cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firstnandiar Glica Aini S
Contact Email
firstnandiar@gmail.com
Phone
+6288233973453
Journal Mail Official
serambihukumfh@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751, Fax. (0271) 740160 Email: serambihukumfh@gmail.com
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Published by Universitas Islam Batik Surakarta
ISSN : 16930819     EISSN : 25495275     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Serambi Hukum was open for researchers, lecturers, students, and practitioners who have interest to publishing the original research articles especially in legal field. The focus and scope of articles that published in Jurnal Serambi Hukum are : 1.Criminal Law (Hukum Pidana) 2.Civil Law (Hukum Perdata) 3.Constitutional Law (Hukum Tata Negara) 4.State Administrative Law (Hukum Administrasi Negara) 5.Procedural Law (Hukum Acara) 6.International Law (Hukum Internasional) 7.Enviromental Law (Hukum Lingkungan) 8.Tax Law (Hukum Pajak) 9.Islamic Law (Hukum Islam) 10.Law and Human Right (Hukum dan HAM) 11.IPR Law (Hukum dan HAKI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 166 Documents
 2   3   4   5   6 
Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Semarang Ichasia Diniari Sidarta
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelestarian alam dan kebersihan lingkungan wajib dijaga dengan sebaik-baiknya, terutama dalam pengelolaan sampah. Sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk mengkaji terkait dengan bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang, kendala dalam pelaksanaan dan upaya mengatasinya serta apakah pengelolaan sampah di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan didukung data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang untuk menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan dilakukan melalui program Bank Sampah, yaitu menggunakan suatu tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah kemudian disetorkan ke tempat pengepul sampah yang dikelola dengan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas suka relawan, dalam pelaksanannya terdapat 2 kendala yaitu kendala yang disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan sosialisasi dan kendala dalam pemasaran yang dapat diupayakan dengan pembinaan dan pendampingan. Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 19 dan 20 yang dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 23 dan 24 yang dilaksanakan dengan program Bank Sampah, di mana pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah ini, menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah dan memberikan fasilitas serta sarana prasarana. Kata Kunci : Pengelolaan, Sampah, Berbasis Masyarakat, Semarang
Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Debitor Yang Wanprestasi Pada Lembaga Keuangan Mikro : Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Rukun Artha Sentosa Renu Tri P
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang eksekusi benda jaminan debitor wanprestasi pada lembaga keuangan mikro di Koperasi Serba Usaha Rukun Artha Sentosa Juwana, akan membahas permasalahan eksekusi benda jaminan debitor yang wanprestasi di koperasi serba usaha rukun artha sentosa juwana, hambatan-hambatan dalam eksekusi tersebut, serta cara mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spefisikasi penelitian diskriptif analitis. Metode penentuan samplenya adalah purposive sampling, sedangkan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses eksekusi benda jaminan debitor yang wanprestasi di koperasi serba usaha rukun artha sentosa dilakukan dengan cara memberikan surat pemberitahuan keterlamabatan, surat peringatan pertama, surat peringatan ke II, surat peringatan ke III, dan surat peringatan terakhir. Apabila debitor tetap tidak bisa melaksankan pembayaran sama sekali, maka untuk benda jaminan debitor berupa BPKB, kendaraan bermotornya, ditarik langsung oleh koperasi dari tangan debitor dan menunggu tindakan dari debitor selanjutnya. Untuk jaminan berupa sertifikat tanah, pihak koperasi melakukan pemasangan papan peringatan pada tanah yang menjadi obyek jaminan, apabilla debitor tidak dapat melunasi hutangnya upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah penjualan lelang terhadap kendaraan bermotor, tanah dan/atau bangunan yang menjadi obyek jaminan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam eksekusi terhadap benda jaminan debitor yang wanprestasi tersebut adalah sulitnya pengosongan bangunan yang menjadi obyek jaminan dan perlawanan dari pihak debitor. Hambatan tersebut diatasi dengan meminta bantuan kepada kepolisian. Kata Kunci: Eksekusi, Debitor, Wanprestasi, Koperasi
Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 di PT Pertamina MOR IV Semarang Vesey Nica Della Permatasari
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seorang pekerja dimanapun bekerja harus mentaati peraturan yang berlaku, jika tidak maka akan dikenai sanksi, sehingga dalam penelitian ini Penulis berusaha untuk mengkaji tentang bagaimana penerapan sanski administratif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 di PT Pertamina MOR IV Semarang, kendala dalam penerapan sanksi beserta upayanya. Metode penelitian yang dipergunakan meliputi: jenis penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi diskriptif analitis, data yang dipergunakan adalah data sekunder, dengan analisa datanya kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanski adinistratif terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 di PT Pertamina MOR IV Semarang dilaksanakan berdasarkan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Nomor KEP.95/PHIJSK- PK/PKB/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang didalamnya mengatur sanksi administratif, untuk penerapan sanksi yang dilaksanakan oleh PT Pertamina MOR IV Semarang selama Tahun 2018 baru berupa teguran, dikarenakan jenis pelanggaran yang dilakukan masih bersifat pelanggaran yang sanksinya bersifat teguran. Untuk kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap pekerja yang melanggar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 di PT Pertamina MOR IV Semarang meliputi dua hal yaitu pertama pekerja sering melakukan absen dan sering datang telat/pulang cepat pada jam kerja, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara memasang CCTV ditempat absen untuk mengetahui real time, kedua belum tersampaikannya informasi secara menyeluruh tentang peraturan baru, hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi. Kata Kunci: Sanksi, Administratif, Pekerja, Pelanggaran, PT. Pertamina
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Kontruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Adit Setiawan
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi pengadaan barang dan jasa adalah yang paling lumrah dan mudah. Korupsi tipe ini masih konvensional. Bukan yang benar-benar canggih, dalam hal ini dilakukan dengan cara seperti penggelembungan harga (markup), penyalahgunaan kewenangan. Penelitian tentang “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta” sebagai penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitiannya 1) Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, berdasarkan putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk, Terdakwa Satriawan Sulaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” dalam dakwaan Alternatif Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan serta ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 2) Kebijakan formulasi undang- undang tindak pidana korupsi yang akan datang dalam penegakan hukuman tindak pidana korupsi bidang jasa konstruksi dilandasi ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, yakni berupa pidana mati. Faktor dimaksud diungkapkan dengan frase “keadaan tertentu”. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi
Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Jamaludin Ghafur
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v14i02.677

Abstract

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam perspektif ketatanegaraan, yang dimaksud sebagai hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditentukan. Berhasil tidaknya bangsa ini membangun dan menegakkan prinsip negara hukum, salah satunya akan sangat tergantung pada kesadaran masyarakatnya dalam mentaati dan mematuhi hukum. Untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi, di dalam dirinya dilekati sejumlah sanksi sehingga segala pelanggaran akan dapat ditindak dan dikenakan hukuman sesuai tingkat pelanggarannya. Karena itu, salah satu faktor pendorong seseorang mematuhi hukum adalah karena takut akan ancaman sanksi. Namun demikian, dalam kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak semua dapat digeneralisasi bahwa orang yang patuh terhadap hukum adalah karena menghindari ancaman sanksi. Sebagian yang lain, mentaati hukum didasari oleh keyakinan bahwa di dalam hukum ada nilai-nilai luhur dan mulia guna mewujudkan kebaikan bersama sehingga sudah sepantasnyalah hukum tersebut untuk dipatuhi. Dalam literatur ilmu hukum, model kepatuhan hukum yang pertama disebut sebagai gatra kognitif, sementara model yang kedua disebut sebagai gatra afektif. Keyword: Kepatuhan Hukum, Masyarakat
Aspek Yuridis Kerahasiaan Informasi Rekam Medis di Rumah Sakit Bakti Timah Ditinjau Menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 Risdiarto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, falsafah rekam medis mencantum nilai Administrasi, Legal (hukum), Riset, Edukasi, Dokumen, Akurat, Informatif dan dapat dipertanggung jawabkan (ALFRED AIR). Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakan keadilan. Oleh karena itu permasalahan aspek yuridis dari kerahasiaan informasi rekam medis Rumah Sakit di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normative, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilkukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan perundang-undangan hukum kesehatan, kedokteran yang menyangkut rekam medis sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, aspek hukum dari rekam medis itu sendiri menurut Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004, tentang praktik kedokteran adalah pada prinsipnya Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran (Pasal 48), dan juga dalam Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008, informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Pasal 10). Rumah Sakit dan petugas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun memalsukan data yang ada didalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang yang semestinya tidak di beri izin. Rekam medis harus diberi data yang cukup terperinci, sehingga dokter lain dapat mengetahui bagaimana pengobatan dan perawatan kepada pasien dan konsulen dapat memberikan pendapat yang tepat setelah dia memeriksanya ataupun dokter yang bersangkutan dapat memperkirakan kembali keadaan pasien yang akan datang dari prosedur yang telah dilaksanakan. Aspek hukum rekam medis merupakan pertanggung jawaban terhadap rekam medis, yang menjadi tanggung jawab disini, tanggung jawab dokter yang merawat, petugas rekam medis, pimpinan rumah sakit & tanggung jawab staf medik. Rahasia Medis (Medical Secrecy) dalam (KUHP) Hukum Pidana ; (Pasal 322) tentang wajib simpan rahasia, (Pasal 224) tentang panggilan menghadap sebagai saksi ahli. Hukum Acara Pidana (KUHAP) ; (Pasal 170) tentang wajib menyimpan rahasia, (Pasal 179) tentang wajib memberikan keterangan sebagai saksi ahli kedokteran kehakiman, atau sbg dokter, PP 10 TAHUN 1966 rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui selama melakukan pekerjaan di bidang kedokteran (Pasal 1) : pengetahuan tersebut wajib disimpan sebagai rahasia oleh orang (pasal 2). Secara umum telah disadari bahwa infornasi yang didapat dari rekam medis sifatnya rahasia. .Kata Kunci : Yuridis, Informasi, Rekam Medis
Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Yasir Riady; Ika Seviani Puji Lestari
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v14i02.679

Abstract

Pemilihan umum langsung adalah mekanisme prosedural yang dibuat agar distribusi kekuasaan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan terbuka sehingga pada akhirnya menciptakan stabilitas hukum, keamanan dan politik serta dapat meningkatkan taraf kesejahteraan warga negara, Pertanggungjawaban dana Hibah yang diterima oleh KPUD masih belum sesuai dengan akuntabilitas dari laporan keuangan yang disebabkan Pemisahan tanggungjawab antara penerima Hibah dan penanggungjawab Hibah. Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan untuk terciptanya transparansi dan juga akuntabilistas keuangan pada kegiatan pemilihan umum dalam gelaran 5 tahun sekali. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan khususnya pada dana hibah merupakan salah satu indikator kinerja KPU dalam upaya pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan serta sebagai pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan, hal ini bisa menjadikan kegiatan dan pelaksanaan pemilihan berjalan dengan baik dan juga sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Kata Kunci: Pemilihan Serentak, Akuntabilitas, Transparansi
Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Ari Irawan; Hanuring Ayu; Hadi Mahmud
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v14i02.680

Abstract

Polri mencatat, angka kecelakaaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengakami penurunan yaitu 105.374 menjadi 98.419, jumlah tersebut masih terbilang tinggi terutama yang melibatkan transportasi umum. Salah satu faktor kecelakaan lalu lintas yang melibatkan transportasi umum yaitu kelalaian. Tujuan penelitian mengetahui pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Tipe peneltian yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 234, 236 dan 237. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus harus mengganti/memberi kerugian materi sesuai kesepakatan pihak yang terlibat kecelakaan. Kata Kunci : Kecelakaan lalu lintas; Pertanggungjawaban pidana; Transportasi bus
Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sukoharjo Megantoro Dwi Admaja; Nurul Hidayah; Suparwi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v14i02.705

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang faktor- faktor perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, lokasi penelitian di kantor Pengadilan Agama Sukoharjo. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor timbulnya perceraian akibat Covid-19 yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang angkanya mencapai 724 perkara, terhitung dari bulan Januari hingga November. penyebab faktor tersebut dikarenakan terlalu lama di rumah akibanya menimbulkan berbagai banyak gesekan rumah tangga antara lain selisih paham antara suami dan istri, pasangan yang tidak bisa menyeimbangkan hubungan, waktu dan aktivitas. Kata Kunci: Covid-19; Faktor Perceraian; Perceraian
Virginitas dalam Sistem Pencatatan Perkawinan: Pendekatan Multiparadigma Ghozali Rahman; Elvi Soeradji; Ahmad Dakhoir
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minimnya penghargaan terhadap virginitas tidak hanya muncul dalam realitas sosial, namun juga muncul dalam perdebatan konseptual tentang hakikat dan nilai virginitas dalam konstruksi hukum perkawinan di Indonesia. Persoalan virginitas muncul ketika penghulu mencatat double status seseorang yang akan menikah. Disatu sisi, memiliki status perawan karena belum pernah bersenggama meskipun pernah menikah, dan disisi lain sudah pernah bersenggama namun belum pernah menikah. Seseorang yang memiliki double status seperti itulah yang menyebabkan para penghulu mengalami kesulitan dalam mencatat status tersebut. Untuk menguraikan problematika tersebut, penulis menggunakan pendekatan mutliparadigma dan teori hermeneutika hukum. Data dikumpulkan melalui interview, dan studi literatur. Artikel ini menyatakan bahwa pentingnya nilai-nilai virginitas dalam konstruksi hukum perkawinan telah bergeser, sehingga status ganda dalam pencatatan perkawinan seorang yang memiliki double status virginitas tersebut telah terabaikan. Padahal double status virginitas memiliki implikasi hukum secara de yure adalah perawan/jejaka, namun secara de facto bukan lagi perawan/jejaka. Pergeseran nilai virginitas juga terlihat dari lemahnya kontrol sosial dan perlindungan hukum terhadap status virginitas seseorang sebelum menikah. Kata Kunci: Virginitas, Sistem Hukum Pekawinan, Multiparadigma

Page 4 of 17 | Total Record : 166

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026 Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025 Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025 Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024 Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024 Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023 Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023 Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022 Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022 Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021 Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021 More Issue