cover
Contact Name
Ayu Widowati Johannes
Contact Email
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Phone
+6281222242754
Journal Mail Official
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
ISSN : -     EISSN : 26856069     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) berisi tulisan, artikel yang berisi isu-isu hangat terkait Manajemen Keuangan dan Ekonomi baik dilingkup Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Articles 106 Documents
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid-19 dengan Pendekatan Analisis SWOT: (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021) Agustina, Ika; Meiyenti, Ira; Kumalasari, Aniesha Rahmah
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3413

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi organisasi pemerintahan daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19. Dalam rangka mengatasi dan meminimalisir dampak yang terjadi, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkan beberapa strategi cepat tanggap salah satunya dari aspek penganggaran dengan melakukan realokai anggaran dan refocussing kegiatan. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengalihan dana sebagai bentuk dukungan penanganan terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan dua komponen penting layanan bagi masyarakat yang harus tetap berjalan walaupun pandemi Covid-19 terjadi. Sumber pendanaan penanganan Covid-19 di daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif pendekatan deskriptif induktif dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara yang mendalam kepada 11 informan pada lokus penelitian yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat analisis Matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembobotan indikator Strengths dan Weaknesses (IFAS) yang diperoleh adalah sebesar 0,95 dan total skor pembobotan indikator Opportunities dan Threats (EFAS) adalah sebesar 1,43. Dengan demikian strategi yang dapat diprioritaskan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sehingga mampu meyusun anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19 terutama dalam mengimplementasikan realokasi anggaran adalah Strategi Growth (S-O). Strategi tersebut berada pada kuadaran 1 antara sumbu Opportunity dan Strength yang memanfaatkan kekuatan (Strength) internal organisasi untuk mendapatkan peluang (Opportunity) eksternal sehingga mampu mecapai target realisasi dalam realokasi anggaran. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi organisasi pemerintahan daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19. Dalam rangka mengatasi dan meminimalisir dampak yang terjadi, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkan beberapa strategi cepat tanggap salah satunya dari aspek penganggaran dengan melakukan realokai anggaran dan refocussing kegiatan. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengalihan dana sebagai bentuk dukungan penanganan terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan dua komponen penting layanan bagi masyarakat yang harus tetap berjalan walaupun pandemi Covid-19 terjadi. Sumber pendanaan penanganan Covid-19 di daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif pendekatan deskriptif induktif dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara yang mendalam kepada 11 informan pada lokus penelitian yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat analisis Matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembobotan indikator Strengths dan Weaknesses (IFAS) yang diperoleh adalah sebesar 0,95 dan total skor pembobotan indikator Opportunities dan Threats (EFAS) adalah sebesar 1,43. Dengan demikian strategi yang dapat diprioritaskan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sehingga mampu meyusun anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19 terutama dalam mengimplementasikan realokasi anggaran adalah Strategi Growth (S-O). Strategi tersebut berada pada kuadaran 1 antara sumbu Opportunity dan Strength yang memanfaatkan kekuatan (Strength) internal organisasi untuk mendapatkan peluang (Opportunity) eksternal sehingga mampu mecapai target realisasi dalam realokasi anggaran.
Analysis Of The Financial Performance Of Pt Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK For The 2012-2021 Period Jufri, Achmad; Arifina, Mufti; Darmawan, Darmawan
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3459

Abstract

This analysis aims to determine the performance effectiveness of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2012-2021. This analysis uses descriptive quantitative research methods, in this case using several financial ratios: liquidity, activity, probability, solvency, and working capital. The study was carried out from 2012 to 2021. Based on this analysis, the financial performance of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in terms of liquidity ratios is quite good because the company can pay debts at maturity. The solvability ratio is in good condition because the company has increased yearly in fulfilling all of its obligations. Meanwhile, the activity ratio of the company's financial performance worsened/poorly.
Efektivitas Perencanaan Anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tumija, Tumija; Ramadhan, Akhmad Zakky
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3528

Abstract

Kabupaten Gresik memiliki kemampuan menerapkan Good Governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya dalam tata kelola keuangan daerah dimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kunci kesuksesan E-government. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, dan faktor penghambat dalam SIPD di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, karena penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap permasalahan kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang berasal dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan anggaran dalam SIPD sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dari enam dimensi efektivitas perencanaan menurut Handoko, (2003:103). Pertama, dimensi Kegunaan, SIPD sudah efektif dalam layanan sarana informasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, dimensi ketepatan dan objektivitas, bahwa SIPD menciptakan keakuratan dalam perencanaan anggaran. Ketiga, dilihat dari dimensi ruang lingkup bahwa SIPD telah sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan dalam tahapan-tahapan penyusunan perencanaan anggaran. Keempat, dimensi efektivitas biaya, bahwa sistem ini kedepannya tidak memerlukan biaya dalam penerapannya sehingga efisien dari segi biaya. Kelima, dimensi Akuntabilitas, dengan adanya aplikai ini input data tepat waktu dalam perencanaan sampai dengan cetak data. Keenam, dimenai ketepatan waktu bahwa aplikasi ini realtime dimana verifikasi input data oleh OPD atas kegiatan dalam satu tahun. Hambatan perencanaan dalam SIPD ini yaitu keterlambatan OPD dalam penginputan SIPD, dokumen fisik penyusunan perencanaan anggaran terlalu tebal, tidak memiliki hak akses untuk merubah dan menetapkan kegiatan dan verifikasi TAPD yang membutuhkan waktu lama
Internalization Of SAF Physical Assignment For Environment And Forestry In The Development Planning Of North Sumatera Province Pambudi, Andi Setyo
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3536

Abstract

Fiscal balance is intended to ensure balance and fairness in using financial resources between the central and regional governments so that regions have sufficient resources to meet local needs without neglecting national interests. Fiscal balance is also carried out in the environment and forestry sectors. To date, efforts to improve environmental quality and the carrying capacity of watersheds and lakes are still not in line with national expectations. The Special Allocation Fund (SAF) budget for the Environment and Forestry (E&F) Sector is encouraged to support the national priorities contained in the National Medium-Term Development Plan (MNDP) document and detailed in the Government Annual Work Plan (GAWP), with its implementation carried out by the Regional Government. This study aims to evaluate the internalization of the SAF Physical E&F Sector Menu in regional planning and assess the implementation of its utilization in the regions as input for future development planning in the environment and forestry sectors. This study uses a descriptive qualitative approach to ongoing evaluation through a literature review, questionnaires, and limited discussions (FGD) with regional stakeholders. The literature review used regional planning documents in 34 provinces, with a deep dive into North Sumatra Province. Based on the results of questionnaires, local governments argue that 71 percent of SAF has effectively achieved goals and objectives, while the remaining 29 percent is still not optimal. For the regions, the limited budget also causes low SAF effectiveness. The central and local governments must sit together to formulate the importance of increasing budget allocations in the Environment and Forestry field in the regions, increasing human resources capacity, improving coordination between relevant agencies, engaging relevant parties in conflict resolution, and improving monitoring and evaluation mechanisms.
Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Fahriza, Muhammad; Riswati, Riswati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3732

Abstract

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya secara mandiri, khususnya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah untuk dapat mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat dan mengetahui faktor penghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah serta upaya dalam mengatasinya. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta kerangka berpikir induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur terhadap enam orang pada bidang pengelolaan pendapatan daerah dan dokumentasi atas Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2021. Hasil analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir Kabupaten Bandung Barat memiliki Derajat Desentralisasi yang kurang baik dengan rasio sebesar 18,07%, Ketergantungan Keuangan Daerah yang sangat tinggi dengan rasio sebesar 75,36%, Kemandirian Keuangan daerah yang sangat rendah disertai pola hubungan instruktif dengan rasio sebesar 23,95%, serta Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang cukup efektif dengan rasio sebesar 99,98%. Kabupaten Bandung Barat belum mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, database pajak daerah yang belum mutkahir serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan melakukan digitalisasi, pengadaan fasilitas dalam pemungutan pajak daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap database pajak daerah, menyelenggarakan sosialisasi dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri. Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Pendapatan Asli Daerah.
Efektifitas Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Aplikasi Info Pajak Di Provinsi Sulawesi Tenggara Setiawan, Irfan; Alwany, Taufan; Sari, Linda Permata
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3834

Abstract

Pajak pendapatan berarti dalam perekonomian negeri, ialah pajak selaku anggaran serta guna mengendalikan. Sebagian pengeluaran negeri yang memakai dana pajak merupakan pembangunan infrastruktur, bayaran pembelajaran, bayaran kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak( BBM), pembayaran pegawai negara serta pembangunan sarana universal. Berartinya guna pajak tersebut menjadikan pajak buat menunjang jalannya roda pemerintahan serta pembiayaan pembangunan. Dalam hal ini tekah diterapkan layanan aplikasi INFO PAJAK di Sulawesi Tenggara dalam upaya mengefektivitaskan skema pembayaran atau perolehan informasi pajak kendaraan bermotor untuk bisa dilakukan dengan lebih mudah. Dalam hal ini akan dibahas oleh penulis meneganai efektivitas aplikasi info pajak di Sulawesi Tenggara.
Strategi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Pajak Reklame Tehadap Pendapatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Jawa Tengah Sururama, Rahmawati; Johannes, Ayu Widowati; Pratama, Andhika Yoga
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3858

Abstract

Abstract Regional taxes are one source of Regional Original Income (PAD), one of which is Advertisement Tax which is collected by the district/city level government. The city of Surakarta is an autonomous region with city status under Central Java Province which regulates its own regional income. However, the realization of existing advertisement tax revenues is fluctuating if we look at 2016-2019, the realization of advertisement taxes always fluctuates and even in 2017, the realization of advertisement tax revenues was below the previously planned budget with a difference of 1,065,738,850.00 and only in 2018 -2019 experienced an increase from the target that had been set. Based on the problem description above, the aim of this research is to find out the strategy of the Revenue Agency for Regional Financial and Asset Management in Managing Advertisement Taxes on Original Regional Income in the City of Surakarta, Central Java Province. This research will use a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques using observation, documentation, interviews (Creswell, 2014).. Data analysis techniques using data reduction, data display/data presentation, drawing conclusions/verification.. From the analysis of research results it is known that from the Internal Environmental Analysis Aspect, especially from Human Resources indicators are still lacking in terms of quantity but in terms of quality they are adequate, from the Fund Sources aspect it is still inadequate in terms of equipment maintenance costs, from the Social Aspect it is found that there is still a lack of public awareness as taxpayers to pay taxes on time and also report the active status of the advertisement and there are still individuals who place advertisements illegally and do not comply with applicable regulations. Keywords: Management, Tax,
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKANBARU Sinurat, Marja; Sudrajat, Ihwan; Komedi, Komedi
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3922

Abstract

Abstrak Analisis kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah melalui: struktur pendapatan daerah, belanja daerah, kebijakan perpajakan, sektor ekonomi potensial, dan upaya diversifikasi perekonomian Kota Pekanbaru. Kemandirian Keuangan Kota Pekanbaru meningkat dari tahun ke tahun yang ditujukkan dengan rasio kemandirian keuangan tahun 2020 sebesar 35,91% dengan kemampuan rendah dan pola hubungan konsultatif, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 41,42% walaupun masih dengan kemampuan rendah dan pola hubungan konsultatif, namun pada tahun 2022 meningkat hingga sebesar 52,64% dengan kemampuan sedang dan pola hubungan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian Kota Pekanbaru semakin lama semakin meningkat yang didukung dengan derajat desentralisasi sebesar 34,49% dengan mengubah kriteria dan rasio efektivitas pengelolaan keuangan sebesar 95,14%. Kata Kunci: Analisis Kemandirian, Kemandirian Keuangan, dan Keuangan Daerah Abstract An analysis of the regional financial independence at Pekanbaru City aims to identify and analyze various factors that affect regional financial independence through the regional income structure, regional expenditure, taxation policies, potential economic sectors, and diversifying efforts of the Pekanbaru City economy. The financial independence of Pekanbaru City increases year-on-year as indicated by the ratio financial independence from 2020 of 35.91% with low ability and consultative relationship patterns, while in 2021, that increase to 41.42% although still with low ability and consultative relationship patterns, but in 2022, increases to 52.64% with moderate ability and participatory relation patterns. The financial independence of Pekanbaru City increases from year to year as indicated by the ratio of financial independence in 2020 of 35.91% with low ability and consultative relationship patterns. In 2021, it increases to 41.42% although still with low ability and consultative relations patterns. In 2022, it will increase to 52.64% with moderate ability and participatory relationship patterns. As a result, the independence of Pekanbaru City is increasing which is supported by 34.49% by the degree of decentralization, by changing the criteria, and the effectiveness ratio of financial management of 95.14%. As a result, the independence of Pekanbaru City was growth supported by the degree of decentralization of 34.49% by changing the criteria and the ratio of financial management effectiveness of 95.14%. Keywords: Independence Analysis, Financial Independence, and Regional Financial
Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Mulyana, Mulyana; Al Habib, Muhammad
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i1.4087

Abstract

Dana desa dinilai dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang ada di Desa Tambusai Batang Dui perlu dikaji efektivitas penerapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Metode penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, ditemukan bahwa adanya penganggaran yang dilakukan telah melibatkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui perangkat desa; pada dimensi tingkat kepuasan yang diperoleh, ditemukan bahwa masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu masyarakat yang sudah merasakan dampak dari adanya Dana Desa dan masyarakat yang belum merasakan dampaknya; pada dimensi produk kreatif, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui menjalin kerjasama dengan generasi muda yang ada di desa; pada dimensi intensitas yang akan dicapai, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui telah menyusun program yang berkelanjutan dan dapat melibatkan partisipasi masyarakat desa secara luas. Kesimpulannya, efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tambusai Batang Dui termasuk dalam kategori cukup efektif. Kata Kunci : Efektivitas Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Jayawijaya Tumija, Tumija; Kogoya, Yanechson Gwarry; Agustina, Ika
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i1.4149

Abstract

Papua is an area where problems often arise regarding land ownership rights. One of them is in Jayawijaya Regency, where there are still frequent cases of land disputes, especially land owned by the Jayawijaya Regency Government. This issue regarding the legality of land belonging to the Jayawijaya Regency government will greatly influence the administration of land assets, because the assets recorded must have strong evidence of legality such as land certificates. Therefore, the Jayawijaya Regency Government must optimize the administration of fixed assets in Jayawijaya Regency, especially land assets. The aim of this research is to determine the optimization of the administration of fixed assets in the form of land in increasing the accountability of financial reports carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency of Jayawijaya Regency. The research method used is descriptive qualitative. Researchers used observation, interview and documentation techniques. The data that has been collected is then analyzed by collecting data, analyzing the data, and drawing conclusions. The research results obtained show that the administration of land assets is not optimal, namely because there are still problems in securing assets and human resources within the Jayawijaya Regency BPKAD environment. In this case, the steps taken by BPKAD Jayawijaya Regency are to increase asset security and improve the quality of human resources through providing training and technical guidance

Page 8 of 11 | Total Record : 106