cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu Widowati Johannes
Contact Email
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Phone
+6281222242754
Journal Mail Official
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : -     EISSN : 26856069     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) berisi tulisan, artikel yang berisi isu-isu hangat terkait Manajemen Keuangan dan Ekonomi baik dilingkup Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 100 Documents
 2   3   4   5   6 
ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP Tumija Tumija; Ghina Sinta
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2806

Abstract

Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer yang diberikan pihak eksternal dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap sudah baik dilihat dari tanggapan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK dengan beberapa poin yang harus dibenahi. Tingkat kemandirian Kabupaten Cilacap masih sangat rendah dan masih bergantung pada dana transfer. Tingkat efektivitas dan efisiensi PAD, Kabupaten Cilacap sudah sangat efektif dan efisien. Alokasi prioritas belanja untuk belanja operasi dan belanja modal sudah disesuaikan dengan aturan. Rasio pertumbuhan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Sarannya pemerintah perlu memperhatikan secara detail sumber potensi penerimaan, melakukan pendataan dan penetapan subjek dan objek pajak secara berkala, serta memberikan pelatihan dan sosialisasi.
PENDAPATAN KOMUTER BERPENGARUH TERHADAP KONSUMSI DAN TABUNGAN KELUARGA DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN Anggiat Sinurat; Power Darasa Panjaitan; Marja Sinurat
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2812

Abstract

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan pekerja komuter terhadap konsumsi dan tabungan keluarga dalam perspektif pengembangan wilayah di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun-Sumatera Utara. Penelitian menggunakan metode statistik deskriptif kuantitatif, jumlah ukuran sampel sebanyak 100 orang responden dengan teknik pengambilan sampel secara purposif dan proporsional. Variabel penelitian terdiri dari pendapatan, konsumsi dan tabungan. Data dianalisis dengan analisis regresi linear sederhana dan hipotesis diuji dengan Uji t. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pendapatan komuter berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi dan tabungan keluarga di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Disarankan agar para keluarga pekerja komuter semakin mengasah dan mengoptimalkan kemampuan, sehingga kontinu memperoleh trend pendapatan yang naik dan membelanjakan pendapatan yang diperoleh di wilayah asal, agar terjadi kenaikan perputaran uang di daerah asal pekerja komuter. Selanjutnya, Pemerintah daerah asal pekerja komuter agar menerbitkan kebijakan atau regulasi tentang perlindungan bagi tenaga kerja komuter.
ANALISIS TINGKAT RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung; Anindita Primastuti; Riswati Riswati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2822

Abstract

Pemerintah berfungsi menjalankan sistem pemerintahan dalam rangka memastikan bahwa fungsi dari suatu negara dapat terselenggara dengan optimal. Urusan keuangan menjadi salah satu unsur penting diantara banyaknya urusan dalam suatu sistem pemerintahan yang kompleks. Pelaksanaan keuangan di suatu Pemerintahan dituangkan dalam laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Laporan keuangan daerah tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui bagaimana keuangan daerah dilaksanakan, apakah sudah optimal atau belum. Terlebih apabila ada kondisi seperti Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2019 yang tentu berpengaruh pada bagaimana pemerintahan diselenggarakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung pada kurun waktu tahun anggaran 2016 hingga 2021, terlebih pada bagaimana pelaksanaan keuangan tersebut pada saat sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang didalami melalui studi literasi/dokumen. Teknik analisa data terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau hasil dari penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rasio kemandirian keuangan di Kota Bandung dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 memiliki rata – rata sebesar 74,17% dan rasio kemandirian tersebut konsisten berada diatas 60% disetiap tahunnya, sekalipun pada 2020 terdampak oleh Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung menunjukan bahwa sejak 2017 hingga 2021, Pemerintah Kota Bandung hanya dua kali mengalami pertumbuhan keuangan yang negatif, yaitu pada 2017 serta pada tahun 2020 yang terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19. Kata Kunci : Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan, Pertumbuhan Keuangan.
Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan Rahmawati Sururama; Jimmy Weku; Ari Syahbana
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i1.3135

Abstract

Abstract Restaurant tax is a type of regional tax to increase local revenue (PAD) which is collected by the district/city level government in accordance with Law Number 28 of 2009 Article 2 (Government Regulation of the Republic of Indonesia, 2009). The restaurant tax in question is that every service provided in a restaurant is taxed. However, the collection of restaurant taxes is not as expected, for example from the data obtained that in 2020 the percentage of restaurant tax revenue shows 76.93%, meaning a decrease of 25.95% from the previous year. This means that if the actual value of tax revenue is below the target, it is better to increase the implementation of tax collection in Medan City, therefore the purpose of this research is to analyze and study Restaurant Tax Management in Increasing Local Revenue (PAD) in the City. Medan in terms of Planning, Organizing, Implementation and Supervision. The results of existing research show that there is still a lack of awareness of taxpayers, a lack of understanding of taxpayers in calculating taxes, a lack of communication and coordination, the need to review restaurant tax rates again, an input system that is still manual, Inadequate human resources, there is dishonesty from the taxpayer. Keywords: Management, Tax, Local Own Revenue Abstrak Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 (Peraturan Pemerintah RI, 2009). Pajak restoran yang dimaksud adalah Setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak. Namun pemunggutan pajak restoran tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, contohnya dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 76,93%, artinya mengalami penurunan 25,95% dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti jika nilai realisasi penerimaan pajaknya di bawah target, sebaiknya perlu ditingkatkan kembali pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Medan, oleh karena itu adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengkaji tentang Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan dari segi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan.Hasil penelitian yang ada diketahui bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak dalam penghitungan pajak, kurangnya komunikasi dan koordinasi, perlunya ditinjau lagi tentang tarif pajak restoran, sistem penginputan yang masih manual, Sumberdaya manusia yang belum memadai, adanya ketidakjujuran dari wajib pajak. Kata Kunci: Pengelolaan, Pajak, Pendapatan Asli Daerah
Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Bandung Riswati Riswati; Yazid Bukhori
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i1.3200

Abstract

Kinerja keuangan merupakan suatu capaian dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam suatu kurun waktu. Analisis terhadap kinerja keuangan sektor publik menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah serta wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Artikel ini menganalisis rasio keserasian belanja yang terdiri dari belanja operasioal dan belanja modal serta rasio efektivitas PAD dari Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 0.69% dari tahun 2020 yang berada di angka 86% dari total belanja daerah menjadi sebesar 85,31% pada 2021 meskipun secara realisasi, total belanja operasioal dan total belanja daerah keseluruhan mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan persentase rasio keserasian belanja modal Pemerintah Kota Bandung yang meningkat sebesar 2,38% menjadi 12,71% dari tahun sebelumnya yang hanya 10,33% sehingga berpengaruh pada rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD Pemeritnah Kota Bandung konsisten mendapatkan predikat “efektif” dengan angka 91,12% pada 2020 dan 91,13% pada 2021 meskipun anggaran dan realisasi pada 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020. Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio keserasian, Rasio Efektivitas PAD
Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tumija Tumija; Doni Hakiki; Ika Agustina
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i1.3227

Abstract

Tujuan penelitian dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari rasio kemandirian daerah dan belanja daerah secara parsial dan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif deskriptif dengan desain kausal dan explanatory research.. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (a) Variabel X1 berpengaruh sebesar -0,059 terhadap variabel Y , dengan pengaruh yang tidak searah karena nilai coefifisients Beta menunjukkan tanda minus, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,511 (lebih besar dari 0,05) yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan, (b) Variabel X2 berpengaruh sebesar -0,907 terhadap Variabel Y, coefifisients Beta menunjukkan nilai yang minus yang berarti bahwa pengaruh yang ada tidak searah dengan nilai signifikansinya yaitu 0,000 (lebih kecil dari 0,05) artinya terjadi pengaruh yang signifikan, (c) Secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 99,6%. Maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan pengaruh sebesar -0,059 dan pengaruh yang tidak searah, sedangkan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sebesar -0,907 dengan pengaruh yang tidak searah pula. Namun secara simultan variabel X1 dan X2 sama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Y yaitu sebesar 99,6%.
STRATEGI BADAN PENGELOLALAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Eljawati Eljawati; Susilawati Susilawati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i1.3253

Abstract

The purpose of this study is to analyze, and find out the obstacles and factors that influence in increasing regional income in the Sumedang Regency Revenue Agency, West Java Province. The research method used is descriptive qualitative by exploring the behavior of the object under study to find an in-depth description of the object under study, and the theory is used as an approach to research problems with primary data sources and secondary data through observation, documentation analysis, in-depth interviews and data validity is carried out by triangulation techniques, checking, checking and confirming between observation results, documentation analysis with interview results, and SWOT analysis. The results of the study show that BAPENDA Sumedang Regency has a strategy in the SO quadrant which means that it can seize existing opportunities by utilizing strengths in order to increase local revenue in Sumedang Regency. However, there are still several obstacles and inhibiting factors identified in order to realize this strategy, including a decrease in awareness of paying taxes. low per capita income, BUMD has not given much profit to the local government. and Gross Regional Domestic Product), Increase in Inflation, increasing number of industries, regional retribution, Results of management of separated regional property.
Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran dan Program Kerja PKBL di PT.Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara Hefenia Inka Mundung; Jetty Erna Mokat; Marthinus Mandagi
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i1.3403

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program kemitraan bina lingkungan (PKBL) pada PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara yang dikaji dari aspek penagihan, monitoring dan pembinaan. Menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara dam dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut miles dan Huberman yang meliputi : reduksi data, penyajian data dan penrikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh pada aspek penagihan menunjukan bahwa target yang ditetapkan belum tercapai yaitu hanya 35% dari 45% pada akhir desember 2022. Dalam melakukan penagihan kurang mendasar pada pedoman, dan adanya data mitra binaan yang hilang, ada yang menunggak, serta ada juga usaha mitra binaan yang kurang berkembang. Dari aspek monitoring dan evaluasi dilakukan kurang sesuai dengan ketentuan, bahkan monitoring dilaksanakan bersamaan dengan penagihan. Dan tidak tersedianya dokumen khusus untuk monitirng. Dalam hal pembinaan untuk menunjang kemajuan usaha mitra binaan, terkendala pandemi covid-19 sehingga pembinaan hanya dilakukan dengan cara online yang sering terkendala jaringan terutama bagi mitra binaan, akibatnya tidak semua mitra binaan dapat mengikuti pembinaan dengan baik.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Marja Sinurat; Rizqi Sukma Sari Putri; Womsiter Sinaga; Ayu Widowati Johannes
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i1.3417

Abstract

ABSTRACT The application of good accrual-based government accounting standards (SAP) will influence the opinion given by the Audit Board (BPK) on regional financial management. The purpose of the study is to determine how the implementation, obstacles that occur and efforts to overcome obstacles in Government Accounting Standards in the preparation of Local Government Financial Statements (LKPD) of Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province. The study used descriptive qualitative methods with an inductive approach, primary and secondary data sources with data collection through documentation, observation and interviews which were then analyzed with the miles and huberman model. The implementation of the preparation of local government financial statements of Labuhanbatu Regency has implemented accrual-based government accounting standards. There are still obstacles that occur in the form of the implementation of standard operating procedures and lack of competence and the amount of resources of the financial statement preparation apparatus. Efforts are made by increasing the competence and number of apparatus resources based on accounting education background and the application of standard operating procedures. The implementation of SAP in Labuhanbatu Regency still has obstacles in the form of apparatus resources and standard operating procedures. BPKAD seeks to overcome obstacles that occur by increasing the competence and amount of apparatus resources as well as the implementation of SAP standard operating procedures. Keywords: SAP Implementation, Accrual Basis, and Financial Statements ABSTRAK Penerapan Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang baik akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan, hambatan yang terjadi dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisis dengan model Miles and Huberman. Pelaksanaan penyusunan LKPD Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan SAP berbasis akrual. Masih terdapat hambatan yang terjadi berupa penerapan standar operasional prosedur serta kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur penyusun laporan keuangan. Upaya yang dilakukan dengan peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi dan penerapan standar operasional prosedur. Penerapan SAP di Kabupaten Labuhanbatu masih terdapat hambatan berupa sumber daya aparatur dan standar operasional prosedur. BPKAD berupaya mengatasi hambatan yang terjadi dengan meningkatkan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur serta penerapan standar operasional prosedur SAP. Kata kunci: Penerapan SAP, Basis Akrual, dan Laporan Keuangan.
Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Pencegahan Kebocoran Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tabanan I Putu Adhi Suryanata; Hendra Felani
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i1.3097

Abstract

ABSTRACT This study focuses on problems related to the collection of retribution for traditional markets which are often bogus, causing the local revenue in Tabanan Regency to be less than optimal. This study aims to explain the process of implementing the traditional market e-retribution policy to prevent leakage of local revenue in Tabanan Regency. The research method used is a qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the presence of e-retribution in traditional markets is very influential on increasing local revenue in Tabanan Regency, which can be seen from the comparison of regional original income before the use of e-retribution and after the use of e-retribution in traditional markets. The data shows that there is a significant increase in income from the traditional market retribution sector after the implementation of the e-retribution program at traditional markets in Tabanan Regency. Barriers to the implementation of e-retribution are constrained by human resources and are also related to operations in traditional markets, so that not all traders are provided with a QR code scan tool for the implementation of this e-retribution. Keywords: Policy Implementation, Traditional Markets, Local Revenue

Page 4 of 10 | Total Record : 100

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) In Progress Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018 JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017 JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017 More Issue