cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu Widowati Johannes
Contact Email
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Phone
+6281222242754
Journal Mail Official
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : -     EISSN : 26856069     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) berisi tulisan, artikel yang berisi isu-isu hangat terkait Manajemen Keuangan dan Ekonomi baik dilingkup Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 106 Documents
 5   6   7   8   9 
Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Domestik di Kabupaten Lebak Khofiya, Nidaan; Awalia, Salsha
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i2.4725

Abstract

Abstract Lebak Regency has a rich diversity of natural and cultural resources, making it a potential tourist destination in Indonesia. Aims to explore the tourism potential in the area and its impact on improving the local economy. Using a qualitative approach through interviews and observations, data were collected from tourism stakeholders, local business actors, and the surrounding community. The findings show that Lebak Regency has various tourist attractions that can attract tourists, such as nature, culture, and agro tourism, but obstacles such as lack of infrastructure and effective promotion hinder its development. The results of the analysis show that the development of the tourism sector can increase community income and create new jobs. Therefore, the tourism potential in Lebak Regency is very large and can contribute significantly to the domestic economy, with the need for collaboration between the government, community, and private sector to improve infrastructure, promotion, and community involvement in tourism management so that its benefits can be felt optimally. Keywords: Tourism, tourism development, domestic economy, Lebak Regency Abstrak Kabupaten Lebak memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan budaya yang kaya, menjadikannya sebagai destinasi wisata potensial di Indonesia. Bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pariwisata di daerah tersebut dan dampaknya terhadap peningkatan perekonomian lokal. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi, data dikumpulkan dari stakeholder pariwisata, pelaku usaha lokal, dan masyarakat sekitar. Temuan menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki berbagai atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan, seperti wisata alam, budaya, dan agro, namun kendala seperti kurangnya infrastruktur dan promosi yang efektif menghambat pengembangannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, potensi pariwisata di Kabupaten Lebak sangat besar dan dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian domestik, dengan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur, promosi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Kata Kunci : Pariwisata, pengembangan pariwisata, perekonomian domestik, Kabupaten Lebak
Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan Awalia, Salsha; Sumayya, Siti Azzahra
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i2.4759

Abstract

Abtract BLT is defined as assistance for the poor that is sourced from village funds. This assistance is one type of social protection and security from the government. BLT aims to help the poor meet their basic needs, especially in situations of economic crisis such as the COVID-19 pandemic. Although BLT increases the purchasing power of the poor, its impact is temporary and insufficient to address long-term structural poverty. The study used qualitative and quantitative approaches to analyze the effectiveness of the program and constraints in its implementation. Results show that BLT contributes to reducing poverty temporarily, but does not create economic independence among recipients. Keywords: Direct Cash Transfer, poverty, rural, effectiveness, government policy. Abstrak BLT didefinisikan sebagai bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa. Bantuan ini merupakan salah satu jenis perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah. BLT bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam situasi krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19. Meskipun BLT meningkatkan daya beli masyarakat miskin, dampaknya bersifat sementara dan tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural jangka panjang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis efektivitas program dan kendala dalam implementasinya. Hasil menunjukkan bahwa BLT berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan sementara, tetapi tidak menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan penerima. Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, kemiskinan, pedesaan, efektivitas, kebijakan pemerintah.
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Agustina, Ika; Renaldi, Muhammad Zidane Aries
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i2.4760

Abstract

Abstract This study investigates the impact of government spending on the growth of the Human Development Index (HDI) in Paser Regency, East Kalimantan, as well as the dominant sectors that influence HDI growth. The research method used an inferential quantitative method referring to document analysis of the Paser Regency Regional Budget Realization Report, the focus of the research was on spending in the Education, Health, and Economic sectors. Data was obtained from the financial statements of the Paser Regency local government. The results showed that government expenditure produced a significant multiple linear regression analysis of 12.478 points, with the Education sector as the most influential (11.13 points), followed by the Health sector (0.73 points) and the Economy sector (0.018 points). It is concluded that there is an influence on government expenditure on the growth of the Human Development Index (HDI), with government expenditure in the Education sector emerging as the most influential factor in driving the growth of the Human Development Index in Paser Regency. The results of this study can be used as a reference in increasing the Human Development Index in the perspective of government spending. Keywords: human development index (HDI), government expenditure Abstrak Penelitian ini menyelidiki pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, serta sektor dominan yang memengaruhi pertumbuhan IPM. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif Inferensial merujuk kepada analisis dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser, fokus penelitian adalah pada pengeluaran di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Data diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Paser. Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah menghasilkan analisis regresi linear berganda yang signifikan sebesar 12.478 poin, dengan sektor Pendidikan sebagai yang paling berpengaruh (11.13 poin), diikuti oleh sektor Kesehatan (0.73 poin) dan sektor Ekonomi (0.018 poin). Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pada pengeluaran pemerintahan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM), dengan pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan muncul sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Paser. Adapun hasil dari penelitian ini dapat dijadikan refrensi dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Pengeluaran Pemerintah. Kata Kunci : pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia
Efektivitas Pemindahtanganan Aset Peralatan dan Mesin melalui Penjualan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tumija, Tumija; Rachmadika, Frendymasta
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i2.4762

Abstract

Abstract One of the problems with Regional Property (BMD) owned by Sidoarjo Regency is that it is not used and is in a condition of serious damage. Another problem is the accumulation of heavily damaged assets which can be seen from the recorded value on the regional balance sheet, especially in the miscellaneous assets post. The aim of this research are to find out effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sale, inhibitants that are faced by Regional Finance and Assets Agency (BPKAD) of Sidoarjo Regency in realizing the effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sales. This research using qualitative descriptive method with inductive approach. Data was collected by interview technique complemented with documentation and observation. The result brought the fact that redeployment of equipment and machinery assets through sales in BPKAD Sidoarjo has fulfilled several dimensions of Gibson’s effectiveness theory even if it has not able yet to resolve the problem about the heap of heavy damaged equipment and maschinery assets completely. Equipment and machinery assets redeployment through sales has been done quite effectively although it still face faces obstacles such as lack of local government agency’s (OPD’s) understanding about assets redeployment, collecting and matching assets data, inadequate asset storage, dependency on state asset auction service (KPKNL) or public appraiser service (KJPP) because of unavailability of appraisers from the civil apparatus of Sidoarjo Government. Keywords: Effectiveness, Equipment and Machinery Assets, Redeployment through Sales Abstrak Permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo salah satunya tidak terpakai dan dalam kondisi rusak berat. Masalah lain adanya penumpukan aset rusak berat dapat terlihat dari nilai tercatat pada neraca daerah khususnya pada pos aset lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan, mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dilengkapi observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi sejumlah dimensi teori efektivitas Gibson meski belum mampu menyelesaikan masalah penumpukan aset peralatan dan mesin rusak berat secara tuntas. Pemindahtanaganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan cukup efektif meski masih menghadapi hambatan meliputi kurangnya pemahaman organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pemindahtanganan aset, pengumpulan dan pencocokan data aset, tempat penyimpanan yang belum memadai, ketergantungan pada KPKNL atau KJPP karena tidak adanya penilai dari aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kata Kunci : Aset Peralatan dan Mesin, Efektivitas, Pemindahtanganan
TRANSFORMASI DESA MENUJU KEMANDIRIAN:: Studi Pemanfaatan Dana Desa Berbasis IDM di Kecamatan Bone, Bone Bolango Setiawan, Irfan; Urumi, Jeri Arifin
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) In Progress
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada empat desa yang telah mencapai status desa mandiri, yaitu Desa Segitia, Monano, Cendana Putih, dan Molamahu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur produktif seperti jalan usaha tani dan kolam bioflok, serta program pemberdayaan ekonomi lokal, berkontribusi langsung terhadap peningkatan dimensi ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi dalam indikator IDM. Pendampingan oleh tenaga profesional juga terbukti memperkuat partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan perencanaan pembangunan desa berbasis data IDM (village development planning), serta penerapan sistem monitoring digital untuk mendorong transparansi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Temuan ini memperkuat pentingnya pemanfaatan Dana Desa yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga transformatif dalam mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA Utomo, Decky Dwi; Tumija, Tumija; Pangemanan, Andrew
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2781

Abstract

AbstractIMPLEMENTATION OF THE REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN ENSURING THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN BITUNG CITY, NORTH SULAWESI PROVINCEThe development in the current era of globalization has an impact on every aspect of government, especially in the field of information technology that is used by the government to facilitate the implementation of services carried out to minimize existing problems. One of the problems of regional government that has always been an obstacle in making reports on the implementation of regional government is Regional Financial Management. This study aims to describe the implementation of the Regional Management Information System in ensuring the Accountability of Regional Financial Management in Bitung City which is based on Law Number 23 Year 2014 Article 293 and Article 330 concerning Regional Government giving the Mandate to Regulate Regional Financial Management. The research method used is qualitative research with descriptive methods with an inductive approach. Data collection techniques using observation, interviews, documentation. The interview used by the writer in this research is structured interview, using purposive sampling. The results of this study found that there is still a lack of training provided to SIMDA Finance management officers at the Regional Financial and Asset Agency, inadequate internet networks, and the absence of local regulations that specifically regulate information systems for the Implementation of Financial SIMDA in regional municipalities. Bitung.Keywords: Implementation, Information Systems, Accountability, Management AbstrakPerkembangan di era globalisasi saat ini memberikan dampak pada setiap aspek pemerintahan khususnya bidang teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan untuk meminimalisasikan permasalahan yang ada. Permasalahan pemerintahan Daerah yang selalu menjadi kendala dalam pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 tentang Pemerintahan Daerah memberi Amanat Untuk Mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Masih minimnya pelatihan yang diberikan kepada para petugas pengelola SIMDA Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jaringan internet yang belum memadai, serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai sistem informasi Pelaksanaan SIMDA Keuangan di wilayah pemerintah daerah Kota Bitung.Kata Kunci: Pelaksanaan, Sistem Informasi, Akuntabilitas, Manajemen
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018, TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN DI RSUD KABUPATEN SUMEDANG Eljawati, Eljawati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2786

Abstract

Abstract IMPLEMENTATION OF PERMENDAGRI NUMBER 79 OF 2018, CONCERNING REGIONAL PUBLIC SERVICE BODIES HEALTH SECTOR AT SUMEDANG DISTRICT HOSPITAL This study aims to determine the extent of the implementation that can be carried out by the Sumedang District Hospital in serving the Health Sector for the Sumedang District Community. This study used a qualitative method with descriptive analysis, and the data sources were obtained from secondary data and primary data. Secondary data was obtained from literature studies, documentation and scientific journals, while primary data was obtained from interviews with relevant officials who manage the health sector at Sumedang District Hospital and the community who need health services at Sumedang Hospital. The results obtained, that in its operation the Sumedang Hospital is based on Law number 44 of 2009, concerning Hospitals, and Permendagri number 79 of 2018, concerning Regional Public Service Agency (BLUD). The conclusion is that Sumedang General Hospital was established by the Sumedang Regent as a Work Unit that applies the financial management pattern of the Regional Public Service Agency (PPK-BLUD). And RSUD Sumedang is supported by medical personnel and medical professionals who are skilled and professional. The service is carried out 24 hours, with a service cycle that is well and precisely regulated, with a very humane aspect of medical and paramedical personnel. Keywords: BLUD, Health and Hospital Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui sejauhmana implementasi yang dapat dilakukan oleh RSUD Kabupaten Sumedang dalam melayani Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Sumedang.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis diskriptif, dan sumberdata diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat dari kajian literature, dokumentasi-dokumentasi dan jurnal -jurnal ilmiah, sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat terkait yang mengelola bidang kesehatan pada RSUD Kabupaten Sumedang dan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUD Sumedang. Hasil yang didapat, bahwa dalam operasionalnya RSUD Sumedang berdasarkan Undang- Undang nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit, dan Permendagri nomor 79 tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Simpulan bahwa RSUD Sumedang ditetapkan oleh Bupati Sumedang sebagai Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dan RSUD Sumedang didukung oleh tenaga medis dan para medis yang memiliki ketrampilan dan profesional. Pelayanan dilakukan 24 jam, dengan siklus pelayanan diatur secara baik dan tepat, dengan sangat humanis dari unsur tenaga-tenaga medis dan para medis. Kata Kunci: BLUD, Kesehatan dan Rumah Sakit
PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN E-COMMERCE TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (SURVEI PADA UMKM SENTRA KAMPUNG BATIK GIRILOYO IMOGIRI BANTUL YOGYAKARTA) Asri, Jatnika Dwi
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2790

Abstract

Abstract THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND E-COMMERCE ON COMPETITIVE ADVANTAGE (SURVEY ON MSMES IN THE GIRILOYO BATIK VILLAGE CENTER, IMOGIRI, BANTUL, YOGYAKARTA) This study aims to determine the effect of Information Technology and E-Commerce on Competitive Advantage either simultaneously or partially at the Giriloyo Batik Village Center, Yogyakarta. The analytical method used is descriptive analysis and verification with a quantitative approach. The test tool used is multiple regression analysis. Furthermore, qualitative analysis was also carried out to deepen the empirical reality. Hypothesis testing was carried out using the F-test and T-test to test the simultaneous and partial effects. Data were collected using questionnaires and interviews with respondents from batik businesses in the Giriloyo Batik Village Center. The results of the verification research show that the Information Technology and E-commerce significantly affect Competitive Advantage, either simultaneously or partially. Information Technology variable is the most dominant variable affecting Competitive Advantage. Keywords: Information Technology , E-Commerce, Competitive, Advantage Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi dan E-commerce terhadap Keunggulan Bersaing baik secara simultan maupun parsial pada Sentra Kampung Batik Giriloyo Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Selanjutnya dilakukan pula analisis kualitatif untuk memperdalam realitas empiris. Uji hipotesis menggunakan Uji F dan Uji t untuk menguji pengaruh simultan dan parsial. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara dengan responden para pelaku usaha batik di Sentra Kampung Batik Giriloyo. Hasil penelitian verifikatif menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dan E-commerce secara signifikan berpengaruh terhadap Keunggulan Bersaing baik secara simultan maupun parsial. Variabel Teknologi Informasi adalah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Keunggulan Bersaing. Kata kunci: Teknologi Informasi , E-commerce, Keunggulan Bersaing
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG Agustina, Ika; Hendra, Asep
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2792

Abstract

Abstract IMPLEMENTATION OF THE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT) POLICY FOR COVID-19 AFFECTED COMMUNITIES IN BANDUNG REGENCY The purpose of this study is, where researchers want to know the extent of the implementation of providing Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa), for Communities affected by COVID-19 in Cileunyi District, Bandung Regency. This study uses qualitative methods with descriptive analysis, using qualitative methods, researchers want to know in depth the implementation of the policy of providing direct cash assistance for people affected by COVID-19, and describe the results of this study clearly, with data sources obtained from secondary data and primary data. , secondary data was taken from documentation, literature books related to BLT Village Funds, and scientific journals that raised the issue of BLT Dana Desa, as well as primary data obtained, from field observations, through interviews with related parties and affected communities. COVID-19. The results and conclusions, that the implementation of the policy of providing BLT Village Funds is carried out by the ranks of the District apparatus, the Village Board and the Village BPD, together with appointed officers from the RW/RT, the implementation is running smoothly without any significant obstacles, there are several citizens of the community who should be entitled to n, but cannot, this is because the name in question is not listed in the list of recipients of the Village Fund BLT. The Village Apparatus will immediately correct the existing data by adjusting the data and sending it to the relevant parties. The distribution of the Village Fund BLT is carried out while maintaining strict health protocols. Supervision is carried out by the TNI, POLRI and SATPOL PP. Keywords: Policy Implementation, BLT, Village Fund, COVID-19 Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah, dimana peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasinya pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), bagi Masyarakat terdampak COVID-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti ingin mengetahui secara mendalam dari implementasi kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat terdampak COVID-19, dan mendeskripsikan hasil penelitian ini secara jelas, dengan sumber data didapat dari data sekunder dan data primer, data sekunder diambil dari dokumentasi-dokumentasi, buku-buku literature terkait BLT Dana Desa, dan jurnal- jurnal ilmiah yang mengangkat masalah BLT Dana Desa, serta data primer didapat, dari hasil observasi di lapangan, melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan Masyarakat terdampak COVID-19. Hasil dan simpulan, bahwa implementasi kebijakan pemberian BLT Dana Desa dilakukan oleh jajaran aparatur Kecamatan, Jajaran Desa dan BPD Desa, bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk dari RW/ RT, pelaksanaannya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti, ada beberapa warga Masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan, tetapi tidak dapat, hal ini dikarenakan nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar penerima BLT Dana Desa. Jajaran Aparatur Desa, akan segera memperbaiki data- data yang sudah ada dengan melakukan penyesuaian data dan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait. Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan dengan tetap menjaga protocol kesehatan secara ketat. Pengawasan dilakukan oleh pihak TNI, POLRI dan SATPOL PP. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BLT, Dana Desa, COVID-19
PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN Sinurat, Marja; Simanjuntak, Tumpak H.; Pratama, Christian Anugrah
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2794

Abstract

Abstract MANAGEMENT OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX RECEIVABLE IN INCREASING REGIONAL INCOME IN THE KATINGAN REGENCYThe government has transferred the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) from the central tax to a regional tax which aims to provide an additional source of regional original income (PAD) for regional development. This transition resulted in an increase in PBB-P2 receivables in the regions. The purpose of this study is to analyze how to manage receivables, analysis of factors that influence the increase and decrease of PBB-P2 receivables. The method used is a qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. The data were analyzed based on George R. Terry’s theory of management functions and the analysis of PBB-P2 receivables management basically had not been carried out properly so that there was an increase in receivables. This increase in debt occurs because there has not been an update of tax subject and object data and the lack of competence of the tax management apparatus as well as the low awareness of the public to pay taxes. Efforts were made by making a PBB-P2 data collection application in Katingan Regency Keywords: Accounts Receivable Management; Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2); Increase in Regional Original Income (PAD). Abstrak Pemerintah telah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah yang bertujuan memberikan tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi pembangunan daerah. Peralihan tersebut menjadikan peningkatan piutang PBB-P2 di daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis cara mengelola piutang, analisis faktor yang mempengaruhi peningkatan dan pengurangan piutang PBB-P2. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan teori fungsi manajemen George R. Terry dan analisa pengelolaan piutang PBB-P2 pada dasarnya belum terlaksana dengan baik sehingga terjadi peningkatan piutang. Peningkatan piutang tersebut terjadi karena belum dilakukan pembaharuan data subjek dan objek pajak dan kurangnya kompetensi aparatur pengelola pajak serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membaymembayar pajak. Upaya dilakukan dengan membuat aplikasi pendataan PBB-P2 di Kabupaten Katingan. Kata kunci: Pengelolaan Piutang; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Page 7 of 11 | Total Record : 106

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) In Progress Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018 JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017 JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017 More Issue