activities such as Outpatient, Inpatient, Emergency Installation, and Medical Support to support decision-making for hospital executives. Digital Dashboard is a panel display created with computer software to display easy-to-read information. Digital Dashboard is a solution to meet the needs of accurate and fast data in an attractive visualization package Conclusion: The Digital Dashboard at Anugerah Pekalongan Hospital needs to be utilized optimally by making supporting tools in the form of policies and SOPs for implementers to improve the Hospital database so that later it can be processed and presented in the form of a Digital Dashboard]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Tatalaksana HIV di Puskesmas Kabupaten Sleman ]]>
<![CDATA[Seruni Angreni Susila]]>;
<![CDATA[Yanri Wijayanti Subronto]]>;
<![CDATA[Tiara Marthias]]>
<![CDATA[ Journal of Health Service Management Vol 25 No 03 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.665 KB)
|
DOI: 10.22146/jmpk.v25i03.5121
<![CDATA[Background: HIV AIDS is still a global and national challenge. The government is trying to control it by expanding access to HIV treatment at the Puskesmas, including 4 Puskesmas in Sleman Regency. However, efforts to expand access to treatment have not yet reached the target of 95% of people living with HIV who are receiving ART and 95% of people living with HIV who are viral loadsuppressed. WHO in 2017 recommended the immediate initiation of diagnosed HIV-positive people regardless of CD4 cell count and followed by changes in the national HIV management policy through a fast-track strategy in 2018 to provideimmediate initiation of ARVs, provision of Tuberculosis Preventive Therapy, and viral load monitoring. The rapid change in HIV management strategies raises the question of whether the Puskesmas in Sleman Regency can carry out HIVmanagement according to the latest policy recommendations in achieving the target of 90% of people living with HIV who are suppressed by viral load. Objectives: Measuring the suitability of the implementation of HIV management at the Puskesmas based on regulations and finding the supporting factors and obstacles in the implementation of HIV management at the Puskesmas.Methods: This is mixed-method research with a sequential explanatory approach. The location of research was carried out in four health centres in Sleman Regency, which had organized the HIV Treatment Support Care Service Program. Data was collected in May-June 2022. Quantitative data was secondary data on cases of people with HIV who accessed PDP services registered at the Puskesmas from 2019 until July 2021. Qualitative data were taken from 9 informants, selected by the purposive sampling method, through in-depth interviews. The quantitative sampling method uses a non-probability sampling method. Results: There is a discrepancy in the suitability of treatment at the Puskesmas with management standards according to regulations, as well as the low number of people living with HIV who are monitored for viral load suppression. The inhibiting factor for implementing HIV management in Puskesmas is the attitude of health workers to delay treatment related to perceptions of HIV prevention policies that have not been well socialized. Not all service providers are trained,lack of viral load testing facilities in hospitals, inefficient HIV management records systems, and stigma are obstacles to implementing HIV management. The supporting factors for the implementation of PDP HIV are the attitude of the willingness of health workers to provide treatment related to the perception of peer support and the presence of trained officers in counseling and logisticalsupport for adequate drugs. Conclusion: Not all people living with HIV treated at the Puskesmas have received treatment according to regulations until viral load suppression is monitored. For this reason, it is necessary to increase the capacity of HIV counselingand management for all health workers involved in providing PDP services, adding viral load testing facilities at regional hospitals, and providing HIV stigma prevention programs for people living with HIV, families, communities and health services.]]>
<![CDATA[HAMBATAN PEMANFAATAN DASHBOARD JKN SEBAGAI SUMBER INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN OLEH DINAS KESEHATAN (Studi di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Nanda Fitri Wardani]]>;
<![CDATA[Lutfan Lazuardi]]>;
<![CDATA[M. Faozi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Journal of Health Service Management Vol 25 No 03 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.449 KB)
|
DOI: 10.22146/jmpk.v25i03.5124
<![CDATA[Latar Belakang: Dashboard JKN merupakan sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan berupa visualisasi data yang berasal dari data klaim BPJS Kesehatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi pemanfaatan Dashboard JKN sebagai sumber informasi dalam penentuan kebijakan kesehatan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam semi terstruktur dan observasi di Dinkes Provinsi Lampung dan Dinkes Kota Bandar Lampung. Hasil: Wawancara dilakukan kepada 21 informan yang merupakan kepala bidang, kepala seksi, dan pengguna Dashboard JKN. Dinkes Provinsi Lampung sudah memanfaatkan Dashboard JKN, sedangkan Dinkes Kota Bandar Lampung belum memanfaatkannya. Dashboard JKN dimanfaatkan sebagai data dukung Monev dan monitoring klaim Covid-19. PIC Dashboard JKN belum mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan Dashboard JKN. Informan lain nya belum mendapatkan sosialisasi terkait Dashboard JKN. Kesimpulan: Pemanfaatan Dashboard JKN oleh Dinkes belum berjalan optimal. Faktor yang menyebabkannya adalah tidak adanya pelatihan penggunaan Dashboard JKN, tidak adanya sosialisasi di internal Dinkes kepada bidang dan seksi lain, serta fitur Dashboard JKN belum sesuai dengan kebutuhan Dinkes dalam menjalankan tugas dan fungsinya.]]>
<![CDATA[Pelayanan Kesehatan Ibu: Perspektif Ibu Hamil Yang Terkonfirmasi COVID-19 Di Kabupaten Sleman ]]>
<![CDATA[Iztihadun Nisa]]>;
<![CDATA[Ifta Choiriyyah]]>;
<![CDATA[Tiara Marthias]]>;
<![CDATA[Retna Siwi Padmawati]]>
<![CDATA[ Journal of Health Service Management Vol 25 No 03 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.109 KB)
|
DOI: 10.22146/jmpk.v25i03.5186
<![CDATA[Latar Belakang: Pandemi COVID-19 dapat berdampak pada status kesehatan wanita hamil serta pada pelayanan kesehatan. Selama pandemi COVID-19, terjadi penurunan kualitas pelayanan kesehatan ibu. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif pengguna layanan untuk meningkatkan kompetensipenyedia layanan, serta mengetahui harapan dari pengguna layanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan.Tujuan: melihat apakah pelayanan kesehatan ibu dengan berdasarkan pedoman dan standar sudah sesuai dengankebutuhan ibu untuk pelayanan kesehatan maternal. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman ibu hamil yang pernah terkonfirmasi COVID-19 dalam pemanfaatan layanan kesehatannya. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta setelah mendapatkan ethical clearance dari Komisi Etik. Hasil: Pandemi COVID-19 keseluruhan berdampak secara biologis, psikologis, maupun sosial terhadap wanita hamil. Sebagian besar pelayanan kesehatan maternal di masa pandemi belum berjalan secara optimal baik dari segi pelayanan yang berfokus pada pasien, waktu tunggu, serta belum optimalnya pengadaan pelayanan psikologis kesehatan untuk ibu hamil dengan COVID-19 maupun untuk ibu hamil dalam kondisi normal. Harapan ibu hamil untuk pelayanan kesehatan yaitu adanya peningkatan fasilitas kesehatan untuk ibu hamil dengan COVID-19, adanya penguatan pengawasan, pemantauan, dan peningkatan rasa empati petugas kesehatan, serta adanya layanan psikologis untuk ibu hamil secara umum. Kesimpulan: Selama pandemi COVID-19, layanan kesehatan dapat memenuhi kebutuhan perawatan secara biologis namun belum mampu untuk memenuhi kebutuhan perawatan psikologis dan sosial. Diperlukan peningkatan respon dan empati dari petugas kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih berfokus pada kebutuhan menyeluruh wanita hamil. Kata Kunci: Ibu Hamil, Coronavirus Disease (COVID-19), High Quality Health System, Pelayanan Kesehatan Ibu dimasa pandemic COVID-19]]>
<![CDATA[STUDI KASUS TERAPI ARV PADA PASIEN LOST TO FOLLOW-UP DI JAKARTA PUSAT TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Awani Luksita]]>;
<![CDATA[Yodi Mahendradhata]]>;
<![CDATA[Yanri Wijayanti Subronto]]>
<![CDATA[ Journal of Health Service Management Vol 25 No 02 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (617.248 KB)
|
DOI: 10.22146/jmpk.v25i02.5515
<![CDATA[Background: There are 9,338 patients undergoing ARV therapy in Central Jakarta and based on data from April to June 2021, 3,651people are missing due to follow-up. Lost To Follow-Up (LTFU) is when the patient does not revisit after three months or more after thelast visit. Objective: Knowing the factors influencing ARV therapy in LTFU patients in Central Jakarta.Methods: This research is a case study research with a total of 12 informants consisting of LTFU patients, NGOs, doctors, and nursesfrom the priority health office in Central Jakarta. Data collection techniques using in-depth interviews and document review. Data analysis using framework analysis technique. Results: This study shows that the experience of LTFU patients wheninitially diagnosed with HIV experienced a pause in ARV therapy because they could not accept themselves as being HIV positive, andsome patients still did not understand ARV therapy treatment. ARV therapy decision-making is based on the motivation to be healthy andwant to see the child’s growth and development into adulthood. Patients feel that undergoing ARV therapy adds to activities that makethem unable to adjust their medication schedule, hampering work time because they must go to drug collection services. Some alsooften forget to bring medicine and feel the need to hide to take medicine when outside the house. The inhibiting factors for LTFU patientsare the effects of drugs; the COVID-19 pandemic condition; feeling healthy; tired of undergoing therapy; being far from health services,the number of costs incurred to go to services; not receiving complete information; and loss of support from the closest people.Conclusion: The government needs to improve strategies for LTFU patients to return to ARV therapy by optimizing the multi-month dispensing (MMD) program; inviting and providing education for family members or relatives of LTFU patients to take ARV therapy treatment by becoming a Drug Swallowing Supervisor (PMO); and it is important to support the design of HIV treatment telemedicine during the COVID-19 pandemic.]]>
<![CDATA[Korelasi Disparitas Ketersediaan Tenaga Medis Gigi Antardaerah Terhadap Pemanfaatan Layanan Gigi dan Mulut di Indonesia ]]>
<![CDATA[Alzeressy Putri Irnadya Sinaga]]>
<![CDATA[ Journal of Health Service Management Vol 25 No 03 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.687 KB)
|
DOI: 10.22146/jmpk.v25i03.5879
<![CDATA[Latar Belakang: Prevalensi masalah gigi mulut yang tinggi di Indonesia tidak diikuti dengan pemanfaatan layanan gigi mulut yang adekuat. Salah satu penyebab utamanya yaitu kurangnya tenaga medis gigi dan adanya disparitas terhadap distribusi tenaga medis gigi, yang juga menyebabkan ketidaksetaraan geografis dan sosial ekonomi dalam pemanfaatan layanan gigi mulut di Indonesia. Tujuan: Mengukur hubungan pemanfaatan layanan kesehatan gigi mulut dengan ketersediaan tenaga medis gigi serta mengkaji faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan ketidaksetaraan geografis dalam pemanfaatan layanan gigi mulut di Indonesia. Metode: Penelitian cross-sectional menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan 2017-2018 dan data rutin Kementerian Kesehatan tahun 2017. Dataset terdiri dari diagnosis primer dan klaim pelayanan kesehatan gigi rujukan tingkat Rumah Sakit yang mencakup 2.580 peserta BPJS Kesehatan. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi mulut berdasarkan jumlah diagnosis dan besaran klaim dianalisis menggunakan model regresi linear multivariat. Hasil: Terdapat disparitas yang signifikan dalam pemanfaatan layanan gigi mulut antardaerah di Indonesia. Ketersediaan dokter gigi (umum dan spesialis) memiliki korelasi positif dengan jumlah diagnosis dan klaim. Ketersediaan dokter gigi memiliki korelasi positif dengan jumlah diagnosis (0.30, 95% CI: 0.28-0.32) dan besaran penggantian biaya klaim (Rp 565.909, 95% CI: 89.425-1.042.385). Ketersediaan dokter gigi spesialis menunjukkan korelasi tertinggi terhadap jumlah diagnosis (0.54, 95% CI: 0.53-0.55) dan besaran penggantian biaya klaim (Rp 1.194.741, 95% CI: 662.468-1.727.014). Kesimpulan: Disparitas ketersediaan tenaga medis gigi dapat berkontribusi terhadap ketidaksetaraan pemanfaatan layanan gigi dan besaran penggantian biaya klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan gigi mulut antardaerah di Indonesia. Kata Kunci: Tenaga Medis Gigi; Ketidaksetaraan Geografis; Indonesia; Jaminan Kesehatan Nasional; Pemanfaatan Layanan Gigi Mulut]]>
<![CDATA[PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN DI RSUD R.A.A. TJOKRONEGORO PURWOREJO DENGAN METODE IPA, ZOT DAN PGCV ]]>
<![CDATA[Anas Alrasyid Putrawidya Buana]]>;
<![CDATA[Niko Dwi Haryanto]]>
<![CDATA[ Journal of Health Service Management Vol 25 No 03 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490 ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (618.316 KB)
|
DOI: 10.22146/jmpk.v25i03.5983
<![CDATA[Latar belakang : Perbaikan kualitas pelayanan bukan hanya diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat, melainkan adanya tingkat persaingan dengan rumah sakit lainnya, oleh karena itu pihak manajemen runah sakit harus bisa mengukur bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan dan memperbaiki atribut-atribut apa saja yang perlu mendapatkan perbaikan nantinya. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk memetakan, mengukur toleransi, menentukan prioritas peringkat atribut dan mengusulkan upaya perbaikan kualitas pelayanan yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen RSUD R.A.A Tjokronegoro. Metode : Metode yang digunakan adalah analitik deskriptif dengan metode Importance Performance Analysis (IPA), Zone of Tolerance (ZOT), dan Potential Gain Customer Value (PGCV). Hasil : Hasil penelitian pada 61 responden pasien rawat jalan dengan analisis IPA rumah sakit perlu melakukan penyesuaian waktu pelayanan, meningkatkan kesigapan pegawai, meningkatkan kepercayaan pasien, dan meningkatkan fasilitas fisik seperti tempat parkir. Dengan metode ZOT menghasilkan lima atribut yang tidak bisa ditoleransi yaitu waktu pelayanan, kesigapan pegawai, kecepatan penyelesaian administrasi, kepercayaan pasien kepada pegawai, dan pemahaman pegawai akan kebutuhan pasien. Berdasarkan perhitungan PGCV yang diolah dari perhitungan IPA didapat 5 atribut dengan prioritas perbaikan pegawai memahami kebutuhan pasien (3.26), pelayanan diberikan dengan waktu yang sesuai dan kesigapan pada pegawai rumah sakit (3.23), pegawai dapat dipercaya saat melakukan pekerjaanya (3.19), keterjangkauan biaya pelayanan (3.11) dan terakhir pegawai melayani dengan usaha terbaik (3.09). Simpulan : Upaya yang bisa dilakukan oleh pihak dalam memperbaiki kualitas pelayanan terdiri mengembangkan rasa empati pegawai kepada pasien, melakukan kesesuaian waktu dalam pelayanan, menambahkan prosedur dan pengawasan terkait kesigapan pegawai dan melakukan seleksi yang ketat.]]>
