cover
Contact Name
Rahmawati Sururama
Contact Email
rahmawatisururama@ymail.com
Phone
+6281321130752
Journal Mail Official
jmb@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Media Birokrasi
ISSN : 27221695     EISSN : 27147339     DOI : https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2
Core Subject : Social,
Jurnal Media Birokrasi merupakan upaya Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam meningkatkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Administrasi Pemerintahan Daerah. Jurnal Media Birokrasi terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Media Birokrasi telah terdaftar dengan nomor ISSN 2722-1695 (media cetak) dan nomor e-ISSN 2714-7339. Jurnal Media Birokrasi memuat artikel dan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun non penelitian. Jurnal Media Birokrasi bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi pemerintahan daerah. Jurnal Media Birokrasi secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan ilmu Administrasi Pemerintahan Darah. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Pembangunan Daerah Administrasi Pertanahan Administrasi Publik Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelayanan Publik
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025" : 6 Documents clear
Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur (2017-2022) Dwi Asri, Jatnika; Sinurat, Marja; Tumija, Tumija; Agustina, Ika
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.4875

Abstract

Studi ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana tingkat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdampak pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 hingga 2022 secara parsial dan simultan. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan metode utamanya adalah analisis regresi data panel. Variabel derajat desentralisasi fiskal (X1) menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mengelola kewenangan desentralisasi. Sebaliknya, rasio ketergantungan keuangan daerah (X2) menunjukkan betapa bergantungnya pemerintah daerah pada dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan provinsi (Mahmudi, 2019). Namun, kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Y), yang menunjukkan seberapa banyak orang memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, terutama dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (BPS, 2023). Hasil studi mengungkapkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah dua variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM secara bersamaan. Sementara rasio ketergantungan keuangan daerah berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur, derajat desentralisasi fiskal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM secara parsial.   Kata Kunci: Derajat Desentralisasi; IPM; Ketergantungan Keuangan.
Pemanfaatan Teknologi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah Pesisir Cirebon: Studi Kasus di Sektor Administrasi dan Layanan Publik Fahlevvi, Mohammad Rezza; Dytihana, Zahra Aqilah
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.5197

Abstract

Pelayanan publik yang efisien dan transparan di daerah pesisir Cirebon menghadapi tantangan besar terkait akses teknologi, infrastruktur digital, dan keterbatasan keterampilan digital, yang menghambat implementasi teknologi dalam sektor administrasi dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah pesisir Cirebon, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-government. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dengan melibatkan 20 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan observasi lapangan digunakan untuk menggali pengalaman dan persepsi masyarakat serta aparatur pemerintah terkait digitalisasi layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi, kesenjangan infrastruktur dan keterbatasan keterampilan digital masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, harapan masyarakat terhadap digitalisasi pelayanan publik cukup tinggi, namun mereka juga khawatir tentang keamanan data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan digital, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan digitalisasi yang inklusif dan efisien di daerah pesisir Cirebon. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya strategi komprehensif dalam mendukung transformasi digital yang tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek sumber daya manusia dan keamanan data untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik berbasis teknologi. Pelayanan Publik; Teknologi; Digitalisasi; Cirebon; E-Government.
Bureaucracy Bashing di Kota Batu Provinsi Jawa Timur Wulandari, Galuh Diajeng; Sukmana, Oman
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.5269

Abstract

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam sistem administrasi negara yang demokratis. Namun, menjelang kontestasi politik, ASN kerap berada dalam posisi dilematis dan menjadi sasaran pencitraan negatif atau bureaucracy bashing oleh aktor politik maupun media. Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik bureaucracy bashing dalam kasus dugaan pelanggaran netralitas sembilan pegawai di Pemerintah Kota Batu, serta memahami dampaknya terhadap etika birokrasi dan persepsi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus intrinsik. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap pegawai terduga pelanggar, Bawaslu, serta pejabat kepegawaian, dan analisis dokumentasi regulatif dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan sembilan pegawai yang terjadi dalam konteks kedinasan dipersepsikan sebagai keberpihakan politik akibat konstruksi opini media dan tekanan politik eksternal. Meskipun tidak semua tindakan memenuhi unsur pelanggaran, narasi publik yang terbentuk bersifat menghakimi dan merusak citra birokrasi. Praktik bureaucracy bashing berdampak pada penurunan moral ASN, munculnya tekanan psikologis, dan erosi prinsip etika administrasi publik. Studi ini menegaskan pentingnya perlindungan etik terhadap ASN dan perlunya kesadaran media serta aktor politik untuk tidak mengeksploitasi citra birokrasi demi kepentingan elektoral jangka pendek. Implikasi teoretis penelitian ini menguatkan relevansi kajian interseksi antara birokrasi, media, dan politik dalam demokrasi lokal.   Kata Kunci: Netralitas Politik; ASN; Mencaci Birokrasi; Etika Birokrasi; Persepsi Birokrasi; Media; Pemilihan Kepala Daerah.  
The Influence of Sundanese Cultural Values on State Civil Apparatus at the Education Office of West Java Province Setiawan, Prima; Hendra, Asep
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.5397

Abstract

Culture is one of the concepts of local wisdom that necessity to be maintained. Sundanese culture is a culture that comes from the Sundanese people. The word "Sunda" means Good, White, Clean, and Brilliant, everything that contains elements of goodness. Sundanese people are believed to have Kasundaan ethos, character, and the virtues of life. The relationship between humans and fellow human beings in Sundanese society must be based on the attitude of "silih asah, silih asuh, and silih asih", meaning that they must teach each other, nurture each other, and love each other to create an atmosphere of community life that is colored by intimacy, harmony, peace, tranquility, and kinship. The creation of a good culture improves performance in an organization. The purpose of this study is to analyze the influence of Sundanese cultural values on the performance of State Civil employees at the West Java Provincial Education. Quantitative research is the method used in this study. A total sample of 395 workers was gathered by employing stratified cluster random sampling. Structural Equation Modeling (SEM) analysis utilizing AMOS 22.0 software is the study methodology used. The findings of this study show that Sundanese cultural values significantly affect performance by 14.0%, (p<0.05). Keywords: performance, Sundanese Cultural Values.
Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal Nazar, Muhammad; Rahmadanita, Annisa; Kusmana, Dedi
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.5481

Abstract

Inovasi pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam proses pelayanan publik di kelurahan. Salah satu wujud inovasi pelayanan publik di Kelurahan Pesurungan Lor melalui aplikasi Whatsapp. Tujuan penelitian ini adlaah untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan telah memenuhi karakteristik keuntungan relatif, kesesuaian, kemudahan, tingkat kerumitan, dan kemungkinan dicoba. Pelayanan publik melalui Whatsapp memiliki keuntungan relatif, yaitu dapat menjawab tuntutan masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak dapat datang secara langsung ke kelurahan untuk mengurus berkas/dokumen. Inovasi tersebut pun telah berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan inovasi pelayanan tersebut memungkinkan untuk dicoba dan dilanjutkan pada pelayanan di masa depan. Adapun tingkat kerumitan pelayanan telah didukung oleh kejelasan prosedur pelayanan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi pesan instan yang bersifat low-cost dan mudah direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Kesimpulannya, inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Keluratan pesurungan Lor telah memenuhi lima karakteristik inovasi, namun masih menghadapi dua tantangan yaitu berkaitan dengan sarana prasana dan aspek sumber daya manusia.   Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik; Aplikasi WhatsApp; Digitalisasi Pelayanan Publik.
Studi Kuantitatif tentang Efektivitas Program Pemutihan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Ambon Ruhuputty, Fadhel Azwin Jamal; Nangameka, Teresa Irmina
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 1, April, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i1.5495

Abstract

Jumlah pajak kendaraan yang diterima di Kota Ambon dari Januari hingga Juni 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Maluku, target penerimaan sebesar 150 miliar hanya mencapai 95 miliar, atau sekitar 63,33% dari target, hingga Juni 2024. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kemungkinan penerimaan dan kenyataan yang harus diperbaiki. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana program pemutihan pajak berdampak pada seberapa efektif penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari survei terhadap 200 wajib pajak dan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Ambon. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda menggunakan SPSS 28. Penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak meningkatkan penerimaan pajak di Kota Ambon sebesar 16,2% setelah dilaksanakan. Model regresi menunjukkan bahwa kejelasan informasi (X1.3) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif (Beta = 1.059, Sig. = 0.000), sementara intensitas sosialisasi (X1.1) memiliki pengaruh yang negatif (Beta = -0.314, Sig. = 0.000), menunjukkan bahwa Program pemutihan pajak sangat membantu proses penerimaan pajak kendaraan bermotor di Ambon. Program berhasil tidak hanya berdasarkan seberapa sering sosialisasi, tetapi juga seberapa jelas dan berkualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kata Kunci: Pemutihan Pajak; Pendapatan Daerah; Kepatuhan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6