cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu Widowati Johannes
Contact Email
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Phone
+6281222242754
Journal Mail Official
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : -     EISSN : 26856069     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) berisi tulisan, artikel yang berisi isu-isu hangat terkait Manajemen Keuangan dan Ekonomi baik dilingkup Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 100 Documents
 6   7   8   9   10 
Pengaruh Kemiskinan, IPM, Dan Pengangguran Terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Sinurat, Ronaldo Putra Pratama
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i2.4722

Abstract

Abstract West Nusa Tenggara is one of the provinces with the largest natural resources. However, the economic level of West Nusa Tenggara Province is one of the lowest in Indonesia. This study aims to analyze the effect of poverty, HDI, and unemployment on the GRDP of West Nusa Tenggara Province during the period 2016-2023. The analysis in this study uses multiple linear regression with time series data. The results of this study indicate that poverty and HDI have a significant effect on GRDP, while unemployment does not have a significant effect. These results can be one of the considerations for designing policies to improve the economy in West Nusa Tenggara Province Keywords : West Nusa Tenggara, GRDP, Poverty, Human Development Index, Unemployment Abstrak Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan sumber daya alam terbesar. Namun, tingkat perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu terendah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, IPM, dan pengangguran terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2016 - 2023. Analisis pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan data berbentuk time series. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, sedangkan pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk merancang kebijakan guna meningkatkan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kata Kunci : Nusa Tenggara Barat, PDRB, Kemiskinan, IPM, Pengangguran
Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Domestik di Kabupaten Lebak Khofiya, Nidaan; Awalia, Salsha
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i2.4725

Abstract

Abstract Lebak Regency has a rich diversity of natural and cultural resources, making it a potential tourist destination in Indonesia. Aims to explore the tourism potential in the area and its impact on improving the local economy. Using a qualitative approach through interviews and observations, data were collected from tourism stakeholders, local business actors, and the surrounding community. The findings show that Lebak Regency has various tourist attractions that can attract tourists, such as nature, culture, and agro tourism, but obstacles such as lack of infrastructure and effective promotion hinder its development. The results of the analysis show that the development of the tourism sector can increase community income and create new jobs. Therefore, the tourism potential in Lebak Regency is very large and can contribute significantly to the domestic economy, with the need for collaboration between the government, community, and private sector to improve infrastructure, promotion, and community involvement in tourism management so that its benefits can be felt optimally. Keywords: Tourism, tourism development, domestic economy, Lebak Regency Abstrak Kabupaten Lebak memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan budaya yang kaya, menjadikannya sebagai destinasi wisata potensial di Indonesia. Bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pariwisata di daerah tersebut dan dampaknya terhadap peningkatan perekonomian lokal. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi, data dikumpulkan dari stakeholder pariwisata, pelaku usaha lokal, dan masyarakat sekitar. Temuan menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki berbagai atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan, seperti wisata alam, budaya, dan agro, namun kendala seperti kurangnya infrastruktur dan promosi yang efektif menghambat pengembangannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, potensi pariwisata di Kabupaten Lebak sangat besar dan dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian domestik, dengan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur, promosi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Kata Kunci : Pariwisata, pengembangan pariwisata, perekonomian domestik, Kabupaten Lebak
Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan Awalia, Salsha; Sumayya, Siti Azzahra
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i2.4759

Abstract

Abtract BLT is defined as assistance for the poor that is sourced from village funds. This assistance is one type of social protection and security from the government. BLT aims to help the poor meet their basic needs, especially in situations of economic crisis such as the COVID-19 pandemic. Although BLT increases the purchasing power of the poor, its impact is temporary and insufficient to address long-term structural poverty. The study used qualitative and quantitative approaches to analyze the effectiveness of the program and constraints in its implementation. Results show that BLT contributes to reducing poverty temporarily, but does not create economic independence among recipients. Keywords: Direct Cash Transfer, poverty, rural, effectiveness, government policy. Abstrak BLT didefinisikan sebagai bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa. Bantuan ini merupakan salah satu jenis perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah. BLT bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam situasi krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19. Meskipun BLT meningkatkan daya beli masyarakat miskin, dampaknya bersifat sementara dan tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural jangka panjang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis efektivitas program dan kendala dalam implementasinya. Hasil menunjukkan bahwa BLT berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan sementara, tetapi tidak menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan penerima. Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, kemiskinan, pedesaan, efektivitas, kebijakan pemerintah.
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Agustina, Ika; Renaldi, Muhammad Zidane Aries
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i2.4760

Abstract

Abstract This study investigates the impact of government spending on the growth of the Human Development Index (HDI) in Paser Regency, East Kalimantan, as well as the dominant sectors that influence HDI growth. The research method used an inferential quantitative method referring to document analysis of the Paser Regency Regional Budget Realization Report, the focus of the research was on spending in the Education, Health, and Economic sectors. Data was obtained from the financial statements of the Paser Regency local government. The results showed that government expenditure produced a significant multiple linear regression analysis of 12.478 points, with the Education sector as the most influential (11.13 points), followed by the Health sector (0.73 points) and the Economy sector (0.018 points). It is concluded that there is an influence on government expenditure on the growth of the Human Development Index (HDI), with government expenditure in the Education sector emerging as the most influential factor in driving the growth of the Human Development Index in Paser Regency. The results of this study can be used as a reference in increasing the Human Development Index in the perspective of government spending. Keywords: human development index (HDI), government expenditure Abstrak Penelitian ini menyelidiki pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, serta sektor dominan yang memengaruhi pertumbuhan IPM. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif Inferensial merujuk kepada analisis dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser, fokus penelitian adalah pada pengeluaran di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Data diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Paser. Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah menghasilkan analisis regresi linear berganda yang signifikan sebesar 12.478 poin, dengan sektor Pendidikan sebagai yang paling berpengaruh (11.13 poin), diikuti oleh sektor Kesehatan (0.73 poin) dan sektor Ekonomi (0.018 poin). Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pada pengeluaran pemerintahan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM), dengan pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan muncul sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Paser. Adapun hasil dari penelitian ini dapat dijadikan refrensi dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Pengeluaran Pemerintah. Kata Kunci : pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia
Efektivitas Pemindahtanganan Aset Peralatan dan Mesin melalui Penjualan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tumija, Tumija; Rachmadika, Frendymasta
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i2.4762

Abstract

Abstract One of the problems with Regional Property (BMD) owned by Sidoarjo Regency is that it is not used and is in a condition of serious damage. Another problem is the accumulation of heavily damaged assets which can be seen from the recorded value on the regional balance sheet, especially in the miscellaneous assets post. The aim of this research are to find out effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sale, inhibitants that are faced by Regional Finance and Assets Agency (BPKAD) of Sidoarjo Regency in realizing the effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sales. This research using qualitative descriptive method with inductive approach. Data was collected by interview technique complemented with documentation and observation. The result brought the fact that redeployment of equipment and machinery assets through sales in BPKAD Sidoarjo has fulfilled several dimensions of Gibson’s effectiveness theory even if it has not able yet to resolve the problem about the heap of heavy damaged equipment and maschinery assets completely. Equipment and machinery assets redeployment through sales has been done quite effectively although it still face faces obstacles such as lack of local government agency’s (OPD’s) understanding about assets redeployment, collecting and matching assets data, inadequate asset storage, dependency on state asset auction service (KPKNL) or public appraiser service (KJPP) because of unavailability of appraisers from the civil apparatus of Sidoarjo Government. Keywords: Effectiveness, Equipment and Machinery Assets, Redeployment through Sales Abstrak Permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo salah satunya tidak terpakai dan dalam kondisi rusak berat. Masalah lain adanya penumpukan aset rusak berat dapat terlihat dari nilai tercatat pada neraca daerah khususnya pada pos aset lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan, mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dilengkapi observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi sejumlah dimensi teori efektivitas Gibson meski belum mampu menyelesaikan masalah penumpukan aset peralatan dan mesin rusak berat secara tuntas. Pemindahtanaganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan cukup efektif meski masih menghadapi hambatan meliputi kurangnya pemahaman organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pemindahtanganan aset, pengumpulan dan pencocokan data aset, tempat penyimpanan yang belum memadai, ketergantungan pada KPKNL atau KJPP karena tidak adanya penilai dari aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kata Kunci : Aset Peralatan dan Mesin, Efektivitas, Pemindahtanganan
Transformasi Desa Menuju Kemandirian: Studi Pemanfaatan Dana Desa Berbasis IDM Di Kecamatan Bone, Bone Bolango Setiawan, Irfan; Urumi, Jeri Arifin
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5445

Abstract

ABSTRACT This study aims to analyze the utilization of Village Funds in improving the Village Development Index (IDM) in Bone District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. A qualitative descriptive approach was used, using a case study method in four villages that have achieved independent village status: Segitia, Monano, Cendana Putih, and Molamahu. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, then analyzed using thematic analysis techniques. The results indicate that the utilization of Village Funds, directed at the development of productive infrastructure such as farm roads and biofloc ponds, as well as local economic empowerment programs, directly contributed to improving the social and economic resilience dimensions of the IDM indicator. Mentoring by professional staff has also been shown to strengthen community participation in development planning and improve budget accountability. This study recommends strengthening village development planning based on IDM (village development planning) data and implementing a digital monitoring system to promote transparency and evidence-based decision-making. These findings reinforce the importance of utilizing Village Funds, not only physically but also transformatively, in promoting sustainable village independence. Keywords: Village Fund, Village Development Index, participation, village planning, data-based development.   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada empat desa yang telah mencapai status desa mandiri, yaitu Desa Segitia, Monano, Cendana Putih, dan Molamahu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur produktif seperti jalan usaha tani dan kolam bioflok, serta program pemberdayaan ekonomi lokal, berkontribusi langsung terhadap peningkatan dimensi ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi dalam indikator IDM. Pendampingan oleh tenaga profesional juga terbukti memperkuat partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan perencanaan pembangunan desa berbasis data IDM (village development planning), serta penerapan sistem monitoring digital untuk mendorong transparansi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Temuan ini memperkuat pentingnya pemanfaatan Dana Desa yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga transformatif dalam mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan. Kata Kunci: Dana Desa, Indeks Desa Membangun, partisipasi, perencanaan desa, pembangunan berbasis data
Eksplorasi Praktik Pelaporan Keuangan Daerah: Perspektif Aparatur Terhadap Literasi Akuntansi Dan Sistem Informasi Pemerintahan : (Studi Kasus: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar) Sinurat, Marja; Gita Putri Prita Sari, Ni Luh Gede
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5482

Abstract

ABSTRACT The preparation of regional financial reports using the Regional Government Financial Information System (SIPD), which is simultaneously implemented by all local governments in Indonesia, offers both convenience and challenges for the Denpasar City Government. Challenges arise due to limited understanding of the structure and technical preparation of financial reports, as well as system transitions that may lead to omitted input stages in the reporting process. This study aims to analyze the influence of accounting understanding on the quality of regional financial reports, the influence of SIPD implementation on the quality of these reports, and the combined effect of accounting understanding and SIPD implementation on the quality of regional financial reports in Denpasar City. A quantitative research method was employed, with primary data collected through closed-ended questionnaires distributed to officials, employees, staff, and operators within the BPKAD and 36 regional apparatus units, totaling 127 individuals, from which a sample of 56 respondents was selected using a simple random sampling technique. Data analysis was conducted using SPSS version 27. The results indicate that accounting understanding has a significant influence on the quality of regional financial reports, contributing 28%, while SIPD implementation contributes 54.9% to report quality. Furthermore, when combined, accounting understanding and SIPD implementation have a simultaneous influence, contributing 67.6% to the quality of regional financial reports in Denpasar City. These findings highlight the need for the Denpasar City Government to conduct regular training and evaluations to enhance the accounting competencies of officials, employees, and financial staff, thereby supporting the continuous improvement of the quality of regional financial reports in the future. Keywords: LKPD Quality, Accounting Understanding, SIPD Application ABSTRAK Penyusunan laporan keuangan daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, memberikan kemudahan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Denpasar. Tantangan muncul akibat masih terbatasnya pemahaman terkait struktur dan teknis penyusunan laporan keuangan, serta adanya transisi sistem yang dapat menyebabkan tahapan input terlewat dalam proses pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pengaruh penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan daerah, serta pengaruh secara simultan antara pemahaman akuntansi dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner tertutup yang didistribusikan kepada pejabat, pegawai, staf, dan operator pada BPKAD serta 36 perangkat daerah di Kota Denpasar, dengan jumlah populasi 127 orang dan sampel sebanyak 56 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan kontribusi sebesar 28%, sedangkan penerapan SIPD memberikan kontribusi sebesar 54,9% terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selanjutnya, secara simultan, pemahaman akuntansi dan penerapan SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Denpasar dengan kontribusi sebesar 67,6%. Temuan ini menunjukkan pentingnya bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk melaksanakan pelatihan dan evaluasi secara rutin guna meningkatkan kompetensi akuntansi pejabat, pegawai, dan staf keuangan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan daerah secara berkelanjutan di masa mendatang. Kata Kunci: Kualitas LKPD, Pemahaman Akuntansi, dan Penerapan SIPD
Analisis Faktor Persepsi Manfaat Dan Kemudahan Dalam Adopsi E-Retribusi Pasar: (Studi Literatur Berbasis Technology Acceptence Model Di Kota Bandung) Sari, Dewi Nurmala; Andaning, Ajeng Kusuma; Johannes, Ayu Widowati; Sarihati, Tati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5548

Abstract

ABSTRACT   Digitizing market levies through the e-retribution system is a key strategy for the Bandung City Government to improve transparency, accountability, and Regional Original Revenue (PAD). However, the system's success depends not only on technological infrastructure but also on the acceptance of market traders as primary users. This article aims to analyze the factors of perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (PEOU) in the adoption of e-market levies in Bandung City, as well as to identify external barriers influencing technology acceptance. The method used is a systematic literature review using the PRISMA approach, analyzing 23 selected primary and secondary documents (published between 2018 and 2024) using thematic analysis techniques based on Davis's (1989) Technology Acceptance Model (TAM) framework. The findings indicate that PU and PEOU are the primary determinants of acceptance, but their effectiveness is significantly mediated by three external factors: (1) training intensity and methods, (2) level of trust in the system and institutions, and (3) disparities in digital literacy between generations. Bandung City's Regional Original Revenue (PAD) data (2021–2024) shows an increase in the contribution of e-retribution from 44% to 90%, but resistance persists, particularly among older vendors who find the system complicated and unuser-friendly. Theoretically, this study extends the TAM model by integrating contextual variables such as digital literacy, institutional trust, and community mentoring models relevant to the context of local e-government and non-technical user groups in developing countries. Practically, these findings recommend evidence-based policies: (1) redesigning the e-retribution application using universal design principles; (2) institutionalizing the "Market Digital Ambassador" program as a peer-to-peer mentoring model; (3) ongoing audio-visual-based training; and (4) developing a backup system and a real-time transparency dashboard to restore trust after a technical incident. This study emphasizes that successful digital transformation must be human-centered, not just technology-centered. Keywords: Market e-retribution, Technology Acceptance Model, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use ABSTRAK Digitalisasi retribusi pasar melalui sistem e-retribusi menjadi strategi kunci Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, melainkan pada penerimaan pedagang pasar sebagai pengguna utama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor persepsi manfaat (Perceived Usefulness/PU) dan persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use/PEOU) dalam adopsi e-retribusi pasar di Kota Bandung, serta mengidentifikasi hambatan eksternal yang memengaruhi penerimaan teknologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis (systematic literature review) dengan pendekatan PRISMA, menganalisis 23 dokumen primer dan sekunder terpilih (publikasi 2018–2024) melalui teknik analisis tematik berbasis kerangka Technology Acceptance Model (TAM) Davis (1989). Temuan menunjukkan bahwa PU dan PEOU merupakan determinan utama penerimaan, namun efektivitasnya dimediasi secara signifikan oleh tiga faktor eksternal: (1) intensitas dan metode pelatihan, (2) tingkat kepercayaan terhadap sistem dan institusi, serta (3) disparitas literasi digital antar generasi. Data PAD Kota Bandung (2021–2024) menunjukkan peningkatan kontribusi e-retribusi dari 44% menjadi 90%, namun resistensi tetap ada, terutama di kalangan pedagang usia lanjut yang merasa sistem rumit dan tidak ramah pengguna. Implikasi teoretis, penelitian ini memperluas model TAM dengan mengintegrasikan variabel kontekstual seperti literasi digital, kepercayaan institusional, dan model pendampingan komunitas yang relevan dalam konteks e-government lokal dan kelompok pengguna non-teknis di negara berkembang. Implikasi praktis, temuan ini merekomendasikan kebijakan berbasis bukti: (1) redesain aplikasi e-retribusi dengan prinsip universal design; (2) institusionalisasi program “Duta Digital Pasar” sebagai model pendampingan peer-to-peer; (3) pelatihan berkelanjutan berbasis audio-visual; dan (4) pembangunan sistem backup serta dashboard transparansi real-time untuk memulihkan kepercayaan pasca-insiden teknis. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital yang sukses harus berpusat pada manusia, bukan hanya pada teknologi. Kata Kunci: e-retribusi pasar, Technology Acceptance Model, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use
Reformasi PAD Berbasis Warisan Budaya: Studi Komparatif Kota Bekasi, Yogyakarta, Dan Bandung Santoso, Tina; Hidayat, Muh Ryan Rahmatul; Santosa, Pandji; Manumpil, Precillia
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5555

Abstract

ABSTRACT This study examines the reform of Local Original Revenue (PAD) through the utilization of cultural assets as a sustainable revenue source, employing a comparative policy analysis of Bekasi, Yogyakarta, and Bandung. Findings reveal that despite Bekasi’s rich cultural heritage—including the Old Regency Building, St. Peter’s Church, and the Historic Railway Line—its contribution to PAD remains negligible at 0.005%, starkly contrasting with Yogyakarta (IDR 1.8 trillion/year) and Bandung (IDR 85 billion/year). The divergence lies not in asset availability but in governance: Yogyakarta and Bandung possess specific regulations (bylaws), integrated institutional structures (YHM, TKPCB), and business-oriented monetization models, while Bekasi suffers from policy vacuum, institutional fragmentation, and conservative bureaucratic mindsets. The study recommends three strategic interventions: (1) issuance of a Mayor’s Regulation on cultural asset utilization; (2) establishment of a Cultural Asset Coordination Unit; and (3) a pilot project revitalizing the Old Regency Building as a creative hub. This research affirms that PAD transformation requires neither massive funding nor new infrastructure, but a paradigm shift from “preservation without income” to “preservation through income.” Keywords: Local Original Revenue, Cultural Assets, Comparative Study, Bureaucratic Reform     ABSTRAK Penelitian ini mengkaji reformasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset budaya sebagai sumber pendapatan berkelanjutan, dengan pendekatan studi komparatif terhadap Kota Bekasi, Yogyakarta, dan Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif kebijakan, melalui analisis dokumen kebijakan (Perda, laporan APBD, regulasi terkait), wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan pada aset budaya prioritas di ketiga kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Bekasi memiliki potensi aset budaya yang kaya—seperti Gedung Bupati Lama, Gereja Santo Petrus, dan Jalur Kereta Api Tua—kontribusinya terhadap PAD hanya 0,005%, jauh di bawah Yogyakarta (Rp1,8 triliun/tahun) dan Bandung (Rp850 miliar/tahun). Perbedaan utama bukan pada ketersediaan aset, tetapi pada tata kelola: Yogyakarta dan Bandung memiliki regulasi spesifik (Perda), struktur kelembagaan terintegrasi (Kundha Kabudayan), dan mekanisme monetisasi berbasis bisnis, sementara Bekasi mengalami policy vacuum, fragmentasi kelembagaan, dan paradigma birokrasi yang konservatif. Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis: (1) Penerbitan Peraturan Walikota tentang pemanfaatan aset budaya; (2) Pembentukan Unit Koordinasi Aset Budaya; dan (3) Pilot project revitalisasi Gedung Bupati Lama sebagai sentra kreatif. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi PAD tidak memerlukan investasi besar, tetapi perubahan paradigma dari “pelestarian tanpa pendapatan” menjadi “pelestarian melalui pendapatan”. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Aset Budaya, Studi Komparatif, Reformasi Birokrasi
Integrasi Big Data Dan Data Science Dalam Tata Kelola Keuangan Daerah: Pembelajaran Dari Kota Bandung Setiawan, Muh Rivandi
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5565

Abstract

ABSTRACT Regional budget planning is a crucial pillar of public financial governance at the local level, yet it often faces uncertainty due to fluctuations in regional own-source revenue, changes in central fiscal policies, and non-linear spending dynamics. Inaccurate projections may lead to budget deficits, inefficient expenditures, or even public resource waste. This study aims to analyze the potential application of Data Science methods—particularly regression and time series forecasting—to develop predictive models capable of more accurately estimating revenue and expenditure realization for the Bandung City Government. Secondary data were collected from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Central Bureau of Statistics (BPS), and Bandung’s Open Data portal, covering historical Regional Revenue and Expenditure Budgets (APBD), budget realization records, macroeconomic indicators (such as inflation, economic growth, and unemployment rates), and demographic data. By analyzing historical patterns and identifying key determinants of budget performance, the model is designed to generate realistic projections and data-driven policy recommendations. Results indicate that the Data Science approach enhances budget planning precision, minimizes deviation risks, and supports more transparent and accountable decision-making. This research is expected to serve as a foundation for digital transformation in regional financial management, while also promoting budget efficiency and responsiveness to actual community needs. Ultimately, integrating predictive analytics into fiscal planning can strengthen governance, optimize resource allocation, and improve public service delivery at the local government level. Keywords: Data Science, budget prediction, regional finance, Bandung City, planning. ABSTRAK Perencanaan anggaran daerah merupakan pilar penting dalam tata kelola keuangan publik di tingkat lokal, namun seringkali dihadapkan pada ketidakpastian akibat fluktuasi pendapatan asli daerah, perubahan kebijakan fiskal pusat, serta dinamika belanja yang tidak selalu linier dengan rencana awal. Ketidakakuratan proyeksi dapat berdampak pada defisit anggaran, inefisiensi belanja, atau bahkan pemborosan sumber daya publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi penerapan metode Data Science—khususnya teknik regresi dan time series forecasting—untuk membangun model prediktif yang mampu memperkirakan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Bandung secara lebih akurat. Data sekunder dikumpulkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan portal Open Data Kota Bandung, mencakup APBD historis, realisasi anggaran, indikator ekonomi makro (seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran), serta data demografi. Melalui analisis pola historis dan identifikasi variabel penentu kinerja anggaran, model ini dirancang untuk memberikan proyeksi realistis dan rekomendasi kebijakan berbasis data. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan Data Science mampu meningkatkan presisi perencanaan anggaran, meminimalkan risiko deviasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong efisiensi dan responsivitas anggaran terhadap kebutuhan riil masyarakat. Kata kunci: Data Science, prediksi anggaran, keuangan daerah, Kota Bandung, perencanaan.

Page 10 of 10 | Total Record : 100

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) In Progress Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018 JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017 JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017 More Issue