cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zidnal Falah
Contact Email
cerdikapublikasiindonesia@gmail.com
Phone
+6285322218207
Journal Mail Official
cerdikapublikasiindonesia@gmail.com
Editorial Address
Greendland Sendang Residence Blok H.1 Sendang, Kec. Sumber, Kab. Cirebon , Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45611
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Published by CV. Publikasi Indonesia
ISSN : 27746291     EISSN : 27746534     DOI : 10.36418
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Public Health Social Sciences
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia adalah jurnal yang diterbitkan sebulan sekali oleh CV. Publikasi Indonesia. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia akan menerbitkan artikel ilmiah dalam lingkup ilmu sosial, sains dan ilmu kesehatan. Artikel yang dipublikasikan adalah artikel hasil penelitian, kajian atau kajian ilmiah kritis dan komprehensif tentang isu-isu penting dan terkini atau ulasan buku ilmiah.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,938 Documents
 119   120   121   122   123 
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr Syahputra Al idrus, Yogi; Wiraputra, Wiraputra; Arif Akbar, Gilang; Rayhan Aghani, Muhammad
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.585

Abstract

Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia berbuat salah. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat diminta pertangungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, Seseorang yang dijatuhi pidana tentu ia melakukan tindak pidana yang itu melanggar ketentuan didalam undang-undang tertulis dan dapat dipertangungjawabkan. Salah satu elemen terpenting dalam pertangungjawaban adalah melakukan kesalahan, Lalu bagaimana dengan anak yang masih dibawa umur ketika melakukan kesalahan, Apakah menurut hukum ia dapat dipertangungjawabkan. Padahal Anak yang berkonflik dengan hukum menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga maupun disengaja melakukan tindak pidana. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji tindak pidana anak dibawah umur dengan menelaah Putusan pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr mengenai tindak pidana pencabulan yang mana pelaku masih dibawa umur yaitu 14 (empat belas) tahun sedangkan korban berusia 3 (tiga) tahun. Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pelaku terdakwa dengan hukuman 5 (lima) tahun pidana penjara dan denda sebesar 2.500.00 ( dua ribu lima ratus rupiah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskrptif analisis. Alhasil penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim dalam menegakan hukum harus mengutamakan tiga esensi yakni Keadilan, Kemanfaatan, dan juga Kepastian hukum. Menurut majelis hakim penjatuhan pidana terhadap pelaku terdakwa untuk membalas perilaku nya terhadap apa yang ia lakukan sehingga melalui hukuman tersebut pelaku sudah tidak mengulangi perbuatanya. Jika kita meninjau dalam Undang-undang 35 tahun 2014 bahwa menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku anak tidak berbeda dengan pelaku dewasa, salah satunya adalah pidana penjara. Namun, Dalam kasus ini mengingat pelaku yakni anak yang masih dibawa umur sehingga kiranya kasus ini bisa diselesaikan diluar pengadilan melalui jalur diversi. Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni terkait majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr tentang Pencabulan tersebut apakah sudah memenuhi tiga esensi dari hukum yaitu prinsip Keadilan, Kemanfaatan dan juga Kepastian, Mengingat tiga esensi hukum ini sangat penting dalam menerapkan putusan hakim dalam sebuah perkara.
Youtube Dan Panggung Politik Wakil Walikota Surabaya Armuji WIdyawati, Agustina
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.589

Abstract

Penelitian untuk mengetahui secara kritis sejauh mana penggunaan YouTube sebagai media kampanye politik oleh Wakil Walikota Surabaya, Armuji. Sejak tahun 2010, penggunaan internet dan media baru menjadi standar praktik politik untuk para aktor politik. Penggunaan media baru oleh para komunikator politik marak karena selain tertarik pada platformnya yang mengawinkan teks, audio dan video, media baru juga menawarkan komunikasi dua arah. Salah satunya YouTube dengan baik dapat mendiseminasikan informasi penting dengan cara yang lebih personal dan dialogis.Tak hanya politisi internasional dan nasional, pelaku politik regional/lokal pun makin instens menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi politik. Wakil Walikota Surabaya, Armuji memilih fokus menggunakan Youtube channel sebagai sarana kampanyenya. Menggunakan Analisis Wacana Kritis model Teun A. Van Dijk, peneliti meneliti Kanal Youtube Armuji dalam program #CakJiPodcast berjudul “Bahas Suroboyo dan Persebaya Bareng Pak Dahlan Iskan.” Dari sisi analisis kritis terhadap teks berita politik berdasarkan perangkat van dijk, maka ditemukan kecenderungan Wakil Walikota Surabaya, Armuji menggunakan tayangan CakJiPodcast sebagai salah satu bentuk kampanye politik digital. Meski tidak secara terang-terangan berbentuk orasi politik ataupun ajakan memilih/mencoblos. Namun dari dialog yang mengalir antara dirinya dan narasumber, citra postif dirinya muncul dan diperkuat. Sosok Armuji digambarkan sukses memenangkan hati rakyat sejak duduk di DPRD hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Surabaya.
Penatalaksanaan Pemeriksaan Radiologi Pada Kasus Obstruksi Ileus Taroh, Maulis; diva nugrahaning prayoga, Arya
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.594

Abstract

Ileus Obstruktif merupakan keadaan dimana isi lumen saluran cerna tidak bisa disalurkan ke distal atau anus. Adapun pada ketiga jurnal yang dibahas penulis, masing-masing jurnal memiliki prosedur pemeriksaan yang berbeda yaitu proyeksi pemeriksaan yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penatalaksanaan pemeriksaan radiologi pada kasus obstruksi ileus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau kajian literature dengan metode kualitatif. Waktu penelitian agustus-september 2022. Penulis melakukan pencarian bahan pustaka, kemudian menganalisa isi, menuangkan hal yang dipertanyakan kedalam rumusan masalah, mengkaji topik yang dibahas, menganalisa data, melakukan pembahasan kemudian membuat kesimpulan serta saan. Hasil Penelitian Pemeriksaan awal pada pasien dengan gejala kardinal ileus obstruktif meliputi pemeriksaan foto polos abdomen posisi erect dan left lateral decubitus. Pada hasil rontgen abdomen 3 posisi pasien ini menunjukkan adanya dilatasi beberapa loops proyeksi usus halus, serta terdapat gambaran batas udara cairan yang tersususn step ladder atau pola tangga pada posisi erect. Proyeksi yang digunakan pada pemeriksaan radiologi pada kasus obstruksi ileus agar hasil didapatkan maksimal dan menegakkan diagnosa yaitu AP abdome polos, AP setengah duduk dan LLD.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Florian Atalo, Rainhard; Helan, Yohanes G. Tuba; Nuban, Detji K. E. R.
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.595

Abstract

Masalah dari pemekaran wilayah di tingkat kabupaten adalah mengenai sengketa batas wilayah desa/kelurahan. Sengketa batas wilayah merupakan sengketa yang timbul akibat tidak ada atau tidak jelasnya batas antara dua wilayah yang memiliki pemerintahan yang berbeda. Salah satunya adalah sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengeketa dan untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa batas antara kedua wilayah ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan hukum progresif.Hasil penelitian menunjukan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengekata batas wilayah antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur, sudah cukup baik dengan terlaksanan rapat fasilitasi, mediasi dan penyelesaian oleh Bupati. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa batas wilayah yakni kurangnya dokumen penunjang penyelesaian, ketidaksehatian dari masyarakat, dan pencatatan tanah disekitar lokasi sengketa yang tidak jelas sehingga sampai saat ini penyelesaian sengketa ini masih belum terselesaikan. Saran dalam penulisan ini adalah pemerintah daerah dapat menggunakan pendekatan hukum progresif untuk penyelesaian seperti pencarian kebijakan yang menguntungkan masyrakat, perubahan kominkasi dari top up ke botoom up, pelibatan unsur budaya dan agama serta pelibatan unsur akademis. Sehingga sengketa ini dapat terselesaikan.
Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah ( Studi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Alor) Jibrael Kidengsing, Epafras; Stefanus, Kotan Y.; Udju, Hernumus Ratu
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.597

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Salah satu sumber keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kehadiran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka peluang besar kepada daerah dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah pengaturan sumber Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam mendukung Otonomi Daerah di Kabupaten Alor? (2) Bagaimanakah implikasi pengaturan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) terhadap Otonomi Daerah di Kabupaten Alor? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Aspek dalam penelitian ini diantaranya UU tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan Sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Alor. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Undang-undang tentang pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sejak proklamasi kemerdekaan, perubahan terkhir dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan krusial dari Undang-undang tersebut yaitu tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemkab Alor telah membentuk empat perda dan satu perbup tentang pajak daerah dan retribusi daerah guna untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi. (2) Dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dilaksanaan oleh salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam peranan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, laporan dan evaluasi. Dan Peraturan Bupati Alor Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Pengaturan Struktur Organisasi Dan Perangkat Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mardi Pelealu, Apolonius; Stefanus, Kotan Y.; Yohanes, Saryono
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.598

Abstract

Kecamatan Borong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Kecamatan Borong memiliki posisi yang strategis dalam pelayanan administratif pemerintahan, hal ini dikarenakan Kecamatan Borong menjadi pusat dari pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur. Melihat posisi tersebut, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan banyak ditemukan di Kecamatan Borong sehingga dibutuhkan pelayanan yang efisien dan terbuka. Untuk memberikan pelayanan yang efisien dan terbuka dibutuhkan struktur organisasi yang baik serta dibutuhkan kinerja perangkat kecamatan sesuai dengan perannya masing-masing. Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Apakah pengaturan struktur dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong mendukung pelayanan masyarakat? (2) Apakah struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong sejalan atau searah dengan realitas kebutuhan penyelenggaraan pemerintah kecamatan?Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian yuridis empiris. Aspek penelitian yang digunakan yaitu: Pengaturan struktur dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong dalam mendukung pelayanan masyarakat dan kesesuaian struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong dengan realitas kebutuhan masyarakat di Kecamatan Borong. Metode pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Responden dalam penelitian ini adalah Camat Borong, Sekertaris Camat, Staf Pegawai Kecamatan Borong, Masyarakat Kecamatan Borong. Teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan struktur organisasi dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong belum begitu mendukung pelayanan masyarakat hal tersebut dapat dilihat dari kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. (2) Struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong belum begitu mendukung dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Borong hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi seperti pengembangan potensi di wilayah pesisir dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan fungsi koordinasi Kecamatan Borong yang belum melaksanakan secara baik terkait program yang direncanakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penyelesaian Konflik Internal Dalam Partai Politik (Studi Kasus Konflik Internal Dalam Partai Demokrat) Bryan Adam, Johanchris; Stefanus, Kotan Y.; Kosmas, Ebu
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.599

Abstract

Tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui penyelesaian konflik internal dalam Partai Demokrat. Dan untuk mengetahui konflik Internal dan penyelesaiannya mendukung prinsip Demokrasi di Indonesia. Lokasi penelitian Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini adalah tipe normatif yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. tetapi, untuk mendukung penelitian normatif tersebut dilakukan juga penelitian yuridis empiris yang mengkaji tentang “Penyelesaian Konflik Internal dalam Partai Politik (Studi Kasus Konflik Internal dalam Partai Demokrat). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa: (1) Latar belakang timbulnya konflik Internal Partai Demokrat antara Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko antara lain: a). Pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 pada Kongres ke-V Partai Demokrat . b). Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). c). Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (2) Mekanisme Penyelesaian konflik internal Partai Demokrat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Mahkamah Partai Demokrat. Gugatan Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat Keputusan (SK) Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).
Review: Plants As Candidates For Herbal Treatment Of Sle (Systemic Lupus Erythematosus) Maharani, Putri; Mulia, Aisyah S.; Wulandari, Dinda; Veninda, Hasna R.; Pandapotan, Fadli Afit
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.600

Abstract

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) merupakan penyakit autoimun kronis yang terjadi pada sistem kekebalan tubuh dimana sistem mengalami abnormalitas sehingga menyerang sel-sel dan organ tubuh yang sehat. Pengobatan SLE memiliki tujuan untuk mencegah kerusakan organ, mengoptimalkan kualitas hidup, dan memperpanjang kelangsungan hidup dari penderita. Digunakan beberapa obat seperti imunosupresan untuk menekan respons imun tubuh yang berlebihan. Dalam jangka waktu yang panjang, penggunaan obat-obatan konvensional dapat menimbulkan masalah pada efektifitas dan efek samping yang ditimbulkan. Tumbuhan herbal dapat dijadikan sebagai produk alami bioaktif yang digunakan untuk terapi dari berbagai macam penyakit. Berbagai tumbuhan berpotensi menjadi salah satu alternatif pengobatan tambahan bagi pasien SLE. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan peninjauan literatur (literature review) yang meliputi peninjauan data yang telah diperoleh, pengumpulan data hasil penelitian yang telah dipublikasikan, dan melakukan analisis pada data telah dipilih mengenai kandidat tumbuhan obat herbal yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit Systemic Lupus Erythematosus (SLE) pada basis data berupa PubMed, Cochrane, Embase dan situs pencarian literatur lainnya.  Kandidat tumbuhan obat yang berpotensi pada pengobatan SLE yaitu, Zingiber Officinale; Camellia sinensis; Aconitum; Curcuma longa; Nigella sativa L. Artemisia annua L.; Paeonia lactiflora Pall.; Garcinia mangostana L.; Ganoderma lucidum; Rosa canina L.; Olea europaea; Arthrospira platensis; Acacia farnesiana L.; Daphne kamtschatica Maxim.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yosina Lopo, Imelda; Hedewata, Agustinus; Pello, Helsina Fransiska
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.602

Abstract

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga, perjanjian jual-beli yang dibuat melalui media elektronik dapat dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kekuatan mengikat dalam Perjanjian Jual-beli yang dibuat melalui media elektronik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? (2) Apakah kendala yang dihadapi sehingga salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli melalui media elektronik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan. Teknik pegumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan lain-lainnya. Hasil penelitian ini menunjuKan bahwa: (1) Kekuatan mengikat dalam perjanjian jual-beli yang dibuat melalui media elektronik ditentukan dari kesepakatan kedua belah pihak terhadap syarat-syarat dalam perjanjian tersebut, Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa (wanprestasi) maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati. (2) Kendala terbesar dalam sistem perjanjian e-commerce adalah tanpa adanya tatap muka secara langsung, maka wanprestasi ini akan sangat mudah terjadi meskipun pada awalnya terdapat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Nusa Tenggara Timur Juanico Jawa, Leonardus; Meyners, David Y.; Udju, Hernimus Ratu
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia. Akan tetapi, pengurus dari KONI tersebut merangkap jabatan dalam menjalani tugas sebagai ketua KONI dan tidak sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Adapun rumusan masalah yakni : Bagaimana Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur, Apa dampak rangkap jabatan dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Apa faktor penghambat Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam penelitian ini penliti menggunakan metode penelitian normatif empiris, dimana yang dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber : pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dispora khususnya dibidang olahraga tentunya kami punya program kerja untuk pembinaan olahraga. Salah satu program utama kami yakni Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan tujuan agar nantinya mampu meningkatkan prestasi olahraga khususnya cabang olahraga sepakbola di berbagai event dan tentunya sasaran kami yaitu event Porprov karna ini merupakan kegiatan rutin dari Pemprov, Pengawasan mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali dalam sebuah manajemen organiasi, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah dalam pelaksanaan kegiatan tertib, terarah atau tidak. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak terarah, maka tujuan yang dimaksud tidak akan tercapai seperti pembekuan organisasi, Penundaan Pendanaan Olahraga, dan Salah satu faktor pendukung terpenting dalam upaya mensukseskan program pembinaan prestasi olahraga khusunya olahraga sepakbola adalah tersedianya dana yang memadai. Berbagai sumber dana alternatif perlu digali dalam upaya memenuhi kebutuhan dana untuk pembinaan cabang olahraga prestasi seperti olahraga sepakbola. Pendanaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembinaan olahraga sepakbola, cabang olahraga yang memiliki managemen Komunikasi organisasi cabor yang tidak baik, kepengurusan yang tidak baik, tata kelola program kerja yang terukur dan menghasilkan prestasi yang tidak baik dan ketidaksesuaian dengan target Koni Nusa Tenggara Timur dan Rangkap jabatan kepala daerah kini sedang hangat dibincangkan publik, lantaran saat ini dari kasus yang terjadi pada KONI Nusa Tenggara Timur.Kesimpulan dari penelitian diatas yakni : Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur dalam lingkup keolahragaan akan berjalan kurang baik apabila terjadi hubungan kelakuan yang efektif antara organisasi yang bergerak dibidang yang sama dalam hal ini bidang olahraga sehingga tidak dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian tugas-tugas dalam organisasi bisa tercapai tujuanya.

Page 121 of 194 | Total Record : 1938

 119   120   121   122   123 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 4 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 3 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 2 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 1 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 12 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 11 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 10 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 9 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 8 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 7 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 6 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 5 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 3 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 12 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 11 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 10 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 03 (2024): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 9 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 8 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 7 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 6 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 5 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 4 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 3 (2024): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 2 (2024): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 1 (2024): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 12 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 11 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 10 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 09 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 08 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 7 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 6 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 4 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 3 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 2 (2023): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 1 (2023): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 12 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 11 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 10 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 9 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 8 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 7 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 6 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 5 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 4 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 3 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 2 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 2 No. 1 (2022): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 12 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 11 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 10 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah indonesia Vol. 1 No. 9 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 8 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 7 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah indonesia Vol. 1 No. 6 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah indonesia Vol. 1 No. 5 (2021): CERDIKA: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 4 (2021): Cerdika : Jurnal ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 3 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah indonesia Vol. 1 No. 2 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah indonesia Vol. 1 No. 1 (2021): CERDIKA: Jurnal Ilmiah Indonesia More Issue