cover
Contact Name
Miski
Contact Email
miski@uin-suka.ac.id
Phone
+6285292197146
Journal Mail Official
miski@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto No. 1, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 55281, Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
ISSN : 28095421     EISSN : 28096703     DOI : https://doi.org/10.14421/staatsrecht
The journal "Staatsrecht:Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" is a scientific journal published twice a year by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The scientific journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" invites all authors who have a concentration in the fields of state law and Islamic politics. Or those who have a focus on studies on constitutional law and siyasah.
Articles 95 Documents
Desain Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah Gugun El Guyanie
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam (Issue in Progress)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/

Abstract

Secara konstitusional, tidak ada nomenklatur jabatan wakil kepala daerah yang disebut secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara historis juga tidak ada peran strategis untuk wakil kepala daerah, kecuali hanya sebagai pembantu atau pengganti jika kepala daerah berhalangan. Dari latar tersebut, artikel ini hendak menjawab dua rumusan masalah; pertama, bagaimana desain pilkada tanpa wakil kepala daerah? Kedua, bagaimana problematika pilkada tanpa wakil kepala daerah? Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan sifat penelitian deskriptif, dan Teknik analisis data kualitatif. Desain pilkada tanpa wakil kepala daerah dikaji dengan pendekatan hermeneutika hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, sosiologis maupun komparatif, menegaskan bahwa pilkada dengan desain tanpa wakil kepala daerah memiliki peluang untuk dipraktekkan. Tidak ada pertentangan dengan konstitusi, bahkan menutup oligarki partai politik yang merampas daulat rakyat dalam menentukan pemimpin lokal. Problematika yang muncul terkait dengan desain pilkada tanpa wakil kepala daerah yaitu ketika kepala daerah berhalangan tetap, maka wakil kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat tetap bisa menggantikan kepala daerahnya.
Kenaikan Standar Pendidikan Polisi Dalam Putusan MK Nomor 133/PUU-XXIII/2025 Melalui Perspektif Meritokrasi dan Demokrasi Ikhsan Fatkhul Azis
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam (Issue in Progress)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.4631

Abstract

Permasalahan mengenai syarat pendidikan minimal bagi calon anggota kepolisian menjadi isu konstitusional yang diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-XXIII/2025. Isu ini muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas kepolisian yang menuntut profesionalisme dan kapasitas intelektual yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi pemohon yang mengusulkan kenaikan standar pendidikan minimal menjadi sarjana, serta menilainya dalam perspektif meritokrasi dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi pemohon didasarkan pada asumsi adanya korelasi antara tingkat pendidikan dengan profesionalisme aparat kepolisian. Meskipun secara empiris terdapat hubungan positif antara pendidikan dan kualitas kinerja aparat, argumentasi tersebut cenderung menyederhanakan persoalan dengan menempatkan pendidikan formal sebagai faktor utama. Padahal, kualitas institusi kepolisian juga dipengaruhi oleh sistem pelatihan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan. Selain itu, kenaikan standar pendidikan berpotensi menimbulkan persoalan aksesibilitas dalam konteks kondisi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan reformasi yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada peningkatan standar pendidikan semata.
Transformasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia dan Dampak Polarisasi Afektif Akibat Pemisahan Pemilihan Umum Nasional-Lokal Menurut Teori Liliana Mason Gunawan; Agustinus Supriyanto
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam (Issue in Progress)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.4818

Abstract

  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan memisahkan penyelenggaraan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fase perubahan sistem pemilu di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga rencana pemisahan pemilu tahun 2029, serta mengukur potensi polarisasi yang timbul akibat kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati delapan fase transformasi sistem pemilu sebagai upaya untuk menemukan formulasi yang sesuai dengan kultur budaya bangsa. Namun, pemisahan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan lokal dengan jeda dua hingga dua setengah tahun berpotensi memperkuat polarisasi afektif di masyarakat. Berdasarkan teori Liliana Mason, polarisasi ini dipicu oleh keterbelahan berbasis identitas (suku, agama, dan ras) dan kebencian emosional, bukan sekadar perbedaan kebijakan politik. Analisis menyimpulkan bahwa meskipun polarisasi dalam masyarakat majemuk sulit dihilangkan, dampaknya dapat dimitigasi melalui sikap negarawan presiden terpilih 2029 dengan tidak melakukan endorsement politik pada Pemilu Lokal 2031, serta mempertimbangkan kembali interval waktu antar pemilu untuk menjaga stabilitas demokrasi.    
Penataan Pengaturan Etika Presiden dalam Masa Transisi Pemilihan Umum Rismawati Nur; Azmi Fathu Rohman; Zaky Badruzzaman
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam (Issue in Progress)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/

Abstract

Pelanggaran etika kepresidenan pada masa transisi pemilu di Indonesia menegaskan adanya kekosongan norma hukum yang berimplikasi serius terhadap integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penataan etika presiden dalam masa transisi, sekaligus merumuskan model pengaturan ideal yang dapat menjaga netralitas kekuasaan dan legitimasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan perbandingan, khususnya melalui analisis praktik transisi kepresidenan di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi celah hukum yang memungkinkan presiden memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan elektoral, antara lain melalui politisasi bantuan sosial, pernyataan keberpihakan, dan pengangkatan pejabat strategis. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memiliki kerangka hukum transisi yang jelas, termasuk pembatasan aktivitas politik presiden dan mekanisme pengawasan independen. Berdasarkan analisis perbandingan, penelitian ini menawarkan model penataan etika presiden berbasis tiga pilar utama: pembentukan undang-undang kepresidenan, pembentukan lembaga pengawas etika independen, dan sistem sanksi progresif. Penataan ini merupakan langkah mendesak untuk menjaga keadilan elektoral, memperkuat konsolidasi demokrasi, serta membangun legitimasi institusional.
Politik Hukum Negara dan Penguatan Kelembagaan Petani Sawit Swadaya dalam Rantai Pasok Industri Sawit Nasional Arifin Ma’ruf; Enggar Wijayanto
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam (Issue in Progress)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum negara terhadap penguatan tata kelola sawit rakyat dalam rantai pasok industri sawit nasional. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun sektor kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, posisi petani sawit swadaya masih lemah akibat keterbatasan kelembagaan, akses pasar, dan ketimpangan dalam skema kemitraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum negara mengalami pergeseran dari pendekatan pemberdayaan sosial menuju pendekatan berbasis pasar melalui reformasi regulasi, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, pergeseran tersebut belum diimbangi dengan intervensi negara yang memadai dalam memperkuat kapasitas kelembagaan petani, sehingga menimbulkan ketimpangan struktural dalam rantai pasok. Skema kemitraan yang diharapkan bersifat setara dalam praktiknya masih cenderung merugikan petani akibat lemahnya posisi tawar. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin keadilan distributif melalui penguatan kelembagaan petani, intervensi dalam mekanisme pasar, serta penerapan prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Page 10 of 10 | Total Record : 95