cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firstnandiar Glica Aini S
Contact Email
firstnandiar@gmail.com
Phone
+6288233973453
Journal Mail Official
serambihukumfh@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751, Fax. (0271) 740160 Email: serambihukumfh@gmail.com
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Published by Universitas Islam Batik Surakarta
ISSN : 16930819     EISSN : 25495275     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Serambi Hukum was open for researchers, lecturers, students, and practitioners who have interest to publishing the original research articles especially in legal field. The focus and scope of articles that published in Jurnal Serambi Hukum are : 1.Criminal Law (Hukum Pidana) 2.Civil Law (Hukum Perdata) 3.Constitutional Law (Hukum Tata Negara) 4.State Administrative Law (Hukum Administrasi Negara) 5.Procedural Law (Hukum Acara) 6.International Law (Hukum Internasional) 7.Enviromental Law (Hukum Lingkungan) 8.Tax Law (Hukum Pajak) 9.Islamic Law (Hukum Islam) 10.Law and Human Right (Hukum dan HAM) 11.IPR Law (Hukum dan HAKI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 138 Documents
 1   2   3   4   5 
Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Khaidar Rohman
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.69 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.579

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, menjelaskan bagaimana fungsi kebijakan hukum perizinan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup; dan kedua, bagaimana penegakan hukum di bidang hukum perizinan terhadap kasus perusakan lingkungan hidup. Maraknya pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara masif di Indonesia, diakibatkan oleh tingkah laku manusia sendiri. Diperlukannya aturan yang tegas guna mencegah kerusakan lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Salah satu cara yang mampu dilakukan Pemerintah adalah dengan adanya hukum perizinan. Hukum perizinan yang tegas diharapkan mampu mengurangi tingkat kerusakan lingkungan hidup dan berfungsi sebagai cara normatif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kata Kunci: Hukum Perizinan, Kerusakan Lingkungan, Pelestarian Lingkungan.
Penerapan Pengaturan Beda Agama di Indonesia Suparwi Suparwi; Ade Fisti Pongoliu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.146 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.580

Abstract

Perkawinan beda agama kerap kali terjadi di Indonesia, dan bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu, tetapi bahkan menjadi trend, hal tersebut tidak bisa dikontrol oleh keadaan bahkan oleh aturan sekalipun, sebab hal ini terkait perasaan dan rasa yang dimiliki tiap manusia. Namun Indonesia sebagai suatu negara hukum tentu saja memiliki aturan yang mengakomodir hal tersebut, yang tentunya akan dilihat dari berbagai aspek, utamanya aspek agama. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan melihat perkawinan beda agama dilihat dari berbagai peraturan perundang undangan yang ada. Penerlitian ini memberikan tujuan agar mampu memberikan solusi dalam keilmuan terhadap bagaimana pengaruh akibat hukum dari terjadinya perkawinan beda agama yang telah diakomodir dalam peraturan perundang undangan yang ada dan diakui. Penelitian ini dilakukan secara normative, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan yang saling meberikan korelasi, yaitu dengan peraturan tentang Undang Undang perkawinan, tetang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya mengurai aturan aturan yang berkaitan didalamnya dianalisis sesuai dengan persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Kata Kunci: Perkawinan, beda agama.
Tinjauan Yuridis tentang Peredaran Jamu Palsu di Kabupaten Sukoharjo Nova Bagaskoro; Hadi Mahmud; Nourma Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.33 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan data primer sebagai sumber data utama. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid condong ke arah pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta adanya penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo yang merupakan lembaga penegak hukum menggunakan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Kata Kunci : penegakan hukum, peredaran jamu palsu, pengaturan tindak pidana.
Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus di Polres Wonogiri) Edy Prakoso; Hanuring Ayu; Suparwi Suparwi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.971 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.582

Abstract

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umum nya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabuhi para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermulus proses peredaran barang haram yang tersebut. Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Diversi, Tanggungjawab Hukum
Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 181/PID.B/2020/PN.SKH) Putri Nurhayati; Hadi Mahmud
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.315 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.583

Abstract

Kejahatan pembunuhan berencana merupakan tindakan melanggar hak hidup seseorang. Pembunuhan berencana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dengan tujuan melenyapkan nyawa orang lain, yang didasari pada Pasal 340 KUHP penerapan sanksi pidana mati/ pidana penjara seumur hidup, paling lama 20 tahun bagi pelaku tindak pidana tersebut. Indonesia merupakan Negara pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati merupakan hukuman terberat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan pada pdata sekunder kemudian dengan penelitian data primer yang mengacu pada KUHP, KUHAP, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh.pPenerapan hukuman mati secara sah diberlakukan di Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim menggunakan tiga kriteria perencanaan sebagai acuan dalam pertimbangan hakim yakni adanya niat pelaku, tindakan persiapan, dan cara kerja yang sistematis yang dipandang telah terpenuhi dari pelaku kejahatan. Kata Kunci : Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Hukuman Mati
Dampak Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan Global Hadi Mahmud; Ade Fisti Pongoliu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.293 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.584

Abstract

Pemanasan global dapat mengakibatkan cuaca yang sangat ekstrim dan membuat virus serta bakteri makin kuat dan cepat berkembang biak serta berakibat munculnya berbagai peyakit, tentu saja yang terjadi pada masa pandemic Covid-19 yang kemudian ditanggulangi dengan pemberian vaksinasi. Pemberian vaksinasi pun tentunya menimbulkan adanya limbah dari vaksinasi, dan tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh pada persoalan lingkungan secara glibal. Penulisan ini memberikan tujuan agar mampu memberikan solusi dalam keilmuan terhadap bagaimana pengaruh vaksinasi yang merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya mampu memberikan solusi yang tepat Ketika pembrian vaksinasi memberikan dampak terhadap lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara normative, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan yang saling meberikan korelasi, yaitu dengan peraturan tentang Kesehatan, tetang kondisi force mayeur dan juga tentang hukum lingkungan, yang selanjutnya mengurai aturan aturan yang berkaitan didalamnya dianalisis sesuai dengan persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Perubahan iklim tidak secara langsung menyebabkan konflik, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakstabilan global. pemanasan global harus ada upaya dan solusinya dengan merubah pola hidup dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sebab perubahan iklim hanya akan dapat memicu dampak yang lebih signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi dalam jangka waktu panjang. Kata Kunci : Dampak Lingkungan Global, Vaksinasi
Analisis Yuridis Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN Skt) Riza Hanafi Abdul Aziz; Hadi Mahmud; Wahyu Beny Mukti Setiyawan
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.697 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.585

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan acara pemeriksaan cepat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt. Jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian diskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode analisi interaktif. Kesimpulan hasil penelitian bahwa penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan menjual minuman keras melanggar Perda Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972, terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp. 200.000,- apabila terdakwa tidak membayar maka harus mengganti dengan hukuman kurungan selama 7 hari. Pemeriksaan cepat tindak pidana ringan pembuktiannya tidak rumit, sesuai Pasal 351-352 KUHAP. Dalam memutus perkara ini, hakim telah mempertimbangkan bahwa keputusan ini diambil sebagai Pidana Perampasan Kemerdekaan (Kurungan) karena Terdakwa melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Surakarta Nomor 4 tahun 1972, disamping hakim juga telah mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan, hakim juga berusaha menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan), yaitu pertimbangan terhadap terdakwa dilihat dari faktor umur; berapa kali terdakwa berususan dengan hukum; jumlah kerugian terhadap korban; dan adanya ganti rugi yang telah disepakati, dan lain sebagainya. Kata Kunci: Pemeriksaan cepat, Tindak pidana, Minuman keras
Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Membuat Keonaran di Masyarakat (Studi Kasus Pendirian Kerajaan Palsu Keraton Agung Sejagat) Yayan Pradana Adi Saputra; Suharno Suharno; Muhammad Muhtarom
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.041 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.586

Abstract

Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Banyaknya berita-berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, salah satu yang sering terjadi di Indonesia dan marak muncul akhir-akhir ini adalah munculnya kerajan-kerajaan baru yang mengatasnamakan diri sebagai penolong diantara masyarakat sehingga menimbulkan keonaran diantara masyarakat. Kerajaan-kerajaan tersebut mengklaim sebagai penolong menimbulkan keonaran diantara para masyarakat, karena sebagian masyrakat menganggap hal tersebut benar adanya, sedangkan sebagian masyarakat sisanya tidak percaya dengan kerajaan tersebut. Dalam filsafat bahasa onar memiliki arti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu, keonaran sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Keonaran akan terjadi terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa disebut dengan keonaran. Pada Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Ayat 1 “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” sedangkan pada Ayat 2 “ barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menayangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tngginya tiga tahun”. Kata Kunci : Keonaran, Kerajaan Palsu, Keraton Sejagad, Tindak Pidana.
Fungsi Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Desa yang Dituangkan dalam Kebijakan Peraturan Desa di Desa Sobayan Kabupaten Klaten Dika Yudanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.494 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.587

Abstract

Pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat juga untuk lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pembangunan desa, maka perlu dikembangkan suatu peran aktif dari perguruan tinggi dalam rangka pelaksaanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tersebut guna menggali upaya aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, dusun/kampung. Dalam mengembangkan Desa ada aspek penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu penggerak desa itu sendiri atau masyarakat sebagai sumber daya manusia nya (SDM) dan perlu adanya regulasi yaituPeraturan Desa yang mengatur dengan jelas tujuan pembangunan desa dengan demikian perkembangan Desa akan lebih optimal. Universitas dengan adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi akan sangat membantu Desa dalam proses pembangunan perkembangan menuju Desa yang lebih maju. Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat bisa diterapkan dengan membantu desa dalam upaya memajukan Desa melalui Peraturan Desa yang baik dan jelas tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris. Kata Kunci: Kebijakan Peraturan Desa, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembangunan Desa
Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual Femmy Silaswaty Faried
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.309 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.588

Abstract

Tulisan ini dengan judul “perlindungan hukum bagi Wanita dalam gangguan jiwa sebagai korban pelecehan seksual”, adalah dengan mengkaji pengaturan terhadap jaminan perlindungan bagi korban. Penelitian ini dilakukan dengan metode normative, yakni mengkaji peraturan perundangundangan terkai, yaitu Undang Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Undang Undang Kesehatan Jiwa. Serta melihat dalam perspektif hak asasi manusia. Dengan metode pendekatan melalui tulisan tulisan ilmiha, baik jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Pada regulasi terkait perlindungan bagi korban yang ketegori ODGJ, dibutuhkan regulasi lebih tegas dan pasti bahkan menurut penulis wajib sansksinya dibedakan dengan korban orang yang sehat (normal) sebab akibat dari pelecehan seksual bagi ODGJ lebih besar. Kata Kunci: ODGJ, Pelecehan seksual, HAM

Page 2 of 14 | Total Record : 138

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025 Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025 Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024 Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024 Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023 Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023 Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022 Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022 Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021 Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021