cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu Widowati Johannes
Contact Email
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Phone
+6281222242754
Journal Mail Official
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : -     EISSN : 26856069     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) berisi tulisan, artikel yang berisi isu-isu hangat terkait Manajemen Keuangan dan Ekonomi baik dilingkup Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 106 Documents
 1   2   3   4   5 
POTENSI RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKABUPATEN BANDUNG Eljawati Eljawati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2784

Abstract

Abstract This study aims to identify and obtain supporting data, related to the potential for local revenue originating from regional levies in Bandung Regency, in this study, the study used descriptive qualitative methods with an inductive approach, with data obtained from primary data and secondary data. The results and conclusions that the researchers got at the time of field observations, obtained under the Bandung Regency regional retribution, can contribute to increasing local revenue in Bandung Regency every year. In particular, somevery prominent retributions made a very significant contribution, namely general levies, business service levies and certain licensing fees. The increasing number of fees is due to an increase in community activities in Bandung Regency which are increasingly dynamic, especially with the current population growing so fast, and the population having various activities in their daily life that is increasingly dynamic. So that it has a very positive impact on the development and increase of regional levies. Bandung Regency is famous, with various tourist destinations that are very amazing and make so many tourist visitors come to tourist destinations in Bandung Regency. The potentials of these tourist destinations contribute to the increase in user fees in Bandung Regency.Keywords: Potential, regional levies, PAD AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan mendapatkan data dukung, terkait potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah di Kabupaten Bandung, dalam penelitian yang ini, penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan data diperoleh dari dataprimer dan data sekunder. Hasil dan simpulan yang peneliti dapatkan pada saat dilakukannya observasi kelapangan, didapat bawah retribusi daerah Kabupaten Bandung, dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Khususnya beberapa retribusi yang sangat menonjol memberikan kontribusi yang sangat signifikan, yaitu retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Meningkatnya beberapa retribusi tersebutdikarenakan adanya peningkatan aktifitas masyarakat di Kabupaten Bandung yang semakin dinamis,apalagi dengan jumlah penduduk saat ini tumbuh begitu cepat, dan penduduk memiliki berbagai aktifitas dalam kesehariannya semakin dinamis. Sehingga berdampak sangat positif bagi pengembangan dan peningkatan retribusi daerah. Kabupaten Bandung terkenal, dengan berbagai destinasi-destinasi wisata yang sangat menakjubkan dan membuat begitu banyak pengunjung wisata yang berdatangan kedestinasi wisata di Kabupaen Bandung. Potensi-potensi destinasi wisata ini yang memberikan kontribusi kepada peningkatan retribusi di Kabupaten Bandung.Kata Kunci : Potensi, Retribusi daerah, PAD
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT Hezbi Fajar Alfain; Gradiana Tefa
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was motivated by a change in the distribution of the Physical Spesial Allocation Fund(DAK) for the health sector due to the Covid-19 pandemic. This is stated in the decree of the Minister of Healthof the Republic of Indonesia Number HK.01.07/ MENKES/ 215/2020 concerning the utilization of the SpecialAllocation Fund for Health for the prevention and/ or handling of covid-19 for Fiscal Year 2020 which orderschanges and additions to menus/ details of activities for the sake of acceleration handling Covid-19. This studyaims to determine the implementation of the policy for the Health Sector during the Covid-19 pandemic inGarut Regency. The method used is descriptive with an inductive approach, which describes theimplementation of the policy on the distribution of the physical Special Allocation Fund (DAK) in the healthsector by using the policy implementation model according to Edward III. From the result of the study it isknown that communication and resources are less effective, whereas the disposition and SOP have been goingwell. Implementation of the Regular Physical DAK Distribution for Health Sector Budget 2020 at the GarutRegency Health Office after the additional menu/ activities as a whole has not been maximized because theHealth Office is still unable to carry out all additional activities optimally.Keywords: Policy Implementation, Distribution of Special Allocation Funds, Health Sector AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan terhadap penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik Bidang Kesehatan akibat terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/215/ 2020 tentang pemanfaatan Dana AlokasiKhusus Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Covid -19 Tahun Anggaran 2020 yang memerintahkan perubahan dan penambahan menu/ rincian kegiatan untuk kepentingan percepatanpenanganan Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan PenyaluranDana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut.Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yaitu mendeskripsikanimplementasi kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan denganmenggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III. Dari hasil penelitian diketahui bahwakomunikasi dan sumber daya masih kurang efektif, sedangkan untuk disposisi dan SOP telah berjalandengan baik. Implementasi Penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 diDinas Kesehatan Kabupaten Garut setelah adanya menu/ rincian kegiatan tambahan secara keseluruhanbelum maksimal sebab Dinas Kesehatan masih belum dapat melakukan seluruh kegiatan tambahan denganoptimal.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), Bidang Kesehatan
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018, TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN DI RSUD KABUPATEN SUMEDANG Eljawati, Eljawati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2786

Abstract

Abstract IMPLEMENTATION OF PERMENDAGRI NUMBER 79 OF 2018, CONCERNING REGIONAL PUBLIC SERVICE BODIES HEALTH SECTOR AT SUMEDANG DISTRICT HOSPITAL This study aims to determine the extent of the implementation that can be carried out by the Sumedang District Hospital in serving the Health Sector for the Sumedang District Community. This study used a qualitative method with descriptive analysis, and the data sources were obtained from secondary data and primary data. Secondary data was obtained from literature studies, documentation and scientific journals, while primary data was obtained from interviews with relevant officials who manage the health sector at Sumedang District Hospital and the community who need health services at Sumedang Hospital. The results obtained, that in its operation the Sumedang Hospital is based on Law number 44 of 2009, concerning Hospitals, and Permendagri number 79 of 2018, concerning Regional Public Service Agency (BLUD). The conclusion is that Sumedang General Hospital was established by the Sumedang Regent as a Work Unit that applies the financial management pattern of the Regional Public Service Agency (PPK-BLUD). And RSUD Sumedang is supported by medical personnel and medical professionals who are skilled and professional. The service is carried out 24 hours, with a service cycle that is well and precisely regulated, with a very humane aspect of medical and paramedical personnel. Keywords: BLUD, Health and Hospital Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui sejauhmana implementasi yang dapat dilakukan oleh RSUD Kabupaten Sumedang dalam melayani Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Sumedang.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis diskriptif, dan sumberdata diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat dari kajian literature, dokumentasi-dokumentasi dan jurnal -jurnal ilmiah, sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat terkait yang mengelola bidang kesehatan pada RSUD Kabupaten Sumedang dan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUD Sumedang. Hasil yang didapat, bahwa dalam operasionalnya RSUD Sumedang berdasarkan Undang- Undang nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit, dan Permendagri nomor 79 tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Simpulan bahwa RSUD Sumedang ditetapkan oleh Bupati Sumedang sebagai Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dan RSUD Sumedang didukung oleh tenaga medis dan para medis yang memiliki ketrampilan dan profesional. Pelayanan dilakukan 24 jam, dengan siklus pelayanan diatur secara baik dan tepat, dengan sangat humanis dari unsur tenaga-tenaga medis dan para medis. Kata Kunci: BLUD, Kesehatan dan Rumah Sakit
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL (DBH) BERDASARKAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH Ika Agustina
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2787

Abstract

Abstract The government in implementing the allocation of transfer funds to the regions, through DAU, DAK and DBH, in accordance with Law 33 of 2004 concerning Central and Regional Financial Balance. It is interesting to do research. Because with regional autonomy problems arise in the regions, because not all autonomous regions have abundant natural resources, causing gaps and gaps between regions. This study aims to determine the implementation of policies carried out by the Government. The research method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data obtained from secondary data, namely data taken from various library books, documents, laws and regulations and studies related to DBH, Central and Regional Financial Balance Funds. The results and conclusions, which the authors get from various print and electronic media, are that the government has made the right policies, and currently with regional autonomy the results have been seen, where regions in Indonesia are actively carrying out development, and have maintained gaps. between the center and the regions and between regions and regions, especially the fiscal gap, so that the DBH allocated by the government to the regions is to maintain the intended balance. Government commitment, which has been stipulated and promulgated by Law number 1 of 2022, concerning Central and Regional Financial Balance, where there are improvements related to DBH, which are generated by producing regions, and distributions made by the government to other regions are carried out proportionally according to regional needs , and to maintain regional fiscal balance.Keywords: Policy, Central and Regional Finance. DBH AbstrakPemerintah didalam menerapkan pengalokasi dana transfer kedaerah, melalui DAU,DAK dan DBH, sesuai Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian.Karena dengan otonomi daerah timbul masalah didaerah, karena tidak semua daerah otonom memiliki sumberdaya alam yang melimpah, sehingga menimbulkan kesenjangan dan gap antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan yang dilakukan olehPemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif diskriptif. Sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu data diambil dari berbagai buku-buku pustaka, dokumen- dokumen, peraturan perundang-undangan dan kajian-kajian terkait dengan DBH, Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hasil dan simpulan, yang penulis dapatkan dari berbagai media-media cetak dan elektronik, bahwa pemerintah telah tepat membuat kebijkan, dan saat ini dengan otonomi daerah telah terlihat hasilnya, dimana daerah-daerah diIndonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, dan telah menjaga adanya kesenjangan antara pusat dan daerah dan antara daerah dengan daerah, khususnya kesenjangan fiskal, sehingga DBH yang dialokasi pemerintah kepada daerah untuk menjaga keseimbangan dimaksud. Komitmen Pemerintah, dimana telah ditetapkan dan diundangkan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022, tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, dimana adanya penyempurnaan terkait dengan DBH, yang dihasilkan daerah penghasil, dan distribusi yang dilakukan pemerintah kepada daerah lainnya dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan daerah, dan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.Kata Kunci : Kebijakan, Keuangan Pusat dan Daerah. DBH.
TATA KELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA BERDASARKAN TINJAUAN LEGALISTIK ika agustina
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to describe the extent of the changes in Permendagri Number 20 of 2018, RegardingGuidelines for Village Financial Management, and is a revision of Permendagri 113 of 2014. Regarding VillageManagement Guidelines. And what is the connection with Law 6 of 2014, Concerning Villages. The source ofthe data obtained is secondary data, by obtaining data from various literature on Village Laws, GovernmentRegulations and Permendagri related to Financial Management and Village Wealth. The results of thedescription that the writing did, that Law 6 of 2014, Concerning Villages is a reference for the making andstipulation of Permendagri 113 of 2014 and revised to Permendagri 20 of 2018 concerning Guidelines forVillage Management. The conclusion is from the author's opinion, that there are no very significant changesrelated to the substance, Permendagri 113 of 2014, outlines the articles of the Village Law, and improvementsare confirmed by Permendagri 20 of 2018, Regarding Guidelines for Village Financial Management, strictlyaccording to the task. the main and functions of the Official who is given responsibility for the Village Financeand Wealth Manager.Keywords: Governance, Finance and Village Wealth AbstrakArtikel ini bertujuan ingin mendeskripsikan seberapa jauh perubahan yang ada didalam PermendagriNomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan merupakan revisi atasPermendagri 113 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Serta apa kaitanya dengan UndangUndang 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder, denganmendapatkan data dari berbagai leteratur Undang Undang tentang Desa, Peraturan Pemerintah danPermendagri terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Hasil deskripsi yang penulisanlakukan, bahwa Undang-Undang 6 Tahun 2014, Tentang Desa merupakan rujukan atas pembuatan danpenetapan Permendagri 113 Tahun2014 dan direvisi menjadi Permendagri 20 Tahun 2018 TentangPedoman Pengelolaan Desa. Simpulannya dari pendapat penulis, bahwa tidak adanya perubahan yangsangat signifikan terkait subtansi, Permendagri 113 Tahun 2014, menjabarkan atas pasal-pasal dariUndang-Undang Desa, dan penyempurnaan ditegaskan oleh Permendagri 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas sesuai tugas pokok dan fungsi dari Pejabat yang diberitanggung jawab terhadap Pengelola Keuangan dan Kekayaan Desa.Kata Kunci : Tata Kelola, Keuangan dan Kekayaan Desa
PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN E-COMMERCE TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (SURVEI PADA UMKM SENTRA KAMPUNG BATIK GIRILOYO IMOGIRI BANTUL YOGYAKARTA) Asri, Jatnika Dwi
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2790

Abstract

Abstract THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND E-COMMERCE ON COMPETITIVE ADVANTAGE (SURVEY ON MSMES IN THE GIRILOYO BATIK VILLAGE CENTER, IMOGIRI, BANTUL, YOGYAKARTA) This study aims to determine the effect of Information Technology and E-Commerce on Competitive Advantage either simultaneously or partially at the Giriloyo Batik Village Center, Yogyakarta. The analytical method used is descriptive analysis and verification with a quantitative approach. The test tool used is multiple regression analysis. Furthermore, qualitative analysis was also carried out to deepen the empirical reality. Hypothesis testing was carried out using the F-test and T-test to test the simultaneous and partial effects. Data were collected using questionnaires and interviews with respondents from batik businesses in the Giriloyo Batik Village Center. The results of the verification research show that the Information Technology and E-commerce significantly affect Competitive Advantage, either simultaneously or partially. Information Technology variable is the most dominant variable affecting Competitive Advantage. Keywords: Information Technology , E-Commerce, Competitive, Advantage Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi dan E-commerce terhadap Keunggulan Bersaing baik secara simultan maupun parsial pada Sentra Kampung Batik Giriloyo Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Selanjutnya dilakukan pula analisis kualitatif untuk memperdalam realitas empiris. Uji hipotesis menggunakan Uji F dan Uji t untuk menguji pengaruh simultan dan parsial. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara dengan responden para pelaku usaha batik di Sentra Kampung Batik Giriloyo. Hasil penelitian verifikatif menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dan E-commerce secara signifikan berpengaruh terhadap Keunggulan Bersaing baik secara simultan maupun parsial. Variabel Teknologi Informasi adalah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Keunggulan Bersaing. Kata kunci: Teknologi Informasi , E-commerce, Keunggulan Bersaing
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG Agustina, Ika; Hendra, Asep
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2792

Abstract

Abstract IMPLEMENTATION OF THE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT) POLICY FOR COVID-19 AFFECTED COMMUNITIES IN BANDUNG REGENCY The purpose of this study is, where researchers want to know the extent of the implementation of providing Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa), for Communities affected by COVID-19 in Cileunyi District, Bandung Regency. This study uses qualitative methods with descriptive analysis, using qualitative methods, researchers want to know in depth the implementation of the policy of providing direct cash assistance for people affected by COVID-19, and describe the results of this study clearly, with data sources obtained from secondary data and primary data. , secondary data was taken from documentation, literature books related to BLT Village Funds, and scientific journals that raised the issue of BLT Dana Desa, as well as primary data obtained, from field observations, through interviews with related parties and affected communities. COVID-19. The results and conclusions, that the implementation of the policy of providing BLT Village Funds is carried out by the ranks of the District apparatus, the Village Board and the Village BPD, together with appointed officers from the RW/RT, the implementation is running smoothly without any significant obstacles, there are several citizens of the community who should be entitled to n, but cannot, this is because the name in question is not listed in the list of recipients of the Village Fund BLT. The Village Apparatus will immediately correct the existing data by adjusting the data and sending it to the relevant parties. The distribution of the Village Fund BLT is carried out while maintaining strict health protocols. Supervision is carried out by the TNI, POLRI and SATPOL PP. Keywords: Policy Implementation, BLT, Village Fund, COVID-19 Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah, dimana peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasinya pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), bagi Masyarakat terdampak COVID-19 di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti ingin mengetahui secara mendalam dari implementasi kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat terdampak COVID-19, dan mendeskripsikan hasil penelitian ini secara jelas, dengan sumber data didapat dari data sekunder dan data primer, data sekunder diambil dari dokumentasi-dokumentasi, buku-buku literature terkait BLT Dana Desa, dan jurnal- jurnal ilmiah yang mengangkat masalah BLT Dana Desa, serta data primer didapat, dari hasil observasi di lapangan, melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan Masyarakat terdampak COVID-19. Hasil dan simpulan, bahwa implementasi kebijakan pemberian BLT Dana Desa dilakukan oleh jajaran aparatur Kecamatan, Jajaran Desa dan BPD Desa, bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk dari RW/ RT, pelaksanaannya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti, ada beberapa warga Masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan, tetapi tidak dapat, hal ini dikarenakan nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar penerima BLT Dana Desa. Jajaran Aparatur Desa, akan segera memperbaiki data- data yang sudah ada dengan melakukan penyesuaian data dan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait. Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan dengan tetap menjaga protocol kesehatan secara ketat. Pengawasan dilakukan oleh pihak TNI, POLRI dan SATPOL PP. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BLT, Dana Desa, COVID-19
PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN Sinurat, Marja; Simanjuntak, Tumpak H.; Pratama, Christian Anugrah
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2794

Abstract

Abstract MANAGEMENT OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX RECEIVABLE IN INCREASING REGIONAL INCOME IN THE KATINGAN REGENCYThe government has transferred the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) from the central tax to a regional tax which aims to provide an additional source of regional original income (PAD) for regional development. This transition resulted in an increase in PBB-P2 receivables in the regions. The purpose of this study is to analyze how to manage receivables, analysis of factors that influence the increase and decrease of PBB-P2 receivables. The method used is a qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. The data were analyzed based on George R. Terry’s theory of management functions and the analysis of PBB-P2 receivables management basically had not been carried out properly so that there was an increase in receivables. This increase in debt occurs because there has not been an update of tax subject and object data and the lack of competence of the tax management apparatus as well as the low awareness of the public to pay taxes. Efforts were made by making a PBB-P2 data collection application in Katingan Regency Keywords: Accounts Receivable Management; Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2); Increase in Regional Original Income (PAD). Abstrak Pemerintah telah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah yang bertujuan memberikan tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi pembangunan daerah. Peralihan tersebut menjadikan peningkatan piutang PBB-P2 di daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis cara mengelola piutang, analisis faktor yang mempengaruhi peningkatan dan pengurangan piutang PBB-P2. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan teori fungsi manajemen George R. Terry dan analisa pengelolaan piutang PBB-P2 pada dasarnya belum terlaksana dengan baik sehingga terjadi peningkatan piutang. Peningkatan piutang tersebut terjadi karena belum dilakukan pembaharuan data subjek dan objek pajak dan kurangnya kompetensi aparatur pengelola pajak serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membaymembayar pajak. Upaya dilakukan dengan membuat aplikasi pendataan PBB-P2 di Kabupaten Katingan. Kata kunci: Pengelolaan Piutang; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MADIUN Lusy Riadina Putri; Mayresita Anggun Sari
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2796

Abstract

Abstract The purpose of this research is to study and analyze the extent of implementation of Mayor Regulation Number 8 of 2020 concerning Regional Tax Incentives by Regional Revenue Agency and how taxpayers respond to these policies. The research method used is descriptive research with an inductive approach. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques. Data analysis in this study includes data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results show how the regional tax incentive policy is implemented by the Regional Revenue Agency Madiun City in order to handle the impact of Covid-19 in order to achieve economic stability in the community. Inhibiting factors in the implementation of local tax incentives comes from internal and external factors, where internal factors are influenced by conditions in the Regional Revenue Agency while external factors are influenced by the community, namely taxpayers. The conclusion from this research is that there are still some obstacles that become obstacles in the implementation of local tax incentive policies. Judging from the indicators of communication, Resources, Disposition, and Organizational Structure. These obstacles can be overcome by increasing the efforts of the Madiun City Regional Revenue Agency in maximizing the handling of the impact of Covid-19 on taxpayers through good public services. Keywords: Implementation, Local Tax Incentives, Impact Handling Covid-19 Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mempelajari dan menganalisis sejauh mana implementasai Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah dan bagaimana respon wajib pajak terhadap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan insentif pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam rangka percepatan penanganan dampak Covid-19 agar tercapai stabilitas perekonomian masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan insentif pajak daerah berasal dari faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal dipengaruhi oleh kondisi yang ada di Badan Pendapatan Daerah sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh masyarakat yaitu wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan insentif pajak daerah. Dilihat dari indikator komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, serta Struktur Organisasi. Kendala tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam memaksimalkan penanganan dampak Covid-19 terhadap wajib pajak melalui pelayanan publik yang baik. Kata Kunci: Implementasi, Insentif Pajak Daerah, Penanganan Dampak Covid-19.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Pujo Santoso; Indira Setia Ningtias
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2798

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kendaraan bermotor yang terus meningkat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi realita di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dilakukan dengan purposive sampling untuk memperoleh jawaban secara mendalam, menelaah dokumen serta pengamatan terhadap situasi di lapangan. Kerangka analisis berpedoman pada 3 (tiga) alur yang disampaikan Miles dan Huberman mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar dapat mengakomodasi perkembangan data yang diperoleh di luar data primer. Hasil penelitian menunjukan Implementasi kebijakan anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat dinilai masih kurang. Dilihat dari aspek standar/ukuran kebijakan pada tahun 2016 realisasi jalan dalam kondisi baik sebesar 55,31% dari target 69,58 %. Meski kontrol legislatif dan kepala daerah telah menjadi faktor yang mendukung, namun ketidak sesuaian anggaran terhadap objek yang ditargetkan pun menghambat pelaksanaan kebijakan. Selain itu intervensi berbagai kepentingan yang terjadi di lapangan mendorong actor kebijakan melakukan perubahan prioritas yang semata-maata untuk kepentingan masyarakat.

Page 3 of 11 | Total Record : 106

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) In Progress Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018 JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017 JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017 More Issue