cover
Contact Name
Ayu Widowati Johannes
Contact Email
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Phone
+6281222242754
Journal Mail Official
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
ISSN : -     EISSN : 26856069     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) berisi tulisan, artikel yang berisi isu-isu hangat terkait Manajemen Keuangan dan Ekonomi baik dilingkup Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Articles 100 Documents
STRATEGI PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM DALAM URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR Ayler Beniah Ndraha; Dedy Pribadi Uang
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/je & kp.v5i2.418

Abstract

AbstrakKabupaten Nganjuk merupakan kabupaten di salah satu Provinsi di Jawa Timur.Strategipengalokasian dana alokasi umum dalam urusan otonomi daerah di Kabupaten Nganjuk,Provinsi Jawa Timur perlu dirumuskan oleh karena terdapat ketimpangan dalampenggunaan DAU kabupaten Nganjuk. Penggunaannya lebih besar persentasenya untukbelanja pegawai dibandingkan untuk belanja kebutuhan publik.Penelitian ini bermaksud untuk merumuskan strategi pengalokasian dana alokasiumum dalam lingkup urusan otonomi daerah di Kabupaten Nganjuk menggunakanteori mengenai strategi yang dikemukakan oleh Chandler, dengan pendekatan kualitatifdeskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi denganperumusan strategi menggunakan teknik analisis SWOT.Hasil dari analisis SWOT menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadikekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktorinternal dan faktor eksternal. Faktor Internal terdiri atas SDM dan potensi daerah.Sedangkan faktor eksternal terdiri atas adanya kebijakan desentralisasi fiskal dandukungan pihak luar (swasta dan masyarakat).Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, strategi, dana alokasi umum.
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN OLEH KAP dbsd&a CABANG YOGYAKARTA PADA PT BPR “3SUN” PERIODE 2016 Irsanudin Idrus Idrus
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/je & kp.v5i2.421

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui setiap tahapan dalam pelaksanaan AuditLaporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dbsd&a pada PT BPR 3SUN Periode2016. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian kuantitatif deskriptif melalui kajian audit laporan keuangan PT BPR “3SUN”.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan tahapan yang dilakukanoleh KAP dbsd&a Cabang Yogyakarta, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaanaudit yang dilakukan oleh KAP dbsd&a Cabang Yogyakarta telah memenuhi standarumum auditing, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan hasil audit yangsesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh InstitutAkuntan Publik Indonesia (IAPI).Kata kunci: pelaksanaan audit, laporan keuangan
TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER Indra Muhammad Nur Nasution; Marthalina Marthalina
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/je & kp.v5i2.423

Abstract

AbstrakSebagian besar pelaksanaan anggaran dan belanja daerah Pemerintah Daerah di Indonesiadianggap masih memiliki kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilangender. Hal ini merugikan kaum perempuan karena selama ini proporsi anggaran untukkepentingan perempuan sangat kecil yaitu kurang dari 5% dari seluruh total anggaran.Menyikapi hal tersebut, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkankesetaraan gender melalui mekanisme, kebijakan dan anggaran responsif gender.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperlajari bagaimana tantanganPemerintah Daerah dalam menerapkan perencanaan anggaran responsif gender. Metodedalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluistudi literatur. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah masihmenemui banyak kendala jika ingin serius menerapkan perencanaan anggaran responsifgender.Kata kunci: pemerintah daerah, anggaran responsif gender
EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) MELALUI PROGRAM PENYEWAAN PONDOK KULINER DI DESA BOROKO TIMUR KECAMATAN KAIDIPANG KABUPATEN BOLAAN MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Tumija Tumija; Ibnu Mokodompit
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of BUMDes in increasing Village Original Income(PADes) through the Culinary Cottage rental program. The research locus was in the village of East Boroko,Kaidipang District, Bolaan Mongondow Regency, North Sulawesi Province. This study aims to determine theeffectiveness of Village Owned Enterprises (Bumdes) in order to increase Village Original Income (PADes). Themethod used in this study is descriptive with an inductive approach. Data collection techniques by interview,documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusions. Theresults of the research show that the Pondok Culinary rental program is quite effective in increasing PADes,it’s just that its contribution is still low, only Rp. 15,000,000 or 37.5% of all PADes that reached Rp. 40,600,000.When compared with the budget used in funding the program which reached Rp. 150,000,000 originatingfrom the Village Fund is less efficient. For this reason, it is necessary to increase the creativity of the Bumdesmanagement and carry out many promotions and create a one-stop payment system to avoid competition.Keywords: Effectiveness, Village Owned Enterprises (BUMDes), increasing Village Original Income (PADes) AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan AsliDesa (PADes) melalui program penyewaan Pondok Kuliner. Lokus penelitian di desa Boroko TimurKecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaan Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui Efektifitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam rangka peningkatan PendapatanAsli Desa (PADes). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekataninduktif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa program penyewaanPondok Kuliner cukup efektif dalam meningkatkan PADes, hanya saja kontribusinya masih rendah hanyaRp. 15.000.000 atau 37,5% dari seluruh PADes yang mencapai Rp. 40.600.000. Jika dibandingkan dengananggaran yang di gunakan dalam pendanaan program tersebut yang mencapai Rp. 150.000.000 yangberasal dari Dana Desa kurang efisien. Untuk itu perlu ditingkatkan kreativitas para pengurus Bumdesserta melakukan banyak promosi dan membuat sistem pembayaran satu pintu untuk menghindaripersaingan.Kata Kunci: Efektivitas, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa (PADes)
PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), PRICE EARNING RATIO (PER) PRICE TO BOOK VALUE (PBV) DAN NET PROFIT MARGIN (NPM)TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO (DPR) Dheri Febiyani Lestari
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2778

Abstract

AbstractThe purpose of this study to know and analyze the Influence Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV) and Net Profit Margin (NPM) of the Dividend Payout Ratio (DPR) at a manufacturing company in Indonesia Stock Exchange year period 2012-2014 partial and simultaneous. The method used by the author was the correlation method, the technique of data collection was done by used secondary data such as financial statements manufacturing company in Indonesia Stock Exchange 2012-1014 period. The sample in this study manufacturing company in Indonesia Stock Exchange 2012-1014 period by 22 companies. In this study, the analysis used was multiple regression analysis. The results of data analysis showed EPS and PER negatively affect, PBV and DPR NPM significant effect on EPS DPR, and PBV PER NPM significant effect on the Parliament on Manufacturing Company in Indonesia Stock Exchange year period 2012-2014Keywords: Earning Per Share (EPS), Price Earning Ration (PER), Price to Book Value (PBV), Net Profit Margin (NPM Dividend Payout Ratio(DPR) AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Deviden Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014 secara parsial dan simultan Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif verifikatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaptar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Sampel dalam penelitian ini perusahaan manufaktur yang terdaptar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 sebanyak 22 perusahaan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis ata menunjukkan EPS dan PER berpengaruh negatif terhadap DPR dan PBV dan NPM berpengaruh signifikan terhadap DPR. EPS, PER PBV dan NPM berpengaruh signifikan terhadap DPR pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indoensia periode tahun 2012-2014Kata kunci : Earning Per Share (EPS), Price Earning Ration (PER), Price to Book Value (PBV), Net Profit Margin (NPM) Dividend Payout Ratio(DPR)
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018, TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Riswati Riswati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of writing this article is to find out how village financial management is based on Permendagrinumber 20 of 2018, Regarding Village Financial Management Guidelines, and how much of an impact thesechanges have on their implementation in the field with case studies in several villages in Jatinangor District,namely Cileles and Cibeusi villages. . The data source was obtained from sukender data by conductingobservations in several villages.The results obtained were that the 2 (two) villages, that village financialmanagement was carried out, referred to Permendagri number 20 of 2018, and in operation there were noproblems and obstacles. everything is going well and can be held accountable. The village has collaboratedwith the West Java Province BPSDM, in increasing the competency capacity of village financial managementofficials.Keywords: Analysis, Village Financial Management. AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkanPermendagri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan seberapa besardampak dari perubahan dimaksud terhadap implementasinya dilapangan dengan studi kasus dibeberapadesa di Kecamatan Jatinangor, yaitu desa Cileles dan desa Cibeusi.Metode yang digunakan dalam penelitianini metode kualitatif deskriptif, dengan sumber data diperoleh dari data sukender dengan melakukanobsevasi didua desa, Hasil yang didapat bahwa 2 (dua) desa tersebut, bahwa pengelolaan keuangan desadilakukan merujuk kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan dalam operasionalnya tidakmengalami masalahan danhambatan-hambatan, semua berjalan dengan baik dan dapatdipertanggungjawabkan secara akuntabel.Desa telah bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat,dalam meningkatkan kapasitas kompetensi pejabat pengelolaan keuangan desa.Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan Keuangan Desa
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN BANDUNG Riswati Riswati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2780

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to find out how far the increase in local revenue through local tax management mechanisms. Regional Revenue Agency is the Agency responsible for managing local revenue in Bandung Regency. For this reason, researchers are interested in conducting research related to "Analysis of Regional Tax Management Policies in increasing PAD in Bandung Regency". The method that the researcher uses in this research is a qualitative, descriptive method with an inductive approach, with data sources obtained from primary data and secondary data. Primary data was obtained through direct observation, spaciousness, by observing and interviewing several respondents related to local taxes. While secondary data obtained from literature studies, documentation and regulations as well as previous scientific journals. The results and conclusions, that local taxes, greatly contribute to the increase in PAD in Bandung Regency, and for excellent service, the Regional Government, picks up the ball, by establishing UPTs for regional tax services, and doing it by using a mobile car on a scheduled basis at each UPT -UPT. In this way, the benefits are greatly felt, where the community is greatly helped, with the existence of UPT-UPT and mobile car services which are held on a scheduled basis for local tax services. This mechanism has been running, in accordance with the Motto of the elected Regional Head, the results of the simultaneous regional elections in 2020, with the "BEDAS" program, which has the meaning and meaning of "Clean without extortion, Effective and efficient in service, Accurate data used, Safe and trustworthy in confidentiality data, Always make the community happy "Keywords: Policy analysis, Local Tax Management, PAD AbstrakTujan dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peningkatan pendapatan asli daerah melalui mekanisme pengelolaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah adalah Dinas yang bertanggungjawab untuk mengelola pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan “Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalammeningkatkan PAD di Kabupaten Bandung”.Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan sumberdata diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui obersevasi secara langsung, kelapangan, dengan melakukan pengamatan dan mewancarai beberapa responden terkait pajak daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian-kajian pustaka, dokumentasi-dokumentasi dan peraturan-peraturan serta jurnal-jurnal ilmiah sebelumnya. Hasil dan simpulan, bahwa pajak daerah, sangat berkontribusi bagi peningkatan PAD di Kabupaten Bandung, dan untuk adanya pelayanan yang prima, Pemerintah Daerah, melakukan jemput bola, dengan mendirikan UPT-UPT pelayanan pajak daerah, dan melakukan dengan menggunakan mobil keliling secara terjadwal disetiap UPT-UPT. Dengan cara ini, sangat dirasakan manfaatnya, dimana masyarakat sangat terbantu, dengan adanya UPT-UPT dan pelayanan dengan mobil keliling yang diselenggarakan secara terjadwal untuk pelayanan pajak daerah. Mekanisme ini sudah berjalan, sesuai dengan Motto dari Kepala Daerah terpilih, hasil Pilkada serentak ditahun 2020, dengan program “BEDAS”, yang memiliki makna dan arti “Bersih Tanpa Pungli, Effektif dan efisiesn dalam pelayanan, Data akurat dimanfaatkan,Aman dan amanah dalam kerahasian data, Senantiasa membahagiakan masyarakat “Kata Kunci : Analisis kebijakan, Pengelolaan Pajak Daerah, PAD
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA Utomo, Decky Dwi; Tumija, Tumija; Pangemanan, Andrew
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2781

Abstract

AbstractIMPLEMENTATION OF THE REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN ENSURING THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN BITUNG CITY, NORTH SULAWESI PROVINCEThe development in the current era of globalization has an impact on every aspect of government, especially in the field of information technology that is used by the government to facilitate the implementation of services carried out to minimize existing problems. One of the problems of regional government that has always been an obstacle in making reports on the implementation of regional government is Regional Financial Management. This study aims to describe the implementation of the Regional Management Information System in ensuring the Accountability of Regional Financial Management in Bitung City which is based on Law Number 23 Year 2014 Article 293 and Article 330 concerning Regional Government giving the Mandate to Regulate Regional Financial Management. The research method used is qualitative research with descriptive methods with an inductive approach. Data collection techniques using observation, interviews, documentation. The interview used by the writer in this research is structured interview, using purposive sampling. The results of this study found that there is still a lack of training provided to SIMDA Finance management officers at the Regional Financial and Asset Agency, inadequate internet networks, and the absence of local regulations that specifically regulate information systems for the Implementation of Financial SIMDA in regional municipalities. Bitung.Keywords: Implementation, Information Systems, Accountability, Management AbstrakPerkembangan di era globalisasi saat ini memberikan dampak pada setiap aspek pemerintahan khususnya bidang teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan untuk meminimalisasikan permasalahan yang ada. Permasalahan pemerintahan Daerah yang selalu menjadi kendala dalam pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 tentang Pemerintahan Daerah memberi Amanat Untuk Mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Masih minimnya pelatihan yang diberikan kepada para petugas pengelola SIMDA Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jaringan internet yang belum memadai, serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai sistem informasi Pelaksanaan SIMDA Keuangan di wilayah pemerintah daerah Kota Bitung.Kata Kunci: Pelaksanaan, Sistem Informasi, Akuntabilitas, Manajemen
PERAN UMKM DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN Eljawati Eljawati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to determine how far the role of MSMEs is in increasing tourist visitsinSidamulih Subdistrict, Pangandaran Regency. This study uses descriptive qualitative methods with aninductive approach, and the scope of this research is how much the role of MSMEs has aneffect on increasingtourist visits to tourist destinations in Sidamulih District. To get the expectedresults, the researchers madedirect observations by visiting tourist destinations in Sidamulih District, the results obtained were thatSidamulih sub-district is one of the Districts in Pangandaran Regency, which has many tourism objects,including cultural tourism, beach tourism, culinary tourism, natural tourism. with a variety of productsproduced by the communitythrough UMKM businesses, with the assistance of the Pangandaran Regency Tradeand IndustryOffice. Tourist destinations in Sidamulih District have their own appeal for tourists, so thatMSMEs play a very strategic role in increasing tourist visits in Sidamulih District.Keyword: The role of MSMEs, Increase visits, tours, Pangandaran Regency AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh peran UMKM dalam meningkatkankunjungan wisatawan di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, serta ruang lingkup penelitian ini adalah seberapabesar peran UMKM berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata diKecamatan Sidamulih. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan peneliti melakukan observasi secaralangsung dengan mengunjungi destinasi wisata Kecamatan Sidamulih, hasil yang didapat, bahwakecamatan Sidamulih merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, yang memiliki banyakobyek wisata, diantaranya wisata budaya, wisata pantai, wisata kuliner, wisata alam dengan berbagaiproduk-produk yang dihasilkan oleh masyarakatnya melalui usaha UMKM, dengan binaan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran. Destinasi wisata di Kecamatan Sidamulihmemiliki daya Tarik tersendiri bagi wisatawan, sehingga UMKM berperan sangat strategis dalammeningkatkan kunjungan wisatawan di Kecamatan Sidamulih.Kata Kunci: Peran UMKM, Meningkatkan kunjungan, wisata, Kab Pangandaran
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI OLEH DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Tumija Tumija; Jadog Bagus Bambang Bayu P
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2783

Abstract

AbstractThis study aims to describe and get an overview of the management of coastal tourism objects in increasing local revenue. The method used in this research is descriptive with an inductive approach. Data collection techniques by means of interviews, documentation. The data analysis technique used is the Interactive Model proposed by Miles and Huberman in Sugiyono (2016: 246), namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that the management of coastal tourism objects carried out by theTourism, Culture, Youth and Sports Office in increasing Regional Original Income in Blitar Regency has been carried out and implemented according to existing procedures and regulations, but is still not optimal, because there are still several obstacles that hinder the management process. beach tourism objects. The implementation of management in the field has not been in accordance with the plans that have been made, not all programs have achieved their goals and there is still a lack of supervision.Keywords: Management, Coastal Tourism Objects, Regional Original Income (PAD) AbstrakArtikel ini membahas mengenai pengelolaan objek wisata pantai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Lokus penelitian Dinas Pariwisata, Kebudayan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan objek wisata pantai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi.Teknik analisis data yang di gunakan adalah Interactive Model yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Pengelolaan objek wisata pantai yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar sudah dijalankan dan dilaksanakan sesuai prosedur dan regulasi yang ada, akan tetapi masih belummaksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan obyek wisata pantai. Pelaksanaan pengelolaan di lapangan belum sesuai dengan rencana yang telah dibuat, belum semuanya program yang dijalankan mencapai tujuan dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan.Kata Kunci : Pengelolaan, Objek Wisata Pantai, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Page 2 of 10 | Total Record : 100