cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Miski
Contact Email
miski@uin-suka.ac.id
Phone
+6285292197146
Journal Mail Official
miski@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto No. 1, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 55281, Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 28095421     EISSN : 28096703     DOI : https://doi.org/10.14421/staatsrecht
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal "Staatsrecht:Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" is a scientific journal published twice a year by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The scientific journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" invites all authors who have a concentration in the fields of state law and Islamic politics. Or those who have a focus on studies on constitutional law and siyasah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
Sumatra Thawalib, Budaya Hukum, dan Perda Syari’ah Di Sumatra Barat Gugun El Guyanie; Enggar Wijayanto; Roqiyul Maarif Syam
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/8me03448

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang faktor relasi antara Organisasi Sumatra Thawalib, terhadap berkembangnya Peraturan Daerah (PERDA) berbasis syariah di Sumatra Barat. Keberadaan Perda Syariah masih menjadi polemik hangat yang menimbulkan atensi publik terhadap pembentukan dan penerapannya di lapangan. Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu daerah dengan Perda Syariah terbanyak di Indonesia. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat, muncul interpretasi kewenangan membentuk perda syariah menjadi semakin luas, hal tersebut dianggap berpotensi inkonstitusional mengingat status Sumatra Barat bukanlah Daerah Istimewa. Tulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan budaya hukum sebagai kerangka analisis untuk melihat relasi kultur sosial-budaya dan pendidikan terhadap lahirnya Perda Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan relasi secara langsung antara keberadaan Sumatra Thawalib terhadap lahirnya Perda Syariah di Sumatra Barat, meskipun banyak dari alumni Sumatra Thawalib menduduki jabatan strategis di bidang politik, khususnya partai bercorak Islam. Formalisasi syariah ke dalam bentuk perda lebih dipengaruhi oleh faktor politik dan adat. di sisi lain, Perda Syariah cenderung mengatur simbol-simbol agama di ruang publik, dan dari sisi efektivitas sulit untuk diterapkan.
Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai The guardian of Democracy dalam menyambut pesta demokrasi 2024 Lilik Agus Saputro; Ahmad Syaifudin Anwar
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/v8qgwt74

Abstract

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri suata negara dikatakan demokratis. Sebagaimana konsep demokrasi, yakni untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat. Karena itu, rakyat dilibatkan penuh dalam haknya baik dipilih maupun memilih. Disamping itu, rakyat juga wajib sebagai pengawas dalam jalannya pelaksanaan demokrasi melalui pemilu. Karena tugas negara sebatas memberikan wadah lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi ketika timbul sengketa hasil pemilihan kedepannya. Sebab, Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab sebagai pengawal demokrasi dalam menjaga pemilihan yang demokratis. Kendati misalnya Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai lembaga baru dalam lembaga peradilan. Namun faktanya Undang-Undang memberikan amanah kepada Mahkamah Konstitusi secara penuh. Tulisan ini berusaha untuk menganalisa dua permasalahan. Pertama, bagaimana dinamika persiapan menuju pemilu serentak Tahun 2024. Kedua, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of democracy dalam menghadapi pemilu. Penelitian menggunakan jenis yuridis normative bertujuan untuk menemukan aturan serta norma untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga ditemukan penyelesaian masalah terkait isu yang diteliti. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan ditetapkannya jadwal dan tahapan Pemilu 2024, baik Pemilu Nasional maupun Pilkada 2024. KPU dalam hal ini sebagai kepanjangan negara sebagai pelaksana pemilihan perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak. Kemudian, Mekanisme peradilan terkait sengketa pemilu di MK menerapkan model peradilan cepat untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan sengketa pemilu yang masuk ke MK. Mekanisme speedy trial diatur dalam undang-undang yang mengharuskan diselesaikan oleh Mahkamah dalam jangka waktu 14 hari kerja.  
The Structural Transformation of Land Administration Institutions in Aceh Province within the Framework of Public Land Administration Services Based on the General Principles of Good Governance (AAUPB) Lukman, F.X. Arsin; Ghalib, Muhammmad Farhan Al
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4560

Abstract

This study examines the structural changes in land administration institutions in Aceh Province within the framework of land administration services based on the General Principles of Good Governance (AAUPB). The background of this research lies in Aceh’s special autonomy status, which grants authority over land management under Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh. The research method applied is normative juridical, employing a statutory approach, a conceptual approach, and supported by interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the structural change positions the Aceh Land Agency (Dinas Pertanahan Aceh) as responsible for policy formulation and customary land management, while the Aceh branch of the National Land Agency (BPN Aceh) focuses on technical services such as land registration. The implementation of AAUPB principles—such as legal certainty, transparency, and accountability—has been applied, although challenges remain, including regulatory disharmony and limited integration of information systems. The study recommends accelerating the enactment of the Aceh Land Qanun, harmonizing regulations, and digitalizing land services. Keywords: Institutional Change, Land Administration, Aceh, AAUPB, Aceh Land Qanun
Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 Tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah Moch Andika Satria Piningit; Yana Sutiana; Lutfi Fahrul Rizal
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4563

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 yang mengatur tentang pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Kebijakan ini hadir sebagai respon atas rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menumpuknya tunggakan pajak kendaraan di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diberikan insentif berupa pembebasan seluruh tunggakan dan denda hingga tahun 2024, dengan syarat membayar pajak tahun berjalan (2025) dalam periode yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di beberapa titik pelayanan Samsat, baik offline maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, kebijakan ini telah diterapkan melalui berbagai kanal layanan publik seperti Samsat Induk, Drive Thru, Samsat Keliling, serta aplikasi digital (Sambara dan SIGNAL). Namun, sosialisasi masih belum merata dan cenderung minim di kalangan masyarakat kelas bawah. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan taqnin (regulasi) dalam pemerintahan Islam, di mana penguasa diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan fiskal demi keadilan sosial dan kemudahan rakyat. Di sisi lain, pelaksanaan yang belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek komunikasi publik, evaluasi kebijakan, serta konsistensi penegakan hukum pasca berakhirnya masa pemutihan.Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya BAPENDA dan instansi terkait, lebih aktif melakukan sosialisasi terpadu, penguatan sistem digital, dan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan, agar kebijakan ini benar-benar menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong stabilitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong Eling Sinta; Ade Kosasih
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4471

Abstract

  Amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan ini menjadi instrumen politik hukum yang dapat menghapus sifat pidana (amnesti) maupun menghentikan penuntutan (abolisi) dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dasar hukum yang berlaku hingga kini masih bersandar pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, yang secara historis lahir dari konteks politik darurat dan sudah tidak relevan dengan sistem hukum modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta praktik pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pemberian amnesti dan abolisi sah secara konstitusional, penerapannya pada kasus tindak pidana korupsi berpotensi melanggar prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta melemahkan integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui pembatasan agar amnesti dan abolisi tidak berlaku bagi tindak pidana luar biasa, kewajiban menunggu putusan inkracht, serta penguatan mekanisme checks and balances melalui DPR, Mahkamah Agung, dan partisipasi publik. Dengan demikian, hak prerogatif Presiden tetap berada dalam koridor hukum, mencegah kesewenang-wenangan, dan menjaga komitmen pemberantasan korupsi.  
Implementation of Consumer Protection from a Human Rights Perspective in Indonesia Agustin Widjiastuti; Nafis Dwi Kartiko; Ina Rosmaya
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4565

Abstract

The development and advancement of information technology has led to new legal activities being carried out virtually, such as electronic transactions. While online electronic transactions offer advantages, there are also risks that can harm consumers. With the enactment of Consumer Protection Law No. 8 of 1999, Financial Sector Development and Strengthening Law No. 4 of 2023, and the Electronic Information and Transactions Law, as well as other laws, does this provide protection for consumer rights, which are human rights, when consumers suffer losses? Legal measures that hinder consumers from obtaining protection when conducting electronic transactions create an imbalance in transactions from a human rights perspective. The research method used in this study is a normative juridical research method, which is an effort to find solutions to problems by examining and reviewing positive legal norms using the concept of Law in book, namely by conducting a literature study. The results of the study show that government policies, which should provide rules to guarantee the public interest, preventative measures, and legal protection for consumers through existing regulations and law enforcement, as well as improve welfare and social justice for all citizens, can be reflected/implemented through policies carried out in accordance with the principles outlined in the general principles of good governance. However, there is still a need for improvement in implementing existing policy principles by emphasizing the importance of optimal strict regulation and law enforcement related to government actions, as well as maintaining public trust and community compliance in accordance with a human rights perspective.
Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Demokratis Pemuda: Perspektif Wagub Dimyati tentang Baris-Berbaris sebagai Upaya Melawan Apatisme Indah Dwi Sutarini; Nurlya Fitri Salsabila; Yufita Tarru Hegi; Sulistiawati
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4623

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Civic Education in shaping the democratic character of youth through the perspective of the Deputy Governor of Banten, A. Dimyati Natakusumah, regarding marching activities as an effort to counter apathy. The declining levels of discipline, accuracy, solidarity, and nationalism among students highlight the urgent need for continuous character development. Using a qualitative approach through content analysis of the Deputy Governor’s statements, this study finds that marching activities contain core Civic Education values such as discipline, cooperation, responsibility, mutual assistance, and patriotism. These activities not only train physical coordination but also cultivate democratic character through social interaction, strengthened civic engagement, and the habituation of positive behavior. The findings emphasize that marching serves as an effective, simple, and applicable method for enhancing youth character while reducing apathy. This research contributes to the development of contextual character education models within school environments.
Analisis Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Peran DPRD dalam Mendorong Pemkot Tangerang Menggali Sumber PAD Baru Aura Salsa Permana; Rosalina Bedo Jogo; Maria Seravia Sia; Ajeng Aulia Sasri
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4625

Abstract

This study examines the role of the Regional House of Representatives (DPRD) in encouraging the Tangerang City Government to explore new sources of Local Own-Source Revenue (PAD) through the perspective of Civic Education. The analysis highlights how civic values such as democratic representation, accountability, transparency, rational policy planning, and local government responsibility shape the interaction between the legislative and executive branches in regional financial management. The DPRD’s initiative to push for innovative PAD sources reflects its commitment to strengthening fiscal independence and ensuring the sustainability of public services. Through functions of oversight, budgeting, and public representation, the DPRD motivates the local government to conduct research, benchmarking, and identification of potential economic sectors that can enhance revenue. This study concludes that the role of DPRD aligns with the core principles of Civic Education, emphasizing good governance, public participation, and regional autonomy. Strengthening PAD is essential to support improved public services, infrastructure development, and long-term regional welfare.
Excecutive Preview: Pengharmonisasian Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia Budi Harianto
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v5i1.4051

Abstract

Pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah merupakan bagian fundamental dari sistem negara hukum Indonesia yang bertujuan menjaga keselarasan antara regulasi di tingkat daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam praktik otonomi daerah, peraturan daerah kerap menghadapi persoalan disharmoni, tumpang tindih norma, serta konflik kewenangan yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mencabut kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah pasca pengundangan telah menggeser pola pengawasan represif ke arah pengawasan preventif melalui mekanisme executive preview. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah serta menegaskan urgensi executive preview sebagai instrumen pengawasan preventif dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa executive preview memiliki peran strategis dalam mencegah lahirnya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, mekanisme ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas materi muatan dan teknik perancangan peraturan daerah sekaligus meminimalisir potensi pengujian materiil di Mahkamah Agung. Namun demikian, efektivitas pengharmonisasian masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta inkonsistensi regulasi. Oleh karena itu, penguatan kerangka normatif dan kelembagaan executive preview menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, responsif, dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah serta sistem hukum nasional.
Energy Transition and Green Welfare State: Reimagining Energy Legal Politics within the Framework of Welfare and Sustainability Baskoro, Aji
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v5i1.4134

Abstract

The global climate crisis and the imperative of sustainable development have positioned energy transition as a crucial agenda. In the Indonesian context, despite the constitutional mandate towards a welfare state, the implementation of energy transition policies has not fully reflected these principles. This study aims to analyze the energy law politics of energy transition in Indonesia from the perspective of the welfare state and to explore the potential of the green welfare state as a more comprehensive alternative framework. The research methodology employed is a normative legal study with statutory and conceptual approaches. Data were collected through the analysis of relevant legislation and literature, which were subsequently analyzed qualitatively using content analysis. The research findings indicate that the current implementation of energy transition policies still faces significant challenges in realizing equitable energy access, the protection of vulnerable groups, meaningful public participation, and the proactive role of the state in regulation and oversight. This study concludes that the green welfare state framework, underpinned by the philosophy of ecocentrism and intergenerational justice, and integrating social and ecological justice, offers a more holistic approach to reformulating just and sustainable energy law politics in Indonesia. The implementation of this framework necessitates a strong state commitment, inclusive participation from all stakeholders, and the establishment of regulations that support a just and environmentally friendly transition.      

Page 7 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam ( Issue In Progress) Vol. 5 No. 2 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 2 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam More Issue